Agus Sopian

Hari Kembang

2008-06-02T02:09:00.000-07:00

Anthurium mengakhiri kemelaratannya. Apa yang membuat daun itu begitu bernilai hingga dihargai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah? Benda seni atau epidemi kelatahan belaka?

Oleh Agus Sopian

Tiada penanda yang mewakili Dusun Gebung dalam peta, bahkan peta lokal sekalipun. Tempat itu memang tak sekelas kawasan Menteng atau Blok M di Jakarta. Ia hanyalah sebuah daerah terpencil di kaki lereng timur Gunung Lawu, tepatnya di Desa Katikan, Kedungalar, Ngawi, Jawa Timur.

Seperti dusun-dusun lain di sekitarnya, Gebung hampir tak pernah jadi subyek perbincangan untuk topik apapun. Tapi itu dulu. Kini, seolah menyimpan deposit emas bongkahan, orang berduyun-duyun ke sana, meski harus menempuh satu-satunya rute tak nyaman -- jalan desa sempit tak beraspal, penuh cekungan, dan sama sekali tak berlampu kala malam tiba. Mereka memang hendak mencari “emas yang lain”. Emas dalam bentuk lembaran daun. Anthurium.

Hariyanto, biasa disapa Hari, tiba-tiba saja jadi nama penting. Anthurium telah membebaskan dirinya dari kepompong kemiskinan. Ia kini warga terpandang di sana.Di rumahnya, di salah satu ujung jalan desa yang tak luas-luas amat, terparkir dua kendaraan roda empat miliknya untuk mobilitas sehari-hari. Sesekali beberapa truk sewaan menutup badan desa, tepat di depan sentra produksinya. Truk itu disewa untuk mengangkuti barang dagangannya ke berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dari Surabaya sampai Jakarta.

Sebagai orang kaya baru, ia tetap hidup sederhana. Paling tidak, Hari dan keluarganya masih tinggal di sebuah rumah yang hanya menelan lahan sekira 60 meter persegi -- sebuah rumah sederhana yang kusam dan jauh dari kesan modis.Ia sebenarnya bisa tinggal di rumah baru, sebuah loji yang telah dia sulap jadi semacam wisma. Bangunan ini berdiri di atas areal lahan sekira 120 meter persegi. Seluruh dindingnya terbuat dari kayu, dengan tiga kamar yang terbilang luas. Alasnya dihampari keramik mengkilap ukuran besar, dan selalu tampak bersih.

Hari justru memfungsikan lojinya untuk menerima tetamu dari luar daerah. Mereka terkadang diinapkan di sana. Hanya ini cara yang paling ia ketahui untuk memuliakan tamu. Di situ, mereka bisa bercengkrama dengan sejumlah pegawainya, dari pagi, sore, malam, hingga pagi lagi.

Halamannya yang luas digunakan untuk area transit bagi Anthuriumnya yang hendak diberangkatkan ke luar daerah, entah untuk suatu pameran atau kiriman rutin ke pelanggannya. Bale-balenya yang nyaman, terbuat dari kayu jati pilihan, digunakan sekaligus sebagai gardu jaga para asistennya.

Di sekitar loji, Hari membeli banyak lahan warga sekitar untuk kebunnya, termasuk lahan kuburan sinyo Belanda. Ia merawat kuburan itu dengan baik, dan selalu membersihkannya kapan waktu. Hari tak pernah mengenali jatidiri yang ditanam di dalamnya.

Di luar lahan yang telah dipetak-petak menjadi delapan kebun anthurium itu, Hari juga membeli hektaran lahan produktif di kampung lain. Sebagian sudah disulap jadi tanah pertanian, sebagian lagi menunggu sentuhan. Total jenderal, dengan semua kekayaan yang dimilikinya, tak ada alasan bagi Hari untuk mencemaskan situasi kelabu di hari depannya.

***

Jauh sebelum mengenal anthurium, Hari dibesarkan oleh masa-masa yang getir sejak lahir pada 3 Maret 1969 silam. Ia pengais bungsu dari sembilan bersaudara. Mereka, si sulung Sagi, diikuti Sadinem, Sunarni, Kimin, Sukidi, Atiek Sugiyanti, dan Lilik Setyadi. Hari anak delapan, sebelum bungsu Setiyono.

Ayah mereka, Sotaruno, hanyalah pegawai rendahan tanpa upah uang. Ia seorang Uceng atau Jogotirto, pamong desa setingkat Ulu Ulu yang bertugas mengatur pengairan. Honornya tanah bengkok, yang sama sekali tak bisa menghidupi keluarga, bahkan dirinya sendiri. Maka, di waktu-waktu luang, ia memburuh tani pada sejumlah orang kaya, selain membuat tepung daun akasia. Tepung ini lazim digunakan sebagai bahan dasar obat nyamuk bakar.

Jerih payah Sotaruno tetap tak mampu menutup kebutuhan keluarga. Tak ada pilihan bagi Kinem, istrinya, selain harus terjun bebas ikut mencari nafkah di sela-sela pekerjaan rumah dan merawat anak-anaknya. Kinem bergabung dengan ibu-ibu lain yang juga sama-sama bernasib papa untuk memburuh pada lahan baon (perkebunan) milik Perhutani Ngawi. Si kecil Hari acap menemani sang ibu, di dalam dan di luar rumah.

Hari sering diberi tugas untuk belanja kebutuhan harian ke warung terdekat. Ia juga mencuci piring, mencari air, menunggui nyala tungku api, ikut memasak.

Itu dari sang ibu. Tugas dari ayah lebih merepotkan lagi. Sejak usia 10 tahun, ia biasa dibangunkan ayahnya dinihari, sekitar pukul 02.00 atau 03.00. Dalam gelap, ia membawa bakul berisi tepung daun Akasia ke tengkulak di daerah Posluku, Kedungalar, yang berjarak sekira tujuh kilometer dari rumahnya.

Pukul 06.00 ia kembali ke rumah, dan bersiap ke sekolah. Ia belajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Jogorogo, sekira 16 kilometer dari rumahnya. Pada tahun-tahun awal, perjalanan itu ditempuh Hari dengan berjalan tanpa alas kaki. Beberapa tahun kemudian ayahnya punya rejeki hingga bisa membeli sepeda ontel.

Sepeda itu pula yang menemani Hari ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Jogorogo. Orang tuanya mulai bernafas agak lega saat Hari mendapatkan beasiswa Supersemar, salah satu model pembiayaan bagi murid tak mampu di zaman Orde Baru dulu. Beasiswa itu diperolehnya sejak kelas 1.

“Saya selalu mendapat rangking pertama,” kata Hari tentang prestasi belajarnya di SMP. Peringkat ini memberinya kehormatan untuk mewakili sekolahnya mengikuti berbagai ajang lomba kecerdasan siswa, termasuk “cerdas cermat”. Hari dan kelompoknya berkali-kali jadi juara. Tak hanya di level antarsekolah dalam lingkup desa atau kecamatan, tapi juga kabupaten untuk memperebutkan trofi juara tingkat provinsi.

Predikat bintang pelajar tak lantas membuat Hari jadi istimewa di keluarganya. Ia tetap wajib bangun dinihari dan mengulangi semua kegiatan yang dilakukannya sejak pertama kali akil baligh. Belakangan ia juga kebagian order untuk mencari daun-daun akasia ke Hutan Kalibening, yang berjarak sekira 15 kilometer dari rumahnya.

Jika stok daun dirasa cukup, Hari ikut mencangkuli lahan baon Perhutani itu.

Liburan akhir pekan digunakan Hari untuk mencari kayu bakar di hutan yang sama, tempat ia memetik daun akasia. Ia kumpulkan ranting-ranting pohon kering untuk disatuikatkan, kemudian dipikulnya dalam perjalanan belasan kilometer.

Irama rutin macam itu sama sekali tak menyisakan waktu bermain, selayaknya bocah lain di dusunnya -- entah sekadar bermain sepakbola dengan jeruk bali yang telah digarang api atau berenang di kali. Malam-malam, dalam lelah, ia sering melamunkan rejeki dari langit. Lamunan yang terkadang membuat kelopak matanya sembab.

***

Hari lulus SMP pada 1986. Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri di pusat kota Ngawi jadi pilihan berikutnya. Seperti saat SMP, beasiswa menyokong pendidikan Hari di sana. Dan seperti sebelumnya pula, ia masih bersepeda ontel dengan jarak yang kian bertambah. Jika sebelumnya 16 kilometer, sekarang ia harus mengayuh sekira 25 kilometer.

Untuk menaklukan jarak sejauh itu, ia biasa pergi subuh dan pulang sore. Terkadang perutnya kosong seharian, dan baru malam ia bisa bertemu nasi Sawut, makanan yang terbuat dari campuran beras dan parutan singkong.

Di hari lain, saat ekonomi keluarga benar-benar berada di titik nadir, Hari dan saudara-saudaranya hanya menyantap nasi Karang atau Aking, nasi pemberian tetangga yang dikeringkan lalu diolah lagi. Thiwul pun jadi sahabat karib perut mereka. Thiwul berasal dari ketela pohon yang dikupas, dibelah, dijemur sampai kering, lalu jadi gaplek, direndam dalam air selama 24 jam, diangkat, dijemur lagi kemudian ditumbuk hingga jadi tepung. Thiwul dengan kata lain adalah tepung singkong kasar yang dimasak.

Tak mudah dipahami dengan asupan gizi macam itu, Hari masih mampu menyandang predikat bintang kelas hingga lulus SPG. Kelulusan yang tak membuatnya seratus persen bahagia. Bayangan menganggur menggedor syarafnya kala pemerintah mengumumkan kebijakan baru bagi calon guru SD, bersamaan dengan penutupan seluruh SPG pada 1988. Calon guru SD sekurang-kurangnya diharuskan menyandang sertifikat kelulusan Diploma Dua (D2). Hari tak pernah membayangkan asal-asul biaya untuk kuliah. Lulus SPG saja sudah jadi prestasi luar biasa baginya.

Niatnya yang tebal untuk jadi guru memberinya tambahan tenaga untuk nekat pergi ke Surabaya. Dengan uang seadanya hasil memburuh, Hari mendaftar ke Institut Keguruan dan Pendidikan (IKIP) Negeri, yang sekarang menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Saat diterima, dengan cepat otaknya berputar untuk mencari biaya hidup. Ia memutuskan jadi loper suratkabar Birawa.

Rejeki loper tak mencukupi hidupnya. Jika korannya tak laku, ia habis-habisan mengirit. Dan seringnya begitu.

Hari kembali putar otak. Ia menemukan jalan lain untuk mendapatkan uang. Kini ia memberi les pada anak-anak orang kaya. Total ia mendapatkan 15 titik lokasi les tingkat sekolah dasar.

Ia menggunakan semua penghasilannya secara bijak. Makan sehari sekali. Baju cukup beberapa lembar saja. Tempat tinggal? Ia mengajak teman-temannya untuk patungan sebuah kamar. Maka -- bersama Katmono, Joko Santoso, Mali, Aris Wibowo, Puji Wuliyono dan Budi Winaryo -- Hari menempati petakan kamar sekira 3 x 4 meter persegi. Ia, seperti teman-temannya, bantingan Rp15 ribu per kepala saban bulannya. Mereka rela tidur berdempetan seperti ikan pindang.

Gerutuan paling banter terdengar sesekali, terutama pagi. Mereka harus rebutan mandi karena suplai air berhenti tepat pukul 10.00. Alhasil, mereka yang kesiangan, kehilangan jatah air untuk mandi. Jika esoknya kembali telat bangun, apes bisa sambung-menyambung. Hari sendiri merdeka sepenuhnya dari urusan macam itu. Ia terbiasa bangun sebelum ayam berkokok. Pukul 04.00, ia sudah mandi dengan air berlimpah.

Sehabis shalat subuh, ia pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari, utamanya makan. Ia memang kebagian jadi bendahara merangkap tukang belanja. Hari sering geli sendiri mengingat polahnya sebagai bendahara. Hampir setiap hari, ia mark up nilai belanjaan, dari Rp 300 menjadi Rp 400. Uang kelebihan ini ia simpan rapat-rapat. “Berani sumpah, bukan untuk keperluan pribadi,” katanya terkekeh-kekeh. Lalu?

Saban akhir pekan, Hari mengajak teman-temannya dolanan ke kota. Di sana, Hari mentraktir temannya makan minum, minimal semangkok baso, senilai Rp 100 per orang. Teman-temannya senang, walau sebelumnya tak pernah tahu bahwa uang itu adalah milik mereka sendiri hasil “korupsi mini” ala Hari.

***

Hari kembali ke Dusun Gebung pada 1992. Setahun kemudian, ia mendaftar jadi guru honorer di SD Negeri Kasiman di Bojonegoro dan diterima dengan upah Rp125 per bulan. Uang sebesar ini tak cukup untuk membiayai hidupnya, apalagi keluarganya. Sang ayah sudah mulai sakit-sakitan dan makin tua. Demikian juga sang ibu.

Tak ada jalan lain bagi Hari selain lagi-lagi membanting tulang. Beruntung koperasi di desanya mau memberi Hari pinjaman lunak. Dengan uang ini, ia mendapatkan sepeda motor kreditan. Motor inilah yang kelak memotori hidupnya.

Tiap pagi, sekira pukul 05.00, Hari keluar rumah dengan membawa bakul besar berisi jerigen ke pasar. Jerigen ditaruhnya di tengkulak oli dan bahan bakar minyak (BBM) untuk diisi. Ia melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Habis berganti baju dinas, ia masuk kelas.

Pulang sekolah, jerigen yang telah berisi oli dan BBM itu dijemputnya. Kedua mata dagangan ini, pada tingkat minimal, bisa menyangga perut keluarganya. Endemi defisit baru menyergapnya saat Hari memutuskan untuk menyunting sesosok bunga desa pada 1996. Perempuan nekat yang mau diajak melarat ini bernama Mariyani. Ia memberinya seorang anak perempuan, Maharratri Rany Phusphi Rumanti, pada 1997.

Sadar mulut yang harus disuapi Hari bertambah, ia melapis kekuatan ekonominya dengan menyewa sebidang tanah untuk dijadikan lahan pesawahan. Ia juga membuka toko kelontong kecil-kecilan yang menyediakan kebutuhan rumah tangga alakadarnya.

Dengan penghasilan dari berbagai jurusan itu, seharusnya Hari sudah mampu membiayai keluarganya. Garis nasib berkata lain. Sejak menikah, Hari keranjingan tanaman hias. Terkadang honornya sebagai guru ludes sama sekali untuk hobinya itu. Parahnya lagi, “nafkah psikologis” pun jarang Hari berikan pada istrinya. Saat malam tiba, Hari lebih memilih mencumbui tanamannya.

Pada titik ekstrem, kelakuan Hari bukan hanya menerbitkan bara api di lingkungan keluarga, tapi juga jadi topik pembicaraan sengit tetangganya. Hari dianggap kurang waras. Teman-temannya, yang meronda kampung, sering meneriakinya gila. “Istrimu keloni tuh,” ujar Aman Santoso, teman sepantarannya. “Saya memang hampir tak pernah ngeloni istri lagi,” Hari menimpali. “Bahkan saya hampir tak pernah tidur.”

Jangan harap siangnya Hari punya waktu untuk keluarga. Sehabis mengajar, Hari terkadang keluyuran mencari tanaman untuk tambahan koleksinya. Seringnya, ia nongkrong di Pasar Kasiman. Ia bersahabat Mbah Podo, seorang pria paro baya asal dari Tawangmangu.

“Ada yang baru Mbah,” Hari bertanya pada Si Mbah pada suatu siang, dalam bahasa Jawa halus.

“Ini saya bawa ‘Atrium’. Tapi mahal harganya.”

“Sekedap ya. Nanti saya carikan dulu uangnya,” Hari meminta waktu saat diberi tahu harganya Rp525 ribu untuk dua pohon ‘Atrium’ itu.

Sampai di rumah, tanaman yang sama sekali tak populer itu membayangi setiap langkahnya, seperti ia mengingat Mariyani di masa-masa pacaran. Ia berusaha mencari uang kesana-kemari, dan akhirnya kembali berakhir di koperasi di desanya. Ia dipinjami Rp 200 ribu. Setelah ditambahi uang honor dan simpanannya, Hari mendatangi Mbah Podo dan menanyakan tanaman itu.

Mbah Podo, menyanggupi niat Hari untuk membeli “Atrium”. Dari Tunas Jaya Sejati, sebuah nursery di Sragen, Mbah Podo mendatangkan pesanan Hari, yang belakangan ini dikenal sebagai “Anthurium” dan kini menjadi emas hijau bagi ribuan petani di Jawa Tengah.

Anthurium, berdasar sejumlah literatur, mengacu pada tanaman berdaun tebal, yang secara harfiah diartikan sebagai “tanaman bunga ekor pendek”. Nama Anthurium dibangun dari tiga suku kata dalam bahasa Yunani: anthos (bunga), aura (ekor) dan ion (ukuran kecil).

Bunga Anthurium di kalangan penggemarnya lazim disebut tongkol. Satu pohon Anthurium induk, yang telah berumur cukup tua, bisa menghasilkan empat atau lima tongkol. Satu tongkol, bisa berbuah 5.000 – 10 ribu biji.

Anthurium termasuk tanaman berstamina tinggi. Ia bisa tumbuh di mana saja, asal memiliki kelembaban yang cukup. Pohon Anthurium, sebagaimana di negeri asalnya -- kawasan tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan -- memerlukan kelembaban nisbi 60-90. Kelembaban ini, secara sempurna ditemukan di daerah sekitar lereng Gunung Lawu, mulai Karanganyar, Magetan, hingga Ngawi.

***

Tanaman hias koleksi Hari sudah besar-besar dan siap menghasilkan uang. Maka, pada 2000, ia mulai berbisnis tanaman. Bisnis ini memberinya julukan baru. Orang-orang di dusunnya, dari petani hingga tukang ojek, menyebut dia “Hari Kembang”.

Tak ada perubahan berarti. Tanaman itu tak memberinya kecukupan hidup. Anthurium yang sudah melahirkan ribuan benih dan jadi pohon-pohon remaja, sampai tahun 2002 hanya laku Rp10 ribu per pohon. Praktis, Hari tetap bersandar pada bisnis oli dan BBM, honor guru, juga kios kecil di depan rumahnya.

Sebagian di antaranya ia sisihkan untuk merajut mimpinya mendapatkan gelar master akademik. Ia mengikuti Strata Dua (S2) di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, sekira 45 kilometer dari tempat tinggalnya.

Belum setahun setelah mendaftar S2, Hari merasakan adanya gejolak dalam bisnis Anthurium. Pemasukannya mulai bertambah. Bersamaan dengan tuntasnya S2 hingga Hari berhak atas gelar master dalam ilmu pendidikan, bisnis Anthurium bergolak. Jalan desa menuju dusunnya tiba-tiba lebih sibuk dari biasanya. Pembeli dari berbagai kelas sosial datang dengan beragam moda kendaraan, mulai ojek, mobil carteran hingga kendaraan pribadi dan dinas.

Penduduk di sekitar kediaman Hari terperangah. Dalam tempo cepat, wabah Anthurium menyebar ke seantero kampung, dusun, kecamatan dan seterusnya. Banyak orang sedusunnya membeli bibit dari Hari dan mulai mengadu peruntungan.

Gelombang pembeli itu direspon Hari dengan tangkas. Ia keluar dari Dusun Gebung untuk mencari spesies dan varian lain guna melengkapi koleksinya, sekaligus memperbanyak kultivar. Spesies Hokeri dan Jenmanii segera masuk kebunnya untuk dibiakkan. Jenmanii, dengan beragam variannya, adalah sumber kekayaan luar biasa bagi banyak petani. Satu induk bisa berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Yoe Kok Siong, pemilik Kaliurang Garden Center, di Yogyakarta, sempat membandrol varian Jenmanii Supernova hingga seharga Rp1 miliar.

Hari sendiri tak silau mata oleh itu. Ia tetap memainkan Gelombang Cinta, dan belakangan Hokeri. Pancaragam kultivar dan varian, ia hasilkan dari dua tanaman yang menjadi trade mark-nya selama ini. Dari Gelombang Cinta, ia melahirkan varian Jagger, Brassiliano, dan King. Dari Hokeri lebih banyak lagi. Beberapa di antaranya adalah Red Devise, Red Cobra, Dark Green, Pagoda, Silver Green, Supernova, Twister, Garuda Beauty, Lemon, Varigata, Green Cobra, Black Cobra, dan seterusnya.

Varian-varian tersebut mengokohkan namanya menjadi pemain besar dalam agrobisnis Anthurium. Itu pula yang membawa namanya menanjak, sekaligus jadi langganan juara sejumlah kontes tanaman hias, terutama di Jawa Timur.

Rejeki yang berlimpah tak membuat diri Hari lupa diri. Ia tetap fokus pada cita-citanya untuk mengejar Strata Tiga (S3). Ia mendaftar di Universitas Merdeka Malang, dengan mengambil ilmu sosial. Hendak pindah profesi dari guru? “Tidak. Saya tak akan menghianati guru,” kata Hari, sebagaimana ditirukan Wisnu Purbo, asisten Hari. Menurut Wisnu, Hari mungkin akan mencatatkan diri di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai guru SD bergelar doktor.

Kegiatan kuliah Hari menyita banyak waktunya. Terkadang ia tiba di rumah menjelang larut malam. Namun, ia masih tetap dapat mengontrol seluruh aktivitas bisnisnya melalui telepon genggam. Ia tangkas menjawab pertanyaan pelanggan atau siapa saja, baik dengan melalui short message service (SMS) atau percakapan langsung. Lebih-lebih setelah nomornya ia taruh pada seluruh iklan display di berbagai media massa.

Menjelang tidur, ia menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan orang-orangnya yang meronda di depan loji. Selebihnya, ia memantau seluruh kebunnya via CCTV (closed-circuit television) yang dipasang di depan rumahnya, menempati ruang kecil bekas kios oli. Perangkat ini memonitor sedikitnya 16 titik di kebun-kebunnya. Hari tak tahu berapa nilai perangkat itu. Ia mendapatkannya dari barter dengan Anthuriumnya.

Medio 2007, sebagai salah satu pemain besar, Hari makin kelimpahan uang. Pada Juli misalkan, ia pernah mendapatkan penghasilan puluhan juta per hari. Dan ini bukan klimaks. Momentum paling berkesan justru lahir sebulan kemudian. Pada 3 Agustus 2007, seorang pengusaha asal Semarang mendatangi rumahnya. Ia Cik Lin, seorang kolektor Anthurium terkemuka.

Cik Lin tertarik pada Anthurium Hokerii Supernova milik Hari. Tawar-menawar berlangsung. Mereka sepakat Rp265 juta. Cik Lin menyerahkan Panther Touring dan menghargainya Rp205 juta. Sisanya, 60 juta ia bayar tunai. Dengan tangan gemetar, Hari menerima satu kresek uang, yang telah diikat karet gelang satu per satu dengan rapi. Ia tak sanggup menghitungnya. Bola matanya berkaca-kaca. Semalaman ia menunaikan sujud syukur kepada Sang Khalik.

***

Humidity meter menunjukkan angka kelembaban 81, dengan suhu 24ºC. Akhir Maret 2008, langit di atas Ngawi terlihat cerah, angin berembus pelan mencumbui bibit-bibit Anthurium di halaman loji milik Hari. Semuanya tertata rapi. Sebagian masih berkumpul dalam kotak stirofom, sebagian lagi sudah diberi starter pot. Beberapa kultivar dan varian baru belum lagi diberi nama.

“Panjenengan mau sumbang nama?” Hari bertanya. Saya hanya menggelengkan kepala. Selebihnya, mengkritik nama “tembakau” untuk salah satu varian yang hendak diluncurkan di Surabaya. Saya memendam argumentasi kritik itu di dalam hati, bahwa seperti juga julukan untuk varian Jenmanii Sawi, Nangka, atau Kol Buntut, kosakata “tembakau” mengambil-alih entitas tanaman lain secara semena-mena, seolah-olah kita sedang berada di ambang krisis simbol bahasa.

“Mungkin bisa dicarikan nama lain,” kata saya, seraya terus mengamati tiap nama yang diterakan pada bibit-bibit Anthurium itu. Seluruh bibit sedang disiapkan untuk mengikuti sejumlah pameran. Tiga di Jakarta, satu di Surabaya. Hari memang punya gairah tinggi untuk terus mengikuti pameran. Dalam sebulan, Hari bisa mengikuti dua atau tiga pameran. Pada awal April 2008 saja, Hari mengirimkan tiga truk untuk tiga daerah di Jakarta: Depok, Cibubur dan Taman Mini.

Di ajang pameran, juga kontes tanaman hias, nama Hari berkibar bersama bendera perusahaannya, Maharani Garden.

Sampai sejauh ini, pendapatan Hari dari pameran termasuk yang tertinggi. Di Senayan Jakarta, misalkan, walau harus bersaing dengan sedikitnya 400 stand, Hari berhasil mengeruk pemasukan lebih dari Rp100 juta dalam sepuluh hari. Sebanyak Rp80 juta di antaranya uang tunai.

Menurut Wisnu Purbo, koordinator pameran Hari untuk Senayan, andai saja pihaknya mendapatkan lokasi stand yang strategis, pemasukan bisa digenjot lebih tinggi lagi. “Kami datang sedikit telat. Stand di baris depan sudah habis.” Maharani Garden akhirnya kebagian stand bernomor 300-an, dengan harga Rp4 juta. Masih untung, kata Wisnu lagi, stand bernomor buncit itu tak membuatnya jeblok. Alih-alih demikian, pemasukan Maharani Garden masih sanggup melampaui target.

Bukan perkara mudah untuk memperoleh omzet sebesar itu. Tren pasar memperlihatkan adanya gejala kelesuan dalam beberapa bulan terakhir ini. Saturasi dimulai sejak booming Anthurium mencapai klimaksnya di bulan Nopember 2007 lalu.

Di masa penuh gejolak, yang mulai berlangsung sejak Juli 2007, semua tampak indah. Bisnis Anthurium berkilau laksana berlian 24 karat. Orang dari berbagai kalangan masuk ke dalamnya. Adjie, pengusaha material bangunan di Salatiga, menaruh sekira Rp200 juta untuk pemburuan induk dan bibit berkualitas. Ginting Sri Kusmayadi, pengusaha furnitur di Solo, banting setir ke Anthurium. Bayan Tarso, pamong desa di Karanganyar, melupakan dulu bisnis kendaraannya sebagai makelar. Ia total terjun ke Anthurium dan dari sana ekonominya beranjak naik. Ia bahkan bisa mengupah sampai 100 orang untuk berbagai pekerjaan, mulai renovasi rumah hingga membangun fasilitas sentra produksi Anthurium.

Transaksi-traksasi heboh terdengar di sana-sini. Varian Gelombang Cinta Air Mata Bunda milik Rina Iriani, bupati Karanganyar, tembus sampai Rp500 juta lebih ketika berlangsung pameran Anthurium di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 2007. “Itu setelah saya ganti namanya,” kata Iriani dalam suatu perbincangan di kediamannya, di Karanganyar. “Air Mata Bunda” mengacu pada Anthurium yang suka mengeluarkan air saban pagi atau sore. Bukan sesuatu yang ajaib, sebenarnya. Air yang keluar di lekukan pinggiran daun, sesungguhnya gejala biasa akibat banyaknya kandungan air. Dunia botani menyebut hal itu sebagai “gatusi”.

Iriani tak tertarik dengan nama itu. Ia memberikan nama baru untuk Anthurium yang memiliki gejala gatusi itu dengan nama baru: “Tirtowulung”. Nama baru yang memberinya hoki luar biasa.

Gejolak transaksi makin tak tertahankan. Demand tak lagi sebanding dengan supply. Pamor Anthurium menanjak hingga mencapai harga yang nyaris tak bisa diterima akal sehat. “Jenmanii Supernova bisa seharga Kijang Inova,” kata Rina Iriani dalam nada bercanda.

Tak hanya seharga Inova sesungguhnya, tapi bahkan Jaguar, BMW atau sebut mobil mewah lainnya. Santer tersiar kabar, di Desa Nglurah, Tawangmangu, pengusaha Wijaya asal Bali, membeli satu pohon varian Anthurium Jenmanii senilai Rp 1,4 miliar. Di Yogyakarta, pengusaha rokok Bambang merogoh Rp1,5 miliar untuk satu pohon varian yang hampir sama. Di Solo, kebun Ginting Sri Kusmadi, yang dikonsep hingga sekelas “galeri”, ditawar Rp4 miliar.

***

Magnet bisnis Anthurium terus melebar, dan menyedot pesona siapa saja. Di Lereng Gunung Lawu, Anthurium menjadi kendaraan bisnis banyak orang untuk menjelajahi impian terdalam mereka. Kandang-kandang domba atau kerbau belakangan berubah jadi kandang-kandang Anthurium. Tak sedikit orang menjual binatang peliharaannya demi mendapatkan induk bermutu untuk pembibitan.

Di Karanganyar saja, sedikitnya terdapat 1.200 petani yang ikut bermain. Data ini tereksplorasi dari catatan pemerintah setempat, yang membulatkan tekad untuk membina mereka secara intens. Ekstensifikasi ini memberi Karanganyar julukan baru: Kabupaten Anthurium.

Bupati Karanganyar Rina Iriani mengungkapkan, Anthurium telah mengubah nasib banyak petani di desanya. “Orang naik haji hampir seluruhnya dari jualan daun, ” kata Rina. “Daun” yang dia maksud merujuk pada pohon Anthurium.

Iriani juga memberi data lain untuk melukiskan kemajuan daerahnya dalam beberapa tahun ini. Menurut dia, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan ekonomi warga. Salah satunya peningkatan pendapatan per kapita. Jika tahun 2003 pendapatan itu Rp3 juta per kepala, pada 2007 naik menjadi Rp7 juta. Kepemilikan kendaraan bermotor pun menurut Rina, meningkat secara signifikan. Di Karanganyar sekarang, sedikitnya terdapat 1.900 roda empat atau naik sekitar 1.000 dalam tiga tahun terakhir.

Itu yang tercatat. Rina sendiri skeptis dengan jumlah itu. Dalam perkiraan dia, jumlah kepemilikan bisa lebih tinggi dari catatan resmi, mengingat dealer-dealer kendaraan bermotor di Jawa Timur belakangan jauh lebih mengunggulkan Karanganyar ketimbang Solo, yang semula dianggap garda bisnis terdepan kendaraan bermotor di selatan Jawa Tengah. “Di sini sudah biasa orang meninggalkan motor atau mobil untuk ditukar daun,” kata Rina lagi. Kendaraan-kendaraan begini belum lagi terdata secara keseluruhan.

Apapun, geliat agrobisnis Anthurium di Karanganyar dan sekitarnya bukannya tak mendatangkan resiko. Di banyak lereng Gunung Lawu, habitat pakis bisa dibilang berantakan. Orang menebang semau-maunya untuk dijadikan media Anthurium.

Pakis memang dapat dikatakan sebagai salah satu media paling porus untuk tanaman Anthurium. Porus adalah istilah para petani Anthurium untuk mengatakan terjaganya sistem drainase air serta sirkulasi udara di sekitar akar. Pakis dapat segera membuang air yang dituangkan ke dalam pot, sehingga ancaman busuk akar dapat terhindarkan.

Kecenderungan penggunaan pakis secara massif itulah yang antara lain diduga menjadi penyebab utama longsor di daerah Karanganyar. Episentrum bencana ini, yang berlangsung akhir 2007, berada di Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Tawangmangu, Karanganyar, salah satu sentra produksi Anthurium. Puluhan Anthurium Jenmanii bernilai miliaran rupiah tertimbun longsor. Ratusan rumah terkubur, 37 orang tewas.

Hari sejak lama sadar, persediaan pakis lambat laun akan menipis dan habis sebelum peremajaan dimulai. Itu sebabnya, Hari memilih untuk menghindari media tersebut. Ia mengembangkan sendiri media Anthurium, yang kesemuanya berasal dari sampah pertanian.

Sampah itu didominasi oleh batang dan kulit kedelai, yang dicampur sekam. Sebagian sekam di antaranya dibakar dulu. Ke dalam adonan tersebut, Hari menambahkan tahi domba dalam presentase yang kecil. Seluruhnya diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi media yang tak kalah porus dari pakis.

Pengolahan berlangsung secara manual. Untuk mendapatkan fermentasi yang cukup, Hari menimbun campuran tersebut selama beberapa hari, setelah sebelumnya diberi fungisida secukupnya. Di salah satu kebunnya, terdapat onggokan-onggokan bakal media tanam yang berasal dari beberapa truk material dasar.

Penolakan Hari terhadap media pakis memberi berkah tersendiri. Ia makin piawai mengolah media buatannya, dengan tingkat kesehatan prima pada seluruh tanamannya. Pertumbuhannya pun terbilang jauh lebih cepat, dan lebih dari itu medianya dapat didaur ulang dengan mudah. Hari tahu, media tersebut kelak akan memberi nilai ekonomis pada pendapatannya di hari depan.

***

Sebuah iklan terbaca di tabloid tanaman hias Hobiku edisi awal Mei 2008. Tertulis di sana, sebatang pohon induk anthurium varian Jenmanii Supernova dijual Rp375 juta. Awal Maret 2008, pohon yang sama -- sekurang-kurangnya panjang daun berkisar 130 cm dengan kisaran usia antara 12-13 tahun -- dibandrol seharga Rp525 juta.

Perjalanan harga itu segera memberi megafon terhadap rumor yang berkembang dalam tiga bulan terakhir ini, bahwa harga anthurium sedang mengalami penurunan dramatis. Indikator penurunan antara lain terlihat pula dari harga biji, yang galib disebut “OC”. Harga OC varian Jenmanii Supernova, yang gila-gilaan dalam kurun Juli – Nopember 2007 itu, misalkan, kini paling banter hanya sekira Rp50-70 ribu per biji.

Saturasi paling mengharukan diderita para petani anthurium spesies Gelombang Cinta (Wave of Love). Kini harga indukannya terjun bebas ke kisaran Rp30-40 juta. Sejumlah pedagang yang cemas malahan tak keberatan melepasnya di bawah harga tersebut hingga kisaran Rp10-15 juta. Dulu, setidaknya sekira enam bulan ke belakang, harga induk Gelombang Cinta bisa mencapai Rp200 – 300 juta.

Antiklimaks dimulai Desember 2007, yang sekaligus menandai berakhirnya pesta besar. Beberapa petani, sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai media yang memantau seluk-beluk tanaman hias, ramai-ramai melelang barangnya.

Banyak yang mengatakan, bisnis Anthurium hingga sejauh ini cenderung berada di “pasar semu”. Dari analisa sementara, transaksi gila-gilaan di masa booming itu cenderung berkisar di antara pedagang, kolektor dan kolekdol. Istilah yang disebut terakhir mengacu pada mereka yang mengoleksi sebentar, lalu “didol” alias dijual lagi. Dunia seni biasa menyebutnya situasi “goreng-menggoreng”. Harga diolah sedemikian rupa hingga melahirkan sentimen pasar yang sensitif.

“Harus ada standarisasi,” kata Bona Ventura Sulistiyana, ketua Komunitas Anthurium Indonesia (KAI), dalam suatu rapat di Solo, Maret 2008. Rapat yang digelar malam hari ini, berlangsung di Flora Flori Garden, sentra produksi milik Ginting Sri Kusmayadi, anggota dewan pakar komunitas tadi.

Wacana untuk mengupayakan standarisasi harga bukan kali itu saja mereka bicarakan. Dalam berbagai kegiatan yang digelar KAI, wacana tadi terus dihembuskan. Apa boleh buat, imbauan KAI tenggelam di antara rimbunnya pohon-pohon Anthurium.

Bagi sebagian pedagang, standarisasi merupakan hal yang irrelevan dalam bisnis Anthurium. Lebih dari semata komoditas bisnis, Anthurium dinilai sebagai benda seni. Tak sedikit suara yang mendukung penilaian tersebut, sungguhpun sebagai benda seni, Anthurium sama sekali tak memiliki basis filsafat yang ajeg, genealogi, juga apa yang disebut Russell Ferguson sebagai “cultural politics of difference” -- suatu sikap kreatif untuk menimbang secara kritis benda-benda atau pemikiran seni.

Di pihak lain, banyak pihak yang merasa tak harus mendengarkan suara KAI, yang notabene tak bisa merepresentasikan petani, pedagang pun penggemar Anthurium di Indonesia. Data sampai Mei 2008 memang memperlihatkan anggota KAI kebanyakan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sangat sedikit yang berada di Bandung, Jakarta, apalagi wilayah lain di Pulau Jawa.

Bisa dipahami bila suara KAI di daerah-daerah yang disebut terakhir nyaris tak bergaung. Jadinya beragam kontes dan aktivitas bisnis Anthurium berpulang pada individu-individu. Dari sini saja, sangatlah masuk akal kalau imbauan standarisasi harga, hampir tak pernah menemukan muaranya.

Hari punya cara lain untuk mengatasi kerasnya bisnis ini. Ia lebih banyak mendidik konsumennya untuk mencintai tanaman ketimbang membius mereka dengan mimpi-mimpi untuk menjadi kaya dengan Anthurium. Misi ini memerlukan visi manajemen yang lebih cair, dengan mengasumsikan perusahaannya sebagai payung dari suatu kumpulan keluarga besar.

Hari menempatkan asisten, karyawan, pelanggan, atau malahan pembeli sambil lalu, sebagai stakeholder Maharani Garden. Mereka satu keluarga. Bisa dipahami jika Hari melepas bibit Hokerinya seharga Rp10 ribu kepada para pemula Anthurium. Ia bahkan rela diutangi. “Uang belakangan. Transfer aja,” ujar Parno, salah seorang asisten Hari, kepada salah seorang pembeli dalam suatu pameran di Jakarta, dalam nada ramah. Pembeli itu sama sekali bukan pelanggannya. Ia bahkan baru dikenal.

“Maharani itu bukan perusahaan. Hanya bakulan kembang,” demikian Hari mewanti-wanti karyawannya untuk tak kaku dalam proses negosiasi harga. Cara ini efektif. Pelanggan Hari terus bertambah dari hari ke hari. Pada saat yang sama, kecintaan Hari pada tanaman menular ke berbagai pihak yang sempat bersentuhan dengan dirinya. Yudi, sopir pribadi Hari, misalnya, merawat sdikitnya 400 bibit Anthurium. Belum ada bayangan apakah itu akan menjadi benteng ekonominya di masa depan atau tidak. Sementara ini ia hanya ingin merawat dan membesarkannya.

Di mata Hari, kecintaan pada tanaman perlu disebarluaskan. Sampai sejauh ini, menurut Hari, bisnisnya tumbuh besar lebih sebagai ekor kecintaannya -- suatu kecintaan yang mendatangkan berkah. Itu sebabnya, Hari tak mencemaskan betul jika kelak bisnis Anthurium merosot ke titik paling parah hingga sama sekali tak bernilai bisnis.

“Saya akan terus mencintai tanaman,” katanya. Kecintaan ini pula agaknya yang mengerem nafsu Hari ketika orang menawari Rp100 juta untuk Anthurium Gelombang Cinta yang dia dapat dari Mbah Podo dulu. “Ini sejarah. Tidak dijual,” katanya sambil menunjuk dua batang pohon di salah satu pojokan kebunnya di belakang rumah. Kedua Anthurium tua itu menempati pot yang terbuat dari drum bekas, dengan cat yang sudah melepuh di sana-sini.

***

Jakarta, Mei 2008. Sebuah pameran berlangsung di Padepokan Silat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Maharani Garden hadir di sana, menempati stand mahal tepat di pintu masuk. Sejak hari pertama, Wisnu dan Parno, yang mengoordinasikan pameran tadi, terlihat sibuk menata pajangan seraya menemani calon pembeli yang bertanya ini-itu. Mereka melayaninya dengan tekun dan sabar.

Ada yang tak biasa dalam pameran Maharani Garden kali ini. Mereka tak hanya memamerkan pohon-pohon Anthurium, dari bibitan sampai remaja. Mereka juga membawa sejumlah karung yang berisikan media tanaman. Media tersebut langsung didatangkan dari Ngawi, dan diberi label “Maharani Garden”. Dalam setiap kemasan tertulis, bahwa media tanaman ini cocok untuk hampir semua tanaman hias: mulai Philodendron, Aglaonema hingga Anthurium.

Sepekan sesudahnya, saya tak melihat lagi gunungan media tanaman tadi. Orang berebut membelinya. Pisau bisnis terbaru Hari mulai menikam.

Edisi cetak di majalah Arti edisi 001 | Juni 2008.

It's a Wonderful Saritem

2007-12-29T05:18:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

KOLONIAL Belanda sedang jatuh cinta pada tanah Priangan. Maka, sehabis membuat perkebunan pada paro kedua abad ke-19, mereka merancang wilayah pemukiman. Bandung dibangun, dan pengaturannya diserahkan kepada dua penggede.

Wilayah terluas, berisikan kaum pribumi, diatur oleh bupati. Wilayah paling kecil -- tepat berada di tengah-tengah pusat Bandung -- yang dihuni oleh orang-orang Eropa dan “Timur Asing”, diurus langsung oleh asisten residen yang berkedudukan di Cianjur.

Di tahun 1906, di masa Asisten Residen Pieter Sijthoff, wilayah elit tadi ditetapkan sebagai Gemeente (kotapraja) pada 1906. Pembangunan kota digenjot. Untuk keperluan tataruang, Sijthoff memesan gambar langsung dari Eropa. Konsep Indische Koloniaale Stad atau lazim dikenal sebagai Tropische Stad (Kota Tropis) dijalankan secara detil. Planolog cum sejarawan kota Bandung, Harry Haryoto Kunto, menilai, secara umum Tropische Stad memiliki wajah yang mirip konsep Garden City, sebagaimana dikembangkan London atau Moskow.

Konsep itu intinya menempatkan pusat kota di tengah-tengah yang dikelilingi oleh lapis-lapis wilayah. Lapisan pertama yang mengelilingi pusat kota adalah jalur hijau yang membentuk bulevar, sedang lapisan berikutnya adalah sabuk hijau berupa lahan pertanian dan daerah hunian.

Sijthoff hanya perlu waktu sepuluh tahun saja untuk memodernisasi Bandung hingga nyaris setara dengan kota-kota Eropa. Bandung bahkan sempat dijuluki Parisj van Java lantaran keindahan taman-tamannya. Julukan ini menempatkan Bandung sebagai salah satu daerah tujuan wisata paling eksotik di Asia Pasifik.

Haryoto Kunto menemukan catatan-catatan menarik yang berisikan identitas wisatawan-wisatawan yang pernah mengunjungi Bandung dalam kurun 1914-1938. Mereka tak hanya pengusaha-pengusaha yang kelebihan duit, tapi juga artis, budayawan, ilmuwan dan negarawan. Beberapa di antara mereka, menurut Haryoto Kunto, adalah musikus Godowsky, Vera Janacopoulus, Arthur Zimbalist, Paul Weingarten, dan lainnya. Nama lain adalah Putra Mahkota Belgia dan Thailand. Perdana Menteri Prancis, George Clemenceau, juga pernah menginjakkan kaki di Bandung dan terpukau oleh keindahan alam Priangan. Nama lain yang tak kurang populernya adalah artis Paulette Goddard dan Charlie Chaplin.

Kehadiran mereka segera memperkuat posisi Bandung sebagai daerah wisata yang paling diincar. Seumumnya daerah wisata, semua bisnis, termasuk jasa, berkembang secara akseleratif. Sirkulasi kehidupan Bandung berjalan selama 24 jam penuh. Siang dan malam nyaris tiada beda.

Perkembangan wisata yang demikian pesat memerlukan daya dukung sumber daya. Perencanaan wilayah kembali disusun, yang dituangkan ke dalam konsep tataruang Kampong Verbetering. Pemukiman ala Kampong Verbetering dimaksudkan untuk menyangga kebutuhan orang-orang Eropa yang menghuni kawasan Europeesche Zakenwijk di pusat inti kota.

Astanaanyar, Gempol dan Ciateul masuk ke dalam paket pemukiman pertama untuk pribumi di dalam kota. Belakangan, nama yang disebut pertama jauh lebih cepat berkembang. Lebih-lebih sejak Bandung ditetapkan sebagai salah satu pusat promosi dunia, berupa pesta tahunan yang dinamai Jaarbeurs (Bursa Tahunan) – yang digelar saban bulan Juni dan Juli. Pesta ini memamerkan rupa-rupa produk industri dan kerajinan, selain atraksi wisata, dalam skala internasional.

Tetamu yang datang dari luar Bandung, hampir bisa dipastikan melewati Astanaanyar untuk sampai ke pusat Jaarbeurs di lapangan Tegallega. Lapangan itu sendiri adalah halaman muka Astanaanyar. Bisnis seks di poros Tegallega – Astanaanyar – Stasiun Hall, bisa dipahami ikut semarak, dengan Saritem sebagai lokomotifnya.

Sekira seratus tahun Saritem bertahan dalam jelajah waktu yang tak pernah bersurut balik. Taksiran perputaran uang di Saritem menurut data terakhir mencapai ratusan juta rupiah per hari.

Buat sebagian PSK, Saritem ibarat sebuah universitas besar. Di sana, mereka dimungkinkan dapat bertukar referensi perihal layanan seks, yang dapat mereka gunakan untuk menjangkau mimpi-mimpinya di kota-kota lain yang lebih menjanjikan berkah uang.

Bisa dipahami kalau alumni Saritem tersebar di berbagai kota di Indonesia, dari kelas ecek-ecek hingga hotel-hotel megah. Di Jakarta, misalkan, alumnus Saritem dapat ditemui di kawasan bisnis seks Mangga Besar atau Hayam Wuruk. Juga di Batam, bahkan sampai Timika, terutama di kawasan pelesiran terbesar di sana, Kilometer 10. Tak hanya pusat bisnis seks yang berada di lokalisasi, tapi juga tempat-tempat prostitusi yang menyaru bar, tempat clubbing, spa atau karaoke.

Sebagai lahan prostitusi, Saritem pada akhirnya tak hanya dikenal tetamu domestik Bandung semata, tetapi juga daerah-daerah lain. Mereka datang dari berbagai lapisan sosial, tak terkecuali eksekutif dan pengusaha dari macam-macam kelas sosial. Londo-londo pun terkadang nyasar ke sana, menyelami fantasi seks Saritem yang layanannya dianggap paling spektakuler di Indonesia. Dikatakan spektakuler lantaran pelbagai sensasi bercinta ala film-film biru bisa didapatkan di sana.

Mereka, para bule itu, kemungkinan saling bertukar informasi melalui situs World Sex Guide, yang agresif meresensi kawasan bisnis seks di seluruh dunia. Belum lagi perputaran informasi melalui milis dan email pribadi. Pendeknya, bagi mereka, Saritem menjadi bagian terbesar dari daya tarik eksotisme wisata Bandung.

***

Saritem terletak di jantung kota Bandung, di bawah administrasi Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir. Areal Saritem diapit oleh empat jalan besar di semua penjuru angin. Sebelah selatan Jalan Sudirman, utara Jalan Kebon Jati, barat Jalan Kelenteng, dan timur Jalan Gardujati.

Lebuh yang disebut paling akhir adalah akses termudah menuju Saritem, dengan melewati suatu percabangan jalan. Tepat di muka ruas menuju perkampungan Saritem, terdapat sebuah papan nama besar dalam latar warna hijau tua. Tertulis di situ ”Pondok Pesantren Dar Al -Taubah”.

Hari merembang petang ketika sampai di sana, pertengahan April 2007 lalu. Sebuah gang sempit tak jauh dari kantor polisi sektor Saritem, jadi pilihan. Ini lorong tercepat menuju episentrum kawasan rumah pelesiran papan atas. Salah satunya milik keluarga Bokbok, yang sampai lima tahun ke belakang nyaris tanpa saingan. Ada belasan kamar di sana. Semuanya dilengkapi kamar mandi di dalam, kaca besar di dinding ruangan, dan ranjang ukuran nomor satu.

Bokbok telah tiada. Pasca kepergiannya, rumah tersebut jatuh ke tangan Dede Jawara, pengusaha yang sedang berbintang terang di sana. Dede mendapatkannya dengan menyewa Rp 20 juta per bulan dari ahli waris Bokbok.

Tak mudah bagi Dede untuk mengangkat kembali pamor rumah pelesiran itu. Persaingan makin ketat. Bangunan-bangunan yang lebih mentereng telah lama mengepungnya. Di sebelah kanan, sekurang-kurangnya berdiri rumah pelesiran tiga lantai milik Aang. Di kiri, berdiri rumah pelesiran milik Leo, yang juga bersusun tiga lantai.

Rumah pelesiran Leo jadi magnet baru begitu tuntas renovasinya, sekira dua tahun lalu. Leo melakukan sejumlah inovasi mendasar. Seluruh kamar dikelilingi kaca cermin, ranjang empuk dan ornamen lampu tidur yang redup. Di lantai teratas, seluruh kamar bahkan dipasangi pendingin udara, pesawat televisi 21 inci, kamar mandi air panas dengan bath tub dari porselen. Di hari-hari tertentu, Sabtu atau Minggu, kamar-kamar itu jadi favorit pengunjung. Orang rela menunggu setengah sampai satu jam demi mendapatkannya.

Kamar-kamar di rumah pelesiran Leo menghapus citra lama Saritem yang kumuh. Sampai dasawarsa 1980-an, tipikal kamar-kamar di rumah pelesiran Saritem memang tak jauh beranjak dari gambaran petak-petak kecil, yang sebagian di antaranya berdinding tripleks, dengan ranjang kecil, lap dan ember air. Pendeknya, kalau bukan petualang seks, orang mikir dua kali untuk datang ke sana.

Kawasan merah Saritem berada di dua RW. Masnu, ketua RW 09, mengungkapkan, data terakhir PSK di daerahnya berjumlah 289 orang. Di RW 07 berjumlah 162 orang.

PSK Saritem kebanyakan berasal dari daerah luar Bandung, utamanya dari Kuningan, Majalengka, Subang, dan Indramayu. Dua yang disebut terakhir menempati peringkat tertinggi dalam daftar penyumbang PSK terbanyak. Kantong-kantong PSK Saritem asal Subang umumnya berada di sekitar Pusakanegara dan kampung-kampung miskin yang berbatasan dengan Indramayu. Sedangkan di Indramayu, populasi terbanyak berada di Bongas, Kroya, Anjatan, Sukra, Kandanghaur, Gabuswetan, dan Haurgeulis.

Sekalipun banyak PSK yang datang dari desa-desa terpencil, raut-raut wajah mereka tak jelek-jelek amat. Banyak dari mereka, setelah mendapat polesan salon, bagai pinang dibelah dua dengan gadis model di tabloid-tabloid syur, atau artis sinetron cerita silat. Noni, misalkan, berparas di antara Nafa Urbach dan Mona Ratuliu. Ia salah satu kembang Saritem, dan mendapat incaran banyak tamu. Tarif Noni berkisar Rp 200 ribu per sekali kencan.

Yani juga punya paras yang tak kalah menawannya. Ia berada dalam irisan wajah Ria Irawan dan Cece Kirani. Rambutnya panjang melewati bahu. Tubuhnya jangkung, mungkin mencapai 170 cm. Ia terbilang target sukar. Ada banyak orang yang ngantri pada PSK sensual itu, yang senantiasa hadir dalam dandanan modis. Tarifnya sama dengan Noni. Untuk booking luar, Yani bisa membandrol dirinya minimal satu juta rupiah. Kalo lagi ogah-ogahan, ia bisa mengenakan tarif Rp 1,5 juta ke atas.

Untuk keperluan booking luar, ada banyak hotel di luar Saritem yang bisa digunakan sebagai akomodasi jam-jaman, dengan tarif murah-meriah. Yang terdekat sebut saja Hotel Trio, Hotel Citra, Hotel Palem atau King Garden Hotel. Hotel Palem, yang terbilang paling populer di kalangan pelanggan Saritem, tarif per malam dimulai dari harga Rp 75 ribu.

Booking luar adalah berkah bagi banyak PSK hingga penghasilan mereka bisa berlipat ganda. Tapi, sekalipun tanpa berkah semacam itu, penghasilan reguler PSK sekelas Noni atau Yani tetap saja spektakuler untuk ukuran orang kebanyakan.

Sekadar gambaran, seandainya per hari mereka mendapat lima tamu saja, uang yang didapat adalah 200.000 x 5 = sejuta rupiah. Setelah dipotong si mami atau papi 50 persen dan calo 10 persen, per harinya Yani mengantongi nilai bersih Rp 400 ribu. Ini belum termasuk tips dari tamu. Sebulan, dengan asumsi kerja 20 hari, setelah dikurangi waktu datang bulan, mereka memiliki potensi untuk mendapatkan Rp 8 juta. Ditambah tips dari para tamu, penghasilan mereka bisa mencapai Rp 10 – 12 juta per bulan. Itu jika mereka mendapat tamu dalam kuantitas yang konsisten, dalam rentang kerja mulai pukul 11.00 hingga 23.30.

Mudah dipahami Yani hidup berkecukupan di kampungnya. Ada rumah mentereng, mobil, juga beberapa toko, termasuk apotik.

Hal yang sama juga berlaku pada Risa. Hidupnya berubah setelah memutuskan Saritem jadi lapaknya untuk menjual tubuh. Dari rejeki Saritem, ia kini sudah dapat membangun rumah mentereng di pinggiran kota Bandung. Ekonomi seluruh keluarga terdekatnya berada dalam tanggung jawabnya.

Dari rumahnya, Risa pergi ke Saritem saban siang dengan menyetir sendiri. Penampilan yang kalem, wajah bersih, kulit langsat, siapa sangka ia PSK. Tutur katanya pun menghanyutkan, dan sama sekali tak mengesankan ia penjaja seks di Saritem.

Tak semua PSK Saritem memiliki daya saing macam Risa, Yani atau Noni. Ada ratusan PSK lain yang harus bergulat dengan nasib jelek. Tak hanya dengan sesama PSK Saritem, tapi juga dengan PSK-PSK lain di luar Saritem, baik mereka yang bekerja rumah pelesiran yang menyaru jadi panti pijat, tempat sauna atau spa maupun rumah-rumah bordil seperti di Jalan Dokter Cipto, Jalan Bahureksa atau sekitar terminal Kebon Kalapa. PSK Saritem pun terkadang harus head to head dengan perempuan-perempuan penjual tubuh dari kalangan kampus, sales promotion girl, juga karyawan-karyawan pemasar alat kecantikan dan kosmetik tertentu.

Di antara mereka, panti pijat boleh jadi pesaing terberat. Panti pijat model ini banyak tersebar di hampir semua pelosok kota Bandung. Populasi terbanyak terdapat di Jalan Cibadak dan Dalem Kaum.

PSK yang berlindung di balik panti pijat, selain bertarif hampir seimbang dengan PSK Saritem, layanan seks mereka pun kian canggih. Panti pijat Prameswari di Jalan Gardu Jati, Cempaka dan Citra di Cibadak, adalah beberapa di antaranya yang disebut-sebut dapat memberikan layanan seks sekelas Saritem. Nilai kompetitif mereka, juga dikontribusi oleh akses yang mudah ditempuh dari segala jurusan dan semua angkutan umum.

Satu-satunya kode pertahanan mereka adalah sistem layanan sepanjang waktu. Mereka yang sudah menyelami kehidupan Saritem hingga ke dasarnya, tahu di mana mendapatkan layanan seks sembarang waktu. Bagi mereka, Saritem adalah toserba seks 24 jam.

Sebagian mucikari memang memberikan keluasan waktu sepanjang itu demi mempertahankan periuknya dari persaingan yang makin keras. Alhasil, tamu yang datang subuh sekalipun, dapat dipastikan akan mendapatkan layanan yang memadai. Para mami atau papi cukup membangunkan tidur anak asuhnya. Meski bersungut-sungut, mereka mengerti betul kode etik di Saritem: “Kami melayani Anda kapan saja, di mana saja.”

***

Di tepian rumah pelesiran milik, calo-calo – yang galib dikenal dengan sebutan “PHB” alias penghubung – berkerumun menunggu tetamu. Beberapa wajah saya kenal. Mereka umumnya pemain-pemain lama. Salah satu dari mereka saya beri isyarat agar ikut masuk ke dalam rumah pelesiran Bokbok.

Melewati kasir, kaki melangkah menuju sebuah koridor. Beberapa kamar yang terlewati, tampak tak berpenghuni. Sebagian di antaranya sedang dirapikan oleh tukang bersih-bersih. Tiba di ruang tamu, keadaan benar-benar sepi. Seluruh kursi yang tersedia, bebas dari pantat. Saya memilih duduk di sebuah sudut, di sayap kiri bangunan, yang tepat menghadap gang sempit. Sejumlah PSK hilir-mudik di sana dalam dandanan minimalis.

Belum semenit, sesosok wajah perempuan muncul dari balik pintu kamar. “Oojiiii...cap!" ia berteriak. Seorang tukang bersih-bersih yang baru saja berpapasan meneruskan teriakan itu, “Kondom…kondom.” Selang beberapa menit, orang yang dipanggil Oji setengah berlari menuju kamar asal suara. Pelan ia mengetuk pintu. Dua bungkus kondom dalam genggamannya segera berpindah tangan begitu pintu terkuak.

Ruangan kembali sepi.

“Orang pada takut ke sini sekarang. Semua sepi,” kata Hengki, seorang calo yang sudah 17 tahun bekerja di Saritem. Hari itu tampaknya memang bukan saat yang tepat berada di Saritem. Aura ketakutan telah menyebar ke seantero Saritem. Mereka diancam akan dirazia oleh tim gabungan yang terdiri atas polisi pamong praja, tentara, dan aparat terkait lainnya. Langkah-langkah koordinatif mereka setiap hari muncul di koran-koran terbitan Bandung.

Kebijakan untuk merazia Saritem berasal dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda ini berlaku efektif sejak 1 November 2006. Bulan Maret 2007 adalah batas tenggat bagi Saritem untuk menghentikan kegiatannya. Dua pekan telah lewat, perang dingin mulai berlangsung.

”Sebagai kelompok mayoritas, kita bisa mengalahkan kelompok kecil. Tentunya umat Islam harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga tampil sebagai pemenang,” kata Walikota Dada Rosada di depan peserta dialog publik ”Menggagas Bandung Bebas dari Maksiat”, di Masjid Raya Bandung. Acara tersebut sekaligus diisi deklarasi deklarasi pendirian Bandung Maksiat Watch (BMW), yang diketuai Asep Syarifudin. ”Kami sudah menyiapkan mujahid,” Syarifudin menggenapi ucapan Rosada.

Pernyataan mereka dikutip sejumlah media massa di Bandung, awal April 2007. Orang-orang di Saritem yang membacanya karuan saja ketar-ketir. Saritem tegang. Pengunjung menurun drastis.

“Neni, kamu kenapa masih di sini,” tanya saya pada seorang PSK yang tadi berteriak-teriak minta kondom. Ia baru saja usai melayani tamunya. Tak terlihat tanda-tanda lelah di wajahnya.

“Emangnya kenapa?”

“Gak baca koran ya? Mau dirazia? Saritem katanya mau ditutup. Orang-orang di luar sana sudah siap perang.”

“Iyyy…capppe deeeh. Ayo kita perang. Tapi…di ranjang.” Ia melenggang keluar, melewati kerumunan calo dan tangan-tangan iseng yang berebut menepuk pantatnya.

Tak semua PSK bermental baja seperti Neni. Banyak diantara mereka yang memilih meninggalkan Saritem selekasnya. Mereka tak mau nasibnya berakhir di ujung pengaturan paksa aparat keamanan. Mereka ingin menentukan nasib sendiri: pulang ke kampung halaman, pergi ke kota lain, atau sekedar kos di daerah sekitar menunggu situasi normal. Eksodus dimulai sejak awal April 2007.

***

Usaha untuk menutup Saritem bukan cerita kemarin sore. Berkali-kali mereka melakukan razia, namun selang beberapa hari kemudian Saritem kembali beroperasi. Begitu seterusnya, hingga di awal tahun 2000 pemerintah setempat memutuskan untuk menggalang ulama yang bisa diajak kerjasama. Salah satu solusi adalah mendirikan pesantren untuk “mengurangi jumlah PSK secara alami”. Kalangan pesantren diminta mendekati mereka demi menanamkan keyakinan bahwa jalan hidup yang mereka pilih bukan jalan yang benar.

Pesantren itu bernama Daar At Taubah Bandung, yang berdiri di atas lahan seluas 600 meter persegi. Data terakhir mengungkapkan, santri yang belajar di sana jumlahnya mencapai lebih dari 150 kepala. Dari jumlah sebanyak ini, mereka yang tinggal di pondok mencapai 60 orang. Santri nonmukim merupakan santri yang berasal dari daerah sekitar Saritem, yang jumlahnya berkisar 80-90 orang.

Kepada berbagai media massa, KH Ahmad Haedar, Ketua Harian Daar At Taubah, berkali-kali mengatakan bahwa pesantrennya memang dimaksudkan untuk mengubah citra kawasan lokalisasi Saritem. ''Lembaga pendidikan keagamaan ini mempunyai visi dan misi yakni memberikan pelayanan dengan cara pembinaan kerohanian. Baik itu untuk warga asal Saritem, maupun warga pendatang.”

Haedar mengatakan, sejak pesantren didirikan populasi penggiat seks di Saritem telah menurun hingga 40 persen. Klaim senada disampaikan juga oleh Dada Rosada. Menurut dia, jumlah PSK di Saritem kini hanya tinggal 144 orang. Penurunan berlangsung secara berkala, dari 660 orang di tahun 2000 lalu menjadi 400 orang lebih pada tiga tahun setelahnya.

Tak jelas dari mana Rosada memperoleh data itu. Masnu dan Yayan Kristian, masing-masing ketua RW 07 dan 09, yang menjadi pusat kegiatan prostitusi, mengkonstatasi bahwa jumlah PSK di sana masih berkisar 400 orang lebih. Jumlah yang fluktuatif menurut mereka hal biasa. Pernyataan yang sama juga sempat terlontar dari Homing, seorang pemuka masyarakat di sana. Katanya, Saritem adalah tempat terbuka. Orang boleh keluar-masuk kapan waktu. Bisa dipahami kalau suatu saat jumlah PSK meninggi, di saat lain justru menurun jumlahnya.

Namun, seandainya saja versi pemerintah setempat benar, razia yang menyebarkan rasa takut di kalangan warga sana, jelas tak perlu ada. Dada Rosada dan koleganya di berbagai instansi dan lembaga kemasyarakatan hanya tinggal melanjutkan program yang diyakini telah menurunkan jumlah mereka secara signifikan. Untuk lebih fantastis, mereka bisa saja menjalankan program secara lebih intensif lagi. Apa boleh buat, saran macam itu tak pernah populer di kalangan aparat pemerintah setempat. Mereka tetap keukeuh untuk melakukan razia guna menghentikan secara total kegiatan Saritem.

Kontroversi penghentian paksa operasi Saritem terus berlangsung. Anggota legislatif di kota Bandung, Kusmeni S Hartadi, menyarankan agar pemerintah setempat mengambil langkah yang lebih populis dan humanis. "Harus ada nilai tawar antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Warga Saritem sendiri, yang telah terkumpul keberaniannya untuk mengatakan “tidak”, mulai berkomentar. Beberapa di antaranya mengecam langkah itu. Wawan Karyawan, Lurah Kebonjeruk, payung administratif Saritem, berusaha memposisikan diri di tengah sambil sesekali mengingatkan sejawatnya agar mempertimbangkan kembali rencana penutupan langsung. Ia mengatakan, ada banyak warga yang menggantungkan hidupnya kepada usaha prostitusi di Saritem. Mereka perlu mendapat perhatian. Jumlah mereka berkisar 1.000 orang, yang bekerja pada berbagai bidang, mulai pengelola kamar, calo, tukang parkir, pedagang, tukang kredit, dan sebagainya.

Suara Wawan tenggelam dalam semangat besar untuk menutup Saritem. Sejak batas tenggat terlewati, pernyataan paling bersemangat datang dari Priana Wirasaputra, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. “Kali ini tidak ada lagi peringatan-peringatan. Langsung tutup dan tangkap,” ujar Priana dengan nada tinggi. Pernyataan merebak di sejumlah media dan langsung membuat Saritem tegang. Frasa “tangkap” ditujukan kepada germo, calo, PSK, yang coba-coba menghalangi langkahnya. Priana tak mau kompromi.

Persiapan untuk merazia Saritem dipersiapkan secara serius. Berbagai organisasi keagamaan mereka hubungi, dengan BMW sebagai garda terdepan.

Tim Gabungan terbentuk, yang melibatkan 1.171 personel. Mereka terdiri atas 499 polisi pamong praja dan aparat dinas terkait dari pemerintah kota Bandung, 125 anggota TNI, 367 anggota polisi. Dari organisasi kemasyarakatan datang bantuan sebanyak 180 orang. Selain BMW, mereka antara lain terdiri atas Front Pembela Islam (FPI), dan santri dari Pesantren Dar Al-Taubah.

Beberapa nama populer di kalangan Saritem telah mereka catat, dan dijadikan sasaran utama. Beberapa nama yang sempat menyebar adalah Homing, Aang dan Dede Jawara, yang kebetulan sedang bersinar di Saritem. Terhadap mereka, aparat polisi telah menyiapkan jerat hukumnya. Mereka terancam undang-undang yang menyoal perdagangan perempuan.

Ketegangan meningkat. Warga menyambut rencana mereka dengan serangkaian unjukrasa. Ratusan orang tumpah ruah ke Jalan Gardu Jati untuk mengecam rencana tersebut. Mereka menuntut kejelasan solusi dari pemerintah setempat. Mereka bahkan menilai, penutupan lokalisasi hanya ajang untuk mencari popularitas, selain karena kepentingan-kepentingan tertentu.

Para pengunjuk rasa juga mencibiri pemerintah setempat yang hendak mendatangkan ribuan petugas untuk merazia mereka. Menurut mereka, jumlah sebanyak itu sebaiknya digunakan untuk mencari sarang teroris, yang jelas-jelas telah mengganggu ketenangan dalam skala yang luas. ”Kami juga manusia. Saritem bukan kampung teroris,” seorang pengunjuk rasa berteriak yang disambut yel-yel.

Di titik paling ekstrem, mereka mengancam tak bertanggung-jawab pada situasi pascapenutupan. Menurut mereka, bukan tak mungkin angka kriminalitas di Bandung akan makin meninggi sehubungan makin berbiaknya jumlah pengangguran, termasuk mereka yang berasal dari Saritem.

Teriakan mereka rupanya tak mengubah keadaan. Mereka telah berada di bibir jurang kekalahan. Paro akhir April 2007, ribuan aparat keamanan merangsek kampung mereka. Seluruh rumah yang dijadikan ajang praktek pelacuran langsung disegel.

Saritem sunyi.

***

Kamis, 3 Mei 2007. Telepon selular saya berbunyi. Sebuah suara dari seberang sana mengabarkan bahwa Saritem sudah kembali beroperasi. Tak seluruhnya. Banyak orang yang masih mencemaskan situasi. Mereka yang nekat beroperasi lebih didorong oleh periuk nasi yang sudah lama berhenti mengepul.

Selama pascapenutupan, situasi Saritem memang mengharukan. “Untuk makan saja, kami harus datang ke dapur umum,” kata Hengki, warga Saritem yang berprofesi sebagai calo itu. Hengki tak sendirian. Banyak kawannya yang bernasib senada dan menggantungkan diri pada belas kasih warga yang masih punya uang.

Dapur umum dibuka di empat titik. Dua di RW 07, dua di RW 09. Mereka memilih mendirikan fasilitas tersebut ketimbang repot menempuh prosedur pengurusan dana santunan yang dijanjikan pemerintah. “Sampai hari ini tak jelas wujudnya,” kata Yayan Kristian, beberapa hari setelah razia besar itu berlangsung.

Walikota Dada Rosada, beberapa hari setelah menjalankan razia sempat melontarkan idenya untuk menyantuni warga Saritem yang tergusur ladang kerjanya. Ia menyilakan warga untuk mengajukan permohonan untuk memproleh apa yang disebut Rosada sebagai Dana Bawaku Makmur. “Bawaku” singkatan dari “Bantuan Wali Kota Khusus”.

Dana tersebut akan disalurkan kepada warga Saritem dalam bentuk bantuan uang tunai untuk menyangga kehidupan sehari-hari. Besarnya, berkisar Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu per orang setiap harinya. Program tersebut dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Bandung 2007 sebesar Rp 10,4 miliar. “Silakan ajukan, nanti kami survei kelayakannya ,” Ema Sumarna, Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung, memberi lampu hijau melalui pers.

Warga Saritem percaya dana tersebut dianggarkan, namun mereka tak yakin bisa memperolehnya secara cepat. Mereka tahu persis mesin birokrasi. Dan mereka tak keliru menilai: tak ada uang yang mengalir dari keran birokrasi, bahkan sekadar membelikan ikan asin dan sambal untuk melengkapi menu di dapur umum. [end]

* Versi cetak dimuat Jurnal Nasional Minggu Edisi 015 (6 - 12 Mei 2007)

Muh Yamin

2007-06-07T03:17:00.003-07:00

Oleh Agus Sopian

Rumusan Pancasila yang otentik, kata sejarawan Nugroho Notosusanto, adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ia dipetik dari material ide Muh Yamin saat berbicara di depan sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945.

Konsep Notosusanto memberi legitimasi pandangan historis Orde Baru untuk, antara lain, menghapus peringatan Hari Lahir Pancasila tiap 1 Juni, momentum yang bertepatan dengan pidato Soekarno di forum yang sama. Dan sementara Notosusanto mendapat tepuk tangan penguasa, Muh Yamin mulai jadi sasaran defamasi. Ia dianggap ikut memberi jalan masuk bagi semua teori Notosusanto untuk jadi versi besar, sekaligus versi haram karena membungkam versi lain.

Ironisnya, sesudah berpuluh tahun namanya disandera, Yamin tak pernah digolongkan sebagai korban. Ia, tokoh pergerakan yang dikenal eksentrik itu, tiba-tiba saja jadi makhluk terkutuk. Sistema Filsafah Pantja Sila yang ditulisnya – ruang Yamin untuk menyatakan bahwa Soekarnolah yang pertama-tama memidatokan “Pancasila”-- tak cukup kuat untuk membendung amuk antipati padanya.

Alih-alih mendapat simpati, kesalahan Yamin justru makin dicari-cari. Gadjah Mada, sebuah buku lain yang juga ditulis Yamin, belakangan jadi pedang Damocles yang menusuk dirinya, mirip tokoh cerpen Spinello Spinelli yang dihantui oleh lukisanya sendiri, Sang Lucifer. Kita tahu, di situ Yamin mengutip mitos yang hidup di Bali, dan menurut mitos ini Gadjah Mada tak beribu-bapak. Diri Gadjah Mada terpancar dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana. Yamin juga diolok-olok lantaran memberi justifikasi pada raut muka Gadjah Mada, yang konon potret dirinya sendiri, kalau bukan visualisasi suatu gambaran wajah di suatu tembikar dari masa yang jauh.

Historiografi Yamin memang layak dipertanyakan. Ia mengabaikan apa yang disebut oleh mahasejarawan Ibnu Khaldun sebagai “pemeriksaan tadil dan tarjih”. Ia melupakan personal criticism. Dan untuk kesembronoannya, Yamin mendapat julukan pembohong. Apakah Pramoedya Ananta Toer, orang yang jadi kolega utama Yamin dalam mengerjakan naskah tadi, juga pembohong? Yamin rupanya ditakdirkan memikul sendirian julukan itu.

Uprising, sebuah film tentang aniaya Nazi di dalam sebuah gettho di Warsawa, memberi saya pelajaran dasar untuk menilai kebohongan. Berkata tokoh Yitzhak Zuckerman, “Bisakah moral bertahan di tengah lingkungan tak bermoral?” Berbohong dalam keadaan ditindas dan diperkosa bagi Zuckerman adalah satu-satunya celah kecil untuk tak mati konyol.

Bagi Jakob Heym, karakter utama dalam film Jakob The Liar, kebohongan adalah harapan. Ia terus berbohong bahwa dirinya memiliki radio, dan dari sana ia memperoleh informasi. Heym ditembak mati. Ia membawa kebohongannya ke liang kubur, tapi meninggalkan optimisme yang luar biasa pada penghuni gettho. When all hope was lost, Jakob invented it. Minimal, tak ada lagi penghuni gettho yang bunuh diri lantaran putus asa.

Kita juga bisa memotret kebohongan Yamin dari sudut lain. Dari gelora zaman yang menghendaki tumbuhnya historiografi Indonesia-Sentris untuk melawan Neerlando-Centris seperti pelajaran sejarah Geschiedenis van Nederlandsch-Indie tulisan FW Stapel. Pelajaran ini, khas pikiran orientalis, berpretensi memberi peradaban pada bumiputra. Jan Pieterzoon Coon, Speelman atau Daendels adalah nama-nama agung. Sebaliknya, Sultan Hasanudin, Diponegoro atau Teuku Umar adalah kecambah. Kongres Sejarah Nasional I di Jogjakarta pada 1957, semakin menegaskan perlunya konsep “Indonesia-sentris” tadi. Ia dinilai akan memberi tambahan tenaga pada semangat patriotisme, yang memang sedang diperlukan.

Konsep itu pula agaknya yang membuat Soekarno sangat rajin “berbohong”. Ia menciptakan mitos, yang rasanya jauh lebih banyak dari Yamin. Sekadar untuk menyebut contoh, Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas, yang di ujung sana orang bisa mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ia menyebut revolusi Indonesia sebagai kawah candradimuka, dan orang tahu kawah candradimuka adalah tempat para para ksatria Pandawa menggembleng diri.

Seperti juga terhadap Soekarno, saya tak pernah meragukan patriotisme Yamin. Sejarawan ternama MC Ricklefs mengutip secara spesial nama Yamin di antara tokoh-tokoh yang ditangkap Jepang dalam usaha membentuk Gerakan Rakyat Baru. Yamin pula yang mengompori para pemuda untuk bersumpah satu tanah air-bangsa-bahasa. Ia konsisten menggunakan bahasa Melayu dalam proses kreatifnya selaku sastrawan. Dan sebagai sastrawan, Yamin dimuliakan sebagai salah satu eksponen Pujangga Baru – sebuah angkatan yang tegas menolak sensor-sensor Balai Pustaka.

Saya masih sedang berpikir untuk ikut menjuluki Yamin sebagai pembohong, namun saya tak pernah merencanakan untuk mengejeknya. Yamin punya ruang luas dalam hati saya untuk semua perannya di dalam BPUPKI 1945 itu. Perpaduan ide Yamin – Hatta, yang mengusulkan agar negara melindungi “hak-hak manusia yang penting-penting” meminimalkan ide ultranasionalis Soekarno-Soepomo. Tarik-menarik di antara merekalah yang memberi nafas pada republik ini. Muh Yamin, seperti juga Soekarno, Hatta dan Soepomo, adalah Bapak Bangsa. ***

Versi cetak dimuat di Jurnal Nasional Minggu, Edisi No. 019, 3 - 9 Juni 2007.

Di Bawah Pohon Sukun

2007-06-07T03:08:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Hawa panas nyaris tak pernah absen di Ende. Juga pagi itu. Di Kota Ratu, di bawah pohon rimbun yang terletak di pinggir lapangan besar, dua orang berwajah seram tampak sedang berlindung dari sinar matahari yang mulai terik. Mereka narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Ende.

“Kau tahu, ini pohon apa?” saya bertanya pada salah seorang di antaranya, seraya menunjuk sebatang pohon di balik punggungnya. “Tidak, Bapak. Saya tidak tahu ini pohon apa,” katanya. Ia baru saja memperkenalkan diri. Da Costa namanya. Ia dihukum 15 tahun gara-gara membunuh. Satunya lagi 20 tahun, pun membunuh. Mereka, seperti juga teman-temannya satu penjara lainnya, biasa dilepas dari sel setelah pukul 10.00. Banyak dari mereka yang menguli pada pedagang di daerah itu, atau sekadar menunaikan kerja sosial seperti Da Costa yang ditugasi membersihkan area pinggir lapangan itu.

Ende berbukit-bukit di sekelilingnya, dan tepat berada di tengah-tengah Pulau Flores, tak jauh dari Laut Sawu. Jalur transportasi dari Jawa dan pulau lain praktis lebih mengandalkan pesawat terbang, yang jadwalnya kadang tak menentu. Narapidana berpikir seribu kali untuk melarikan diri. “Di sini lebih enak. Kami dikasih makan. Di sel kami mendapatkan telor,” kata Da Costa, yang sudah mati pikir untuk kabur dari penjara. Untuk sementara ini, ia merasa lebih nyaman berada di penjara dan bila kelak sudah bebas, Da Costa berencana tinggal tak jauh dari sana.

Secara geografis, Ende terbagi ke dalam dua wilayah: Atas dan Bawah. Wilayah Atas, di perbukitan, berdiri pusat-pusat pemerintahan, gereja dan sekolah-sekolah. Sebagian besar penduduknya praktis melayani institusi-institusi itu, baik sebagai pegawai pemerintah maupun guru. Wilayah Bawah, di dekat pesisir pantai, aktivitas ekonomi berjalan jauh lebih kencang. Pasar, toko-toko, kedai makan, restoran, terminal, bank, dermaga maupun pusat-pusat kegiatan lain, berserak di sana. Da Costa memilih wilayah Bawah. “Saya ingin berdagang saja,” kata Da Costa, sembari berjongkok memunguti daun-daun kering di sekitar tubuhnya.

“Ini pohon sukun, Bung,” kata saya menerangkan pohon itu. “Di sini, Soekarno dulu sering beristirahat setelah kerja sosial seperti kamu.” Da Costa tampak tak mengerti apa yang saya omongkan. Ia tahu Soekarno presiden pertama Indonesia tapi tak mengerti hubungannya dengan pohon itu. “Belanda membuang Bung Karno ke Ende sini, dan menurut cerita dari mulut ke mulut, dia sering berteduh di sini. Di pohon ini.” Da Costa manggut-manggut.

Ingin sekali saya menerangkan kepadanya lebih jauh tentang Soekarno, pohon sukun, Pancasila, konsep dasar negara dan semua-semua hal yang berhubungan dengan pembuangan Soekarno di Ende, tapi apa gunanya buat dia. Mungkin pengetahuan yang paling pas buatnya sekarang-sekarang ini adalah tips untuk bertahan hidup di sel, dan itu saya tak punya. Saya pun bukan ideolog yang dapat dengan mudah mengajarkan ini-itu kepada semua orang, dari berbagai status sosial. Lagi pula, cerita Soekarno sering merenung di sana, memikirkan konsep negara dan dasar-dasarnya, baru beberapa menit sebelumnya saya dapat dari teman seperjalanan yang mengantar-antar saya keliling Ende.

Dia August Alfons, pastor dari SVD (Societas Verbi Divini) atau Serikat Sabda Allah. Keterangan darinya, yang serba sedikit, lebih banyak bersumberkan cerita dari mulut ke mulut. Perlu kerja keras untuk memverifikasi kebenarannya.

Pastor Al, saya memanggilnya begitu, mendengar cerita bahwa di bawah pohon Sukun itu Soekarno sering terlihat bersandar dan merenung. Orang-orang kemudian tahu bahwa di sana Soekarno menghasilkan rupa-rupa ide, entah untuk cerita drama, tulisan di koran-koran, pidato-pidato perjuangannya, juga dasar-dasar negara, yang kini kita kenal bernama Pancasila.

Cerita lisan Pastor Al membawa saya ke gambaran persidangan-persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di tahun 1945, dalam kurun 22 Mei hingga 22 Agustus. Seperti terekam dalam dokumen risalah sidang terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia – yang menghadirkan sejumlah penasihat ahli dari kalangan sejarawan ternama mulai Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo hingga Anhar Gongong -- Soekarno mendapat giliran pidato pada 1 Juni. Dan sebagaimana Muh Yamin, Hatta dan Prof Soepomo, Soekarno berbicara lebih dari satu jam, yang berkali-kali disela oleh riuh tepuk tangan.

Ia memperkenalkan Pancasila sebagai usulan untuk menjadi dasar-dasar negara, yang dia sebut Philosofische grondslag. “Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka,” Soekarno memulai perang urat syaraf untuk menguasai keadaan. “Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophischegrondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.”

Tanpa menunggu reaksi Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua sidang, Soekarno tancap gas menguraikan makna Weltanschauung. Ia mengutip cerita Hitler mendirikan Jerman yang berpilarkan nasonal-sosialisme. Mengutip cerita Lenin mendirikan negara Soviet di atas materialisme sejarah ala Marxian. Mengutip cerita kekaisaran Jepang di atas Tennoo Koodoo Seishin. Lalu Saudi Arabia di atas dasar agama Islam. “Apakah Weltanschauung kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialism? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen?” Soekarno bertanya retoris.

Baginya, Weltanschauung untuk Indonesia pertama-tama harus memberi tekanan pada arti persatuan. Soekarno tahu, Indonesia adalah puspa warna kehidupan. Dalam keadaan ini, ia menyatakan tak pernah bermimpi mendirikan negara untuk satu golongan saja, bahkan untuk mereka yang berlatar Islam, sekalipun latar ini terlihat sangat dominan dibanding latar-latar lain. “Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.” Ia menghendaki apa yang disebutnya “nasionalestaat”.

Tiang pancang kehendak itu, menurut Soekarno, diilhami oleh teori-teori geopolitik dari berbagai jurusan. Ia misalkan menyebut Ernest Renan, yang menyatakan bahwa syarat suatu bangsa adalah "keinginan untuk bersatu". Le desir d'etre ensemble. Soekarno juga mengutip Otto Bauer yang mempertanyakan soal bangsa dalam bukunya Die Nationalitatenfrage. Muh Yamin, pembicara sebelum Soekarno, mengkritik dua teori tersebut sebagai konsep tua. “Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah verouderd, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.”

Usia teori, bagi Soekarno, tidak mengurangi kenyataan yang ada. Dari peta, Soekarno tahu bahwa orang dan tempat memerlukan kesatuan. Tanah air tak bisa dipisahkan dari orang dan tempat. “Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan.”

Sebagai satu kesatuan, rakyat memerlukan satu keluarga. Keluarga besar.

Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, menurut Soekarno, memang memenuhi Le desir d'etre ensemble, tapi hanya bagian kecil saja dari suatu kesatuan yang dia impikan selama ini. Menurut Soekarno, mereka perlu persatuan dan bisa disatukan. Mereka dalam pandangan Soekarno tak hanya sudah memiliki bingkai pengalaman sebagai suatu le desir d'etre enemble, tapi juga sebagai charaktergemeinschaft sebagaimana dimaksudkan Otto Bauer. Di sinilah mengapa kedua teori itu, menurut Soekarno, masih relevan dengan keadaan Indonesia yang sedang disiapkan untuk merdeka.

Mimpi Soekarno atas Pancasila sebagai pertama-tama sebagai alat persatuan berkali-kali diungkapkan dalam berbagai kesempatan, terutama dalam kursus-kursus politik, entah di istana negara atau di universitas-universitas, selama kurun 1950-an. “Siapa tak mengerti perlunya persatuan, siapa tidak mengerti bahwa kita hanyalah dapat merdeka dan berdiri tegak merdeka jikalau kita bersatu, siapa yang tidak mengerti itu, tidak akan mengerti Pancasila,” ujarnya di depan peserta kursus Pancasila, pada 26 Mei 1958, sebagaimana terekam dalam dokumen khusus terbitan Departemen Penerangan RI.

Ia menerangkan, mimpi itu tak diraihnya dalam semalam, lebih-lebih saat ia berpidato pada 1 Juni 1945 itu. Ia pun merasa tak pernah membuatnya. Soekarno mendapatkan Pancasila untuk philosophischegrondslag, dengan fungsi pokok sebagai Weltanschauung, didapatkan dari penggalian yang makan waktu, seperti juga Hitler yang memikirkan nasional-sosialisme sejak 1921 dan 1922 sebelum memimpin Jerman di tahun 1933, atau Sun Yat Sen di tahun 1885 sebelum memimpin Tiongkok di tahun 1912.

“Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita,” kata Soekarno. Ia tak menerangkan di mana saja penggalian itu dilakukan. Saya sendiri tak serta-merta harus percaya pada omongan Pastor Al tadi. Saya perlu dokumen tertulis, dan itu saya dapatkan dari petunjuk Pastor Al.

Dokumen itu -- berbentuk buku kecil berjudul Bung Karno dan Pancasila: Ilham dari Flores untuk Nusantara, yang ditulis oleh Lukas Batmomolin dan kawan-kawan dari Penerbit Nusa Indah -- menerangkan secara eksplisit apa yang sedang saya ingin ketahui mengenai pohon sukun legendaris tadi. Tertulis di sana, “Di Ende, menurut pengakuannya sendiri, Bung Karno sering merenung di bawah sebatang pohon sukun di pinggir laut. Sambil duduk-duduk merenung di bawah pohon sukun, maka gagasan Soekarno tentang dasar-dasar Indonesia merdeka memperoleh bentuknya yang jelas dan tetap, dan kemudian akan dipakai sebagai falsafah negara Indonesia pada tahun 1945.”

Buku itu, selain berpangkal pada bahan-bahan kepustakaan, juga wawancara-wawancara dengan sahabat-sahabat Soekarno di Ende, yang telah rapuh karena usia. Mereka antara lain Jae Bara, yang juga memberikan catatan-catatan tertulis, Ruslan Utuh alias Iros, M. Fernandez, serta Yusuf Ibrahim. Nama yang disebut terakhir adalah asisten pribadi Soekarno selama di Ende.

Apa yang tertulis di sana mendapat afirmasi dari buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. “Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut,” kata Soekarno. “Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas tiada yang menghalangi, dengan laut biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung dan di mana sesekali seekor kambing yang sedang bertualang lewat sendirian, di sana itulah aku duduk melamun jam demi jam.”

Pohon tempat Soekarno duduk itu telah mati, tapi semeter darinya tumbuh anak pohon sukun baru yang rindang. Kerindangan yang jadi favorit para narapidana untuk sekadar jeda dari kerja sosialnya. Hingga kini. ***

Versi cetak dimuat di Jurnal Nasional Minggu Edisi No. 019, 3 – 9 Juni 2007.

Hari Depan Koran

2007-03-21T05:55:00.000-07:00

Agus Sopian

Sungguh menyenangkan bisa bicara lagi di depan forum Jambore Jurnalisme Universitas Islam Bandung, setelah absen beberapa tahun. Ini acara besar dari segi peserta. Lebih 100 orang mengikutinya. Kebanyakan mahasiswa jurnalisme di universitas itu. Sisanya, beberapa aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta.

Jambore kali, yang berlangsung pada 17-18 Maret 2007, digelar di kaki gunung Tangkuban Perahu, Cikole, sekira 15 km dari pusat kota Bandung. Seluruh peserta menempati tenda-tenda darurat mirip pengungsi. Sebagian dari mereka terlihat berwajah pucat, menahan kantuk dan suhu dingin.

Sebagai pengampu, saya tak sendirian. Saya satu panel dengan Ahmad Taufik, wartawan Tempo dan Bondan "Mak Nyos" Winarno, mantan pemimpin redaksi Suara Pembaruan yang kini nyambi-nyambi jadi host acara kuliner televisi. Tak seorang pun dari kami membuat makalah. Kami lebih banyak improvisasi, sebagaimana inti pesan panitia untuk memperbanyak porsi diskusi.

Dalam diskusi itu, saya kebagian beberapa pertanyaan. Salah satunya tentang hari depan koran, yang didesas-desuskan segera berakhir. Sebagai institusi berita, koran memang tak hanya bersaing secara horisontal, tapi juga vertikal. Malangnya, pesaing-pesaing vertikal ini --mulai radio, televisi hingga dotcom--kian hari kian tangguh. Mereka makin rakus kue belanja iklan.

Mudah dipahami kalau mahaguru jurnalisme Philip Meyer, sekira tiga tahun lalu, melansir bukunya yang menyiratkan kecemasan mendalam: The Vanishing Newspaper. Dia bilang, “The last daily reader will disappear in September 2043.” Beberapa tahun kemudian, pokok pikiran Meyer jadi wacana serius di kalangan asosiasi penerbit suratkabar Amerika Serikat, apalagi setelah mogul media Rupert Murdoch membawakan sebuah pidato di depan asosiasi tadi dengan materi kurang lebih sama.

Tanpa bermaksud hendak membuat antitesis terhadap tesis Meyer seraya menegasikan substansi pidato Murdoch, saya merasa hari kiamat itu masih jauh, terutama di Indonesia. Rakyat di negeri ini belum bisa mengongkosi lompatan katak teknologi mutakhir substitusi koran. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih tipikal pembaca koran konvensional.

Lebih dari itu, tesis Meyer dan pokok pikiran Murdoch rasa-rasanya seperti gaung kecemasan para pengelola koran di Amerika Serikat pada 1960-an. Saat itu, drama besar perubahan media berlangsung dalam akselerasi tinggi. Radio dan televisi mulai merambah ranah jurnalisme.

Koran-koran yang melulu mengandalkan scoop, kecepatan penyampaian, berguguran satu per satu. Mereka kalah cepat oleh radio, yang mulai membuat paket siaran langsung. Kedalaman koran juga diganggu oleh siaran-siaran investigasi stasiun televisi NBC. Pendeknya, untuk bisa bertahan, koran tak hanya perlu kecepatan, tapi juga ketepatan. Tak hanya dalam, tapi juga memikat.

Tepat dalam perang besar itu, new Journalism lahir dan jadi andalan koran untuk bersaing. Tom Wolfe, Mark Kramer, Joan Didion dan banyak lagi, berada di belakang kelahiran itu. Jurnalisme Baru--lazim juga disebut Literary Journalism, Narrative Journalism atau Explorative Journalism versi panitia Pulitzer Prize -- bersandar pada keindahan penceritaan, ketepatan dan kedalaman. Scoop digantikan oleh penggalian fakta-fakta baru yang bersembunyi di balik berita.

Produk jurnalisme jadinya tak lagi pendek-pendek, melulu straight news, tapi juga naratif dan kadang-kadang disajikan serial mirip cerita bersambung. Frasa bahwa pembaca koran adalah lapisan publik yang sibuk sehingga tak cukup waktu membaca karya panjang-panjang, belakangan dituding sebagai alat kalangan radio dan televisi untuk mengecoh pengelola koran.

Itu dari segi isi. Dari segi medium, koran juga punya alasan untuk hidup lebih lama lagi. Kita tahu, koran pada mulanya hanyalah lempengan batu atau kayu yang disebut Acta Diurna itu. Julius Caesar, penguasa Roma, menggunakan Acta Diurna untuk menuliskan pengumuman-pengumuman penting kerajaan.

Produksi massal koran berlangsung sejak Laurens J. Coster menemukan mesin cetak, yang juga dikembangkan Guttenberg. Walaupun semua negara ramai-ramai menerbitkan koran dalam bentuk lembaran-lembaran sederhana, hingga dasawarsa kedua abad 15 koran di Inggris tak lebih dari cafe dan bar. Di tempat-tempat itulah orang bertukar informasi.

Terlihat dengan jelas, koran bisa bermetamorfosa senafas dengan perkembangan peradaban. Di masa depan, koran mungkin tak sekadar lembaran kertas tapi bisa berwujud lain. Presedennya telah ada. The Guardian misalkan menjual lembaran koran dalam bentuk file PDF yang bisa diunduh orang di seluruh dunia.

Para penerbit koran pun bisa menggunakan jurus yang dilakukan Chicago Tribune, yang menggalang aliansi vertikal dengan ChicagoLand Television. Televisi ini memerlukan krebilitas dari nilai-nilai jurnalisme Tribune yang telah berusia hampir 1,5 abad. Tribune sendiri perlu cantelan masa 1,1 juta pemirsa yang dimiliki televisi itu untuk dijual kepada pengiklan. Koran modern memang bukan menjual oplah kepada publik, tapi menjual publik pada advertiser.

Jurus lain adalah memanfaatkan teknologi paripurna macam San Jose Mercury News di California, yang menyajikan berita lewat koran elektronik, berupa layar komputer nirkabel sebesar buku dan dapat dibawa ke mana-mana. Isinya gabungan digital antara teks, gambar, foto berwarna, suara dan video gerak. Vic Sussman, kontributor US News & World Report, mengungkapkan, kini tercatat ada 2.700 koran yang sedang bersiap-siap memanfaatkan teknologi canggih itu.

Perkembangan itu melegakan. Dan inilah sesungguhnya akar optimisme saya untuk tak percaya dekatnya hari kiamat koran. Di Indonesia khususnya, koran boleh jadi masih akan hidup setengah atau seabad lagi, dan saat itu saya mungkin sudah menutup mata.

* Edisi Cetak dimuat di Jurnal Nasional, 20 Maret 2007.

Negara, Agama dan KTP

2006-04-22T08:38:00.000-07:00

Konstitusi dan birokrasi membuat mereka jadi “atheis”. Hak-hak sipil terhambat, ancaman fisik hanya tinggal tunggu waktu.

Oleh Agus Sopian

Ada tanda strip di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Engkus Ruswana. Atheiskah orang ini? Kesalahan komputer di catatan sipil? Atau lebih serius lagi: dia sedang dalam kontrol negara?

Hampir tak bisa dibantah, KTP bisa menjadi celah kecil negara untuk mengintip gerak-gerik rakyatnya, terutama mereka yang dianggap berbahaya. Lihat apa yang terjadi pada eks tahanan politik (tapol) Partai Komunis Indonesia. Mereka dianggap bahaya laten, bisa bangkit kapan waktu dan kembali ke gelanggang politik. Negara merasa perlu untuk terus memonitor mereka. Ekornya, sebuah kebijakan sarkastis diberlakukan: KTP berlabel ET, singkatan dari “eks tapol”.

Hasilnya cespleng. Mereka kini tak punya kemampuan untuk leluasa bergerak. Paralel dengan ini, langkah mereka untuk memasuki pintu politik pun mandeg sama sekali. Mereka malahan tak bisa mengetuk pintu-pintu lainnya. Semua kebebasan sipilnya tertutup, kecuali derita panjang. Terkadang derita itu menjalar sampai ke anak-cucunya.

Dan sekarang, perlukah Ruswana dikontrol sebegitu rupa sehingga ruang kebebasan sipilnya juga harus ditutup, semua atau sebagian? Saya mengenal Ruswana cukup lama. Dan rasa-rasanya dia tak memadai untuk dikerangkeng dalam definisi orang berbahaya. Dia suami dari seorang istri, Tuti Ekawati, seorang ibu rumah tangga yang ramah. Ruswana bapak dari tiga anak, yang kesemuanya tak pernah punya pertalian dengan kasus-kasus yang dapat dianggap membahayakan negara.

Ruswana yang saya kenal adalah seorang planolog lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1983, dan kini bekerja sebagai konsultan ahli sistem perencanaan pembangunan pada Local Governance Support Program (LGSP), sebuah lembaga kontraktor untuk United States Agency for International Development (Usaid).

Saya baru tahu di belakang hari kalau KTP strip itu ternyata penanda buat seorang penghayat aliran kepercayaan. Ruswana memang pemeluk Agama Buhun, suatu aliran kepercayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Mei Kartawinata.

Di Indonesia, penganut Agama Buhun tak sedikit. Data yang terekam oleh peneliti Abdul Rozak, penulis Teologi Kebatinan Sunda, menunjukkan populasi 100 ribu orang. Jika angka ini benar, Agama Buhun jelas salah satu aliran kepercayaan terbesar di Indonesia. Dikatakan terbesar lantaran angka itu adalah 25 persen dari seluruh penghayat aliran kepercayaan. Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, total jenderal penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.

Semua penghayat umumnya mendapat KTP strip. Negara menggolongkan mereka sebagai pemeluk “agama lain-lain” dan praktis segolongan dengan penganut Konghucu, Kejawen, Aliran Mulajadi Nabolon, Purwoduksino, Budi Luhur, Kaharingan, Pahkampetan, Bolim, Basora, Tonaas Walian dan banyak lagi.

Sebagai penganut “agama lain-lain”, banyak dari mereka yang harus berurusan dengan ranjau-ranjau birokrasi yang cenderung diskriminatif itu. Bukan hanya dijatah KTP strip, adakalanya bisa lebih menyakitkan lagi: mereka dipersetankan untuk punya KTP.

Contoh paling terkenal adalah Dewi Kanti, seorang penganut Agama Sunda Wiwitan, aliran kepercayaan yang dikembangkan kakeknya, Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. ADS (Agama Djawa Sunda), inilah cap buruk yang diberikan kolonial Belanda untuk ajaran Madrais. Si empunya lakon belakangan ditangkap, lalu dibuang ke Ternate dan baru kembali ke kampung halamannya sekitar tahun 1920 untuk melanjutkan pengembangan ajarannya, terutama di sekitar kampung halamannya. Agama Sunda Wiwitan versi Madrais, akhirnya dikenal juga sebagai Agama Cigugur.

“Saya sudah mendapatkan KTP sekarang,” kata Dewi Kanti, awal Maret lalu. Tengah malam sebentar lagi tiba, Dewi Kanti masih bersemangat menceritakan pengalamannya untuk memiliki KTP. Katanya, selama bertahun-tahun dia tak pernah berhenti mendata kasus-kasus KTP para penghayat untuk meyakinkan birokrasi catatan sipil. Agustus 2005, dia baru mendapatkan KTP, atau setelah birokrasi menggantungnya tiga tahun.

Pahit yang dirasakan Dewi Kanti dimulai dari upacara pernikahannya dengan Okky Satrio yang berlatar adat Sunda Wiwitan. Birokrasi sipil tak terima. Pasangan itu gagal memeroleh Akta Nikah. Orang tahu, Akta Nikah adalah bahan baku untuk Kartu Keluarga, dan Kartu Keluarga bahan baku untuk KTP.

Gara-gara tak punya KTP, Dewi Kanti kehilangan hak asuransi dari suaminya, saat bekerja pada suatu perusahaan sekuritas. Kepahitan telah berlalu, KTP sudah di tangan Dewi Kanti, tapi suaminya tak lagi jadi karyawan swasta. Kini dia jadi petani.

***

Di kalangan pemeluk Agama Buhun, Engkus Ruswana dikenal sebagai ketua umum Budi Daya, organisasi kemasyarakatan yang mengurusi para pemeluk ajaran Mei Kartawinata. Budi Daya hanyalah salah satu di antara tiga organisasi yang melayani para penghayat dari komunitas yang sama. Dua lainnya Aji Dipa dan Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP).

Ruswana punya definisi tentang agama. Muasal kosakata “agama” menurutnya adalah hagama, dari bahasa Kawi. Ha untuk “ada” dan gamana untuk “aturan atau jalan”. Dari sana, Ruswana mengartikan agama sebagai “ada aturan atau jalan (lebih baik)” dan ke sanalah sebenarnya tujuan ajaran-ajaran Mei Kartawinata bermuara.

Untuk membangun jalan dalam mencapai tatanan sosial yang lebih baik, Agama Buhun berpijak pada tiga elemen utama. Spiritualitas individu berdasar ketuhanan. Kemanusiaan berdasar persamaan. Kebangsaan berdasar karakter dan nation building.

Apa boleh buat, negara melarang apa yang diyakini Ruswana sebagai agama. Larangan ini ada aturan yuridisnya: UU No. 1/1965, yang kemudian diikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/1969. Kombinasi aturan ini dipagari Ketetapan MPR No IV/1978 yang menggariskan bahwa “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.” Sebuah frasa aneh, dan nyaris tak memiliki logika. Pertanyaannya, apakah ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan agama?

Apapun, demi aturan main dan loyalitas pada negara, para pemeluk ajaran Mei Kartawinata menamai agama mereka Aliran Kepercayaan Perjalanan, biasa disingkat AKP, sebuah nama yang kemudian dijadikan nama organisasi bagi salah satu sekte penghayat ajaran Mei Kartawinata. Siapa Kartawinata?

Nama itu pernah dikenal dalam jagat politik Indonesia tahun 1950-an. Dia pendiri Partai Permai (Persatuan Rakyat Marhaenis). Pada pemilihan umum 1955, Permai mendapatkan dua kursi di konstituante. Kartawinata juga pernah menjadi nama penting dalam jagat seni. Dia menjadi figur sentral di balik pendirian Pebadi (Paguyuban Dalang Indonesia). Kartawinata suka wayang. Melalui wayang, dia memompakan ajaran-ajarannya.

Peneliti Abdul Rozak – sehari-harinya menjabat dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati, Bandung – banyak memberikan informasi seputar riwayat hidup Mei Kartawina melalui bukunya itu. Di luar pendekatannya terhadap teologi Agama Buhun, Engkus Ruswana mengafirmasi kebenaran fakta di dalam buku itu. Tokoh-tokoh Agama Buhun lainnya seperti Aa Suara Adinegara, Usup Sudarsa, Suparman, atau Endang Rasidi, menyatakan sependapat.

Menurut Abdul Rozak, Kartawinata lahir 1 Mei 1897 atau 1898 di Bandung. Dia mendapatkan pendidikan dari sekolah rakyat. Usia remajanya dihabiskan di lingkungan kediaman Sultan Kanoman Cirebon. Pada 1929, dia pergi ke Subang dan bekerja di sebuah percetakan. Di sini Kartawinata tertarik pada dunia pergerakan, dan setahun kemudian dia mendirikan organisasi Perjalanan. Kartawinata mulai mengembangkan ajarannya, hasil kontemplasinya pada laku air.

Dia sering memperhatikan Sungai Cileuleuy. Pikirnya, dalam perjalanan menuju lautan, air sungai itu memberi kesejahteraan pada lingkungannya. Pada pepohonan. Pada binatang. Pada manusia. “Sungguh suatu perbuatan yang sangat mulia dan sangat luar biasa.”

Kartawinata ingin dirinya seperti air.

Dia tak sendirian dalam menyebarkan ajaran-ajarannya. Kartawinata dibantu dua sahabatnya, M. Rasyid dan Sumitra. Rasyid berasal dari Bandung, anak keluarga kaya di kawasan Pasar Baru. Sedangkan Sumitra seorang yang berasal dari Garut. Mereka sering bersama-sama menerima wangsit, suara dari suatu sumber tanpa wujud dan rupa. Adakalanya, wangsit datang hanya pada Kartawinata seorang, terutama saat sedang merenung di pinggir Sungai Cileuleuy.

Ajaran Mei Kartawinata didengar orang. Dari hari ke hari, pengikutnya makin bertambah. Tak hanya orang-orang yang sebelumnya sama sekali tak beragama, tapi juga mereka yang sudah memeluk agama tertentu.

Kolonial Belanda menganggap Kartawinata menggangu ketertiban umum. Maka, seperti juga nasib yang menimpa Pangeran Madrais, Kartawinata jadi korban katastrofi politik represif kolonial Belanda. Tahun 1937, Kartawinata ditangkap dan dipenjara di Bandung. Di masa pendudukan militer Jepang, lagi-lagi Kartawinata dipenjara. Itu tahun 1943. Lalu, ketika Belanda datang lagi, pada 1947, Kartawinata masuk bui Cirebon. Dua tahun kemudian, Kartawinata jadi penghuni penjara Glodok di Jakarta.

***

Ada banyak nama untuk ajaran Mei Kartawinata. Di luar AKP, Perjalanan atau Agama Buhun, orang mengenalnya sebagai Agama Traju Trisna, Agama Pancasila, Agama Yakin Pancasila, Agama Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati, Permai, atau Jawa-Jawi Mulya. Mereka yang hendak melecehkannya cukup menyebutnya “Agama Kuring”. Dalam bahasa Indonesia, Kuring adalah kosakata untuk “Aku” atau “Saya”. Prosekusi libel “Agama Kuring” mengarah pada usaha mendiskreditkan pemeluk agama ini sebagai penganut agama semau gue.

Cap semau gue telah lama menancap, sekurang-kurangnya sejak Mei Kartawinata meletakkan alam sebagai “kitab suci”. Ruswana menerangkan esensi itu. Katanya, alam adalah kumpulan tulisan Tuhan yang tidak bisa dibuat oleh manusia, berlaku universal, dapat dipelajari oleh semua makhluk tanpa membedakan usia, agama, bangsa, ras maupun gender.

Di bawah keyakinannya akan “kitab suci” itu, Ruswana menimbang bahwa agama yang dianutnya bukanlah berasal dari sinkretisme antara Islam dan budaya Sunda. Ini sekaligus tanggapannya untuk pendapat-pendapat yang terus berkembang, yang pada pokoknya menyatakan ajaran-ajaran Mei Kartawinata berasal dari sinkretisme itu, bahkan sinkretisme adat Sunda dengan aneka macam agama: Islam, Kristen, Hindu. Pendapat ini berlatar pada riwayat hidup Mei Kartawinata, yang diketahui sempat bergumul dengan macam-macam teologi ketuhanan dari rupa-rupa agama.

Abdul Rozak mengungkapkan bahwa di masa kecil, Kartawinata mengenal teologi Kristen dari sekolahnya, HIS Zendingschool. Semasa remaja, dia masuk pesantren-pesantren dan diduga belajar kitab kuning. Kemudian, Kraton Cirebon mengenalkan dia pada pada ajaran-ajaran kebatinan.

Kraton Cirebon dalam sejarahnya memang masyhur sebagai salah satu tempat pertumbuhan ajaran-ajaran kebatinan. Yang terkenal adalah Ngelmu Sejati atau Ngelmu Hakekat, kadang disebut juga Ngelmu Makrifat. Kaum santri menyebutnya Ngelmu Engkik atau Ngelmu Garingan -- kontra “ilmu basah” yakni ilmu-ilmu yang didapatkan para santri, yang selalu bersinggungan dengan air, baik untuk mandi maupun wudhu.

Mei Kartawinata diduga mendalami Ngelmu Sajati itu. Dasar argumentasinya adalah bahwa Kartawinata pandai membaca kitab kuning, suatu kunci yang bisa membuka gerbang teologi Murjiah, yang nyata-nyata mendukung pemikiran kebatinan itu.

Ngelmu Sejati sendiri, dalam pandangan Abdul Rozak, berasal dari tulisan-tulisan yang disebut Primbon. Sumbernya, penjabaran ajaran tasawuf Wihdah al-Wujud gagasan Ibnu Arabi. Bisa dipahami kalau dalam ajaran Ngelmu Sejati terdapat istilah-istilah dalam ajaran tasawuf tadi, seperti alam Ahadiat, alam Wahdat, Wahdaniyat, alam Arwah, alam Mitsal, alam Ajsam, atau al-Insan al-Kamil.

Ruswana menolak pendekatan itu. Menurutnya, penggunaan istilah-istilah tadi -- yang antara lain terekam dalam kitab Budi Daya, buku panduan bagi penghayat ajaran-ajaran Mei Kartawinata -- lebih bermuara pada situasi dan kondisi masa-masa awal penyebaran ajaran-ajaran Mei Kartawinata.

Dulu, tutur Ruswana, banyak penganut ajaran Mei Kartawinata yang berasal dari kalangan Islam. Mereka, salah satunya Haji Sujai, menuntut Kartawinata menjelaskan inti ajaran dalam istilah yang mereka pahami. Kartawinata manut. Di belakang hari, Kartawinata bahkan menggunakan pula istilah-istilah dalam bahasa Belanda, semata untuk melayani komunitas pengguna bahasa Belanda. Juga istilah-istilah dalam bahasa Cina untuk keperluan yang sama.

***

Bagaimana dengan pengaruh Hindu? Kemungkinan pengaruh itu selalu ada. Hindu dan Budha, menurut catatan sejarah, masuk ke Indonesia dalam kurun abad ke-2 hingga ke-4. Lebih dari cukup buat kedua agama itu untuk menjangkarkan pengaruh religiusitasnya, baik melalui penetrasi maupun akultrasi, ke dalam masyarakat Indonesia sejak masa silam. Apalagi keduanya masuk ke Indonesia dengan cara-cara damai melalui hubungan dagang.

Fakta berikutnya, sebelum Islam datang, hampir seluruh kerajaan di Indonesia, mulai nama kerajaan hingga rajanya sendiri, menggunakan nama-nama Hindu atau Budha. Di Kalimantan, raja-raja Kutai, yang dianggap sebagai raja-raja tertua di Indonesia menggunakan nama-nama Hindu sejak Kundungga digantikan keturunannya mulai Devawarman, Aswawarman hingga Mulawarman.

Di Sumatra, kerajaan tertua Kanto Li – nama Cina untuk kerajaan Sriwijaya awal di Palembang – juga diperintah oleh raja-raja bernama Hindu atau Budha. I Tsing, musafir dari Cina, yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 M, memberi kesaksian bahwa Sriwijaya adalah pusat penelitian agama Budha dan mempunyai banyak sarjana filsafat termasyhur seperti Sakyakirti, Dharmapala dan Vajabudhi.

Di tanah Priangan, naskah Pangeran Wangsakerta dari Cirebon -- naskah yang dianggap tertua dan kini sedang dalam pengajian para ahli sejarah -- mengindikasikan kalau raja-raja Sunda di masa awal telah menggunakan nama-nama Hindu sejak abad ke-4 Masehi, termasuk kemudian Tarumanagara.

Sudah jamak dalam suatu sistem sosial prademokrasi, rakyat diminta loyal dan taat dari hulu sampai hilir pada raja-rajanya, tak terkecuali dalam keyakinan. Konsep keyakinan, kepercayaan pada Tuhan, iman, pada akhirnya menjadi suatu konsep “langage” – istilah yang digunakan pemikir Islam Ulil Abshar-Abdalla untuk merumuskan bentuk dan wujud iman.

Dalam takrif itu, berangkat dari filsafat Saussurean yang melandasinya, kepercayaan kepada Tuhan menjadi serba pasti, positivistis, dan dapat menjadi dasar untuk perumusan suatu ideologi perubahan sosial. Iman ditentukan oleh penguasa. Seorang penguasa beragama A, rakyatnya akan ikut A.

Ajip Rosidi, sejarawan cum budayawan yang memahami dengan baik kosmologi kesundaan, menerangkan bahwa memang tak tertutup kemungkinan ada pengaruh Hindu dalam Agama Sunda Wiwitan, yang ditandai oleh adanya kosakata-kosakata yang berasal dari Hindu tadi. Dalam seri Sundalana tentang “Islam dalam Kesenian Sunda”, contoh-contoh yang diberikan Ajip Rosidi lebih teologis, seperti Batara Tunggal, Batara Jagat hingga Batara Seda Niskala. Hanya saja, menurut Ajip Rosidi, semua batara tadi tempatnya berada di bawah Sanghiang Keresa (Yang Maha Kuasa).

“Ajaran Mama Mei tidak berbeda dengan Sunda Wiwitan,” kata Engkus Ruswana. Sunda Wiwitan yang diacunya adalah kepercayaan paling asal di kalangan komunitas Sunda, yang kini dilestarikan oleh orang-orang Baduy di Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, sumber dari semua sekte Sunda Wiwitan yang berkembang di tanah Sunda.

Satu contoh, jika Agama Sunda Wiwitan menyebut Yang Mahakuasa sebagai Sanghiang Keresa, Agama Buhun menyebutnya Maha Kersa.

Baik Agama Sunda Wiwitan maupun Agama Buhun sangat menghormati alam, suatu heroisme yang tak ditemukan dalam Hindu dan Budha. Robert Wessing, peneliti dari Universitas Western Kentucky, Amerika, dalam Cosmology and Social Behavior in West Java Settlement, menguatkan pendapat itu. Tesisnya, dalam masyarakat Sunda, alam adalah pusat kosmologi adat dan kepercayaan paling signifikan.

Dalam Agama Buhun, alam didefinisikan secara luas, mulai pohon-pohon, sungai, air, langit dan sebagainya – yang mereka sebut Nyakra Manggilingan (konsep keteraturan alam) – sementara dalam Agama Sunda Wiwitan, alam lebih mengerucut lagi ke dalam definisi pohon-pohonan, dan terutama padi, yang dianggap sebagai simbol Dewi Sri. Tercela bagi pemeluk Agama Buhun dan Sunda Wiwitan untuk merusak alam.

Alam semesta, tutur Engkus Ruswana, adalah tempat kita bisa belajar dan menghayati. Seluruhnya berjalan secara teratur. Dalam keteraturan ini, gunung, bukit, lembah, hutan, pepohonan, air, api, tanah, angin, telah menjalankan kodratnya, memberikan kehidupan pada seluruh makhluk. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya telah menjalankan kodratnya, yang pada dasarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia.

“Sekarang tinggal tanya apakah manusia telah melaksanakan kodratnya, melaksanakan kemanusiaannya,” Ruswana bertanya retoris.

***

Debat teologis di sekitar Agama Buhun belum lagi usai, seperti juga debat eksistensialnya. Agama Buhun masih tetap berada dalam lingkaran yuridis aliran kepercayaan, di saat Konghucu yang selama ini sejajar dalam daftar “agama lain-lain” mulai mendapat angin dari negara untuk didaulat sebagai agama yang ajeg.

“Disebut agama maupun tidak, negara harus menjadi pengayom semua,” kata Mujtaba Hamdi, seorang aktivis lintas agama dari Jakarta, yang kerap menyuarakan perlunya toleransi dan pemahaman pluralisme. Taba, demikian panggilan akrab buatnya, mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi eksistensi semua masyarakat. Tak boleh pilih-pilih: dilindungi yang satu, digencet yang lain.

Ketidakadilan yang dilakukan negara selama ini, kata Taba, bersumber dari definisi yang bias. “Dalam definisi resmi negara kita, yang disebut sebagai agama adalah sistem kepercayaan yang, di antaranya, memiliki kitab suci dan nabi. Definisi ini menurut dia, terlalu bias 'agama samawi', bahkan terlalu bias Islam.

Dikatakan bias Islam, sebab menurut dia, posisi sentral kitab suci dalam Islam, sangat beda dengan posisi kitab suci di Kristianitas, misalnya. Di Kristianitas, Injil adalah sabda Yesus, dan jika Yesus diposisikan sebagai Nabi maka -- kalau mau disepadankan dengan Islam -- Injil itu setara dengan hadis.

“Tapi, yang disebut orang Islam kitab suci bukanlah hadis, melainkan al-Quran. Jadi, kalau mau di-strict-kan di sini, apa itu agama, yang dimaksud tak lain adalah Islam. “ Dengan kata lain, definisi ini sudah mengandung 'kuasa', bahwa Islam-lah yang paling otoritatif, yang paling sah untuk disebut agama. Yang lain-lain, baru bisa masuk sebagai agama hanya jika mau disepadankan posisi 'kitab suci' dan 'nabi' dengan posisinya dalam Islam.

“Apakah dengan posisi demikian, saya tidak lagi loyal sama Islam? Saya yakin tidak. Saya justru sangat loyal dengan Islam. Di Islam, patokan agama dengan kategori-kategori seperti yang dimiliki di negeri kita, sebenarnya bisa dikatakan tidak ada. Bahkan kalau 'agama' itu merupakan terjemahan kata din dalam bahasa Arab, pengertiannya justru sangat berbeda dari pengertian resmi kita,” ujar Taba, pendiri Syir’ah itu, sebuah majalah dengan slogan “Menenggang Beda.”

Agama dalam pandangan Taba adalah ad-diin nashihah. Nasihat. Maksudnya, agama adalah jika si pemeluk memiliki perhatian untuk saling memperhatikan sesama, memperingatkan mereka jika melakukan kesalahan, membantu mereka jika memperjuangkan kebenaran, menolong mereka jika tak mampu.

Lalu, dalam Islam juga dikenal ad-diin mu'aamalah. Agama itu interaktif dengan masyarakat. Intinya, agama adalah jika si pemeluk agama berkomitmen untuk mencipta hubungan yang baik dengan masyarakat, berbagi, saling bantu, baik masyarakat itu muslim atau nonmuslim.

Bagaimana kriteria suatu kepercayaan menjadi agama?

Menurut Taba, pertanyaan itu menyiratkan bahwa sebuah “aliran kepercayaan” berposisi subordinat di bawah agama: bahwa untuk bisa diakui, sebuah kepercayaan harus menjadi “agama”. Ini tidak fair. Definisi agama hanya digunakan untuk 'menaklukkan' dan 'mendelegitimasikan' kepercayaan. Taba tak keberatan jika suatu aliran kepercayaan disebut agama jika mereka sendiri menyebutnya begitu.

Sebuah pertanyaan retoris lagi-lagi muncul, dan kali ini dari Taba: “Saya ingin Islam, dan umat Islam, bersikap adil, bahkan sejak dalam pikiran, dalam konteks ini, sejak dalam definisi agama. Dan bukankah sikap adil lebih dekat pada takwa, seperti kata al-Quran.”

Sikap adil juga seharusnya menjadi landasan negara dalam memandang pluralisme agama dalam masyarakat. “Negara harus sadar bahwa masyarakat negeri ini tidak tunggal. Negara harus mengakui dengan tegas bahwa negeri ini memang "bhineka", bermacam ragam, dan semua harus dilindungi.”

Sebagai awal, Taba meminta negara untuk mulai menghapus kolom agama di KTP. “Inilah biang segala ketidakadilan.”

Ada bahaya lain di ujung perkara KTP bertanda strip pada kolom agamanya. Siapa yang bisa menjamin seluruh rakyat Indonesia paham “bahasa KTP”? Salah-salah mereka yang memiliki KTP strip didiskreditkan atheis. Dan atheisme tak pernah punya tempat di negeri ini.

Ada masa-masa rapuh yang lahir dari rahim prasangka atheisme. Kita bisa belajar dari peristiwa hitam yang terjadi di tahun-tahun rusuh, saat massa memburu mereka yang dianggap atheis.

Hari penuh kebencian itu berlangsung pada tahun 1954, di Kampung Paku Tandang, Ciparay, Bandung, kiblat bagi penghayat Agama Buhun. Kampung ini dibakar. Parang-parang berhenti menyabit rumput, lalu berganti fungsi jadi alat penyabit leher. Tiga orang yang berusaha meloloskan diri dari amuk massa, akhirnya meregang ajal. Di belakang jasad mereka, sebanyak 22 orang yang mempertahankan rumah ibadat Pasewakan, tewas terbunuh. Terbakar atau diparang.

Sejarah tak pernah mengenang mereka yang mati hari itu. [end]

Versi cetak dimuat Playboy, edisi I, April 2006.

Etika Jurnalisme

2006-03-12T19:43:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

DIAKUI atau tidak, pers memiliki special privilege, hak-hak istimewa. Tak jarang hak-hak istimewa ini dikesani bekerja paralel dengan kewenangan institusi lain. Satu contoh, pers bisa bertindak seperti polisi ketika muncul suatu kasus yang memerlukan penyelidikan. Bedanya, petugas polisi menuangkan hasil penyelidikannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan) untuk dibaca atasan, kemudian diteruskan kepada jaksa atau hakim di pengadilan. Wartawan menuliskannya dalam kolom-kolom berita untuk dibaca publik. Bedanya lagi, polisi diberi pistol dan wartawan cukup bersenjatakan pulpen dan jolt note atau alat perekam, entah tape recorder atau kamera.

Special privilege pers tak hanya sebatas itu, tapi kadang menjangkau lebih jauh ke dalam kehidupan politik negara. Lintas sejarah memperlihatkan dengan jelas bagaimana insan pers sekelas Ida Tarbell mampu melahirkan opini baru tentang politik ekonomi perminyakan Amerika, segera setelah Ida Tarbell menyelidiki kiprah Standard Oil Company, milik keluarga terhormat John D. Rockefeller. Itu awal abad ke-20. Pada paruh kedua abad yang sama, Bob Woodward dan Carl Berstein dari Washington Post kembali mengingatkan special privilege pers itu ketika menyelidiki kecurangan politik Partai Republik hingga berbuntut jatuhnya Richard Nixon, politisi ulung cum presiden Amerika di tahun 1970-an. Baik kiprah Ida Tarbell maupun duet “Woodstein” dianggap ikut meletakkan setting budaya politik Amerika, seperti juga lembaga kongres atau lembaga-lembaga lain.

Di Indonesia, wartawan yang membaca sejarah pers dengan seksama, niscaya akan mengetahui bagaimana Indonesia Raya membongkar korupsi Pertamina. Suatu tindakan heroik, yang jauh melebihi kecepatan polisi atau jaksa kala itu. Agak ke sini, Tempo memutuskan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi Akbar Tanjung hingga meledak apa yang disebut “Bulog-gate.”

Tidakkah Ida Tarbell, “Woodstein”, Indonesia Raya dan Tempo, melampaui batas-batas kewenangan aparat penegak hukum? Sekali lagi, inilah special privilege: bahwa pers berhak mencari, mengumpulkan, menyusun dan menyiarkan informasi kepada publik. Informasi bisa apa saja, mulai ramalan cuaca, hasil pertandingan olahraga, aktivitas ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan banyak lagi.

Dengan fungsi dan peran yang sedemikian besar itu, pers jelas tak hanya memerlukan pagar hukum, tapi juga pagar etika. Hukum, dengan daya special privilege yang sedemikian kokoh, bahkan sering tak bisa berbuat banyak terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pers. Misalkan saja, bisakah hukum mengambil tindakan terhadap pers yang nyata-nyata mengeritik negara, bahkan mengecam kebijakan penguasa nomor satu? Di zaman raja-raja, ketika hak-hak politik sipil tak mendapat jaminan konstitusi secara layak, orang atau institusi yang mengeritik negara, bisa ditangkap, dihukum, malahan bisa dipancung dengan tuduhan tak setia kepada negara dan penguasa. Bagaimana di zaman ini? Tunggu dulu.

Benar bahwa kritik terhadap negara atau penguasa, terkadang bisa dianggap memuat suatu defamation (penistaan), dalam hal ini bisa dianggap sebagai suatu prosekusi libel. Tapi, special privilege pers dapat mengelak dari anggapan tadi. Caranya, cukup dengan dalih, bahwa pers memiliki fungsi esensial untuk menjalankan kontrol sosial, dan negara atau penguasa jelas-jelas merupakan bagian dari kehidupan sosial. Negara-negara maju umumnya tahu soal special privilege ini, sehingga tak perlu buang energi capek-capek untuk memperkarakan pers.

Kenapa negara tak bisa menggugat pers ketika mereka merasa dijahati dengan kritik atau kecaman pers? Wahyuningrat, seorang kolega di salah satu milis milik Yayasan Pantau, mengingatkan seputar pendapat Toby Mendel. Orang yang dimaksud adalah direktur program hukum pada Article 19, sebuah institusi dari London yang mengampanyekan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Article 19 ikut memberi pertimbangan terhadap kelahiran UU Pers No. 40/1999. Salah satu kertas kerja Toby Mendel yang terkenal adalah Freedom of Information: a Comparative Legal Survey, yang menghimpun hasil survai kasus-kasus hukum di sedikitnya 10 negara: Bulgaria, India, Jepang, Meksiko, Pakistan, Afrika Selatan, Swedia, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam versi Toby Mendel, ada tiga basis pendapat pendapat mengapa negara tak bisa menuntut pers. Pertama, kritik terhadap pemerintah adalah vital untuk menyukseskan demokrasi, dan tuntutan pencemaran nama baik menghalangi perdebatan bebas perihal masalah vital yang menjadi perhatian publik. Kedua, hukum pencemaran nama baik dibuat untuk melindungi reputasi. Badan atau instansi tak memiliki hak menuntut karena reputasi yang mungkin mereka miliki adalah milik publik. Ketiga, pemerintah memiliki banyak kemampuan untuk membela dirinya dari kritik tajam dengan cara lain, misalnya merespon langsung pada semua dugaan.

Berpegang pada basis pendapat Mendel atau tidak, banyak pers yang lolos dari lubang jarum hukum ketika mereka terkena dugaan melakukan kejahatan terhadap negara. Salah satu yang terkenal adalah ketika The New York Times membongkar keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Times diminta pemerintah Amerika untuk memetieskan isu dokumen soal itu, yang kemudian dikenal sebagai skandal Pentagon Papers. Times melawan, dan bahkan meminta pengadilan agar pemerintah Amerika memberikan volume sisa dokumen lain, yang belum dimiliki Times untuk kepentingan pemberitaan. Amandemen Satu memenangkan Times, sekaligus makin menegaskan adanya special privilege dalam tubuh pers untuk “kebal hukum”.

Kekuatan, implisit di dalamnya kekuasaan, yang dimiliki pers jelas-jelas tidak kecil. Pers bisa menjatuhkan siapa saja yang tak disenanginya tanpa takut aturan hukum positif dan suprastruktur politik. Tepat pada titik inilah pers dipandang perlu pagar lain bernama etika, nilai-nilai moral yang menghendaki pertanggung-jawaban nurani jurnalisme.

Di Indonesia, etika jurnalisme dirumuskan dalam seperangkat aturan moral bernama Kode Etik, yang dirumuskan oleh banyak organisasi kewartawanan mulai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Saya melihat, hampir semua etika jurnalisme yang dirangkum oleh organisasi-organisasi kewartawanan kita, lebih mengurusi apa itu akurasi, pemberitaan berimbang atau hak jawab.

Etika jurnalisme lain, yang jauh lebih esensial seperti independensi, nyaris luput dari perhatian. Bahkan Kode Praktik (Code of Practices) yang disusun oleh Dewan Pers lebih memberi tekanan pada soal akurasi tadi, demi berlakunya etika dan standar jurnalistik profesional serta media yang bertanggung jawab. Padahal, tujuan jurnalisme, tentu saja bukan akurasi. Akurasi hanyalah salah satu metode dalam verifikasi, dan verifikasi adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran yang bersembunyi di balik suatu fakta. Akurasi masih separuh langkah dari tujuan jurnalisme.

Di hampir semua negara maju, kode etik jurnalisme justru disusun oleh lembaga pers, dan bukan lembaga kewartawanan. Kode etik ini sering jauh lebih bertenaga sebab di dalamnya terangkum sanksi secara tegas. Saya suka salah satu butir kode etik yang dimiliki The New York Times, yang “menempatkan plagiarisme sebagai dosa yang tidak bisa dimaafkan.” Karena penjiplakan tak bisa dimaafkan, Times bisa menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap wartawan yang melakukan plagiarisme. Salah satu isu plagiarisme yang kemudian jadi berita besar di seluruh dunia adalah kasus Jayson Blair, seorang wartawan muda yang cerdas.

Perilaku bebal Blair dimulai saat menuliskan kisah keluarga Jessica Lynch, tentara Amerika yang tertawan di Irak saat Amerika menyerbu negara itu awal tahun 2003. Laporan Blair menerbitkan kecurigaan San Antonio Express-News, dan menganggap Blair telah melakukan penjiplakan. Penyelidikan internal Times menghasilkan beberapa hal janggal mulai fakta Blair sama sekali tak pernah datang ke kota di mana keluarga Lynch tinggal, selain tak pernah berhubungan dengan keluarga Lynch, baik datang secara omni present maupun menelepon. Times menyimpulkan Blair telah melakukan penjiplakan dan tak layak menjadi wartawan Times lagi. Bersama kepergian Blair, pemimpin redaksi Howell Raines serta Redaktur Pelaksana Gerald Boyd mundur.

Kode etik memandu Times untuk mengambil keputusan secara cepat, tanpa melewati liku-liku hukum yang berlarut-larut. Etika jurnalisme juga sekaligus meruntuhkan ego The New Times yang selama ini menolak adanya ombudsman, lembaga yang bertautan erat dengan pemantauan pelaksanaan etika jurnalisme di masing-masing institusi pers. Sekarang Times memiliki ombudman dengan nama “redaktur publik” -- yang secara langsung mematahkan argumentasi di seluruh dunia bahwa ombudsman tak diperlukan institusi media. Analog dengan itu, media-media di Indonesia juga perlu ombudsman untuk mengendalikan kekuasaan yang dimilikinya. Ini semata-mata agar aturan main organisasi pers, baik secara internal maupun eksternal, dapat dipertanggung-jawabkan kepada publiknya. [end]

Tulisan ini adalah makalah pengantar untuk seminar Orientasi Jurnalistik 2006 di Kampus Fak. Ilmu Komunikasi, Unpad, Bandung, Senin 27 Februari 2006.

Kilometer 10 Mimika

2006-01-13T09:28:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

HUJAN turun sepanjang pagi hingga sore. Hembusan angin malam membawa bau sampah dari sekitar Pasar Swadaya, urat nadi bisnis warga Timika.

Nun jauh di sana, arah timur laut, terlihat semburat keemasan menerangi langit. Cahaya ini berasal puluhan lampu sorot berkekuatan ribuan watt, yang menerangi Mile 72, lokasi penambangan PT Freeport Indonesia. Energi listrik di sana -- yang berasal dari pusat pembangkit listrik tenaga uap Amamapare -- berkisar 195 megawatt, atau setara dengan aliran energi listrik sebuah kota kecil Papua.

Di ruas Jalan Yos Sudarso, jantung Timika, sejumlah pemuda duduk-duduk di trotoar. Beberapa botol vodka dan soft drink terlihat di sela-sela sebagian kaki mereka. Tak jauh dari mereka, puluhan sepeda motor ojek masih berjejer menunggu dinihari, saat warga berdatangan ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Dari situ, kendaraan yang saya tumpangi melesat ke arah selatan, melewati jalanan penuh lubang, yang sebagiannya menyisakan lumpur. Seorang gadis Kamoro, berbusana T-shirt ketat, terlihat turun dari ojek. Gereja Torsina, batas keramaian kota di selatan Timika, sudah terlewati. Perjalanan masih sekira sembilan kilometer lagi. Dingin larut malam mulai menembus jaket kanvas saya. Kulit rasanya seperti dikompres air es.

Pukul 23.00 lebih. Jalanan makin sepi. Kendaraan dari arah berlawanan bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan sepeda motor. Sisanya beberapa truk, yang kemungkinan berasal dari Pelabuhan Poumako, sekira 50 kilometer dari Timika. Truk ini biasanya membawa berbagai barang untuk Pasar Swadaya seputar Timika. Sedangkan truk ikan, umumnya datang dari pusat pendaratan ikan di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur.

Sepeda motor terus melesat, melewati SP I kemudian SP IV. SP adalah akronim “Satuan Pemukiman” atau kampung-kampung di seluruh kepulauan luar Jawa dan Bali -- antara lain Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, juga Papua -- yang tumbuh seiring masuknya transmigran, mayoritas dari Jawa sejak 1970-an.

SELEPAS SP IV, sepeda motor berbelok menempuh jalan kampung tanpa aspal. Dua orang Papua asli berjoget di jalan dalam kegelapan. Tak ada suara musik yang terdengar mengiringi joget mereka. Saya menduga mereka teler. Mabuk minuman keras sudah jadi pemandangan sehari-hari di sana.

Hanya beberapa menit, kendaraan tiba di suatu portal. Seorang warga dengan mata merah berbaik hati membukakan portal. Ini pintu masuk menuju kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi seks komersial “Kilometer 10.”

Habis gelap, terbitlah terang. Demikianlah, tiba-tiba saja mata tertumbuk pada sejumlah bangunan, permanen dan semi permanen, yang berdiri mengitari pinggiran sebuah tanah lapang seluas lebih dari lapangan sepakbola. Seluruh bangunan diterangi bola-bola lampu. Beberapa di antaranya menggunakan lampu ornamen dan billboard sederhana. Keadaan benar-benar mirip permulaan kawasan Patpong, salah satu pusat bisnis seks komersial di Bangkok sana.

Hampir seluruh bangunan dipasangi papan nama. Bangunan bertingkat dua bertuliskan “Putri Khayangan” --yang lokasinya berhadapan dengan portal-- terlihat paling mencolok. Di halaman bangunan itulah sepeda motor yang membawa saya parkir. Mata saya tertumbuk pada muda-mudi yang sedang bercengkrama di sebuah sudut, tak jauh dari kantor polisi kampung. Hawa mesum mulai terasa.

Tak jauh dari “Putri Khayangan” terdapat gedung serba guna yang biasa digunakan warga untuk pertemuan atau sekedar menerima pengarahan dari pejabat yang berkunjung ke sana. Gedung ini berada di tengah lapangan. Pada sisi utara gedung, sebuah peti bercat putih ukuran sekira 40 cm x 70, terlihat menempel di dinding. Inilah yang disebut “ATM Kondom.” Dengan memasukkan tiga koin Rp 500-an, seseorang bisa mendapatkan sebungkus kondom.

Kondom bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan koteka, tapi untuk menyangga kebutuhan seks cepat di situ. Kampanye kondom memang luar biasa di hampir seluruh Papua. Muasalnya, Papua dianggap sebagai daerah rentan HIV/AIDS. Pusat penyebaran HIV/AIDS terkonsentrasi di tiga kota: Timika, Merauke dan Jayapura.

Sebelumnya, Merauke di peringkat ke satu. Sejak awal Desember 2005, kedudukan itu digantikan Timika. Ini kata dokter Maurits Okoserai, kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika.

Cemas akan penyebaran virus HIV/AIDS sampai-sampai kalangan eksekutif di sana memandang perlu adanya peraturan daerah mengenai pemasaran dan kampanye penggunaan kondom. Rancangan peraturan tersebut kini sedang digodok.

Pejabat boleh dilanda kecemasan, warga di Kilometer 10 tetap dengan kegiatan rutinnya. Begitu malam tiba, mereka bersiap diri menyambut tetamu. Mami-mami dan papi-papi, sebutan untuk para mucikari, biasa duduk-duduk di serambi. Bangunan-bangunan di sana memang hampir seluruhnya didisain khas warga pesisir Jawa Timuran. Ada serambi tempat berangin-berangin.

SEJAK pemberlakuan otonomi khusus Papua pada 2001, seluruh desa diubah nama menjadi kampung. Kecamatan jadi distrik. Lokalisasi Kilometer 10 berada di kawasan Mappuru Jaya, sebuah daerah pelabuhan laut, tepatnya di Kampung Kedung Jaya, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.

Kabupaten ini, wilayah tambang tembaga dan emas PT Freeport Indonesia, terletak pada 134◦45΄ - 147◦45΄ Bujur Timur dan 40◦0΄ - 5◦10΄ Lintang Selatan. Sebelum otonomi khusus, Mimika hanyalah sebuah kecamatan bernama Mimika Timur, yang berada dalam zona administratif Kabupaten Fak-fak. Otonomi membuat Mimika pesat perkembangannya.

Sarana infrastruktur Mimika relatif lebih kuat dari daerah-daerah lain di Papua. Transportasi udara disangga oleh bandar udara Moses Kilangin, yang memiliki landasan berskala internasional. Transportasi laut bersandar pada beberapa pelabuhan di kawasan Poumako. Awal Desember 2005, Pelabuhan Poumako III, yang dapat dilayari oleh kapal-kapal besar, resmi dioperasikan. Ini akan lebih mengencangkan lagi denyut perekonomian di sana.

Lokalisasi Kilometer 10 berkembang bersama pertumbuhan daerah Mimika. Sebelum otonomi khusus, komunitas seks komersial terbatas jumlahnya. Sampai pertengahan 1980-an, mereka umumnya tersebar secara sporadis di sekitar kawasan Bougenville di Distrik Mimika Baru. Mereka kemudian pindah ke Pad XI di Mimika Timur mulai awal 1990-an.

Mereka belakangan direlokasi ke Kampung Kedung Jaya, pada paro kedua 1990-an. Disebut “Kilometer 10” karena sebelum kampung itu berdiri, tempat itu memang berada di Kilometer 10 dari pusat Kota Timika. Kaum hidung belang tak jarang menyandi tempat itu dengan kosakata “bawah.” Maka, kalau saat berada di Timika tiba-tiba kolega Anda bilang, “Kita ke bawah yuk” – itu artinya mengajak Anda untuk mendatangi tempat itu.

Sampai kini, di lokalisasi itu terdapat 21 “wisma.” Setiap wisma dilengkapi sebuah bar dan ruang tamu. Beberapa di antaranya memajang monitor televisi layar lebar selayaknya diskotik kota besar. Sejumlah anak muda melantai di situ dalam kondisi on.

Musik yang mengiringi mereka tak hanya bersumber dari ruang bar, tempat load speaker berada. Tapi juga dari tetangga sebelah. Asal tahu saja, seluruh wisma menyetel musik kencang-kencang, padahal antar satu bangunan dengan bangunan lain berdempet-dempetan. Pop melankolis, house music, dangdut remix, campursari, sahut-menyahut, berbaur jadi satu membentuk genre musik kacau-balau khas Kilometer 10.

Seluruh wisma pun punya gaya arsitektur yang sama. Sehabis ruang tamu, lantai dansa dan bar, berbaris kamar-kamar kecil seukuran kira-kira 2 meter x 4 meter (sudah termasuk kamar kecil di dalamnya). Kamar-kamar ini berderet dari beranda depan hingga ke belakang, bermuka-mukaan yang terpisah oleh sebuah koridor. Jumlah kamar bervariasi: dari 20 sampai 35 kamar. Setiap kamar rata-rata dihuni seorang pekerja seks.

Dari data yang ada sampai awal Desember 2005, kebanyakan pekerja seks berasal dari daerah Jawa Timur, terutama daerah-daerah miskin macam Sidoarjo, Kediri, Pandaan, Tretes. Ada juga dari daerah lain, semisal Iceu, yang berasal dari Bandung. Hanya ada satu Iceu di sana, yang berbicara Melayu dalam cengkok Sunda. Lainnya, melulu dialek Jawa Timuran yang bledak-bleduk.

Perempuan-perempuan Jawa Timur tampaknya sangat dominan dalam bisnis hiburan di Mimika. Mereka tak hanya menguasai areal lokalisasi itu, tapi juga bisnis hiburan lainnya, termasuk timung (panti pijat). Hampir semua timung berada di jantung kota Timika, ibukota Mimika, mulai ruas-ruas jalan protokol sampai sejumlah gang.

Perempuan-perempuan timung memasang “tarif basah” Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. Ini belum termasuk booking fee. Besar booking fee tergantung di mana di mana hendak “dipijat.” Kalau di dalam kamar, di tempat mereka praktek, booking fee sebesar Rp 50 ribu per jam. Artinya, pijat dengan “basah-basahan” plus minuman, jatuhnya antara Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu.

Tarif BL, istilah mereka untuk “booking luar”, beda lagi. Besarnya Rp 60 ribu per jam dengan lama booking minimal dua jam. Digabung dengan “tarif basah” maka total jenderalnya bisa mencapai antara Rp 700 ribu sampai Rp 800 untuk short time. BL sampai pagi lebih besar lagi, mengingat booking fee tidak tergantung jam, tapi tarif flat sebesar Rp 200 ribu, plus “tarif basah” dan tips pulang pagi.

“Ya Bapak mengertilah. Di Timika ini semuanya mahal,” kata seorang perempuan bernama Dila, seorang pemijat di salah satu timung di Jalan Cendrawasih. Saya kira nama itu “nama bisnis.”

Mahalnya perempuan-perempuan timung memberi celah bagi Kilometer 10 untuk berkembang dan selalu ramai pengunjung. Di sana, harga seks komersial untuk short time hanya Rp 50 ribu. Pendeknya, dengan uang Rp 75 ribu sampai Rp 100 seorang hidung belang sudah dapat menikmati seks cepat, termasuk tarif kamar yang Rp 10 ribu per sekali booking plus minuman soft drink. Harga yang murah meriah, dan bisa dijangkau oleh kuli pelabuhan sekalipun.

Tapi jangan salah kira, mereka yang datang ke sana tak hanya dari kalangan kelas bawah. Kendaraan-kendaraan mulus roda empat, yang parkir di depan sejumlah wisma, mengindikasikan kalau mereka bukanlah kaum pinggiran dengan penghasilan ala kadarnya. Saya pernah bertemu seorang pejabat keuangan Timika keluar dari suatu bar.

DEKAT sofa tempat saya duduk, di bawah kolong meja, berceceran botol-botol minuman keras sejak vodka sampai Mansion House. Beberapa pekerja seks cekikikan ketika saya memesan segelas kopi. “Mbah dari mana ini?” kata seorang di antaranya meledek sambil senyam-senyum. “Ngantuk nih,” ujar saya. Mata memang sepet. Jarum jam menunjukkan pukul 00.15.

Air kopi atau teh tak pernah masuk daftar minuman di hampir semua bar di sana. Minuman soft drink semacam Cocacola atau Sprite malahan sering stoknya habis di beberapa bar menjelang dinihari. Seorang teman pernah keliling bar sekadar untuk mendapatkan soft drink itu.

Minuman favorit yang selalu tersedia adalah Kratindaeng dan sejenisnya, juga berbagai merek minuman keras dan bir. Sejatinya, minuman keras dilarang diperdagangkan, tapi larangan tinggal larangan. Prakteknya, minuman keras ada hampir di semua bar. Bagi sebagian orang, selain surga seks komersial, Kilometer 10 adalah surga bagi peminum dan pemabuk.

Bar memang tidak memajang minuman-minuman keras di raknya. Tapi, begitu kita minta, simsalabim dalam beberapa detik sebotol minum sudah di depan kita. Pramusaji bar tak canggung-canggung memberikannya. Setengah jam duduk di sofa bar, sedikitnya delapan botol minuman keras berpindah tangan dari pramusaji ke pengunjung.

Keberanian mereka untuk menjual minuman alkohol, pastilah ada latarnya. Dan benar saja. Banyak bar yang menganggap bahwa penjualan minuman keras merupakan kompensasi dari dikenakannya retribusi atas bir. Sejauh saya lihat, hampir seluruh bir di sana memang ditempeli cukai di kaleng penutupnya.

Cukai bir sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk satu bar. Saya belum sempat menanyakan dasar hukum retribusi semacam itu kepada pemerintah daerah setempat. Apapun dasarnya, saya cenderung membayangkan datangnya jawaban birokratis, kalau bukan apologis. Ujung-ujungnya, orang mafhum, lokalisasi, di mana pun tempatnya, adalah sasaran paling empuk bagi penguasa untuk mengeruk uang – di bawah dalih retribusi untuk pemasukan kas pendapatan daerah.

Saya tidak sedang menuding-nuding. Keadaan menunjukkan, di luar cukai bir, masih ada sederetan retribusi lain. Setiap kamar, misalkan, dikenai retribusi Rp 25 ribu per bulan. Satu wisma yang memiliki 30 kamar praktis harus mengeluarkan uang retribusi sebesar Rp 750 ribu per bulan. Dengan sendirinya, dalam satu bulan, pemerintah mendapatkan retribusi kamar berkisar antara Rp 15 - 17 juta.

Tak hanya sampai di situ. Pemerintah juga menarik pajak lantai bar dan ruang Rp 1.000 per meter persegi per hari. Dengan luas rata-rata 10 meter persegi saja, satu wisma harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300 ribu per bulan. Tarikan retribusi dari seluruh wisma tinggal dikalikan 21 wisma.

Ada juga retribusi dari Dinas Pariwisata sebesar Rp 1 juta per bulan. Belum lagi penarikan dana lain-lain, mulai keamanan, sampah atau dana kunjungan pejabat ke sana. Pendeknya, setiap bulannya, satu wisma mengeluarkan retribusi paling minim Rp 2 juta.

Bisa dipahami kalau penghasilan pekerja seks di sana kecil-kecil. Mereka harus menyubsidi mami atau papinya yang dicekik pajak kanan-kiri, resmi dan tidak resmi. Seorang pekerja seks sering hanya mengantongi Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu dari satu tamu. Masih lumayan kalau sehari semalam mereka mendapatkan Rp 50 – 100 ribu. Tapi uang sebesar itu kadang lewat begitu saja, sebab mereka pun ternyata terbiasa hidup sepelaminan dengan para rentenir.

Kecilnya pemasukan sering menyebabkan pekerja seks tak bisa pulang ke kampung halamannya selama bertahun-tahun. Mereka terhadang ongkos tiket pesawat terbang yang jutaan rupiah. Perempuan-perempuan timung saja, yang sedikit lebih makmur, rata-rata pulang setahun sekali.

Tak usah heran kalau di sana ada istilah STW, yang artinya “setengah tua.” Ini istilah untuk pekerja seks di atas usia 30 tahun. Mereka sering sulit pulang kampung lantaran semakin tua semakin susah mendapatkan tamu. Hari-hari mereka sepenuhnya bergantung pada keajaiban, penantian dan kerinduan pada kampung halamannya. [end]

* Agus Sopian berada di Timika pada 21 November – 13 Desember 2005, menjadi redaktur tamu Radar Timika dan mengampu beberapa workshop yang diselenggarakan Yayasan Pantau dengan sponsor PT Freeport Indonesia.

** Versi cetak laporan ini dimuat Bisnis Indonesia Minggu, 25 Desember 2005, halaman 3 dalam judul “Lokalisasi Seks Komersial Kilometer 10.”

Hari-hari Sang Kepala Suku

2005-12-21T11:19:00.000-08:00

Tuhan mendatangi Suku Amungme. Dengan injil di tangan, seluruh warga suku berikrar untuk memilih jalan damai.

Oleh Agus Sopian

TAK ADA ALTAR gereja untuk Meme. Dan memang ini bukan pilihannya. Seluruh keyakinan yang dia miliki dia sebar di kelas-kelas. Dia ingin Tuhan masuk ke dalam dasar hati murid-muridnya.

Meme tak jarang masuk ke daerah-daerah pedalaman, tempat sejumlah suku mengangkat busur panah dan tombak perangnya. Di Ilaga, pedalaman Gunung Tembaga Pura, yang kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Meme pernah terkepung suku-suku yang sedang bertikai. Suku Dani di satu pihak, Suku Damal di pihak lain. Tarian perang, bunyi-bunyian, teriakan, gerak para ksatria perang, sempat membuat hatinya kecut.

Semakin was-was ketika tirai malam pelan-pelan menutup daerah pedalaman. Saat itu, para prajurit pulang ke kampung-kampungnya untuk beristirahat. Entah tak sadar karena lelah atau memang sengaja, beberapa dari mereka sering melintasi kampung dalam perjalanan pulang. Sampai suatu waktu, mereka benar-benar menginjakkan kaki di mulut kampung, tempat Meme dan para muridnya tinggal.

Sebagian dari mereka mendekat, dan mengawasi dengan mata-mata nyalang. Warga kampung gemetar melihat paras mereka dan senjata perang yang disandangnya. Fater Petrus Kamarel OFM bertindak sigap. Dia menggiring seluruh warga kampung ke dalam gereja kayu untuk berlindung dari ancaman bahaya. Meme ikut sibuk mengamankan murid-muridnya.

Sebagian prajurit itu beberapa kali mendekat, dan mencoba merangsek ke area gereja. Tapi aparat keamanan kampung, yang bersiaga di depan pintu gereja, tak mau mengambil resiko. Sepucuk pistol ditariknya keluarnya, dan beberapa saat kemudian bunyi tembakan ke angkasa, menghadang gerak para prajurit perang itu. Hampir semua dari mereka berbalik badan dan berlari pontang-panting. “Mereka takut bunyi pistol,” ujar Meme.

Esoknya, tak ada lagi prajurit-prajurit suku yang melintasi daerah mereka. Tapi Meme belum lagi merasa aman. Bahaya masih tetap dirasa mengincarnya. Lebih-lebih karena perang tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sepanjang siang, kedua pihak yang bertikai terus memenuhi sebuah lapangan luas dalam semangat perang. Jumlahnya ribuan. Tak terhitung korban yang cedera dan tewas.

Sejauh kedudukan korban tewas belum seimbang, tutur Meme, mereka akan terus berperang. Benar saja, perang itu cukup panjang. Meme menghitung, mereka berperang antara lima sampai enam bulan. Hari-harinya benar-benar membuat gamang. Kepada murid-muridnya, dia selalu berpesan agar tidak pergi jauh-jauh apalagi mendekat ke lokasi perang. Dia kuatir murid-muridnya terkena jatuhan anak panah dari angkasa, atau tersasar tombak yang salah arah.

Pagi, siang, sore dan malam, tak hentinya Meme berdoa agar perang segera usai dan penduduk pendalaman kembali ke kegiatan normal. Dia masih beberapa tahun lagi bertugas di sana, sebagai guru sekolah dasar. Dia ingin murid-muridnya menerima Tuhan, sambil membekali diri dengan ilmu pengetahuan.

Jauh di lubuk hatinya, dia ingin melihat wajah Papua yang lebih maju. Lahan agama meluas ke pelbagai penjuru, peperangan antar-suku berhenti, dan anak-anak Papua menatap masa depan dengan rasa percaya diri yang besar, sebesar yang dimiliki anak-anak lain di daerah yang sudah mendapatkan kemajuan seperti Jawa. Meme ingin anak-anak Papua ikut menentukan nasib negeri ini.

LAHIR DI AGIMUGA pada 1959, orangtuanya memberi nama lengkap Benny Cenawatni Meme. Mereka keluarga bertuhan. Yesus mengisi hari-hari orang tua Meme – juga seluruh warga kampung – sejak tahun 1955.

Saat itu seluruh suku Amungme di sana keluar rumah, membawa seluruh peralatan perang. Mereka berjalan menuju tanah lapang. Orang tua Meme berada dalam iring-iringan itu. Tiba di lokasi yang dituju, mereka melemparkan seluruh peralatan perang yang dibawa ke tengah lapang, sejak tombak, pisau tulang burung, hingga busur dan anak-anak panahnya. Beberapa saat kemudian, kobaran api membakari onggokan peralatan perang.

Dengan injil di tangan, mereka berikrar untuk berhenti berperang. Suku Amungme memilih jalan hidup damai. Mereka ingin mendekap Yesus selamanya.

Hari-hari yang mereka jalani benar-benar berat. Godaan untuk berperang selalu datang, tapi mereka tetap bertahan. Mereka kadang sedih dikata-katai suku lemah. “Tuhan sudah masuk ke kampung, dan Tuhan melarang perang. Biar saja. Kami tidak ingin lagi perang,” ujar Meme.

Konsisten pada jalan yang dipilihnya, warga kampung memasukkan anak-anaknya ke sekolah. Mereka ingin anak-anaknya jadi “ksatria kemajuan” dan bukan ksatria perang. Demikian juga orang tua Meme.

Meme kecil dimasukkan ke Sekolah Dasar (SD) Nuema, tak jauh dari kampungnya. Di sana, Meme membangun akal-budi. Belajar memahami ilmu pengetahuan sambil terus mengenal Tuhan. Meme masuk SD tahun 1967, atau ketika usianya delapan tahun. Sekolah dasar dia selesaikan enam tahun. Berikutnya, Meme remaja masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kokonao. Tahun 1973, dia lulus dari situ.

Sehabis SMP, Meme bantu-bantu mengajar di sekitar kampung. Minatnya pada pengajaran membawanya ke Fakfak. Di sana, di meneruskan jenjang pendidikannya pada Sekolah Guru Bantu (SGB). Tahun 1979, jenjang itu diselesaikannya.

Tenaga guru masih langka. Bisa dipahami kalau lulusan SGB segera mendapat pekerjaan. Meme pun tak urung diangkat jadi pegawai negeri dengan status guru sekolah dasar. Petualangan memasuki daerah-daerah pedalaman dimulai.

Tugas pertama yang dijalani Meme adalah melapis kegiatan pengajaran yang diadakan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPK). Untuk menjalankan tugas ini, Meme berangkat ke Nabire. Sambil mengajar di sekolah dasar, Meme menyebarkan injil. Di sana dia bertahan sampai lima tahun, sebelum akhirnya dipindah ke Ilaga, yang masih diricuhi perang-perang antar-suku itu.

Dari Ilaga, Meme bergerak ke wilayah pedalaman lain, masih di sekitar Kabupaten Puncak Jaya. Dia mengajar di Kampung Mulia. Suasana tak jauh berbeda dengan di Ilaga. Perang masih sering berkobar di wilayah-wilayah sekitarnya. Penyebabnya – buat warga lain yang kurang memahami adat-istiadat mereka – mungkin dianggap sepele. Kalau bukan gara-gara babi dicuri, pastilah soal perempuan yang diculik.

Suku yang jadi korban biasanya menuntut balas. Melalui Kala Nawin, pengirim pesan (messenger), suatu suku mengumumkan perang kepada suku yang jadi calon lawannya. Ketika waktu perang tiba, mereka melepaskan anak-anak panah ke angkasa. Efeknya hampir sama dengan anak-anak panah yang bergerak horisontal.

Bedanya, biar pun kecepatannya lebih lambat dari gerakan mendatar, anak-anak panah dari angkasa sulit diprediksi kehadirannya, dan karenanya sering makan korban lebih banyak. Anak-anak panah bisa menancap di bagian tubuh mana saja, entah kepala, pundak, dada, atau punggung.

Tak hanya panah, mereka juga menggunakan tombak. Parang jarang digunakan. Untuk pertempuran jarak dekat, mereka memilih menggunakan pisau tulang burung. Pisau ini biasanya mereka selipkan di otot bisep masing-masing prajurit.

Mereka berperang dengan adil dan fair. Perang hanya berlangsung pada saat-saat tertentu. Kalau datang waktu istirahat, serentak mereka beristirahat. Peperangan berhenti menurut persetujuan yang dicapai para Wemwang (panglima perang).

Dasar persetujuan biasanya korban hanya berselisih satu. Selisih inilah yang dibayar oleh pemenang perang dengan babi, yang jumlahnya mereka sepakati. Babi-babi ini dibakar dalam pesta ritual bernama “Bakar Batu.”

Mereka menggali lubang dan menempatkan babi-babi yang sudah di sembelih di situ. Babi-babi itu dilapisi umbi-umbian dan tanaman lain yang diperoleh dari hutan di sekitar mereka tinggal. Pada bagian puncak lobang, diletakkan batu-batu yang kemudian dibakar sampai mematangkan apa yang ada di dalam lubang itu.

Seluruh prajurit yang baru saja bersimbah keringat di medan perang tenggelam dalam keriangan. Mereka bernyanyi dan menari-menari. Perang yang baru saja mereka jalani tak lagi mereka ingat. Perdamaian masuk ke dasar hati mereka, seiring kenyangnya perut.

HANYA TIGA TAHUN Meme berada di Mulia. Dia diperintahkan untuk hengkang dari sana lantaran gangguan keamanan yang nyaris tak mengenal musim. Kalau bukan suku-suku yang berperang, gerombolan bersenjata sering datang mengobrak-abrik kampung, menyebar kengerian. Banyak penduduk yang memilih mengungsi ke daerah-daerah yang dirasa aman.

Bersama teman-temannya, Meme pun meninggalkan Mulia dengan berat hati. Nasib membawanya ke Wamena. Di sini, Meme tak lagi jadi guru. Dia diangkat jadi pegawai Dinas P dan P (Pengajaran dan Pendidikan). Hanya sesekali Meme datang ke daerah pedalaman untuk melihat kondisi sekolah: bangunan tempat belajar, guru-guru dan murid-murid.

Sejauh yang dilihatnya, masih banyak bangunan sekolah di setiap pelosok dalam kondisi memprihatinkan. Bangunan benar-benar hanya menyisikan ruangan, sementara kursi dan bangku sudah tiada lagi karena lapuk dimakan usia, atau rusak karena tak dirawat dengan baik. Akibatnya, banyak murid bersila di lantai saat belajar.

Di tempat-tempat lainnya, bangunan sekolah letaknya jauh dari pemukiman hingga murid-murid harus berjalan kaki berkilo-kilo meter jaraknya. Ada beberapa angkutan yang kadang lewat, dan membonceng mereka. Tapi, mereka tak bisa bersandar terus-menerus pada kendaraan boncengan. Perbaikan infrastruktur jalan, buat Meme, menjadi suatu hal yang mutlak bagi terselenggaranya proses belajar-mengajar secara memadai.

Kondisi persekolahan yang memprihatinkan, hampir merata di seluruh daerah yang pernah menjadi medan kerjanya. Dari dulu sampai kini. Tak terkecuali di daerah Mimika, tempat Meme bertugas sekarang. Dia masuk Mimika sejak tahun 2000 lalu.

Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dia monitor, mencakup Timika dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan dari peninjauannya, dia makin merasakan betapa kondisi tak bertambah baik. Seiring krisis ekonomi, banyak guru yang tidak betah di tempatnya mengajar karena nasibnya belum diperhatikan dengan baik.

Meme berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk membenahi keadaan. Di sisi lain, dia mengimbau muda-mudi Papua untuk cepat bangkit dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Mereka harus memulai dari tanah yang mereka pijak, untuk kemudian melancarkan efek domino ke wilayah-wilayah sekitarnya.

Imbauan Meme tak hanya berdasar status formalnya sebagai aparat Dinas P dan P, tapi juga merefleksikan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala suku.

Sejak pindah ke Mimika, Meme memang didaulat jadi kepala Suku Amungme di Kwamki Lama, sebuah daerah yang dicitrakan keras. Disebut keras lantaran di situ kerap berlangsung perang antar-suku. Belum lagi aksi-aksi kriminalitas yang dilakukan sebagian warga secara sporadis. “Yang jahat hanya oknum-oknum saja. Tapi masyarakat di sini sebenarnya damai,” ujar Raymundus Nakapa, SE, lurah di Kelurahan Harapan, payung administratif Kwamki Lama.

Kwamki Lama adalah cikal bakal Timika. Jauh sebelum Timika berkembang, penduduk dari berbagai wilayah pedalaman dan pantai bergerak ke sana. Mereka inilah pionir-pionir yang membuka daerah Timika, sekaligus membangun wilayah Kwamki Lama sebagai hunian.

Sebagai kawasan hunian, Kwamki Lama – yang kini berpenduduk hampir 26 ribu jiwa – ditinggali belasan masyarakat adat, termasuk tujuh masyarakat adat yang mengklaim Timika sebagai wilayah ulayatnya.

Ketujuh suku itu terdiri atas Amungme, Damal, Nduga, Moni, Dani, Mee (Ekari), dan Kamoro. Mereka hidup berdampingan dengan suku-suku lain, mulai Dani, Asmat hingga suku-suku dari luar Papua: entah Jawa, Bugis, atau Kei dari Ambon. “Semua suku ada di sini,” kata Nakapa.

Suku yang dikepalai Meme tinggal di wilayah rukun tetangga (RT) 19, yang terletak di sepanjang Jalur IV Kwamki Lama. Di RT itu pula, Meme jadi ketuanya.

Di daerah kekuasaan Meme, jarang terjadi keributan. Siang hari, hampir tak ada orang yang berlalu lalang di jalanan. Warga Amungme memilih pergi ke hutan atau kebun. Menjelang malam, mereka pulang dan menyiapkan tenaga untuk esok hari.

Perkebunan mereka umumnya luas-luas. Meme sendiri punya lahan garapan seluas lima hektar. Lahan ini dia kelola bersama istrinya, Christina Limakay, yang dinikahinya 26 tahun silam.

Pembagian kerja mereka sederhana. Meme biasanya membersihkan lahan, di antaranya membabat alang-alang dan mencangkuli tanah. Setelah pekerjaan tersebut usai, giliran Christina turun tangan untuk menyebar benih.

Benih yang ditanam Christina aneka jenis, antara lain kacang-kacangan – sejak kacang panjang sampai kacang tanah – singkong, keladi, petatas. Hasil panen, setelah disisihkan untuk makanan keluarga, mereka angkut ke pasar. Dari sana mereka mendapatkan uang untuk menyangga masa depan anak-anak mereka.

DARI PERNIKAHANNYA dengan Christina Limakay, Meme dikarunia enam anak. Empat di antaranya sedang menyelesaikan kuliah di Makassar, Malang, Bandung, dan Darwin. Semuanya mendapat beasiswa.

Mereka yang berada di dalam negeri dibiayai oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Kamoro dan Amungme (LPMAK). Sedangkan Jammie Cenawatni, 24 tahun, yang menempuh pendidikan di Darwin, Australia, mendapat beasiswa dari Keuskupan Darwin.

Tak semua biaya pendidikan anak-anaknya bisa diatasi oleh beasiswa LPMAK. Sekadar gambaran, LPMAK hanya membiayai kuliah per kepala Rp 600 ribu per bulan. Padahal, pengeluaran mereka kadang mencapai Rp 1,5 per bulan mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang memang sedang tak menentu, dan berdampak pada naiknya harga barang dan jasa.

Persoalan lain, uang beasiwa itu datangnya tidak setiap bulan, tetapi setahun sekali. Bisa dipahami, kalau ada keperluan mendesak, Meme harus pontang-panting menyediakan uang tambahan agar studi anak-anaknya tidak terganggu.

Dari kalkulasi kasar, untuk ketiga anaknya yang kuliah di dalam negeri, Meme sekurang-kurangnya harus menyediakan uang tambahan sekira Rp 50 juta per tahun. Pada 2005 ini saja, dia sudah menghabiskan biaya Rp 58 juta.

“Bapak banyak uang rupanya?” tanya saya, menggoda. “Ah tidak. Ini uang saya punya, saya kumpul-kumpul mulai waktu muda. Makan dari kebun saja,” ujar Meme, merendah. Meme memang bukan orang boros. Dia bahkan hampir tak pernah menggunakan uangnya. Dia senang sekali tatkala saya beri dia sebungkus rokok, barang yang bisa dibelinya dalam ribuan bungkus.

Biaya pendidikan benar-benar menguras isi kantongnya. Dia sangat berterima kasih pada LPMAK, yang ikut menanggung bebannya. Dia juga berterima kasih pada Keuskupan Darwin, yang telah memberi beasiswa penuh pada anaknya yang lain hingga Meme hampir tak pernah mengeluarkan uang untuk Cenawatni junior di Darwin sana.

Kadang dia rindu pada anak-anaknya. Tapi, kebulatan tekadnya untuk memajukan mereka jauh melebihi segunung kerinduan. Dia ingin anak-anaknya berguna untuk Papua, juga bangsa ini. Sikap dasar seperti ini, tak hanya dia tanamkan pada anggota keluarganya, tapi juga pada orang-orang Amungme yang dipimpinnya. Dia ingin melihat sukunya berkembang dan ikut membangun negeri.

Christina, sang istri, memahami mimpi-mimpi seorang Meme. “Saya beruntung punya istri terpelajar,” kata Meme.

Christina, seorang lulusan sekolah dasar (SD), dinikahi Meme pada 1979 silam. Mereka tidak pernah pacaran. Pernikahan diawali lamaran orang tua Meme dengan membawa babi tiga ekor, serta uang senilai Rp 300 ribu. Per satu dolar AS ketika itu belum lagi mencapai Rp 500.

Lima bulan setelah lamaran, mereka baru bisa duduk di pelaminan. “Saya pilih Christina karena bersekolah. Saya memerlukan istri yang bisa damping-damping suami kalau suami kedatangan tamu,” ungkap Meme. Dia bangga pada istrinya, dan tak menyesali pilihannya.

Yang disukai Meme dari Christina adalah tanggapnya pada kebutuhan sang suami. Paling tidaknya, Christina akan mengganti Noken suaminya setiap tiga bulan sekali. Noken, kantong serba guna khas Papua, itu dirajutnya dengan hati-hati dari kulit Kenemo. Pada rajutan, Christina menambahkan garis-garis warna, sejak merah, hijau, ros, ungu sampai hitam. Warna-warna ini didapatkan dari benang kulit yang sudah dikasih pewarna kue.

“Orang asli Papua tak boleh membeli Noken.?” kata Meme. “Noken harus dibuat istri.”

Noken menemani hari-hari Meme, seolah hendak menegaskan, apapun isi kepala orang asli Papua, hatinya tetap terikat pada tradisi. Dan tradisi inilah yang membuatnya terus bersama-sama tinggal dengan sukunya. “Di Kwamki ini kadang-kadang ada peperangan,” kata Meme, “tapi saya tidak akan keluar dari sini. Mati-hidup saya bersama masyarakat.”

Matahari beranjak siang ketika kami menyudahi perbincangan. Meme masuk ke dalam kendaraan yang kami tumpangi. Dari sekitar tempat perang suku di Kwamki Lama, sebuah tanah lapang yang terik, kami meluncur menuju Jalur IV. Di sana Meme turun, dan berjalan menuju rumahnya. Langkahnya tegap, menyangga tubuhnya yang terbilang pendek seumumnya suku Amungme. Tinggi berat Meme 155 – 52. ***

Pada 21 November 2005 – 13 Desember 2005, saya berada di Timika dan menjadi editor tamu Radar Timika. Ini salah salah satu program Yayasan Pantau untuk Papua, yang disponsori PT Freeport Indonesia. Saya ditemani dua co-editor masing-masing Budi Setiyono dan Murizal Hamzah. Selama di sana, selain mengampu workshop jurnalisme, saya juga rajin menulis. Yang baru saja Anda baca adalah salah satu artikel, yang dimuat serial oleh Radar Timika pada 7 – 10 Desember 2005 di halaman 1. Untuk mengetahui lebih jauh kegiatan saya lebih jauh selama di Timika silakan klik:

http://pantau-foundation.blogspot.com/2005/12/yayasan-pantau-dan-timika.html

Antologi Jurnalisme Sastrawi

2005-11-09T18:48:00.000-08:00

Alangkah senang. November 2005 ini, buku saya kelar dan masuk pasar. Judulnya Jurnalisme Sastrawi: Antologi Liputan yang Mendalam dan Memikat. Yayasan Pantau, sebuah lembaga di mana saya bekerja, jadi penerbitnya.

Sebagaimana sebuah antologi, saya tidak sendirian di sana. Saya menulis bersama teman-teman. Ini karya lama, pernah dimuat majalah Pantau, dan dianggap bisa menerangkan jurnalisme sastrawi (literary journalism). Ia menggabungkan disiplin paling berat dalam jurnalisme serta kehalusan dan kenikmatan bercerita dalam karya fiksi. Wawancara biasa dilakukan dengan puluhan, bahkan sering ratusan, narasumber. Risetnya mendalam. Waktu bekerjanya lama. Ceritanya juga kebanyakan tentang orang biasa.

Majalah Pantau pernah mencoba belajar memakai genre ini untuk mengembangkan jurnalisme berbahasa Melayu. Dari pembantaian orang Aceh hingga hiruk-pikuk musik, dari soal media hingga kemiskinan, jadi bahan liputan Pantau.

Delapan karya dalam buku ini termasuk "Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft" oleh Chik Rini (Banda Aceh), "Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan" oleh Alfian Hamzah (Makassar), "Taufik bin Abdul Halim" oleh Agus Sopian (Bandung), "Ngak Ngik Ngok" oleh Budi Setiyono (Semarang), "Hikayat Kebo" oleh Linda Christanty (Bangka), "Koran, Bisnis dan Perang" oleh Eriyanto (Jombang), "Konflik Nan Tak Kunjung Padam" oleh Coen Husain Pontoh (Bolaang Mongondow) dan "Cermin Jakarta, Cermin New York" oleh Andreas Harsono.

Selain menaruh tulisannya, Andreas Harsono juga jadi editornya bersama Budi Setiyono. Harsono menulis kata pengantar yang agak teoritis soal penulisan, soal struktur karangan, pemilihan karakter, konflik, emosi, time frame dan sebagainya. Judul asyik banget: "Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita."

Mau tahu siapa yang merekomendasikan?

Maria Hartiningsih, wartawan harian Kompas, yang menerima Penghargaan Yap Thiam Hien 2003: "Prosa terbaik dan paling orisinal yang pernah ditulis jurnalis Indonesia saat ini."

Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, yang menerima Nieman Fellowship dari Universitas Harvard 2003-2004: "The combination of the best in journalism and the best in literacy can produce potent and effective non-fiction writings. This Pantau collection is proof of that."

Janet Steele, dosen Universitas George Washington, yang mengarang buku Wars Within: A Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia: "These pieces, not only represent something new and appealing in Indonesian news writing, but they also represent the highest calling of journalists: to serve the citizens of Indonesia by reporting on some of the most important social issues of our time."

Sekadar tambahan informasi, buku ini dicetak PT Temprint dan mulai didistribusikan November 2005 ini. Tebalnya 380 halaman. Harga eceran Rp 45,000. Sekadar tips, Anda bisa beli dengan harga murah – rabat 20 persen sehingga harganya jadi Rp 36,000. Caranya, hubungi Yayasan Pantau (021-7221031). Bisa melalui Eva Danayanti (eva@pantau.or.id) atau Purwoto 0812-9434061.

Spirit Pelopor Pers Mahasiswa

2005-10-09T15:54:00.000-07:00

Oleh AGUS SOPIAN

SEJARAH pers Indonesia hampir tanpa garis sambung. Ini kata Andreas Harsono, praktisi jurnalisme. Pemahaman saya kurang lebih begini: pers Indonesia hari ini bukanlah kelanjutan pers kolonial Belanda, apalagi keturunan langsung Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen , organisasi berita yang didirikan Jan Erdman Jordens pada 1744.

Surat kabar-surat kabar di masa kolonial Belanda -- mulai Bataviasche Courant sampai Slompret Melaju, Bintang Timur sampai Bintang Barat, atau Java Bode sampai Medan Prijaji -- habis pengaruhnya oleh berbagai sebab. Mereka berhenti terbit karena modal cekak atau dibredel rezim kolonial. Puncaknya, penguasa perang Jepang menyapu bersih seluruh penerbitan, sehingga Indonesia prakemerdekaan praktis hanya punya satu penerbitan, Djawa Shimbun. Baru kemudian Jepang memberikan izin pada lima penerbitan lain: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Itu pun mereka hanya dibolehkan terbit dalam bahasa Indonesia, dan operasi mereka diawasi ketat oleh lembaga sensor Djawa Shinbunkai.

Waktu Jepang terusir, Belanda mencoba menghidupkan lagi institusi-institusi pemberitaannya. Kantor Berita Aneta misalkan, kembali didirikan menggantikan fungsi Domei. Di bawah kuasa lembaga grafika, Grafische Raad, Belanda menerbitkan sedikitnya dua surat kabar, Het Dagblad dan Nieuwgier.

Atas nama elan vital revolusi dan sebangsanya, belakangan seluruh insitusi pers peninggalan Belanda dan Jepang masuk ke dalam kerangka pikir nasionalisasi sebagaimana beralihnya perusahaan-perusahaan swasta eks mereka ke tangan pemerintah Republik Indonesia.

Sejarah pers Indonesia dengan segala karakter kebebasannya barangkali baru dimulai ketika Indonesia memasuki demokrasi liberal pada 1950-an. Hanya sebentar sebab beberapa tahun kemudian, hampir seluruh institusi pers "menikah" dengan organisasi-organisasi politik dan menjadi pembawa aspirasi suara politisi. Pernikahan singkat. Pada 1970-an, situasi politik berubah drastis ketika Jenderal Soeharto tuntas mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Pers masuk ke dalam suatu tatanan masyarakat yang lebih tertib.

Di masa inilah pers mahasiswa bermunculan, untuk kemudian menyalak pada kekuasaan Orde Baru yang mulai memperlihatkan watak aslinya sebagai rezim gila uang, yang antara lain ditandai oleh derasnya aliran modal asing. Terbawa atau tidak oleh romantisme masa lalu, yang menempatkan pers sebagai pejuang politik, pers mahasiswa beroperasi dalam jargon-jargon politik. Penerbitan mereka bahkan hampir susah dibedakan antara organisasi pers dan pamflet politik. Pers mahasiswa di tiga kota perguruan tinggi terkuat -- Salemba dan Tridharma di Jakarta, Kampus, Berita ITB, Integritas dan Mahasiswa Indonesia di Bandung, atau Muhibah di Yogyakarta secara gegap gempita mengkritik kebijakan Orde Baru seraya mengajak publik untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.

Suara bising mereka tak berkenan di hati penguasa. Seluruh penerbitan yang disebut tadi, ditambah Aspirasi, organ pers mahasiswa dari Palembang, kena berangus. Tapi sejarah sudah kadung teranyam dan trend setter pers mahasiswa sudah kadung tercetak: bahwa pers mahasiswa adalah pejuang politik. Titik.

Kecenderungan semacam itu masih terasa hingga kini. Maka, membicarakan pers mahasiswa pada gilirannya tak urung menyentuh wacana politik dengan segala varian dan derivasinya. Cobalah Anda jalan-jalan ke seantero negeri. Lihatlah Suara USU di Medan, Bahana Mahasiswa di Riau, Ganto di Padang, Teknokra di Lampung, Transformasi di Jakarta, Jumpa di Bandung, Hayamwuruk di Semarang atau Mimbar Untan di Pontianak; mereka belum lagi putus hubungan dengan wacana politik baik politik seputar kampus maupun politik dalam skala lebih luas.

Tak keliru-keliru amat, sebab media juga berurusan dengan use and gratification, kerangka berpikir yang mendasari motif pemuasan kebutuhan pelaku media. Jurnalisme politik juga bagus untuk mengontrol kekuasaan agar tak sewenang-wenang dengan kebijakannya. Dalam konteks pers mahasiswa, anggaplah itu sebagai bagian dari proses belajar agar ketika mereka terjun ke media mainstream kelak bisa menjalankan perannya sebagai "anjing penggonggong" dan bukan "anjing piaraan" yang doyan ke salon binatang.

Soalnya adalah sering karena mereka asyik-masyuk dengan spektrum isu politik, isu-isu lain di sekitarnya jadi terabaikan. Pers mahasiswa sering tak punya kemampuan menyelami kebutuhan audiensnya akan informasi-informasi aktual yang mestinya mereka dapatkan. Audiens umpamanya, tak tahu di mana letak beasiswa berada kalau mereka hendak meneruskan kuliah ke luar negeri. Audiens juga tak tahu bagaimana menjadi hackers yang baik, membeli barang-barang murah dengan harga mahasiswa dan sebagainya. Pengelola media kampus pada akhirnya berhutang banyak informasi kepada publiknya, dan secara otomatis memukul rata publiknya sebagai audiens politik. Yang lebih celaka, mereka mengumpat teman-teman sendiri sebagai kaum apolitis hanya karena emoh membeli penerbitan yang mereka kelola.

Lepas dari kegelian seperti itu, tentu saya tak bakal melupakan suatu kepeloporan mereka. Kepeloporan itu adalah banyaknya pers mahasiswa yang mulai menggunakan byline dan pagar api (firewall). Byline adalah pencantuman nama terang di bawah kepala berita atau judul artikel. Sedangkan pagar api adalah garis tipis yang membatasi wilayah berita dan iklan.

Mengacu pada penggunaan byline untuk kali pertamanya pada 1850-an oleh Charles S. Taylor, penerbit harian The Boston Globe di New England, pers Indonesia jelas ketinggalan lebih dari satu abad. The Boston Globe sendiri menggunakan byline agar para wartawannya lebih berhati-hati dengan laporan-laporan mereka. Inovasi Taylor ini perlahan-lahan ditiru oleh suratkabar lain, di seluruh Amerika dan sejumlah negara Eropa. Bahkan di masa ini, surat kabar-surat kabar di Asia Tenggara, banyak yang menggunakan byline. Hanya pers kita saja yang kebanyakan tetap keukeuh hidup tanpa byline. Alasan klise, kuatir membahayakan wartawan.

Bukan sekadar klise, tapi juga sulit diterima nalar sehat. Dalam satu penerbitan surat kabar, dengan ratusan kepala berita, berita "rawan" sering tak mencapai 10 persen. Persoalannya, apakah yang 90 persen sisanya rela dihancurkan hanya karena pemahaman keliru tentang byline? Orang meletakkan byline pertama-tama adalah agar para wartawan terdorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap karyanya sendiri. "Ini masalah accountability. Wartawan yang baik bekerja setransparan dan sejujur mungkin," kata Andreas Harsono.

Bagaimana dengan firewall? Ini juga pekerjaan rumah pers Indonesia. Dalam dunia persuratkabaran, garis tipis yang memagari wilayah berita dan iklan adalah suatu keharusan. Semangat yang hendak dijunjung tinggi adalah wartawan tak boleh mencampuri urusan bisnis, dan bisnis tak boleh sekali-sekali mendikte redaksi. Semua perlu dibuat transparan, semua ada koridornya.

Itu juga barangkali semangat kebangsaan dan usaha memulai membuat suatu negara yang lebih baik. Bisakah Anda bayangkan seorang menteri pertanian tiba-tiba berkomentar soal pertahanan negara, atau menteri agama bicara soal hama wereng. Atau juga seperti di masa Orde Baru dulu, militer tiba-tiba punya banyak perusahaan dan ikut-ikutan dagang, lalu para pedagang terjun ke media massa dan ikut mengurusi pers bahkan punya kartu pers.

Negara ini perlu pagar api. Pada ranah jurnalisme, pers mahasiswa sudah memulainya, lengkap dengan byline. Untuk itu, terima kasih. ***

Tulisan ini adalah salah satu pokok pikiran dalam seminar "Quo Vadis Pers Mahasiswa" yang diselenggarakan Media Parahyangan dan ”Pikiran Rakyat” di Bandung pada 15 September 2005.

Pikiran Rakyat, 17 September 2005

Negeri Supermarket

2005-05-23T19:39:00.000-07:00

Draft Awal ringkasan riset tentang supermarket di Indonesia, Februari 2005 – Mei 2005

Oleh Agus Sopian

Selama dasawarsa pertama 1990-an, ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan di atas 10% per tahun. Banyak analis ekonomi memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat dalam bidang ekonomi di Asia Pasifik dan Oceania. Titik balik terjadi pada 1997 ketika Indonesia dilanda inflasi 70% lebih menyusul makin melemahnya nilai rupiah sampai Rp 17.000 per 1 dolar AS. Kalangan swasta Indonesia, yang selama ini banyak bergantung pada pinjaman luar negeri berjangka pendek, ikut memperburuk keadaan dan membawa Indonesia ke dalam krisis moneter yang parah. Soeharto membayarnya dengan mundur dari kursi presiden setelah kerusuhan massa pada Mei 1998.

Di masa krisis, hampir semua sektor ekonomi dilanda kelesuan dan hanya sedikit yang mampu bertahan. Industri ritel termasuk salah satunya, dan bahkan masih punya kemampuan untuk berinvestasi di masa sulit. Carrefour, misalnya, justru membuka gerai pertamanya pada Oktober 1998 saat krisis ekonomi sedang memuncak. Dan seolah tak melihat bahaya apapun dari situasi politik yang belum stabil, Carrefour terus menambah gerainya hingga pada Juni 2000 sudah mencapai 7 gerai. Semua gerai berada di Jakarta, pusat dari semua kekacauan di Indonesia.

Walau krisis belum lagi reda, situasi perekonomian dapat dikatakan mulai membaik sejak tahun 2000. Ekonomi Indonesia tumbuh meski hanya sekira 3%. Keadaan ini dilihat kalangan pebisnis, terutama para pengusaha ritel, sebagai prospek yang patut dipertimbangkan untuk melanjutkan investasi yang sempat tertunda. Demikianlah, arus modal kembali mengalir pada pembangunan gerai-gerai baru, terutama di Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Carrefour sendiri menambah lagi gerainya hingga kini berjumlah 15 unit, yang tersebar di berbagai kota.

Sampai Februari 2005, gerai ritel di Indonesia mencapai 2.720 unit, yang dioperasikan oleh 62 perusahaan yang berhimpun dalam Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Omzet mereka ditaksir bisa mencapai Rp 45 triliun pada akhir tahun 2005, atau meningkat 25-30 % dibandingkan angka transaksi tahun 2004 yang sebesar Rp 35 triliun.[1]

Kegairahan para pengusaha ritel untuk berlomba-lomba menanamkan investasi dalam pembangunan gerai-gerai baru, tidak sulit dipahami. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 3% sejak tahun 2000 dan makin terkendalinya laju inflasi, bisa menjadi alasan mereka bahwa ekonomi Indonesia bisa menguat kembali di masa mendatang. Para analis bisnis dalam M+M PlanetRetail, bahkan menganggap pertumbuhan ekonomi tersebut sebagai sesuatu yang paling mengesankan di muka bumi[2], mengingat begitu parahnya kerusakan yang dialami Indonesia semasa krisis moneter, dengan beban penduduk miskin yang terus bertambah dan merajalelanya kelompok aksi-aksi radikal, termasuk peristiwa Bom Bali Oktober 2002 yang secara telak merontokkan sektor pariwisata -- salah satu sektor yang selama ini jadi salah satu andalan Indonesia.

Jika pertumbuhan ekonomi bukan alasan, Indonesia memiliki magnet lain yang tak bisa diabaikan begitu saja. Magnet ini berupa luasnya pasar dilihat dari aspek kependudukan. Data pada tahun 2003 memperlihatkan, populasi penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa, yang notabene menempatkan Indonesia sebagai negeri berpenduduk terbanyak ketiga di Asia dan Oceania, serta keempat di dunia. Jika peningkatan jumlah penduduk dalam kurun 1999 – 2003 yang sebesar 5% itu jadi ukuran, maka pada 2050 nanti penduduk Indonesia bisa mencapai 319 juta jiwa.

Lebih menarik lagi, mengingat populasi penduduk Indonesia ternyata sebanyak 30% di antaranya berusia di bawah 15 tahun, dan hanya sekira 4,5% di atas 65 tahun. Magnet pasar semakin kuat kalau melihat persentase penduduk perkotaan mencapai 42% di tahun 2000, atau meningkat sekira 11 % persen dari sepuluh tahun sebelumnya. Di beberapa wilayah, persentase penduduk perkotaan bahkan di atas angka rata-rata nasional. Misalkan saja Jakarta (100%), Banten (52,2%), atau Yogyakarta (57,7%).[3]

Apapun alasan di balik kegairahan para pelaku bisnis ritel untuk menggandakan taruhannya dalam membangun gerai-gerai ritel baru, pertumbuhan industri ritel itu sendiri sangat mungkin berpengaruh pada struktur harga secara nasional. Adalah tidak masuk akal kalau satu gerai bertahan dengan kebijakan harga yang tinggi, pada saat pesaingnya justru terus mencari jalan agar produk yang dipajangnya dapat dijual dengan harga semurah mungkin.

Tepat di titik itu, konsumen akan diuntungkan oleh kompetisi kebijakan harga di kalangan pelaku bisnis ritel. Lalu, apa yang akan terjadi jika situasi ini berlangsung dalam lingkup nasional, termasuk memaksa pasar-pasar tradisional untuk juga terlibat? Tidakkah para produsen akan menderita karena pada akhirnya dipaksa keadaan untuk menjual hasil produksinya semurah mungkin? Bagaimana kalau harga itu tidak sesuai dengan biaya produksi dan overhead? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini patut mendapatkan penelitian secara cermat untuk menjawab situasi dilematis itu.

[1] Media Indonesia, edisi 20 Februari 2005. Data dikutip dari ketua Aprindo Handaka Santosa.
[2] Grocery Retailing Reports, “Grocery Retailing In Indonesia”, M+M PlanetRetail, July 2004.
[3] Periksa Grocery Retailing Reports, ibid.

Untuk Esti di Aceh

2005-02-12T12:58:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Aceh telah jadi lumpur. Dan engkau bertanya, “Tuhan manakah yang baru saja memarahi Aceh?” Menurutmu, di Aceh tak hanya ada umat Islam, tapi juga Kristen, Budha dan lainnya.

Maafkan aku, Esti. Engkau tak akan mendapatkan jawaban dariku. Bukan saja aku tak punya hubungan langsung dengan Tuhan sebagaimana para nabi, tapi aku meyakini satu hal tentang Tuhan: bahwa Dia tak punya sifat-sifat jelek. Apalagi maha-pemarah hingga merasa perlu meluluh-lantakan Aceh. Bahkan neraka, penampungan akhir dari segala kebrengsekan di dunia yang terbayangkan oleh benak kita, bagiku bukanlah nous pathetikos bahwa Tuhan maha-buruk dalam mengatur keadilan. Neraka diciptakan mungkin agar kita punya pilihan, dan hidup jadi berwarna. Tanpa pilihan, rasanya dunia akan monoton dan membosankan.

Memang aku mendengar kisah tentang Laut Mati sebagai sisa adzab Tuhan. Di sana, dulunya konon berdiri kota Sodom, tempat para homo pesta seks. Luth benci mereka. Sebaliknya, mereka benci Luth yang dianggapnya usil. Luth sendirian. Terpojok. Tak berdaya. Mungkin juga putus asa. Kepada Tuhan, Luth memanjatkan doa agar kaumnya diberi peringatan.

Apakah Nietzsche membaca kisah itu sebelum menuliskan konsep keadilannya? Wallahualam, tapi Nietzsche tak suka dengan apa yang disebutnya “keadilan dingin.” Berkata Nietzsche, “Apabila ketidak-adilan menimpa dirimu, maka segera lakukan lima ketidak-adilan kecil yang lain.” Membalas musuh dengan kebaikan hanya akan membuatnya malu. “Sedikit balas dendam akan terasa lebih manusiawi daripada tanpa balas dendam sama sekali.”

Doa Luth mendapatkan “lima keadilan kecil yang lain” dari Tuhan. Kepada mereka, Tuhan telah mengirimkan gempa, kemudian air bah. Luth sendiri dikisahkan sedih melihat adzab itu. Tapi apa boleh buat, kota Sodom telah karam berganti lautan. Yang tak kupahami, kenapa Tuhan ditafsirkan marah di sana. Tuhan hanya mengabulkan doa seorang yang dikasihinya. Seperti ini pula barangkali yang dilakukan Tuhan saat mendengar doa Nuh yang letih menghadapi kaumnya.

Mengekspresikan Tuhan maha-pemarah, yang kemudian menjadi akar providensialisme dari suatu bencana (semua adalah takdir Tuhan), mungkin pada akhirnya hanya akan membawa kita ke mitologi itu juga: Banjir besar Deukalion, yang tetap dibaca hingga kini.

Muasalnya adalah Zeus yang bersaing tanpa henti dengan Prometeus untuk merebut hati manusia. Zeus, dewa tertinggi tempat manusia menghaturkan segala sembah, tersudut lesu di medan persaingan. Ia malu, kecewa dan sakit hati. Kombinasi perasaan ini adalah benih yang sempurna untuk tumbuhnya rasa muak dan marah tanpa batas.

Dalam kekalutan, Zeus mencari akal untuk menang. Ia mengirimkan Pandora, sesosok dewi cantik yang menyimpan semua pesona kahyangan. Pesona Grasia yang glamor, Athena yang modis, Horae yang harum, dan Afrodite, sang dewi cinta, yang sanggup meruntuhkan hati pria mana pun di muka bumi. Misi Dewi Pandora tidak banyak: merayu Epimeteus, saudara Prometeus, agar makin dekat ke sebuah kotak rahasia. Zeus tahu, hanya dengan membuka kotak itulah dirinya akan menutup perang terakhir dengan kegemilangan.

Zeus berhasil. Saat Dewi Pandora membuka kotak itu, berbagai lengkingan menyeramkan segera terdengar, bersamaan dengan munculnya wajah-wajah mengerikan. Mereka adalah makhluk-makhluk penguasa kelaparan, kebencian, dendam, kegilaan, kekejian dan makhluk-makhluk lain sumber semua kebatilan. Terkejut oleh apa yang dilihatnya, sang dewi segera menutup kotak, dan justru itulah yang membuat dunia makin merana. Satu-satunya makhluk yang dapat mengatasi semua masalah, tetap tinggal di kotak. Makhluk itu bernama harapan.

Dunia yang kini telah sakit, gila, keji, lapar, penuh kebencian dan kekejian, jadi alasan Zeus untuk meletupkan gunung kemarahannya. Dia mengirimkan banjir besar. Hanya Deukalion, istri dan anak-anaknya yang selamat. Merekalah yang melanjutkan kehidupan di muka bumi.

Esti, Tuhan bukanlah Zeus, yang temperamental dan mau mengorbankan apa saja demi sebuah kemenangan. Tuhan tak sekeji itu.

Bagiku, ketimbang dipaksakan masuk ke garis teologis, rasanya lebih adil menempatkan bencana Aceh sebagai pengetahuan epistemologis: bahwa dunia ini tak hanya berisikan manusia, laut, gunung, pohon, rumah, ayam, lintah, politisi, kecoak. Tapi juga gempa, kelaparan, kekeringan, gelombang panas, sekaligus tsunami.

Delapan ribu tahun silam, tsunami telah ada dan membinasakan kehidupan di tempat yang kini jadi Samudera Atlantik Utara. Lima ribu tahun sesudahnya, tsunami menenggelamkan daratan di sekitar gunung Santorini. Yunani dan Pulau Kreta yang dulunya bersatu, kini terpisah lautan. Semuanya masih jadi debat keilmuan. Namun, teks agama punya jawaban untuk menjelaskan apa yang tak bisa dicapai oleh metode pencarian kebenaran fungsional. Yahudi, Kristen dan Islam, misalnya, telah mengevokasikan bencana dahsyat itu sebagai banjir Nuh. Latar kisah “Banjir Besar Deukalion” mungkin juga berasal dari sana.

Entah seperti apa tsunami Aceh dikisahkan ribuan tahun kelak. Tsunami Aceh jauh lebih ganas dari tsunami-tsunami lain dalam seratus tahun terakhir ini. Sejak hari terkutuk itu, ratusan kampung berantakan dan tiba-tiba saja menghilang dari peta. Banyak kepala desa yang kehilangan jabatannya. Bukan dilengserkan orang, tapi memang karena tak punya lagi desa. Begitu juga camat dan bupati. Bencana ini mengerikan. Seratus ribu jiwa lebih terkubur, dan mereka yang selamat hanya berjarak tipis dengan maut baru: malaria, kolera, disentri, dan frustasi.

Esti, aku akan mengingat pertanyaanmu, tapi tak akan mencatatnya. Buku harianku hanya untuk para sukarelawan, termasuk engkau. Sisanya, mencatat para keparat yang membiarkan Aceh tetap sekarat, dan memilih terus berdebat tanpa memahami apa sesungguhnya yang dimaksud situasi darurat.

Majalah Syir'ah, edisi Februari 2004

Tulisan saya yang lain soal Aceh:
Black Death (Gatra, 12 Februari 2005)
Bencana Aceh: Agenda Media Hari Ini (Pikiran Rakyat, 17 Januari 2005)

Black Death

2005-02-12T12:56:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Ketegangan dan daya pikat seperti apa yang kita harapkan dari sebuah cerita tentang pelarian tujuh pria dan tiga wanita demi mempertahankan hidup? Kota mereka telah menjadi sarang wabah. Tikus-tikus hitam mengambil alih kekuasaan dan tak bisa dihadapi oleh para ksatria mana pun yang baru saja pulang dari Perang Seratus Tahun, sebuah perang besar yang memporak-porandakan Inggris dan Prancis.

The Decameron, karya Giovanni Boccaccio, itu memang bukankah sebuah fiksi biasa, yang dirangkai dari lamunan-lamunan, dari semata kumpulan kata terpilih untuk memberi efek tragisme dan fatalisme. Cerita datang dari realitas sosial pada masa itu, dan Boccaccio bahkan berada di tengah-tengahnya, di jantung kota Florence yang sedang sekarat.

Di tahun 1348 itu, Florence bukan satu-satunya kota yang sedang dilanda prahara. Hampir seluruh area pesisir Laut Hitam, dari Siprus sampai Tunisia, sama menderitanya. Dunia mengingatnya sebagai serangan Black Death.

Dari pesisir Laut Hitam, serangan menjalar cepat ke Portugal, menerobos Inggris, Swedia dan hampir seluruh kawasan Eropa Utara. Di Norwegia, tikus-tikus hitam tak punya kekuasaan, tetapi tikus-tikus coklat yang lebih besar, sang Rattusnorvegicus, tak kurang ganasnya.

Empat tahun setelah tragisme Florence, Black Death sudah menjangkau sebagian wilayah Rusia, dan ini berarti separuh besar Eropa telah tersapu wabah. Eropa melenguh dan menjerit kesakitan. Orang-orang mati karena pes, radang akut saluran pernafasan dan keracunan darah. Para ahli sejarah menyebutkan, dalam peristiwa itu sekira 25 juta orang mati sia-sia, dan banyak kota terpaksa dijadikan abu. Di masa itu, angka 25 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Ini sekurang-kurangnya mengartikulasikan sepertiga penduduk Eropa.

Dari mana datangnya bencana hebat ini? Debat yang melibatkan berbagai disiplin – sejak ilmu sejarah, kedokteran, politik hingga filsafat– belum lagi usai hingga kini. Banyak yang mengatakan, bahwa wabah itu berasal dari India. Tapi, lebih banyak lagi yang bertahan pada pendapat bahwa wabah sesungguhnya datang dari Mongolia, terutama dari serdadu yang terus bergerak ke daerah barat untuk meluaskan wilayah kekaisaran. Di setiap daerah yang diserbunya, mereka berurusan dengan bangkai mayat dan kematian. Dan bukan hal yang tak mungkin, sebagian mikroorganisme dari si mati hinggap di tubuh-tubuh para serdadu, yang bergerak dan terus bergerak hingga melewati India, Persia, dan seterusnya.

Mikroorganisma kemudian merayap melalui jalur perdagangan sutra dan porselen, ikut berlayar hingga Laut Hitam. Saat turun dari kapal-kapal dagang, bakteri-bakteri dan virus penyakit itu berubah menjadi monster pembunuh paling mengerikan dalam sejarah Eropa, yang secara telak melahirkan ketidak-berdayaan. Komunitas politik Eropa lumpuh total. Raja-raja tak lagi didengar sabdanya. Kekuasaan gereja yang begitu kuatnya, kini terkulai. Di pojok-pojok negeri, orang berkerumun, saling menyumpah, menggelar rapat-rapat gelap, dan tiba saatnya melancarkan pemberontakan. Maka, wabah baru pun datang di pelbagai negeri Eropa. Wabah pemberontakan.

Dan bukan fiksi, rakyat yang tak puas oleh pelayanan negara dan gereja di Italia mengangkat senjata dan bergabung dengan pemberontak Ciompi. Di Prancis, muncul De Jacquerie. Lalu di Inggris, rakyat merapat pada pemberontak The English Peasant Revolt. Klimaksnya, Eropa mengalami reformasi besar-besaran dan Abad Tengah, penanda masa kegelapan Eropa, itu berakhir sudah. Renaisans dimulai. Orang belajar kimia, ilmu kedokteran, dan membuka kembali literatur-literatur dari kebudayaan Helenik, Romawi hingga Islam.

Lintasan diakhronis tadi memunculkan godaan dalam diri untuk bertanya, di manakah posisi Aceh kini yang sedang tertimpa bencana, dan bukan tak mungkin dijangkiti wabah penyakit seiring kematian massal dan buruknya sanitasi hari ini? Apakah Aceh wajah lain dari India atau Mongolia atau justru Eropa Abad Tengah yang kesakitan itu?

Apapun yang peran dimainkan Aceh, kematian massal di sana bisa melahirkan banyak kemungkinan yang menantang keterbatasan akal-budi kita. Membiarkan Aceh tetap porak-poranda, barangkali sama artinya dengan membuka jalan lebar-lebar bagi datangnya Black Death baru – yang belum tentu diikuti “renainsans” dan reformasi baru.

Sejarah memang punya repetisi sendiri, tapi sejarah juga menunjukkan bahwa wabah dan rasa sakit luar biasa tak selalu melahirkan perubahan sosial yang lebih baik. Kekaisaran Mongolia, Babilonia, Macedonia, Mongolia, juga Kerajaan Islam Abbasyiah adalah contoh-contohnya. Mereka punah dengan membawa deritanya sendiri-sendiri ke liang lahat sejarah. [end]

Gatra, 12 Februari 2005

Bencana Aceh: Agenda Media Hari Ini

2005-01-17T11:50:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Selasa, 27 Desember 2004. Masih segar dalam ingatan, Farid Gaban, direktur kantor berita Pena Indonesia, kusut sekali mukanya. Siang itu, dia baru saja bangun tidur setelah semalaman begadang mengumpulkan berita-berita soal Aceh, yang beberapa jam sebelumnya ditimpa bencana. Dia mengatakan, banyak sekali pemberitaan yang masuk ke dalam database komputernya, namun hampir semuanya tak memberi penjelasan memadai tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi di sana. Berapa korban yang jatuh, siapa saja mereka, bagaimana evakuasi jenazah dan relokasi pengungsi, semuanya masih gelap.

Hingga keesokan harinya, seperti kebanyakan dari kita, Farid Gaban tampaknya masih tetap tak punya gambaran real time. Dalam penderitaannya akan kebutuhan informasi, dia masih bertahan dengan berita dari AFP bahwa korban di Indonesia hanya mencapai 4,7 ribu. Jumlah ini tentu tak lebih besar dari India dan Srilangka, yang menurut laporan tersebut, masing-masing mencapai 6,5 ribu dan 10,9 ribu. Seiring waktu, dia mulai meragukan data itu. Dari media elektronik, dia menyaksikan betapa porak-porandanya Aceh. Terdapat kemungkinan besar, jumlah korban bisa lebih banyak lagi dari yang diberitakan selama ini.

Apa boleh buat, arus informasi dari sana minim sekali. Aceh, demikian Farid Gaban, benar-benar terisolasi dalam kepedihan. Sendirian. Dan dia benar. Dari running news, kita tahu akhirnya bahwa tak hanya bangunan-bangunan pemukiman yang luluh-lantak, infrastruktur transportasi pun berantakan. Semakin terisolasi tatkala diketahui, hubungan telepon dari dan keluar Aceh, juga terputus. Jakarta, sebagai pusat kendali pemerintahan dan seharusnya segera bertindak, termangu-mangu dalam situasi miskin informasi. Militer Indonesia, satu-satunya yang dianggap siap untuk diterjunkan ke daerah darurat, dianggap lamban. Kali ini, Farid Gaban merasa perlu untuk “membela” militer.

“Sejak awal,” ujar dia, “saya tahu apa saja keterbatasan TNI.” Menurut dia, tidaklah fair untuk berharap militer bisa menghadapi deployment skala besar ini sendirian, apalagi militer Indonesia saja. Karenanya, hemat dia, penanganan tragedi ini harus dianggap sebagai operasi internasional, yang koheren dan cepat. Tidak hanya militer, tapi juga sukarelawan sipil, wartawan dan sebagainya.

Saya kira Farid lagi-lagi benar. Soalnya adalah, bencana tsunami yang menyapu Aceh, tidak hanya menimpa warga sipil, tapi juga tentara. Banyak di antara mereka yang meninggal, dan tak sedikit markas mereka ikut-ikutan hancur.

Sulit sekali bagi tentara reguler di sana untuk segera merapatkan barisan dan melakukan koordinasi demi membenahi infrastruktur transportasi. Jangankan bertindak, puluhan tentara bahkan harus mengungsi. Di Desa Lhok Guci, 12 km dari Teunom ke arah perbukitan, puluhan tentara berdesak-desakkan dengan sekira 1.500 penduduk, yang hendak bergerak ke daerah lebih tinggi. Dan wartawan? Saya mendapatkan kabar, banyak wartawan juga jadi korban. Aliansi Jurnalis Independen resah menunggu kabar 16 anggotanya di sana, yang tak jelas rimbanya. Salah satu koran terkuat di Aceh, Serambi Indonesia, bahkan kantornya rata dengan tanah. Hampir seluruh wartawannya diberitakan meninggal.

Dua elemen pokok dalam penanganan bencana, transportasi dan informasi, absen dalam tragedi Aceh di hari-hari awal. Berangkat dari latar ini, Farid Gaban dan sejumlah aktivis media, merasa perlu untuk mengorganisasikan pengiriman wartawan ke sana. Pena Indonesia sendiri, institusi yang dikendalikan Farid Gaban itu, mengirimkan wartawan dengan dua tugas utama.

Pertama, mendatangi dan membuat laporan situasi daerah pesisir Barat, sekitar Meulaboh dan Tapaktuan, serta daerah berdekatan dengan Pulau Semuleu, kawasan hampir berimpit
dengan episentrum gempa. Daerah barat yang jauh dari Banda Aceh ini dipandang belum banyak menerima perhatian. Kedua, mencari informasi dan melaporkan teknis penyaluran bantuan ke situ. Bagaimana jalan darat, darimana sebaiknya sukarelawan dan angkutan masuk ke sana. Pendeknya, selain mencari informasi, juga melakukan pemetaan situasi untuk memberikan jalan masuk bagi wartawan lain ke sana. Untuk mengatasi kongesti telekomunikasi, wartawan yang diterjunkan dibekali telepon satelit – walaupun untuk itu dibutuhkan sedikitnya Rp 1 juta seminggu.

Dalam aksi ini, Farid Gaban juga meminta bantuan dari dunia internasional untuk menerjemahkan laporan-laporan wartawan ke dalam berbagai bahasa, minimal Inggris, Prancis, Jepang dan Jerman. Sedikitnya 60 orang dari berbagai negara menyatakan bersedia untuk berkolaborasi tanpa meminta bayaran serupiah pun. Seluruh hasil kerja mereka, termasuk laporan-laporan wartawan dari daerah terisolasi itu, tak dikenai bea apapun. Semua pihak boleh mengutip, tanpa ikatan perjanjian kerja dan copy right. Sebuah aksi spartan, sekaligus titan.

Dua minggu berlalu. Alfian Hamzah, salah seorang wartawan yang dikirim Pena Indonesia, melaporkan dari Kecamatan Arongan Lamballe, kota kecamatan yang terletak antara poros Teunom dan Meulaboh. Dalam laporan ini dia mengatakan, daerah tersebut – yang jaraknya hanya 20 kilometer dari Meulaboh – belum menerima bantuan apapun sejak hari pertama bencana. Dia melihat, masih banyak mayat di jalanan, terhimpit puing-puing atau separuh tenggelam dalam genangan air. Alfian – sebagaimana juga jadi sasaran pemberitaan AFP – adalah satu-satunya wartawan di sana, yang terus bergerak dari Teunom menuju Meulaboh melalui jalan darat.

Laporan tersebut mengindikasikan, cukup terbuka kemungkinan bahwa masih banyak daerah di Aceh yang belum lagi ditangani secara komprehensif. Saya tak bisa membayangkan situasi seperti apa di daerah pesisir barat lainnya, yang lokasinya lebih jauh dari Meulaboh dan Banda Aceh. Perkiraan resmi pemerintah menyebutkan, dalam tiga pekan berselang ini, baru 60 persen jenazah dievakuasi. Dengan total perkiraan korban meninggal sebanyak 100 ribu jiwa saja, kini ada sedikitnya 40 ribu mayat di Aceh yang masih berserakan di jalanan, tertimbun reruntuhan bangunan, terhimpit pohon, dan sebagainya.

Dalam situasi demikian, nyaris tak dapat dipercaya kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersikukuh dengan kebijakan politik yang baru saja dibuat, bahwa izin tinggal bagi militer asing hanya untuk tiga bulan. "Three months are enough. The sooner [they leave], the better,” katanya sebagaimana dikutip Sydney Herald Morning (13/1), dan ramai diberitakan oleh media-media internasional lainnya. Pernyataan Kalla seperti itu mengundang banyak kontroversi. Wakil Gubernur Aceh, Azwar Abubakar, yang tahu persis situasi di lapangan, menyatakan, tidak setuju dengan ide Jakarta ini karena Aceh masih membutuhkan bantuan tentara asing, antara lain untuk membangun pelabuhan baru di Aceh barat. Menurut Azwar, sebagaimana disiarkan Radio Nederland, dirinya sama sekali tidak dikonsultasi sebelumnya oleh Jusuf Kalla.

Beberapa media internasional langsung mencap Kalla sebagai “ultranasionalis.” Media-media itu tahu, bahwa militer asing yang datang ke Aceh sama sekali tak menenteng senjata, lebih-lebih membawa peralatan tempur. Dan justru tepat di titik inilah, Kalla beralasan bahwa pihaknya sulit menjamin keamanan mereka dari kemungkinan aksi GAM.

Sudah nasib, pernyataan yang seharusnya menjadi semacam komunike diplomatik itu kini telah memasuki ranah publik, dan pada akhirnya membawa citra yang kurang baik. Saya mencatat, hanya beberapa saat setelah pernyataan tadi, Gedung Putih langsung meminta penjelasan soal ini. Di Jakarta, Duta Besar Amerika Lynn Pascoe, menggelar konferensi pers. Seperti dilansir Pikiran Rakyat juga (14/1), Pascoe merasa tak keberatan dengan kebijakan politik Indonesia dan segera menarik militernya. “Sounds like a perfectly reasonable position to me,” katanya dalam The New York Times (14/1). Amerika dalam aksi kemanusiaan di Aceh, sedikitnya mengirimkan 14 ribu pasukannya dari berbagai divisi, satu kapal induk, dan sekurang-kurangnya 17 helikopter.

Nun jauh di seberang lautan, para ekonom dan ahli keuangan yang tergabung dalam Paris Club kini sedang mengalkulasi bantuan seperti apa saja yang bisa diberikan kepada Indonesia. Moratorium utang, hibah, atau soft loan. Kelompok keuangan yang semula terdengar sangat empati ini, pada gilirannya terdengar mulai angin-anginan. Di sana – akibat kebijakan politik Indonesia atau bukan – sedang terjadi tarik-menarik pendapat. Beberapa anggota mempertanyakan relevansi penghapusan utang buat Indonesia. Mereka yang berada dalam kubu pendapat ini menyatakan bahwa banyak negara-negara di Afrika yang jauh lebih miskin dari Indonesia, sekalipun tak diterjang tsunami.

Betapa berat tugas media di Indonesia hari ini, memang. Para wartawan yang berada di dalamnya, dihadapkan pada keadaan yang sungguh-sungguh berat. Di satu pihak mereka, punya kewajiban utama untuk terus mengalirkan informasi dari dan ke dalam komunitas Aceh, di lain pihak mereka berhadapan dengan pelbagai masalah yang muncul seiring dengan kebijakan politik, isu sektarian, masalah teologis, desain rekonstruksi untuk Aceh, atau kebijakan-kebijakan dalam penyaluran bantuan. Media pada akhirnya tidak hanya ditantang untuk menjadi penyebar informasi, tapi juga gatekeeper untuk menyaring informasi melalui analisis-analisis cermat dan bijak. Dan barangkali juga, meminjam kosakata Aa Gym, “menyejukkan.”

Segala bentuk pertikaian dalam realitas sosial – untuk kemudian dipompakan media ke dalam pemberitaan-pemberitaannya – boleh jadi akan menjadi counter productive bagi usaha rekonstruksi Aceh. Barangkali juga sekaligus membuang percuma usaha-usaha perintisan informasi yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh selama ini oleh para sukarelawan, yang telah bekerja tanpa imbalan, rela tidur di tenda-tenda darurat berhimpitan dengan pengungsi, dan tak pernah terbebas dari bau mayat.

Aceh hari ini bukanlah Aceh yang sedang menunggu rencana-rencana canggih dan akrobat-akrobat pernyataan dari mana pun datangnya. Saya masih menyimpan surat elektronik dari Chik Rini, seorang kolega yang bekerja buat AFP. Dia menulis, “Saat ini di Aceh tidak butuh omong politik, konflik, GAM, TNI … Saat ini di Aceh cuma butuh uluran kasih sayang untuk anak-anak yatim, serta bantuan makanan dan pengobatan. Jangan kotak-kotakkan hati kita karena perbedaan ideologi.”

Chik Rini tak pernah beranjak sedetik pun dari Tanah Rencong itu. Dia tahu setiap jengkal tanah sekelilingnya yang telah menjadi kuburan massal bagi banyak korban. Rumahnya telah rata dengan tanah, dan keluarganya masih sedang mengungsi. Saya tak tahu, apakah dia masih dapat mengeluarkan air mata untuk segala kehancuran yang dilihat dan dirasakannya.

Pikiran Rakyat, 17 Januari 2005

Tentang Saya

2005-01-01T11:08:00.000-08:00

:: Terbaru ::

Student journalists to take course on narrative reporting

Jan 14, 2005

Journalism students in Indonesia have the chance to take a course on how to imbue their reporting with a more dramatic writing style.

A group of professional journalists were taking the course, organized by the Pantau Foundation, from January 10 to 20 in Jakarta. Fifteen student journalists will be able to participate when the course is conducted again from February 7 to 11 in Semarang.

Fiction writer Linda Christianty will lead the student course with Agus Sopian, a former editor of Pantau magazine. Janet Steele, a professor from George Washington University in Washington, D.C., and former Pantau editor Andreas Harsono joined Christianty for the professional course in Jakarta.

The Pantau Foundation formed when the magazine closed in early 2003. The magazine has been organizing the narrative reporting courses for the past four years.

“We do it every semester now, initially with Janet and Andreas, because we think that print media in Indonesia do need to understand this genre,” said course coordinator Anugerah Perkasa. “The print media cannot compete with TVs with inverted pyramid-styled stories. They need to offer deeper and analytical stories to their audience.”

For more information, contact Andreas Harsono of Pantau at aharsono@cbn.net.id or sign up for Pantau's mailing list at http://finance.groups.yahoo.com/group/pantau-komunitas/.

Published by the International Center for Journalists

:: ::

Menyimak Tutupnya Majalah Pantau
Oleh Wisnu T Hanggoro

MAJALAH Pantau berhenti terbit. Itulah siaran pers yang dikeluarkan direksi Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, 11 Februari 2003. Satu-satunya kata yang bisa dilontarkan untuk merespon siaran pers ini adalah: tragis.

Betapa tidak? Pantau adalah majalah kajian media dan jurnalisme yang kehadirannya di Indonesia bisa dibilang cukup spektakuler. Dari segi tampilan fisiknya, majalah ini tidaklah terlalu menarik mata masyarakat awam. Di rak sejumlah toko buku, ia diletakkan di tempat-tempat yang agak tersembunyi dan berhari-hari tetap ngendon di posisinya tanpa ada yang mencoba menyentuh ataupun membelinya.

Namun, di balik tampilan yang kurang menarik itu, selama dua tahun terbit Pantau ternyata telah menimbulkan pelbagai kontroversi di kalangan masyarakat media. Beberapa media raksasa seperti Kompas, Tempo ataupun Jawa Pos pernah diaduk-aduk "Jerohannya."Tak pelak para awak ataupun kontributor Pantau harus menerima pil pahit caci maki dari orang-orang media yang borok-boroknya dibeberkan di majalah ini.

Jurnalisme Sastrawi

Penerbitan Pantau sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari gerakan media-watch di sejumlah kota besar di Indonesia yang mulai marak sejak tahun 1999. Pada awal penerbitannya, majalah itu sebagai newsletter yang disajikan dalam dwi bahasa (Inggris & Indonesia) dan berisi melulu hasil kajian terhadap isi berita-berita (news) di sejumlah media nasional.

Bersama Pantau terbit pula Sendi (LSPS-Surabaya), Kupas (Kippas-Medan) dan Buletin Mediawatch (eLSIM-Makassar). Kalau sasaran kajian Pantau adalah berita-berita di media nasional, maka ketiga buletin yang disebut terakhir melakukan pantauan terhadap media di kawasan masing-masing.

Pantau mulai mengalami perubahan isi dan orientasi sejak Andreas Harsono, sekembali dari studinya di Harvard University, USA, mencoba mengambil alih pengelolaannya dari Veven Sp Wardhana.

Dalam pandangan Andreas, media yang perlu dipantau tidaklah semata-mata berita-berita yang disajikan surat kabar ataupun TV. Media-watch jauh lebih luas dari sekadar news-watch. Itulah sebabnya, rubrikasi Pantau "baru" di bawah kemudi Andreas lebih beragam isinya. Selain menampilkan kajian media, juga menyajikan isu lain yang dipandang masuk kategori media.

Yang cukup menonjol dari Pantau "baru" adalah genre jurnalisme yang ditampilkan. Andreas menyebutnya sebagai Jurnalisme Baru atau Jurnalisme Sastrawi. Jurnalisme di sini tidak semata-mata disajikan sebagaimana biasanya penulisan berita di kebanyakan surat kabar yang lebih mementingkan unsur informasi kepada pembaca. Di dalam jurnalisme sastrawi, informasi faktual diolah sedemikian rupa dan disajikan seperti laiknya karya sastra. Hanya saja, kalau suatu karya sastra disusun berdasarkan plot imajinasi pengarang, maka karya jurnalisme sastrawi mutlak harus bertumpu pada fakta objektif yang terjadi pada masyarakat.

Membaca tulisan-tulisan yang tersaji di Pantau "baru" memang tidak bisa disamakan dengan membaca berita media cetak pada umumnya. Para pebisnis atau orang-orang sibuk lainnya janganlah diharapkan punya waktu untuk membacanya.

Orang yang masih punya waktu atau mau menyempatkan diri membaca Pantau tentulah mereka yang bisa dikategorikan pembaca sastra atau orang-orang yang memang punya concern terhadap dunia media. Masalahnya, orang macam itu tidak banyak jumlahnya. Itu pun belum tentu punya uang ekstra untuk disisihkan membeli majalah tersebut.

Biaya Tinggi

Siapa pun tidak menyangkal bahwa tiap karya bermutu membutuhkan penanganan serius. Itu pun, selain harus dikerjakan oleh orang-orang yang capable, juga masih perlu didukung dengan dana yang memadai agar keunggulan mutu karya tersebut bisa dipertahankan atau bahkan terus ditingkatkan.

Dari segi materi, mutu majalah Pantau tidak diragukan lagi. Para kontributor yang mengisi majalah ini adalah penulis-penulis atau mantan wartawan andal yang rata-rata punya enerji ekstra. Sebut saja nama-nama M. Said Budairy, Agus Sopiann, Coen Husain Pontoh, Ignatius Haryanto, Budi Setiyono, dan lain-lain.

Selain penulis, Pantau juga menampilkan lukisan-lukisan bergaya surealis untuk cover depan dan belakang dalam yang diisi pelukis-pelukis macam Teguh Wiyatmo, Zulfirmansyah, I Wayan Wirawan, dan lain-lain.

Menyimak materi dan kualitas orang-orang yang menanganinya, penerbitannya merupakan kemewahan di dunia media. Untuk mendapatkan materi tersebut, manajemen harus mengeluarkan dana yang sangat tinggi. Para penulis biasanya mengajukan proposal mengenai topik yang akan ditulisnya. Bila disetujui, maka dia bisa mengklaim biaya operasional selama melakukan liputan, yang kadangkala bisa memakan waktu lebih dari sebulan. Itu pun masih ditambah honorarium yang cukup tinggi untuk terbitan di Indonesia.

Untuk sebuah tulisan yang panjangnya sampai 10.000 kata, penulis mendapat honorarium Rp 4 juta. Sedangkan lukisan-lukisan untuk cover, manajemen dibayar sampai Rp 1,5 juta. Begitu juga gambar-gambar kartun yang mayoritas diisi para kartunis Kokkang, Kendal, ataupun foto-foto yang menghiasi beberapa halaman Pantau, bayaran yang diterima para kontributornya barangkali bisa dikatakan tertinggi dibanding yang pernah mereka terima dari media lain.

Andreas memang punya alasan tersendiri mengenai tingginya honorarium tersebut. Baginya, Pantau perlu mengapresiasi jerih payah para kontributornya, yang rata-rata mengandalkan hidup mereka dari karya-karya tulis/lukis yang mereka hasilkan. Melalui bayaran yang memadai, para kontributor bisa lebih fokus dan profesional di dalam berkarya.

Problem Pemasaran

Yang nampaknya luput dari penanganan manajemen Pantau adalah faktor pemasaran majalah ini. Di dalam marketing theory, betapa pun tinggi kualitas suatu produk, bila tidak didukung kiat-kiat pemasaran yang jitu, secara tak terelakkan produk tersebut akan memenuhi gudang atau tempat-tempat penyimpanan barang, yang dalam perkembangannya justru akan menuntut biaya tambahan.

Manajemen Pantau bukannya tidak menyadari mengenai soal ini. Sejak awal perubahan kendali, manajemen baru sudah mencoba melakukan rekrutmen tenaga pemasaran. Yang jadi soal, tenaga andal yang diharapkan bisa memasarkan majalah ini ternyata tidak pernah bisa didapat.

Sejumlah toko buku memang dititipi untuk ikut menjual majalah ini secara konsinyasi. Namun pembaca yang mau membeli di toko buku ternyata sangat langka. Cara lain yang ditempuh adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau melanggankan wartawan di daerah operasi mereka. Namun perusahaan semacam ini tidak banyak jumlahnya. Wartawan di daerah operasi mereka yang dilanggankan pun juga bisa dihitung dengan jari. Alhasil, nasib Pantau tidak beda dengan sejumlah jurnal ilmiah nasional yang miskin pembeli ataupun pelanggan.

Kesulitan yang dihadapi jurnal ilmiah biasanya sudah diantisipasi para pengelolanya. Lembaga atau perguruan tinggi, yang menerbitkannya, menempatkan jurnal ilmiah sebagai pos rugi yang perlu disubsidi lembaga. Selain itu, untuk menjaga agar kerugian tidak terlampau besar, honorarium yang diberikan pada para penulis ataupun pengelola sangat rendah. Sejumlah lembaga ilmiah bahkan meminta para penulis untuk ikut memberi sumbangan dana agar naskahnya bisa dimuat di dalamnya.

Kondisi yang dialami jurnal ilmiah jelas sangat berbeda dari Pantau. Pasar yang ditembak Pantau adalah masyarakat umum yang concern terhadap dunia media massa dan jurnalisme. Untuk menggapai pasar tersebut ternyata Pantau harus tertatih-tatih kesulitan. Rendahnya pembaca tak pelak juga menyulitkan tenaga pemasar untuk mengundang masuknya iklan. Kendala inilah yang terus menggelinding dan meningkatkan pembengkaan problem keuangan Pantau.

Masa Depan Media-watch

Berakhirnya penerbitan Pantau tentu membuat segenap pembaca setianya sangat kehilangan. Bagi para pembaca tersebut, majalah itu telah memberikan benefit yang tiada ternilai. Melalui tulisan-tulisan yang disajikan mereka bisa melihat dapur lembaga-lembaga media yang selama ini tidak pernah terjamah pemberitaan. Melalui tulisan-tulisan itu pula mereka bisa mengenal lebih jauh sejumlah figur orang media yang selama ini hanya dikenal dari karyanya.

Pantau memang bukan karya otentik putera Indonesia. Genre yang dianut sudah lama dikenal publik Amerika melalui The New Yorker. Namun keseriusan para pengelola dan kontributor majalah ini di dalam berjurnalisme sungguh fenomenal. Mereka telah dengan baik menggabungkan kerja jurnalisme, media-watch dan aktivitas sastrawi. Terlepas dari lemahnya pemasaran, Pantau telah mengisi sejarah jurnalisme di negeri ini dengan pelbagai kisah sangat menarik.

Tutupnya tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi segenap kalangan. Akankah dengan penutupan tersebut berarti berakhir pula gerakan media -watch yang selama ini mereka lakukan? Dalam siaran persnya, direksi Institut Studi Arus Informasi mengatakan bahwa majalah bulanan tentang media dan jurnalisme Pantau dihentikan penerbitannya karena kesulitan keuangan walau ia akan tetap melakukan kegiatan pemantauan media lewat metode dan medium berbeda.

Disebutkan pula di sana bahwa Pantau lama yang terbit dalam bentuk newsletter akan dihidupkan kembali. Artinya, tutupnya Pantau sebenarnya cuma sekadar berakhirnya sebuah model atau cara memasyarakatkan media-watch. Ini tidak akan mematikan gerakan media-watch itu sendiri. Apalagi selain ISAI dan dan lembaga-lembaga yang menjadi anggota jaringannya, saat ini telah muncul lembaga-lembaga lain yang ikut meramaikan gerakan media-watch

Kehadiran mereka tentunya diiringi missi yang sama, yakni berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi dan kebebasan pers di tanah air. Missi yang mulia tentulah harus tetap ditegakkan, betapapun harus jatuh bangun secara menyakitkan. ***

-Wisnu T Hanggoro, Direktur Lembaga Studi Pers & Informasi - LeSPI).

Suara Merdeka, 15 Februari 2003

:: Detail ::

Yayasan Pantau

2005-01-01T01:07:00.000-08:00

Yayasan Pantau adalah sebuah lembaga yang bertujuan memperbarui jurnalisme di Indonesia. Nama "Pantau" berasal dari sebuah majalah yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada tahun 1999. ISAI dan Article XIX, sebuah organisasi kebebasan media dari London, bersama-sama memantau televisi dan menerbitkan penelitiannya lewat “newsletter” Pantau.

Pada akhir 2000, muncul pemikiran untuk membuatnya lebih populer, tak hanya mengandalkan analisis isi. Maka Maret 2001 Pantau diubah jadi majalah bulanan. Partnership for Governance Reform in Indonesia dan Ford Foundation membantu pendanaan. Tujuannya, menjadikan Pantau sebagai majalah bulanan dengan liputan mendalam soal media dan jurnalisme. Beberapa perusahaan dan organisasi memberikan sumbangan sehingga total dana Pantau terpakai sekitar $350,000 dalam dua tahun (termasuk investasi awal).

Pantau terbit rutin tiap Senin pertama. Tiap bulan dicetak 3,000 eksemplar dan sirkulasi terjualnya naik hingga mencapai 2,500 pada Februari 2003. Menurut survei Business Digest pada Oktober 2002, sebuah majalah Pantau rata-rata dibaca enam orang dan 62 persen pembaca Pantau adalah wartawan (media cetak disusul wartawan televisi). Sisanya politisi, akademisi, orang public relation, dan mahasiswa.

Ali Alatas, mantan menteri luar negeri Indonesia, termasuk pelanggan Pantau dan menyukai majalah ini. Liem Sioe Liong dari organisasi hak asasi manusia Tapol London menyebut majalah ini sebagai “majalah terbaik di Indonesia.” Muchtar Buchori, seorang legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kolumnis Jakarta Post, menyebutnya “majalah investigasi.”

Pantau terbit dengan laporan-laporan panjang baik soal media, Aceh, terorisme, dan lain-lain. Isinya, sekitar 60 persen soal media dan 40 persen non-media. Pantau jadi fenomena baru dalam jurnalisme Indonesia karena pertama kalinya media Indonesia diliput media lain dengan standar wajar – tanpa standar ganda karena khawatir saling mengganggu sesama wartawan. Pada 10 Februari 2003, ISAI mengambil keputusan menutup Pantau. Manajemen ISAI berpendapat majalah macam ini tak viable ketika ISAI juga lagi menghadapi kesulitan finansial.

Sekitar 100 kontributor Pantau merasa misi mereka meningkatkan mutu jurnalisme Indonesia dan melayani publik lewat informasi-informasi yang independen dan bermutu, jadi terputus. Mereka menilai majalah ini harus diterbitkan lagi karena di Indonesia tak ada media yang menyajikan informasi dengan bercerita atau “story telling” macam The New Yorker atau The Atlantic Monthly. Riset dalam, referensi banyak, dan enak dibaca.

Manajemen ISAI mendukung dan bersedia memberikan copy rights majalah Pantau kepada Yayasan Pantau. Desember 2003, majalah Pantau kembali menemui pembaca dengan desain baru, dan isu lebih luas: politik-cum-kebudayaan. Kesulitan keuangan, ditambah pengelolaan bisnis yang runyam, lagi-lagi menghantui Pantau sehingga majalah ini kembali berhenti terbit pada Maret 2004.

Tidak hanya sebatas menerbitkan majalah, bagi Yayasan Pantau banyak cara untuk menunjukkan sikap perduli terhadap jurnalisme di Indonesia. Kini Yayasan Pantau berkosentrasi penuh pada pelatihan-pelatihan wartawan dan diskusi terbatas, selain menerbitkan buku dan melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun nasional.

Kerjasama internasional yang sudah dikerjakan dan dirintis Yayasan Pantau adalah dengan Bill Kovach, wartawan terkemuka dunia, ketua Committee of Concerned Journalist dan kurator Nieman Foundation, Harvard University. Di bawah pengorganisasian Yayasan Pantau, Kovach pada Desember 2003 lalu berdiskusi di sejumlah kota di Indonesia, sambil meluncurkan bukunya The Elements of Journalism, yang diterbitkan Yayasan Pantau dalam bahasa Indonesia. Kemudian, pada Desember 2004, Yayasan Pantau menggandeng Michael Cowan, pengajar pada Columbia Graduate School of Journalism, New York, yang juga produser acara "Today" NBC.

Kerjasama internasional lain adalah dengan penulis buku Covering Globalization, Anya Schiffrin dari Initiative of Policy Dialogue, sebuah lembaga nirlaba yang dikembangkan penerima Nobel Joseph E. Stiglitz. Beberapa nama lain adalah Mila Rosenthal dari Columbia University dan Kevin Cassidy dan Carmen dari ILO, Noriel dan Agatha Schmaedick dari the Worker's Right's Consortium.

Mei 2005, Yayasan Pantau jadi institusi resmi yang menjalankan program The East-West Center Jefferson Fellowships di Asia Pasifik. Program ini telah berlangsung selama 38 tahun di berbagai negara, yang menghimpun sedikitnya 400 jurnalis negara-negara maju, dengan mata acara mulai seminar hingga studi lapangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Lebih jauh tentang Yayasan Pantau

Investigasi Publik Atas Kejahatan Korupsi

2004-12-27T12:16:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Basmilah korupsi, maka Anda bisa menekan pengangguran. Semakin kecil angka pengangguran, semakin mudah untuk mengendalikan situasi sosial. Begitu barangkali jalan pikiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sekurang-kurangnya dalam perkiraan saya.

Alur logikanya relatif lempang. Anda mungkin masih ingat tema kampanye yang begitu kencang dipidatokan saat mereka bertemu dengan massanya, beberapa bulan lalu. Mereka menyatakan, jika terpilih jadi presiden, masalah pengangguran akan jadi garapan utama. Mereka bertekad untuk menurunkan jumlah penganggur dari sekira 10 persen pada 2003 jadi lima persen pada 2009. Bila Anda sudah lupa, silakan buka kembali buku kampanye mereka, Membangun Indonesia.

Kini, mereka telah berkuasa dan ke mana pun pergi janji itu akan mengikutinya. Dengan asumsi total populasi Indonesia sebanyak 220 juta jiwa, mereka sedapat-dapatnya harus mengentaskan 11 juta pencari kerja. Bukan perkara sederhana. Pekerjaan baru hanya bisa tersedia kalau perekonomian mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hanya bisa terjadi jika aktivitas investasi berkembang. Aktivitas investasi bisa berkembang kalau ada aliran dana investasi dari luar mengingat investor dalam negeri sedang lesu.

Usaha untuk mengundang investor luar, juga sama peliknya. Mereka hanya akan datang kalau Indonesia dianggap kompetitif untuk kegiatan investasi. Dan ukuran kompetitif antara lain dinyatakan dengan indeks country risk. Celakanya, indeks beginian tak kunjung membaik, terutama sejak krisis ekonomi berlangsung. Di luar stabilitas politik yang rapuh dan rendahnya sumber daya manusia, gawatnya kejahatan korupsi dianggap sebagai penghambat terbesar perbaikan indeks tadi. Terakhir, laporan Transperancy International 2004 mengungkapkan, Indonesia sekarang berada di urutan kelima klasemen negara terkorup di dunia.

Apapun motivasi Yudhoyono – Kalla, perang terhadap korupsi bukan hal yang jauh benar dari garis kepentingan publik. Siapa misalkan yang tak ingin mengurusi KTP (kartu tanda penduduk) secara cepat dengan biaya sesuai peraturan, yang tak lebih dari Rp 5.000. Demikian pula untuk STNK (surat tanda kendaraan bermotor), sertifikat tanah, kredit usaha, uang sekolah dan sebagainya.

Itu dalam skala kecil. Dalam skala yang lebih besar, ancaman terhadap kepentingan publik juga sering terasa, meski tak serta-merta. Taruhlah korupsi di lembaga keuangan, dengan jumlah sekian miliar, bahkan triliunan, praktis bisa mengganggu stabilitas keuangan negara. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mencari pos-pos pendapatan yang bisa ditingkatkan, mulai pajak bangunan hingga retribusi pasar. Di ujung usaha ini, publik dipaksa untuk menelan kebijakan yang sering tak populis.

Tak tertutup pula pemerintah akan mencari pos pendapatan dari sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan publik. Ambil contoh soal bahan bakar minyak dan gas elpiji, yang harganya cenderung bikin jengkel terus. Untuk kasus ini, kita bisa bertanya, apakah ini merupakan dampak dari tidak efisiennya kinerja manajemen Pertamina, atau memang Pertamina harus menutupi luka-luka manajemennya akibat kasus korupsi di masa lalu.

Korban pertama dari korupsi, struktural atau kultural, selalu publik. Bukan pembesar negara atau elit pengusaha. Inilah barangkali alasan terkuat, betapa perang terhadap korupsi seharusnya menjadi perang total, yang menghadapkan poros pelaku korupsi – kolusi – nepotisme (KKN) vs rakyat Indonesia dan sekutunya. Mungkin konteks ini pula yang memantik lahirnya lembaga-lembaga independen pemantau korupsi, mulai Indonesian Indonesia Corruption Watch (ICW), Transperancy International, Masyarakat Pemantau Aset-aset Negara (MAPAN), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), hingga Indonesia Procurement Watch (IPW).

Lembaga-lembaga milik publik semacam itu diperlukan mengingat sumber utama epidemi dan endemi korupsi justru terletak pada sistem kekuasaan. Power tends to corrupt, kekuasaan cenderung bertindak korup. Lembaga-lembaga independen itu bisa menjadi pemantau yang efisien bagi kantong-kantong korupsi, tanpa perlu kuatir dengan ungkapan “jeruk makan jeruk” – suatu ungkapan yang bisa saja muncul saat, umpamanya saja, polisi baik menyelidiki polisi buruk, atau politisi jujur menyelidiki politisi busuk.

***

Media sebagai institusi publik terpenting yang paling maju di Indonesia – sekurang-kurangnya menurut peneliti Anneli Strom Leijel dalam The New Press Law in Indonesia (2002) – keterlaluan sekali kalau tak mengambil bagian di garis depan dalam perang total itu.

Orang tahu, media punya segalanya. Sumber daya manusia yang terbiasa mengungkap kasus-kasus kejahatan, modal operasi yang dikontribusi pembaca dan pemasang iklan, dan tentu saja undang-undang yang menjamin kebebasan pers untuk mendapatkan informasi. Dengan segenap sumber daya yang dimilikinya, media akan memberi tambahan tenaga bagi publik untuk melakukan aktivitas investigasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Soal reputasi, tak perlu kuatir. Jauh sebelum lembaga-lembaga pemantau korupsi dilahirkan, media sudah duluan berada di garis depan. Sejarah jurnalisme modern memperlihatkan dengan jelas, penyelidikan atas kasus-kasus korupsi sedikitnya telah dilakukan secara konsisten oleh majalah McClure’s sejak awal abad ke-20. Puncak reputasi, ketika Ida Tarbell, wartawan di majalah itu, menemukan indikasi politik uang dalam tubuh raksasa bisnis Amerika milik industriawan John D. Rockefeller, Standar Oil Company.

Penyelidikan itu melambungkan nama Ida Tarbell, yang belakangan dianggap sebagai peletak dasar muckraking journalism – sebuah terminologi untuk aktivitas jurnalisme pembongkar korupsi dan ponakan-ponakannya sejak kolusi, manipulasi dan kejahatan kerah putih yang berhubungan dengan uang lainnya.

Di Indonesia, investigasi media atas kasus-kasus korupsi juga dimulai dari dunia perminyakan. Wartawan generasi tua barangkali masih ingat betul bagaimana Indonesia Raya membongkar habis-habisan kasus korupsi di Pertamina, pada paruh akhir 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Muckraking journalism yang dipraktekkan Indonesia Raya secara konsisten, dianggap sebagian kalangan sebagai embrio lahirnya jurnalisme investigatif di Indonesia, sebagaimana McClure’s yang mendorong lahirnya konsep jurnalisme investigasi modern di dunia.

Konsep jurnalisme investigatif modern sendiri berkembang hampir berbarengan dengan tuntasnya kerja investigasi Indonesia Raya. Konsep itu berkembang, nun jauh di seberang benua, yang ditandai oleh usaha Washington Post dalam membongkar politik busuk yang dijalankan Richard Nixon saat mencalonkan kembali sebagai presiden Amerika, pada Juni 1972.

Pada tahap awal, Washington Post memulai kerja investigasi dengan menyusuri aliran uang dari dan ke luar kas Partai Republik, tempat Nixon bernaung. Dari sana, muncul ungkapan Ben Bradlee – redaktur eksekutif koran tersebut, setara dengan jabatan pemimpin redaksi di banyak suratkabar Indonesia – yang kelak menjadi kredo utama dalam investigasi atas kejahatan korupsi: Follow the money.

Keberhasilan the Post dalam membongkar kecurangan politik Nixon, implisit di dalamnya politik uang, bukan saja membawa the Post ke puncak kejayaan, tetapi juga menempatkan Bob Woodward dan Carl Bernstein – duet investigator dalam kasus tersebut – sebagai selebritas dari genre baru. Genre yang sama sekali berbeda dari dunia Hollywood dan Broadway. Popularitas mereka, meminjam kata-kata wartawan terkemuka Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, “mendefinisi ulang citra profesi ini.”

***

Salah satu kekuatiran saya dalam aktivitas investigasi oleh media, adalah tiadanya perlindungan yang sungguh-sungguh kuat bagi media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan, sebagaimana dimiliki oleh negara-negara demokratis lain. Amerika umpamanya, tanpa memiliki Undang-Undang Pers sekalipun, media di sana memiliki kekuatan yang dapat memaksa institusi mana pun untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait. Ini lantaran media punya payung hukum yang jauh lebih meneduhkan: Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act).

Melalui undang-undang tersebut, media dimungkinkan dapat melakukan penyingkapan penuh (full disclosure) atas kasus-kasus yang diduga akan merugikan publik. Anda tahu kasus The New York Times ketika menyelidiki seluk-beluk “Pentagon Papers”, sebuah bendel dokumen berisikan 47 volume hasil analisis kebijakan politik tentang keterlibatan Amerika di Vietnam.
Media tersebut bukan saja terhindar dari tuduhan telah membocorkan rahasia negara dan dianggap membahayakan departemen pertahanan Amerika, tetapi bahkan memaksa pemerintah Amerika untuk mengeluarkan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan kasus tersebut. Putusan pengadilan distrik New York untuk menghentikan publikasi the Times atas kasus tersebut bisa dikatakan gagal total, sebab dianggap melanggar konstitusi yang lebih tinggi, Amandemen Pertama. Sebagaimana diketahui, amandemen tersebut adalah fondasi utama Undang-Undang Kebebasan Informasi itu, yang sangat ketat dalam melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan pers di sana.

Kabar paling hangat datang dari Inggris, awal Desember 2004 ini. Suratkabar prestius The Guardian berhasil memaksa para petinggi Alvis, sebuah pabrik pembuat tank di Coventry, untuk mengeluarkan dokumen mengenai skandal pembelian tank Scorpion oleh Indonesia dari Inggris. Skandal ini bermula dari kampanye yang dilakukan beberapa organisasi hak-hak asasi manusia, antara lain Tapol di London, yang menuding tank-tank yang dibeli Indonesia digunakan untuk tindakan-tindakan represif di berbagai wilayah, termasuk Timor Timur (Timor Leste, sekarang) dan Aceh. Fokus pemberitaan The Guardian adalah upaya pengungkapan terhadap sinyalemen kolusi di antara beberapa jenderal di Inggris dengan keluarga Soeharto.

Undang-Undang Kebebasan Informasi tak hanya melindungi media dari represi pihak-pihak yang hendak menyembunyikan kejahatan, tetapi juga punya kesanggupan untuk melindungi warga seumumnya dari kebingungan akan suatu informasi. Dalam sebuah workshop di Kuala Lumpur, beberapa waktu silam, saya mendengar pemaparan Prasong Lertratanawisute, direktur eksekutif Matichon Public, Thailand, tentang seorang ibu yang berhasil memaksa departemen pendidikan di sana untuk mengeluarkan dokumen pendidikan. Gara-garanya, sang ibu tak percaya dengan sistem penilaian sekolah yang mengakibatkan anaknya tak naik kelas karena raportnya buruk. Si ibu minta pengadilan agar lembaran-lembaran hasil ujian si anak diperlihatkan kepadanya.

Secara teoritis, aktivitas investigasi publik di negara-negara demokratis yang memiliki undang-undang semacam itu cenderung lebih maju. Konstitusi ini bahkan menjadi sandaran terpenting bagi organisasi investigasi publik terkemuka saat ini, Investigative Reporters and Editors, untuk meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada semua pihak yang sedang jadi obyek investigasinya. Mereka sadar sepenuhnya, dokumen adalah nyawa dari sebuah laporan investigasi.

Di Indonesia, kebutuhan akan konstitusi seperti itu dirasakan makin mendesak karena satu dan lain hal. Di luar kebutuhan untuk memerangi korupsi, Undang-Undang Kebebasan Informasi niscaya akan jadi sandaran krusial buat media dan institusi publik lainnya dari implikasi Undang-Undang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia Negara, yang kini sedang digodok rancangannya. Dalam banyak kasus di berbagai negara, kedua konstitusi tersebut sering jadi entry barrier bagi para investigator untuk bekerja secara optimal.

Perang total melawan korupsi, perlu konstitusi total yang membebaskan publik untuk mengembangkan improvisasinya. Tanpa itu, ibaratnya Anda berperang dengan tangan terbelenggu melawan raksasa Rahwana. Kemungkinan menang ada, dengan catatan Anda harus lebih sakti dari Sri Rama. ***

Pikiran Rakyat, 27 Desember 2004

Investigasi Kasus Kematian Munir

2004-12-08T12:22:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Berita seperti punya rem. Paruh pertama September 2004, media ramai-ramai memberitakan Munir yang ditemukan meninggal dalam pesawat saat mengudara dari Indonesia menuju Belanda. Tak sampai seminggu, berita-berita itu pelan-pelan menghilang, terutama dari media-media mainstream. Perhatian orang-orang media kembali tercurah pada berita-berita politik, termasuk isu-isu berspektrum nasional seputar pemilihan presiden.

Nopember 2004, saat pesta politik usai dan presiden terpilih sedang mengampanyekan program-program aksinya untuk 100 hari pertama kekuasaannya, berita kematian Munir kembali hadir di tengah-tengah kita. Bukan obituari atau sekadar euloji, berita itu kini datang dalam kecepatan tinggi dengan memuat magnitude isu lebih besar. Munir diberitakan meninggal akibat racun arsenik yang bersarang di tubuhnya.

Sejauh keinginan untuk menyelidiki misteri kematian Munir belum lagi pupus, berita itu tampaknya masih akan terus berputar. Dan sepanjang muatan misterinya belum lagi hilang, isu itu rasa-rasanya masih akan menarik perhatian publik. Lebih-lebih Munir bukanlah sosok anonim, representasi dari warga kebanyakan.

Dalam sejarah demokrasi Indonesia yang baru seumur jagung, Munir termasuk salah satu tokoh sentral yang mencoba mendobrak pintu politik otorianisme Indonesia dengan caranya sendiri: menghargai nyawa siapa pun yang menjadi korban represi negara.

Masalah HAM (hak asasi manusia) baginya akan menentukan seperti apa pohon demokrasi tumbuh. Demokrasi tanpa penghormatan terhadap HAM, pada gilirannya hanya akan berakhir sebagai jargon atau lebih parah lagi seperti tanaman bonsai yang tumbuh di atas pot kekuasaan. Demokrasi hanya akan menjadi pajangan belaka demi promosi diri penguasa ke dunia luar, dan tak memberikan oksigen yang cukup bagi siapa pun yang berada di sekitarnya.

Dalam kerangka penghormatan atas HAM itu, bersama Kontras – lembaga yang didirikannya sejak semasa rezim Orde Baru berkuasa – Munir mencari para aktivis prodemokrasi yang tiba-tiba menghilang dalam berbagai kasus penculikan, mengadvokasi warga Tanjungpriok yang jadi korban kebrutalan aparat, menggali kuburan-kuburan massal di Aceh dan banyak lagi.

Dia juga tak pernah lelah untuk mengkritik kebijakan-kebijakan TNI, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) yang menurutnya kini semakin menguat dan harus segera dievaluasi. Di mata Munir, semakin menguatnya kekuasaan BIN antara lain terlihat dari pos-pos yang dimiliki di daerah-daerah dan perekrutan aparat pemerintahan lokal. BIN misalkan, merekrut lurah dan perangkatnya menjadi aparat intelijen, sebagaimana yang terjadi di Bitung itu. Munir juga kuatir dengan langkah-langkah BIN lain yang sedang mendorong terbentuknya Bakorinda (Badan Koordinasi Intelijen Daerah).

Konfigurasi kebijakan-kebijakan seperti itu dalam pandangan Munir, bisa mengembalikan Indonesia ke masa sebelumnya sebagai “negara intel”. Dan sebagai negara intel, inisiatip dan prakarsa warga negara akan terus dimata-matai. Tepat di titik inilah Munir merasakan adanya ancaman besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

***

Menyimak episode kematian Munir yang berbalut misteri itu, saya seperti sedang tenggelam dalam novel-novel Agatha Christie dasawarsa pertama. Sebut saja The Mystery of the Blue Train (1928), Murder on the Orient Express (1934) atau Death in the Clouds (1935). Kesemuanya berkisah tentang kematian-kematian misterius dalam suatu perjalanan.

Dalam The Clouds, moda transportasi malahan sama persis yang digunakan Munir. Novel ini mengisahkan tewasnya seorang penumpang yang duduk di kursi nomor dua – selisih satu angka dengan Munir yang duduk di nomor tiga. Bila Munir ditemukan meninggal saat terbang dari Indonesia menuju Belanda, si mati dalam The Clouds sedang menjalani rute Le Bourget - Croydon, kedua-duanya kota di Eropa.

Sempat terlintas juga The Mysterious Affair at Styles, novel Christie dasawarsa pertama lainnya, yang mengisahkan kematian Emily Inglethorpe akibat racun. Kisah ini ditulis pada 1916 dan dipublikasikan empat tahun kemudian, sekaligus menandai debut awal karir Christie dalam jagat cerita-cerita fiksi kriminal.

Sekiranya Hercule Poirot – sang investigator brilian yang jadi tokoh utama dalam novel-novel itu – hadir dalam realitas hari ini, dapatkah dia menuntaskan misteri kasus kematian Munir? Sejujurnya, imajinasi ini terasa absurd dan nyaris kekanak-kanakan. Andaipun benar-benar menjelma, saya tak sepenuhnya yakin. Setahu saya, Poirot lebih banyak bermain dalam arena misteri yang menghadirkan sederetan tokoh-tokoh pembunuh tunggal, padahal kematian Munir santer diduga melibatkan jaringan kelompok konspirasi.

Dugaan yang cukup masuk akal. Melihat garis sejarahnya itu, Munir jelas-jelas sosok high profile yang sepenuhnya berada di lingkaran spektrum politik. Dan seandainya profiling ini benar, sekurang-kurangnya mendekati benar, kematian Munir sangat mungkin memiliki relevansi dengan politik. Dan untuk itu, kita barangkali memerlukan tokoh lain untuk melengkapi daya analisis seorang Hercule Poirot. Saya cenderung memilih George Smiley, tokoh utama dalam imajinasi novel-novel John le Carré yang banyak berbicara seputar intrik-intrik dalam dunia intelijen.

Kalau mau lebih lengkap, Anda bisa menambahkan Sherlock Holmes, penyelidik rekaan yang dilahirkan pengarang Sir Arthur Conan Doyle. Saya menyukai Holmes karena konsistensinya akan dua kredo utama penyelidikan: motif, fakta. Metode Holmes bersandar pada wawancara-wawancara intens dengan subyek-subyek yang diselidiki untuk mendapatkan fakta sebanyak mungkin, dan membuat korelasi sebab-akibat untuk menemukan motif. Holmes tidak memperlakukan motif sebagai akhir investigasi. Dia menggunakan motif sebagai jembatan untuk sampai ke ujung investigasi, yakni mendapatkan siapa yang bersalah.

Dalam dunia investigasi di kalangan media, upaya mendapatkan siapa yang bersalah, atau dalam terminologi lebih lunak lagi who’s responsible for the wrong doing, bukanlah suatu kemewahan. Wartawan tak perlu kuatir menjadi pihak yang dituding tak netral, tak obyektif, berlaku sebagai hakim. Bob Greene – yang disebut-sebut Bapak Jurnalisme Investigatif Modern oleh kalangan pers di Amerika Serikat – mendefinisikan upaya itu sebagai “bentuk final” dari kegiatan investigasi. Tanpa usaha semacam ini, aktivitas investigasi hanya sebuah rutinitas jurnalisme semata.

Paralel dengan itu, maka aktivitas investigasi terhadap kasus Munir, tanpa mendapatkan nama-nama pemain kunci, termasuk di dalamnya siapa yang bersalah, tak ada bedanya dengan kerja rutin, malahan mungkin juga bisa disebut pelesiran.

***

Saat ini sekurang-kurangnya telah ada tiga pihak yang sedang berkonsentrasi pada aktivitas investigasi untuk menguak misteri kematian Munir. Pertama, tim investigasi dari kepolisian yang tak hanya dianggotai polisi, tapi juga akademisi. Tim ini dilengkapi oleh mereka yang memahami betul kerja racun sesuai disiplin toksikologi.

Pihak kedua adalah tim bentukan para anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka berasal dari komisi I dan III. Berbeda dengan tim yang disebut pertama, mereka ini tak terjun ke lapangan, melainkan lebih kepada kegiatan monitoring untuk mengawasi kerja tim investigasi bentukan pemerintah.

Pihak ketiga adalah tim independen yang dianggotai Bambang Widjojanto dan kawan-kawan. Dalam operasi kerjanya, mereka akan diarahkan oleh tim di atasnya yang terdiri atas Sinta Nuriah, Todung Mulya Lubis, Ahmad Syafi'i Ma'arif serta Asmara Nababan.

Apakah ketiga-tiganya merupakan kombinasi Poirot-Smiley-Holmes, saya tak tahu. Saya hanya bisa berharap mereka tidak sedang bermain-main dengan retorika untuk mengimbangi luasnya publikasi atas kematian Munir itu, dan menjauh dari kewajiban esensial sebagai penyelidik publik. Kewajiban esensial mereka sesungguhnya tidak banyak: (yakni) mendapatkan siapa yang bersalah itu, dan menjelaskannya kepada publik lengkap dengan prosedur-prosedur yang ditempuhnya dalam mendapatkan temuan-temuannya itu.

Penjelasan kepada publik menjadi kewajiban esensial karena sesuatu yang sederhana: bahwa informasi kematian Munir telah menjadi milik publik sepenuhnya. Akan lain ceritanya bila sejak awal kasus itu disimpan dan dikunci rapat-rapat oleh sekelompok elit, baik oleh mereka yang selama ini berkawan dengan Munir maupun yang berlawan. Informasi tentang misteri kematian Munir yang begitu kencang berhembus lewat media, telah menyatukan poros minat media dan minat publik. Ibarat bermain puzzle, mereka memerlukan bentuk akhir dari pecahan bangunan yang telah disusunnya. Ada kebutuhan besar di kalangan media dan publik untuk mengetahui ujung cerita misterius itu.

Tentu saja bukan perkara mudah untuk memenuhi kewajiban esensial ini, namun bukan sesuatu yang muskil pula. Para investigator paling tidak dapat memulainya dengan skeptisme atas semua hal. Tak hanya diberlakukan terhadap saksi-saksi kunci yang berada di dalam pesawat, skeptisme juga harus diberlakukan terhadap mereka yang berada di sekitar Munir sebelum naik dan sesudah turun pesawat.

Bahkan, terhadap hasil otopsi itu sendiri.

Dalam kerangka yang disebut terakhir, hasil otopsi hanya diperlakukan sebagai pijakan awal dan bukan sumber kebenaran. Ia diposisikan sebagai suatu initial investigation (investigasi awal), yang untuk mencapai tahap akhir tentu harus melewati fase-fase lainnya, termasuk pembentukan hipotesa, wawancara dengan sumber-sumber kunci, first hand observation, fact checking dan lain sebagainya.

Ada banyak pertanyaan dalam initial investigation. Beberapa di antaranya adalah apa sesungguhnya jenis racun di dalam tubuh Munir, apakah ia “racun murni” atau suatu sintesis dari senyawa-senyawa yang terbawa makanan dan minuman, bagaimana masuk, kapan racun itu masuk.

Timing masuknya racun menjadi penting. Bukankah sering kita lihat di film-film ada polisi (di luar negeri lo!) yang menembak dada tersangka kemudian membuang peluru ke udara sebagai tanda telah dilakukannya peringatan awal. Moral cerita ini adalah bahwa ketidak-jujuran dan perilaku buruk ada di mana-mana, termasuk di kalangan hamba hukum. So, bagaimana kalau racun masuk setelah Munir jadi mayat? Atau jangan-jangan tak ada racun, dan karena kebutuhan politik banal, hasil otopsi harus memperlihatkan adanya racun.

Ada juga pertanyaan lain, yang barangkali tak penting benar namun cukup mengganggu tak ubahnya kerikil dalam sepatu. Pertanyaan itu adalah bahwa mengapa hasil otopsi terpublikasikan jauh hari sesudah pesta politik usai? Demi menjaga momentum agar pemberitaan memiliki ruang yang luas untuk bernafas, atau lantaran memang hasil otopsi itu telat dari awalnya?

Kita gunting pertanyaan-pertanyaan sampai di sini, untuk kita serahkan kepada mereka yang lebih berwenang. Selamat bekerja.

Pikiran Rakyat, 8 Desember 2004

Kita Perlu Penyelidik Independen

2004-09-15T11:26:00.000-07:00

Analisis Bom Kuningan

Oleh Agus Sopian

Seperti juga serangkaian teror bom di Indonesia lainnya, Bom Kuningan, Jakarta, bukanlah perkara sederhana sebagaimana ungkapan kritikus media dan kebudayaan Jean Baudrillard dalam The Spirit of Terrorism. Di sana, Baudrillard kurang lebih mengemukakan bahwa terorisme adalah kelanjutan baru dari seri perang dunia.

Perang Dunia Pertama mengakhiri supremasi Eropa dan era kolonial. Perang Kedua menyudahi Nazisme. Perang Dunia Ketiga, sebagai suatu Perang Dingin dissuasive, mengakhiri komunisme. Dan sekarang, Perang Dunia Keempat, adalah berhadapannya kekuatan periveral melawan adikuasa global. Perang ini tak ubahnya seperti seorang hacker remaja Filipina, yang bermodalkan laptop, mencoba menerobos sistem yang sudah terintegrasi dengan virus “I love you” untuk merusak semua jaringan. Ide dasarnya: memberi peringatan atau bahkan impuls untuk menolak pelbagai eksistensi sistem yang sempurna, suatu sistem integral yang mendekati supremasi absolut. Ringkasnya, seperti David melawan Goliath.

Tentu saja, pandangan itu bukan opini orang kebanyakan. Ia berada jauh di sebuah labirin gelap dan lebih mewakili fantasi-fantasi mereka yang hendak berambisi menyelesaikan persoalan dunia dengan jalan teror. Dengan kata lain, pandangan itu sepenuhnya merupakan visi seorang teroris yang berimajinasi bahwa semakin suatu sistem terkonsentrasi secara global, semakin lemah sistem itu pada suatu titik tunggal. Visi yang mungkin senafas dengan aksi kamikaze serdadu Jepang saat berlangsung Perang Dunia Kedua dulu. Baudillard menyebut fenomena ini sebagai “menggandakan kematian untuk memberi nilai tambah pada efisiensi teknologis.”

Perang itu sendiri (mungkin) di mata teroris, penting dilakukan demi membuka situasi stagnan dari tiadanya perlawanan memadai terhadap adikuasa global, sekurang-kurangnya sejak 1990-an. Ia suatu yang bersifat la greve des evenements, yang oleh pemikir Macedonio Fernandez dari Argentina, difrasekan sebagai “era mogoknya peristiwa-peristiwa”. Puncak visi adalah berakhirnya era dominasi dan hegemoni.

Persoalannya adalah bagaimana kalau teror bom bukan dilakukan oleh mereka yang direpresentasikan sebagai kekuatan periveral itu, melainkan justru lebih merupakan momen yang diciptakan oleh adikuasa global? Michael C. Ruppert, penulis Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil menuding Wakil Presiden Richard Cheney sebagai tersangka Peristiwa 9/11 yang menghancurkan World Trade Center sekaligus menghadirkan kematian massif pada warga sipil. Cheney disebut-sebut bukan saja merencanakan penyerangan, tetapi juga terlibat operasi langsung dengan mengendalikan sejumlah perangkat sistem komando, kontrol dan komunikasi, mulai di Pentagon hingga Situation Room di Gedung Putih.

Serangan itu, demikian Ruppert, merupakan bentuk final dari orkestrasi logistik dan personil pemerintah Amerika demi mempersiapkan diri dalam memasuki puncak krisis ekonomi yang dideterminasi oleh melemahnya kontribusi struktur perminyakan. Ia, setelah diidentifikasi sebagai serangan terorisme, memberi jalan masuk Amerika ke Timur Tengah dan wilayah penyangga sekitarnya, taruhlah Afghanistan. Inilah barangkali yang membedakan watak kapitalisme Amerika dan Jepang. Untuk mengatasi minyak, Jepang sangat terbiasa pergi ke pasar untuk melakukan penetrasi harga, sedangkan Amerika pergi ke sumbernya untuk mengambilnya langsung tanpa harus repot berurusan dengan si pemilik sumur.

Jalan pikiran Ruppert sarat dengan teori konspirasi, teori yang jauh lebih susah ditarik kebenarannya ketimbang teori empirik. Semakin canggih sebuah konspirasi, tentu saja semakin sulit dibuktikan. Teori konspirasi bisa berdiri di atas basis peristiwa-peristiwa dan fakta yang dihubung-hubungkan secara sewenang-wenang tanpa harus tunduk pada sebab-akibat dan kronologi. Sebuah fakta tunggal bisa menghadirkan seribu teori konspirasi.

Malangnya, di berbagai kasus berbau terorisme, teori konspirasi adalah teori yang paling mudah berkembang. Semakin subur pertumbuhannya ketika pihak-pihak berwenang gagal memberikan informasi yang masuk akal. Masuk akal dalam artian, informasi dihadirkan dengan fakta-fakta solid, bukti pendukung memadai, dan alur kronologis yang jelas.

Dalam kasus Bom Kuningan – yang bisa dipastikan sebagai buah tindakan teroris (bila kita mau adil dengan pengertian bahwa siapa pun yang membikin teror layak disebut teroris, seperti juga mereka yang menulis novel disebut novelis dan pengarang cerpen disebut cerpenis) – terlampau banyak pertanyaan menggantung dan hingga kini belum lagi dapat dijelaskan oleh pihak berwenang.

Satu contoh, bom itu disebut-sebut hendak menyasak target utama Kedutaan Besar Australia. Utang penjelasan mereka yang melontarkan kemungkinan ini adalah bahwa hingga kini gedung tersebut masih berdiri kokoh, seolah tak pernah dianiaya oleh kejadian apapun. Bom hanya merusak pagar besi gedung tersebut, tenda tempat petugas satpam dan polisi berjaga-jaga, selain menghanguskan beberapa pohon di sana.

Kerusakkan parah justru dialami oleh bangunan dalam perimeter gedung tadi. Tak kurang 10 bangunan di sekitarnya, dalam cincin radius antara 200 - 300 meter, rusak berat. Ini terutama menimpa Plaza 89, Menara Gracia, Graha Binakarsa, kantor eks Bank Upindo, Sentra Mulia, serta kantor Kementerian Usaha Kecil dan Menengah.

Korbannya? Ini lebih menggelikan lagi. Tak ada warga Australia yang tewas. Korban tewas seluruhnya warga Indonesia, mulai tukang kebun di kedutaan besar itu, satpam sampai pelalulalang.

Melihat sasaran yang masih segar bugar dan korban yang justru tak dapat didefinisikan sebagai target utama, kita bisa saja menyebut bahwa aksi itu merupakan buah tindakan amatiran. Yang tak masuk akal, “tindakan amatiran” ini jelas-jelas dilakukan oleh kalangan expert yang sangat paham akan bom dan perilaku ledakannya. Polisi sendiri menduga-duga bahwa Bom Kuningan memiliki kesamaan dengan Bom Bali dan Bom Marriot. Ketiga-tiganya, dengan ekspresi ledakan yang sedemikian dahsyat dan otak pelaku yang belum lagi tertangkap, nyata-nyata sulit diterima nalar sehat sebagai aksi amatiran.

Bom Kuningan pada akhirnya menyisakan begitu banyak pertanyaan, mulai siapa tersangka pelakunya, apa sesungguhnya target mereka, motivasi mereka dan banyak lagi. Buru-buru menudingkan telunjuk kepada sosok hantu Jemaah Islamiyah hanya akan mengikis kepercayaan publik pada aparat berwenang sebagai pihak yang bisanya cuma main tuding.

Jemaah Islamiyah yang juga dituduh berada di dua kasus besar sebelumnya, baik Bom Bali maupun Bom Marriot, hanya melahirkan “kebenaran hukum” versi pengadilan, dan tak berhasil melahirkan kebenaran fungsional yang dapat diterima publik secara luas. Kenapa dinilai gagal? Aparat berwenang hingga kini belum lagi bisa menyajikan bukti-bukti pendukung kuat, analisa sebab-akibat yang tangguh, dan fakta-fakta kronologis yang solid tentang keterlibatan mereka. Tumbuh-suburnya teori konspirasi juga menyiratkan betapa tidak mudahnya publik mempercayai kerja kepolisian.

Inilah barangkali saat yang tepat bagi aparat berwenang untuk memberikan jalan masuk pada penyelidik independen. Mereka tak hanya sekadar membantu, tetapi juga memiliki posisi independen. Posisi ini penting dimiliki, mengingat ada beberapa pihak yang nyata-nyata punya akses ke teknologi bom. Di luar hantu Jemaah Islamiyah, militer dan polisi itu sendiri jelas memiliki akses tinggi ke teknologi tersebut. Alhasil, penyelidik independen harus juga diberi legitimasi untuk memeriksa eksponen-eksponen yang dianggap Jemaah Islamiyah, pihak kepolisian, pun pihak militer. Semua diperlakukan sama sebagai subyek penyelidikan.

Siapa pun yang punya kapasitas dan kapabilitas bisa menjadi penyelidik independen, termasuk unsur media. Mungkin tidak mudah, dan hampir muskil. Tapi, wartawan Seymour Hersh dari The New Yorker telah membuktikan bahwa isu terorisme bukanlah sesuatu yang mengawang-awang dan tak dapat dijangkau sama sekali oleh aktivitas jurnalisme. Ketika mencoba melihat perspektif lain dari semangat Amerika melawan terorisme melalui penyerbuannya ke Irak, Hersh melihat bahwa penyerbuan itu tak melulu dapat diterjemahkan sebagai urusan keamanan nasional belaka, melainkan ada dimensi lain. Dimensi ini lahir ketika hawkish Gedung Putih Richard Perle, yang santer disebut-sebut sebagai salah seorang peletak dasar serangan Amerika atas Irak itu, pernah bertemu dengan seorang taipan perdagangan senjata.

Pertanyaannya kini, berapa banyak Indonesia memiliki wartawan investigator? Kalau mau lebih provokatif, berapa banyak wartawan investigator yang memiliki kemampuan untuk berbicara dalam skala liputan internasional mengingat isu terorisme adalah isu dunia paling mutakhir belakangan ini? Jawabannya tak lebih dari jumlah jari dalam satu tangan kita. Untuk membuktikan, kita bisa melihat situs International Consortium of Investigative Journalists, sebuah proyek di bawah The Center for Public Integrity yang menghimpun para reporter investigatif dari berbagai belahan dunia. Hanya dua orang ‘ta?

Harian Fajar, 15 September 2004

Junk Food News di Televisi Kita (2)

2004-09-08T12:01:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Kecenderungan televisi kita untuk memplot tayangan infotainment secara overdosis, menegaskan kembali betapa tidak gampangnya televisi mencitrakan diri sebagai institusi pers, sekalipun terdapat tayangan berita di dalam siaran-siarannya. Televisi bukan hanya tergoda untuk senantiasa menyelipkan elemen hiburan, tapi juga kerap berhadapan dengan kekuatan eksternal yang hendak memanfaatkan televisi sebagai medium lintas promosi bisnis hiburan.

Dari sejarah kita tahu, keadaan seperti itu telah berlangsung lama, bahkan sejak televisi mengawali debutnya sebagai saluran komersial. Kita bisa melacaknya ke negeri tempat televisi komersial dilahirkan, Amerika.

Tahun 1960-an, televisi di sana mulai merebut hati pemirsa dengan tayangan-tayangan berspektrum sosial-politik, mulai isu rasisme, perang Vietnam hingga debat terbuka antara John F. Kennedy – Richard Nixon. Media film yang menderita sejak akhir 1940-an menyusul keputusan pemerintah untuk mengintegrasikan film ke dalam pemusatan sistem produksi Hollywood, terancam kehilangan penonton.

Joseph Straubhaar dan Robert LaRose dalam Media Now (2000) mengungkapkan, untuk mengimbangi popularitas televisi, orang-orang film mengincar pinggiran kota sebagai wilayah utama distribusinya. Di sana, mereka membangun bioskop kecil-kecil dalam konsep cinepleks. Apa boleh buat, strategi pemasaran tersebut tidak dapat berlangsung lama begitu daerah pinggiran kota berubah menjadi kawasan yang sibuk, lengkap dengan segala kerumitan komuternya. Orang malas ke luar rumah dan membiarkan dirinya berlama-lama di depan pesawat televisi.

Demi tetap bertahan hidup, tak ada jalan lain bagi para pengusaha film, selain menurunkan egonya dan mulai memproduksi film-film televisi, serial atau lepas. Di puncak simbiosis, konglomerat-konglomerat film dan hiburan seperti Warner, Paramount, Fox dan Disney memutuskan untuk melakukan langkah agresif dalam perluasan investasinya, dengan membeli stasiun-stasiun televisi terkemuka.

Dalam keputusan itu, Disney membeli ABC, Viacom mengambil CBS, dan belakangan Warner setelah merger dengan konglomerat media Time dan American Online (AOL) mengambil alih CNN. Di pihak lain, konglomerat film 20 th Century Fox -- setelah mendapat limpahan dana investasi dari mogul media Rupert Murdoch -- membuat Fox TV. Seiring perubahan kepemilikan ini, secara perlahan kebijakan newsroom mengalami pergeseran-pergeseran. Robert W. McChesney dalam Rich Media Poor Democracy (1999) mensinyalir, banyak televisi pada akhirnya menjadi medium lintas promosi dari kepentingan pemodal, taruhlah untuk produksi film yang berbujet gila-gilaan.

Pergeseran kebijakan di ruang redaksi yang lainnya adalah berkembangnya infotainment, yang juga sering jadi kendaraan bisnis para pengusaha hiburan, minimal si selebritas yang jadi obyek pemberitaannya. Dalam The Elements of Jouralism (2001), Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengambil contoh menarik dari wawancara ABC dengan Monica Lewinsky, beberapa tahun silam.

Separuh wawancara berdurasi dua jam itu hanya membahas hal-hal yang kadarnya “cecemereceme” seperti apakah Bill Clinton seorang pencium yang hebat, laki-laki sensual, dan apakah bahaya terpergoki merupakan bagian dari motivasi psikologi seksualnya. Hanya di bagian kedua, program tersebut mulai menukik ke wilayah fakta seperti apakah Lewinsky berbohong dalam affidavit (pernyataan tertulis di bawah sumpah) untuk melindungi Presiden Clinton, dan apakah Presiden Clinton telah mengusahakan pekerjaan baginya sebagai imbalan.

Ringkasnya, wawancara yang paling ditunggu itu diproduksi sebagai “Monica’s Story”, yang kebetulan merupakan judul buku yang dipromosikan Lewinsky dengan menggunakan wawancara itu. “Dalam kasus ini, berita bukan hanya menekankan pada seks dan emosi; berita juga merupakan sebuah bentuk lintas promosi komersial,” tulis Kovach dan Rosenstiel. Sebagai lintas promosi, ABC memakai Lewinsky untuk mendongkrak rating, Lewinsky memakai ABC untuk melariskan bukunya.

Di Indonesia, tentu saja lebih payah lagi. Iyeth Bustami yang diisukan berhubungan gelap dengan seorang pejabat dari Riau, tak pernah sekalipun dijejak wilayah faktanya seperti apakah uang yang digunakan untuk “hubungan gelap” ini berasal dari pajak publik, atau apakah akibat kasus ini pelayanan terhadap publik jadi terbengkalai. Infotainment kita lebih sibuk bergunjing dan bergosip tentang rumah dan mobil mewah Iyeth Bustami yang diduga pemberian sang pejabat. Singkatnya, dalam kasus tersebut, infotainment kita sukses besar memperkaya khasanah gosip, namun gagal memberi informasi.

Itulah barangkali titik di mana jurnalisme bisa memulai melancarkan kritik. Jurnalisme adalah disiplin verifikasi untuk memilah-milah mana fakta, mana gosip, fiksi atau sekadar fantasi-fantasi. Dan infotainment, yang pada dasarnya adalah juga produk jurnalisme, tak bisa menghindar dari disiplin itu. Malangnya, membicarakan infotainment, yang pertama kali terbayang di benak adalah selebritas dengan segala gosipnya. Kalaupun menjejak fakta, ia sering tak ada hubungannya dengan kepentingan publik yang lebih luas hingga alih-alih televisi memerankan dirinya sebagai kotak informasi, justru ia jadi kotak sampah gosip.

Kunda Dixit dalam Dateline Earth (1997), memuji setinggi langit peran televisi sebagai alat yang memungkinkan masyarakat pra-modern melangkahi era media cetak dan langsung memasuki dunia digital, sekaligus membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam budaya komunikasi massa secara lintas batas. “Masalah mulai timbul ketika gembong bisnis menjamah televisi dan mengubahnya menjadi versi media dari suatu waralaba hamburger.”

Akibatnya, demikian Dixit, publik hanya akan memeroleh menuggets berupa informasi tanpa tulang, diproses dan dikemas untuk penonton global. Ini merupakan berita dengan kandungan “apa” yang tinggi dan “mengapa” yang rendah.

Infotainment di mata Dixit, merupakan suatu komoditas yang mencerminkan kekuatan pasar dan keinginan raja-raja media untuk menguasai bisnis siaran radio atau televisi secara cepat. Sebagai komoditas, informasi di dalamnya tidak membawa pengertian yang lebih baik, melainkan justru nyaris tidak memungkinkan kita untuk memahami realitas, dan tidak membawa kita lebih dekat kepada kebenaran.

Senada dengan Dixit, Paul Virillo dalam The Aesthetics of Disappearance (1991) menyebut televisi (juga film) sebagai bagian dari pembentuk citra hiperrealitas. Citra ini ditandai oleh kebangkrutan makna dan realitas, yang diambil alih oleh permainan penanda-penanda – dalam hal ini media televisi atau film. Dalam dunia hiperrealitas, obyek tanpa referensi realitas sosial mengalami reproduksi terus-menerus hingga melahirkan realitas baru. Sebuah realitas yang terbentuk dari fantasi-fantasi.

Apa yang dikemukakan Virillo bukan hal jauh dalam infotainment televisi kita. Kita misalkan bisa bertanya, apa gunanya berita seputar kisah percintaan Sophia Latjuba dan Michael Vilarreal buat warga Manokwari? Apa relevansinya berita kawin-cerai Nicky Astria buat warga pedalaman Pontianak? Apa pentingnya berita poligami Parto buat warga Ambon?

Warga di ketiga daerah itu adalah publik juga, mengingat televisi-televisi yang menayangkan infotainment punya klaim berdaya pancar nasional. Hemat saya, isu-isu semacam ini hanya penting dan relevan untuk menambah daftar kepustakaan gosip selebritas, yang hampir dapat dipastikan akan menjadi penyangga kepentingan pengelola infotainment itu sendiri. Selebihnya, isu-isu tadi hanya melahirkan fantasi-fantasi tentang selebritas dan kehidupan metropolitan di kalangan publik nun jauh di sana.

Berangkat dari sudut pandang itu saja, saya berani bertaruh, infotainment yang lebih mendulukan gosip ketimbang menjejak fakta yang sebenarnya, bukanlah elemen politik pemberitaan televisi yang berdaya guna untuk ikut menata negeri ini. Infotainment dengan genre semacam itu bahkan dapat dikatakan sebagai strategi politik pemberitaan yang keliru. Negeri ini, dengan segala kerentanannya akibat suasana instabilitas politik pasca reformasi 1998, tak bisa dibangun oleh junk food news, melainkan santapan informasi yang sehat dan bergizi sekalipun mungkin bukan makanan yang lezat.

Tak hanya secara politis, bahkan infotainment bukanlah elemen ekonomi penyiaran yang memiliki masa depan baik. Saya percaya Kovach dan Rosenstiel yang mengatakan, bahwa terdapat beberapa alasan mengapa infotainment tak dapat digunakan untuk strategi jangka panjang media.

Salah satunya, strategi infotainment bisa menghancurkan otoritas organisasi berita untuk menyampaikan berita yang lebih serius dan menjauhkan audiens yang menginginkannya. Sebuah survei yang dilakukan oleh para peneliti dari Indiana University untuk News Lab, misalnya, mendapati bahwa lima dari tujuh alasan teratas orang-orang tak lagi menonton berita televisi lokal adalah karena ketiadaan substansi (dua alasan teratas, yang lain adalah sedang tidak di rumah atau terlalu sibuk).

Riset itu didukung bukan hanya oleh intuisi banyak orang yang bekerja di televisi pemberitaan lokal, tapi juga oleh survai lain. Mengutip data dari Insite Research, Kovach dan Rosenstiel mengungkapkan, bahwa penghindaran berita lokal telah meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir. Ini antara lain karena, “Lebih dari setengah orang-orang yang disurvai merasa bahwa sebagian besar televisi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk meliput cerita yang sama berulang-ulang.”

Strategi infotainment juga keliru sebagai rencana bisnis karena ketika berita diubah jadi hiburan, kekuatan berita televisi yang bersangkutan menjadi berkurang. Strategi infotainment, menurut mereka, sekalipun mungkin menarik audiens dalam jangka pendek dan mungkin murah untuk diproduksi, pada gilirannya akan membentuk audiens yang dangkal karena terbangun atas bentuk, bukan substansi. Audiens semacam itu akan berpindah pada hal “yang paling memikat” berikutnya karena ia terbangun di atas tanah yang lembek sejak awal.

Televisi barangkali bisa belajar dari saudara tuanya, media cetak. Sejarah menunjukkan, media cetak yang berhasil selamat dari berbagai perubahan politik dalam 50 sampai 30 terakhir ini bukanlah koran, majalah atau tabloid-tabloid sensasional melainkan media-media serius. Kompas, Pikiran Rakyat, Waspada atau Kedaulatan Rakyat adalah beberapa di antaranya. Media yang sempat koma pun seperti Tempo dan Sinar Harapan, dengan warisan keseriusan berita-beritanya, pada akhirnya kembali menemui pembaca, walau harus meniti lagi bisnisnya dari awal.

Tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain yang jauh lebih maju jurnalismenya. Kovach dan Rosenstiel mengemukakan bahwa koran-koran Amerika yang selamat dari Perang Besar Suratkabar pada 1960-an, bukanlah tabloid bersirkulasi massal melainkan koran serius seperti Washington Post, New York Times, Philadelphia Inquirer, Boston Globe, dan masih banyak lagi. “Organisasi yang lebih menggeluti informasi di ujung spektrum condong berjaya dibandingkan yang menggeluti ujung hiburan.”

Semuanya kini berpulang pada pengelola televisi: menata ulang ruang redaksi untuk mengedepankan keseriusan jurnalismenya dengan pertaruhan berat namun punya kemungkinan jadi pemenang di puncak kompetisi, atau mencandui infotainment sampai mabuk dan berakhir di bangsal gawat darurat. Berat memang, tapi tak ada pajak untuk sebuah keinsyafan. (Habis)

Pikiran Rakyat, 8 September 2004

Junk Food News di Televisi Kita (1)

2004-09-07T11:57:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Anda kenal Sophia Latjuba? Bagaimana dengan Krisdayanti, Jeremy Thomas, Nicky Astria, atau Parto Patrio? Mereka selebritas. Bagi pemirsa televisi, figur-figur tadi bukanlah nama anonim. Mereka jauh lebih populer ketimbang para legislator nasional yang baru saja terpilih, aktivis lembaga swadaya masyarakat, atau para penggiat sastra mana pun.

Di layar kaca, wajah-wajah mereka hadir di berbagai tayangan, mulai sinetron, musik, hingga acara bincang-bincang. Jangan dilupakan pula infotainment, sebuah kemasan acara televisi yang mengubah informasi menjadi hiburan, dan hiburan menjadi informasi. Project Censored, sebuah lembaga penyelidikan sosiologis untuk kebebasan informasi di Amerika, menggolongkan infotainment ke dalam kategori junk food news. Seperti seumumnya junk food -- istilah berbau derogatoris untuk makanan berselera global namun berbahan baku miskin kualitas -- junk food news mengacu pada berita-berita bermutu rendah dengan gambar-gambar dangkal. Kalangan televisi menyajikan infotainment karena mudah dibuat dan berbiaya murah.

Di Indonesia, infotainment belakangan jadi salah satu pilihan utama untuk menekan ongkos produksi siaran. Bahkan Metro TV sekalipun, yang bervisi televisi berita dan cenderung bekerja pada ranah hard news, kini ikut-ikutan menayangkan infotainment – baik melalui paket program Spy-C maupun Tanggo. Praktis, dalam jagat televisi kita, tak ada satu pun stasiun televisi yang steril dari tayangan itu.

Riset yang dilakukan Lembaga Konsumen Media Surabaya beberapa lama berselang memperlihatkan, dari sembilan stasiun televisi swasta yang mengklaim diri berdaya jangkau nasional, Trans TV tercatat paling banyak menayangkan program infotainment dengan 27 kali tayangan. Ini berarti, dalam sehari, Trans TV rata-rata menayangkan empat program infotainment, kecuali hari Sabtu yang hanya memuat tiga program. Tayangan infotainment Trans TV terdiri atas Kroscek, Eko Ngegosip, Digoyang Gosip, Desas-Desus, Bisik-Bisik, 99% dan Insert.

Peringkat kedua diduduki SCTV dengan 21 kali tayangan dalam seminggu, yang juga terdiri atas tujuh program, mulai Was-Was, Otista, Poster, Halo Selebriti, Bibir Plus, Portal hingga Kasak-Kusuk. Di bawah SCTV, terdapat Indosiar dengan 10 kali tayangan dalam seminggu. Program infotainment yang membekingnya terdiri atas Kiss, Sensor dan Jejak Selebriti.

Di bawah tiga besar terdapat Lativi dan Anteve dengan delapan kali tayangan per minggu. Lativi menyertakan empat program yang terdiri atas Korek-Kasus, Mata Selebriti, 3 Ratu Gosip, dan Hot Gosip. Sedangkan Anteve tampil dengan Buah Bibir, Betis, dan Lisptik. RCTI, yang jadi pionir program infotainment melalui Kabar-Kabari dan Cek & Ricek, berada di urutan selanjutnya dengan tujuh tayangan per minggunya.

Berjarak tipis, terdapat TPI dengan enam kali tayangan dalam seminggu dengan program meliputi Selebriti Update, Go Show serta Kasus Selebriti. Sebelum Metro TV dengan dua kali tayangan itu, TV 7 juga terdiri atas dua program yakni klise dan Top Newstainment. Bedanya, durasi infotainment TV7 lebih banyak dari Metro TV mengingat program Klise ditayang ulang (re-run) pada dinihari.

Program infotainment di televisi seperti itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Media massa lain, seperti koran atau majalah, juga menyisihkan kolom-kolomnya untuk berita-berita selebritas. Permasalahannya, program infotainment di televisi kian lama kian terasa memprihatinkan karena satu dan lain hal. Dalam hal kuantitas umpamanya, terdapat kecenderungan betapa televisi kita over dosis oleh program itu.

Mari kita hitung proporsi kumulatif siarannya. Dalam seminggu, televisi kita sekurang-kurangnya menayangkan 90 kali program infotainment, atau rata-rata lebih dari 10 kali tayangan dalam seharinya. Ini hampir setara dengan durasi berita serius, dan jauh melampaui acara-acara televisi yang bergenre pendidikan atau pengembangan ekonomi keluarga.

Maraknya tayangan infotainment di televisi kita adalah berkah dari reformasi politik 1998, yang berimbas pula pada reformasi media. Agus Sudibyo bersama rekan-rekan peneliti dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta, pernah melakukan penelitian tentang politik dan ekonomi penyiaran pasca reformasi media itu, yang kemudian dibukukan pada Januari 2004. Dalam penelitian ini, mereka mengungkapkan bahwa kini industri media mengalami pergeseran dari state regulation ke market regulation. Sayangnya, pergeseran ini tak berkorelasi dengan kebebasan publik untuk mendapat keberagaman isi dan kemasan dalam pasar bebas informasi dan hiburan.

Justru ketika state regulation mengalami kebangkrutan, nyaris tidak ada halangan lagi bagi simbiosis kepentingan pemodal televisi – para pengiklan dalam menentukan hijau-kuningnya dunia televisi. Mereka semakin mudah untuk mengabaikan kepentingan konsumen. “Kita benar-benar memasuki era di mana produk-produk media televisi lebih ditentukan oleh the invisible hand mekanisme pasar yang bertumpu pada kaidah permintaan-penawaran, logika sirkuit modal, dan rasionalitas maksimalisasi produksi dan konsumsi,” tulis Sudibyo.

Pada titik itu, sulit untuk berharap tentang kreativitas industri televisi. Maksimalisasi produksi acara televisi semakin menenggelamkan insan televisi ke dalam rutinitas produksi. Mereka cenderung bersikap pragmatis dan mau serba cepat. Perilaku mereka dalam memproduksi acara televisi tak ubahnya perilaku pedagang yang mau cepat untung banyak dengan modal sedikit. Tak pelak, yang mereka produksi adalah acara itu-itu saja, tanpa kebaruan.

Itu juga kesan yang mengental di lini infotainment. Untuk sekadar menyebut contoh, kita bisa melacaknya ke footage televisi yang berisikan rekaman pemberitaan kisah percintaan antara Sophia Latjuba dan Michael Vilarreal. Dalam beberapa pekan terakhir ini, hampir semua infotainment menayangkannya, entah pagi, siang atau sore, dengan format dan sajian isu senada.

Di mana akar permasalahan itu? Selain mekanisme newsroom yang mau serba cepat -- dalam lingkup pergaulan orang-orang production house diistilahkan “kejar tayang” – sangat mungkin pula para reporter tak dibekali dengan metode news gathering yang benar. Seringnya, mereka hidup berkelompok tak ubahnya kawanan burung gereja. Satu terbang, lainnya ikut. Dalam kondisi begini, tentu sulit mendapatkan informasi yang benar-benar eksklusif, sekurang-kurangnya memperlihatkan keberagaman.

Di pihak lain, tekanan tekanan deadline di ruang redaksi secara abnormal juga bisa menjadi bom waktu permasalahan etika reportase. Pada saat-saat tertentu, terutama pada detik-detik terakhir menjelang deadline, para reporter yang menjadi garda terdepan informasi, pergi ke lapangan dalam keadaan tegang dan hanya mengingat pesan redakturnya untuk pulang membawa berita. Mereka bukan tak mungkin akan bekerja dengan menghalalkan segala cara, termasuk meneror sumber berita, melecehkan atau memboikot artis yang dianggap tidak kooperatif.

Kasus yang menimpa Parto – nama terkenal untuk Eddy Supono, 36 tahun – beberapa waktu lalu, barangkali juga merupakan dampak langsung dari usaha menghalalkan cara itu. Cerita bermula dari kedatangan Parto ke Planet Hollywood, Jakarta, untuk menghadiri ulang tahun anak Eko, kolega Parto dalam kelompok lawak Patrio. Dia tak sendirian. Parto ditemani istri keduanya, Dina Risti. Kehadiran mereka mengundang minat sejumlah reporter tayangan infotainment untuk wawancara. Klimaksnya, Anda tahu sendiri. Parto mencabut pistol dan melakukan tembakan ke udara.

Tindakan Parto, yang terbuka untuk ditafsirkan sebagai intimidasi terhadap pers, jelas tak dapat dibenarkan. Namun, perilaku reporter infotainment yang memaksa-maksa narasumber untuk buka mulut, juga bukan cara jurnalisme yang baik dan punya kecenderungan melanggar etika jurnalisme.

Kepada Kompas (24/8), Parto mengatakan, saat itu dirinya sedang tak mau melayani wawancara para wartawan karena di sana dia merasa berposisi sebagai tamu. Para wartawan infotainment belakangan mengalihkan perhatiannya pada Dina Risti. Parto rupanya keberatan juga dan meminta agar wartawan tidak mendesak-desak istrinya karena bukan figur publik. Tapi Dina terus dikejar, didesak hingga istrinya nervous, panik, stress, dan menangis. Para wartawan, kata Parto, terus mendesak untuk menanyakan pendapat tentang poligami.

Etika jurnalisme menegaskan kepada kita, seharusnya para reporter infotainment itu berhenti mendesak ketika narasumber menolak berkomentar. Lagi pula, separuh besar permintaan wartawan berada dalam wilayah privasi. Bahwa mereka figur publik dan bisa diobok-obok privasinya, itu bagi saya masih debatable dan belum lagi menjadi konvensi yang mengikat, yang bisa digunakan wartawan untuk memaksa narasumber buka mulut.

Narasumber berbicara kepada wartawan adalah hak, dan bukan kewajiban. Hak biasanya akan digunakan manakala narasumber terancam hidupnya oleh isu yang menyerang dirinya. Informasi di tangan narasumber baru menjadi suatu kewajiban untuk diberikan kepada wartawan ketika pengadilan memutuskannya demikian. Namun, seperti Anda tahu, perkara begituan belumlah menjadi hukum positif di negara kita – seperti halnya di negara-negara yang memiliki Akta Kebebasan Informasi.

Apapun, penghalalan cara dalam mendapatkan informasi, dalam catatan saya, tak hanya menimpa Parto tapi juga banyak artis lainnya. Cerita lain datang dari sebuah kafe, di Jakarta. Wartawan infotainment berbondong-bondong ke sana untuk bertemu seorang wanita bernama Iin, yang diisukan pacar Ray Sahetapy. Si perempuan tutup mulut dan berhasil menerobos kepungan wartawan. Saat sampai di rumah, dia seharusnya berlega hati. Tapi apa lacur, dia ternyata dikejar sampai ke rumahnya.

Melalui layar kaca, saya juga menyaksikan bentuk lain dari pelanggaran prosedur reportase ketika terjadi penguberan atas penyanyi Nicky Astria tempo hari. Saat obyek buruan masuk ke dalam mobil untuk meloloskan diri, para reporter infotainment menggedor-gedor tubuh kendaraan itu. Karuan saja Nicky Astria senewen dan balik menyerang mereka dengan kata-kata, yang dengan enteng dibalas oleh salah seorang reporter bahwa “masyarakat berhak tahu” (public right to know).

Pertanyaannya, dari mana reporter tersebut tahu bahwa masyarakat ingin tahu soal kasus perceraiannya? Kalaupun benar, bukankah soal perceraian berada dalam domain privat? Sejauh perceraian tersebut tak membawa pengaruh signifikan pada lingkungan pergaulan publik, ia tak relevan untuk diberitakan, lebih-lebih dianggap sebagai unsur berita penting.

Ariefyanto Irwan dari Republika, wartawan beat hukum yang biasa ngepos di Gedung Kejaksaan Agung, pernah suatu menyaksikan pemandangan yang membuatnya malu sendiri. Kala itu, dia melihat serombongan wartawan infointainment yang mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka menyerbu ke sana setelah mendapat kabar angin bahwa kendaraan penyanyi dangdut Iyeth Bustami akan disita oleh petugas kejaksaan karena terindikasi jadi bagian hasil korupsi salah satu pejabat di Riau.

Sejak masuk gedung, mereka sudah main hardik. “Bapak tidak lihat mobil kami, kami ini wartawan,” kata salah seorang dari mereka kepada petugas jaga yang hendak mendata identitas tamu. Di lantai lain, di dekat ruangan Jaksa Agung, mereka pun bertengkar dengan petugas jaga lain sembari menuding-nuding bahwa para petugas “menghalangi kebebasan pers”.

Arogansi pada khususnya dan masalah etika jurnalisme pada umumnya dimungkinkan berkembang di kalangan reporter infotainment mengingat lingkungan tempat kerja mereka, terutama sekali production house, agaknya tak mau direpotkan dengan tetek-bengek metode news gathering secara benar. Rutinitas kerja, tegangan deadline, pun sering tak memberikan waktu luang pada mereka untuk mempelajari segi-segi etis dalam pengumpulan informasi.

Bekerja tanpa etika jurnalisme yang benar hanya akan melahirkan resistensi dan turunnya kepercayaan publik terhadap wartawan. Dan inilah yang terjadi ketika sejumlah selebritas ramai-ramai mendatangi DPR pada media 2003 lalu. Kepada para legislator, mereka mengeluhkan perlakuan negatif yang mereka terima dari para wartawan. Desy Ratnasari salah seorang selebritas yang mengadu, mengatakan dirinya berkali-kali diberitakan miring tanpa ada konfirmasi dari pihaknya. Perlakuan pers seperti ini membuatnya tertekan hingga memutuskan untuk selektif dalam berhubungan dengan wartawan.

Farid Gaban, direktur Pena News Service & Syndicate, Jakarta, menilai, pelanggaran etik atau prosedur yang dipertontonkan dalam tayangan infotainment, hanya akan membuat rusak
citra seluruh profesi wartawan. Bukan tak mungkin, kemuakan publik pada soal-soal seperti ini hanya akan memancing kalangan elit – sejak politisi, penguasa hingga otoritas agama -- untuk berpikir membatasi pers. Pada akhirnya, kebebasan pers yang kita nikmati hanya akan berumur pendek. (Bersambung)

Pikiran Rakyat, 7 September 2004

Pers di Negeri Merdeka

2004-08-23T12:27:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Tatkala Indonesia masih seusai bayi, pers dapat dengan mudah mengenali siapa musuhnya. Belanda, yang sedang melancarkan aksi polisional untuk kembali berkuasa, segera diposisikan sebagai musuh bersama. Apa yang harus dilakukan pers praktis sejernih kristal. Pers harus melawan aksi itu bersama komponen bangsa lainnya. Kearifan sejarah menunjukkan, hidup di bawah dengkul penjajah, sama sekali tak memberi ruang yang cukup bagi pers untuk dapat bersuara, lebih-lebih berdasar nuraninya.

Ancaman terhadap pers tak hilang dengan sendirinya ketika Belanda menarik diri dan mengakui kedaulatan Indonesia. Kini pers berhadapan dengan rezim penguasa yang sedang mabuk kemerdekaan, sambil tak henti-hentinya meneriakan slogan bahwa “revolusi belum selesai”. Mereka yang bersuara “kelewat kritis”, dapat dianggap berseberangan dengan elan revolusi, dan karenanya layak dicap kontra-revolusioner. Tahun 1954, Persbreidel Ordonantie – monster peraturan yang memungkinkan pers diberangus dengan semena-mena – memang dihapus, tapi kemudian SOB (Staat van Oorlog en Beleg) diberlakukan.

SOB jelas-jelas peninggalan kolonial yang berisikan pasal-pasal karet untuk mengontrol pers. Dan memang, belum lagi berusia lima tahun, puluhan institusi pers jadi korban. Di Jakarta saja, lebih dari 10 suratkabar terkena larangan terbit. Pedoman, Bintang Timur, dan Indonesia Raya adalah beberapa di antaranya. Mungkin sebagian dari mereka terjebak actual malice dalam pemberitaan-pemberitaannya, tapi pemberangusan atas institusi pers adalah persekusi serius dalam budaya komunikasi dan sulit dimaafkan.

Tekanan politik semakin besar ketika Demokrasi Terpimpin digaung-gaungkan sebagai reaksi dari keadaan suprastruktur politik yang kalut akibat tajamnya polarisasi politik. Pers harus berada dalam landas pacu sosialisme Indonesia demi kelangsungan revolusi, atau dianggap “musuh revolusi” dan karenanya harus dibersihkan. Pers pada akhirnya tak lebih dari alat propaganda negara untuk keperluan penyebar-luasan manifestasi politik rezim penguasa dalam menyikapi perang dingin.

Perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto juga tak membuat pers lebih bersuara nyaring. Justru di masa Soehartolah pers menderita radang tenggorokkan akut. Dalam ketakutan, pers hanya mampu berbisik. Di masa Soekarno, pers masih punya kesempatan berkata lugas senafas budaya komunikasi politik yang juga lugas. Di masa Soeharto, budaya seperti itu tiba-tiba raib entah ke mana.

Soeharto membangun sistem politik yang serba tak pasti, penuh teka-teki, terkadang terkesan gaib dan menakutkan. Tiada pilihan bagi pers, selain mengikuti ke mana riak air bergerak. Pers benar-benar harus memerankan dirinya sebagai kepiting, dan seringnya jadi kepiting rebus lantaran memang tak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi keadaan yang suntuk. Dalam pemberitaannya, pers harus meliuk-liuk di antara jargon, metafora dan eufemisme. Pers terjebak situasi behind the lies, dan melupakan fungsinya untuk behind the lines.

Cucu Persbreidel seperti SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), tak hanya jadi entry barrier yang membuat pers tak mampu tumbuh dengan baik secara kuantitatif, tapi juga tak memungkinkan pers untuk meningkatkan kualitas pemberitaannya. Mudah dipahami kalau sepanjang Orde Baru, selama sekitar 30 tahun itu, tak pernah lahir karya jurnalisme bermutu yang betul-betul mendorong lahirnya political correctness dan perbaikan signifikan dalam kebijakan publik.

Kapan waktu pers bisa dibatalkan izin terbitnya tanpa harus lewat pengadilan, tanpa pasal-pasal hukum yang terang-benderang. Elemen utama jurnalisme yang mengharuskan pers bertanggung jawab kepada publik, sering cacat karena ancaman telepon dan sensor. Pers bahkan tak jarang berlaku seperti bajak laut Mesir yang dikisahkan melobangi perahunya lantaran ketakutan melihat sosok Asterix dan Obelix. Pers memilih menyensor diri sejadi-jadinya ketimbang mendapat plakkeplak dari rezim penguasa.

Sementara ber-zigzag menghindari barikade-barikade SIUPP dan beragam bentuk kebijakan represif Orba, pers pun berhadapan lingkungan baru. Fase industri pers. Dalam lingkungan ini, peluang pers untuk tumbuh dan berkembang sama besarnya untuk terseok-seok dan mati. Fase industri tak hanya memerlukan nasib baik untuk terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa, tapi juga kecukupan modal, teknologi, sistem pemasaran dan akunting yang baik. Di masa ini sungguh tak relevan membincangkan pers sekadar institusi sosial belaka, sebab pasar media menuntut pers untuk juga jadi institusi komersial. Sebagai institusi komersial, pers berkepentingan terhadap perolehan pasar, baik pasar pembaca maupun pengiklan. Tepat di titik ini, pers dituntut untuk memiliki apa yang disebut competitive dan comparative advantage. Pendeknya, hanya mereka yang punya keunggulan komersial-lah yang dapat bertahan.

Kecenderungan untuk memperbesar keunggulan komersial ini bukannya tanpa bahaya. “Pers yang semakin terkomersialisasi meninggalkan sedikit tempat bagi jurnalisme yang berpolitik,” ungkap pasangan peneliti media Krishna Sen dan David T. Hill (2001). Malangnya, komersialisasi dalam tubuh pers Indonesia menjadi semacam kredo, bahkan imam baru. Bisa dipahami lantaran, seperti juga institusi komersial lainnya, institusi pers tak bisa mengelak dari black economy. Ketika media memberikan saham kosong kepada penguasa sebagai wujud terima kasih atas lisensi media, ketika itulah black economy hadir. Malangnya, bukan hanya saham kosong saja, komersialisasi media juga disibukkan oleh pemberian “uang administrasi” untuk pengurusan SIUPP yang jumlahnya sering diisukan selangit, bahkan tak jarang melebihi jumlah gaji setahun seluruh pengelola media bersangkutan.

Investasi media juga terbilang mahal dan long term.

Kombinasi dari semua itu, menggiring pers untuk konsentrasi pada usaha pengembalian investasi. Fondasi manajemen dibuat seefisien mungkin, rekrutmen wartawan cenderung pada yang berusia muda agar bisa digaji rendah, dan overhead ditekan sampai tingkat minimal. Di pihak lain, riset dan pengembangan media dianggap sebagai pelengkap penderita sehingga lumrah bila pembaruan dan inovasi dalam tubuh pers acap seperti jalan di tempat. Puncaknya, dana reportase wartawan “disesuaikan dengan keadaan” sehingga sulit bagi wartawan untuk melakukan liputan mendalam, lebih-lebih liputan investigatif yang bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan publik secara signifikan dan bertanggung-jawab.

Kini, setelah Orba jatuh, apakah pers Indonesia benar-benar telah merdeka, atau hanya pers yang hidup di negeri merdeka bernama Indonesia? Saya kuatir jawabannya adalah yang disebut terakhir. Adalah benar SIUPP dan kebijakan aneh-aneh ikut karam bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Orba. Adalah benar pers tak memerlukan lagi izin apapun untuk terbit. Adalah benar kita telah memiliki undang-undang pers yang terbilang bagus, setidaknya menurut Article XIX London, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada studi demokrasi dan kebijakan publik. Namun juga saya bisa memahami kalau ada pendapat yang menyatakan, bahwa ancaman terhadap pers Indonesia di masa ini belum lagi surut. Bahkan ancaman itu kini semakin kasat mata seiring berkembangnya aksi-aksi massa yang tak jarang melakukan tekanan terhadap kebijakan redaksi media, bahkan perusakan terhadap infrastruktur media.

Persaingan industri media sendiri cenderung makin rumit dan gemuruh. Orang tahu, ketika kekuasaan Soeharto berakhir, berakhir pula era SIUPP. Klimaksnya, jumlah media cetak yang hanya berkisar 200 unit saat kekuasaan Soeharto berakhir, kini menjadi sekitar 1.500, bahkan pernah mencapai 2.000-an. Stasiun televisi yang tadinya hanya enam, sekarang telah menjadi 25 (termasuk stasiun televisi daerah dan kabel). Dampak langsungnya, adalah bertambahnya jumlah wartawan, dari sekitar enam ribu pada 1998 menjadi sekitar 20 ribu pada taksiran hari ini.

Itu berarti, dalam kurun lima atau enam tahun, telah terjadi penambahan wartawan sedikitnya 14 ribu. Saya tak yakin mereka seluruhnya memiliki bekal pengetahuan jurnalisme yang cukup. Ditarik ke lembaga pendidikan formal, saya lebih tak yakin lagi dengan output lembaga pendidikan jurnalisme.

Dan saya tak keliru-keliru amat. Dari serangkaian perbincangan dengan wartawan pada tahun 2003 lalu, banyak di antara pengelola media yang sama sekali tak memiliki latar jurnalisme. Dari sanalah agaknya muasal perkembangan yellow papers di Indonesia belakangan ini. Kehadiran suratkabar-suratkabar kuning yang begitu marak, bisa menjadi senjata bumerang yang kemudian memotong leher pers sendiri. Leher itu terpotong karena pers kehilangan kepercayaan publik. Pers kehilangan kepercayaan karena tak mampu menyajikan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas – sekurang-kurangnya menurut Arthur Ochs Sulzberger, bos The New York Times – adalah pangkal keuntungan.

Dalam situasi terancam dari segala jurusan, penguasa sekarang tak jauh beda dengan pendahulunya; membiarkan pers mengatasi sendiri masalahnya. Undang-Undang Pers No. 40/1999, memang memberikan ruang yang memadai bagi pers untuk menyatakan kemerdekaannya, namun ruang ini bisa dikatakan tanpa perlindungan memadai.

Alih-alih melindungi institusi pers dengan segenap hati, pemerintah membiarkan berlakunya pasal-pasal pemidanaan terhadap insan pers. Akibat tiadanya perlindungan memadai, Karim Paputungan dari Rakyat Merdeka, misalkan, mendapat hukuman lima bulan karena dianggap bersalah menista Akbar Tandjung. Belum lagi Supratman, redaktur dari koran yang sama, yang dijerat pasal 134 dan 137 KHUP dengan ancaman hukuman enam bulan. Di sudut pengadilan pidana lain, redaktur Tengku Iskandar dan Ahmad Taufik dari Tempo juga sedang berharap-harap cemas menunggu bencana pasal 310 dan 311 KUHP. Jika dianggap bersalah, mereka masing-masing bisa mendapatkan dua tahun penjara.

Pasal-pasal pidana terhadap insan pers, demikian pula denda hukuman yang potensial membangkrutkan, adalah kontra-produktif terhadap pengembangan demokrasi. Dalam konteks ini, mungkin ada baiknya sejenak kita melihat bagaimana negara lain mengadili insan persnya, tanpa harus mencacati ide besar demokrasi. Pada 1925, umpamanya, Amerika pernah menghadapi kasus pelik yang melibatkan Benjamin Giltow, seorang wartawan berhaluan komunis. Anda tahu, apa arti komunisme di negara biang kapitalisme seperti Amerika? Komunisme adalah musuh utama politik, dan karena itu perlu dieliminasi.

Giltow dianggap menghasut dan menista penguasa seiring dengan penerbitan media yang isinya menganjurkan pemogokan dan class action untuk memajukan paham sosialisme. Mahkamah Agung Amerika mendukung penjatuhan vonis pidana terhadap Giltow. Tapi, dukungan ini dimentahkan justru oleh pengadilan di bawahnya, Negara Bagian New York. Pengadilan New York percaya bahwa Amandemen Pertama yang melindungi kemerdekaan pers di sana, adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah mana pun, lokal atau federal.

John W. Johnson – penulis Historic U.S. Court Cases: An Encyclopedia dan American Legal Culture – melihat pembebasan atas Giltow itu sebagai sesuatu yang seharusnya. “Sebuah negara yang demokratis,” kata Johnson, “harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.” Karenanya, bukan hal yang berlebihan benar kalau beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh pers dan kritikus media mengajukan daftar kontrak politik kepada sementara calon presiden, agar pada saat berkuasa nanti mereka membulatkan tekadnya untuk melindungi kemerdekaan pers.

Pikiran Rakyat, 23 Agustus 2004

Perangkat Lunak Demokrasi

2004-07-22T12:32:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

BILA ide besar pasar bebas dan demokrasi sungguh-sungguh relevan untuk zaman ini, kolomnis Thomas L. Friedman mungkin rasulnya. Dalam beragam tema dan wacana, tak henti-hentinya ia mengingatkan kita akan sistem baru yang praktis membutuhkan cara pandang baru.

Sistem itu didominasi sekurang-kurangnya oleh tiga elemen: modal, teknologi dan informasi. Nasib dunia di masa depan, demikian Friedman, ditentukan oleh seberapa lekas integrasi ketiga-tiganya melewati batas-batas nasional hingga memunculkan karakter lingkungan baru, suatu tatanan dunia yang lebih demokratis dan egaliter. Buku kecil Mao pada akhirnya akan tinggal lembaran sejarah. Perannya diambil-alih oleh jaringan elektronis (electronic herd) yang menghimpun pelbagai informasi, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai di titik ini, para pemimpin mana pun di dunia, sudah selayaknya membekali diri dengan demokrasi dan perangkat-perangkat lunaknya.

Pemikiran-pemikiran Friedman sering terkesan jauh lebih matang dari umurnya yang belum lagi 60. Peluru-peluru argumentasinya, tak hanya ia dapatkan dari perpustakaan, tapi lebih banyak lagi dari jalanan – segaris dengan penugasan dari tempatnya mengabdi, The New York Times. Ia menyebut dirinya “turis dengan sikap”. Turis yang tak melulu hendak menikmati orgasme rupa-rupa pemandangan dan aneka budaya, tapi juga mencoba memahami ruh dan imajinasi yang ada di dalamnya. Ia turis yang beruntung. Dua Pulitzer, penghargaan tertinggi dalam jurnalisme, sempat diraihnya ketika menjadi reporter di Yerusalem.

Di tempat-tempat singgahnya, ia berbicara dengan siapa saja. Dari pemuda pengangguran sampai industriawan, pejabat tinggi hingga mahasiswa, atau lembaga keuangan internasional sampai perajin kecil penerima kredit berbunga rendah. Friedman mengoleksi ide-ide mereka, membuat runutan kronologis dan sebab-akibatnya, menganalisnya dengan dingin, kemudian menuangkannya ke dalam tulisan. Lewat sudut-sudut pandang yang menarik, tulisan-tulisannya kadang meliuk-liuk dalam metafora, kadang bermain-main dengan anekdot, tak jarang kontroversial dan provokatif.

Salah satu provokasi yang paling menggoda saya adalah ketika ia memparalelkan demokrasi dengan tingkat pencapaian ekonomi. Dalam Understanding Globalization: The Lexus dan The Olive Tree (2000), Friedman menulis, bahwa bukan suatu kebetulan kalau negara-negara yang berhasil menggenjot pendapatan per kapitanya menjadi 15 ribu dolar AS adalah mereka yang menganut paham demokrasi liberal. Bayangkan, untuk menjadi kaya, kita mesti jadi demokrat dulu. Bukankah kekayaan resultan dari kerja keras, atau tamak, atau mendapat warisan, atau karena bernasib mujur, atau gabungan dari semuanya. Belanda mencangkokkan sistem demokrasi ke dalam monarkinya setelah kaya dari menjajah pelbagai kawasan. Juga Inggris. Dubai dan Arab Saudi, yang juga kaya raya, bahkan sampai kini tak ada bau-bau demokrasinya.

Friedman sendiri seperti malas berargumentasi untuk menjelaskan dari mana sumber kekayaan Singapura, tetangga dekat kita – yang buat saya, lebih mirip suatu holding company yang sama sekali tak memerlukan demokrasi. Ketimbang demokrasi, mereka yang ada di dalamnya mungkin lebih siap dengan sistem “argokrasi”, sistem kejar setoran demi organic growth-nya.

Pertumbuhan ekonomi kadang memang tak memerlukan macam-macam isme. Ia tunduk sepenuhnya pada kedaulatan uang. Dan tukang bakso pun barangkali tahu, bahwa uang cenderung bekerja dalam situasi tenang, jauh dari gemuruh politik. Pendek kata, pertumbuhan ekonomi dan bisnis bergantung pada analisis tajam dan kecepatan pengambilan keputusan. Bukannya pada teriakan-teriakan publik yang geram, demonstrasi atau debat-debat panjang di parlemen yang sering menjadi ciri built-in dari demokrasi. Investor mana yang mau gila tanam uang di tengah-tengah adu mulut dan saling hardik.

Bahwa sistem demokrasi analog dengan pertentangan dan ketegangan, saya bisa berlindung di balik pandangan Melvin I. Urofsky, profesor sejarah dan kebijakan publik pada Universitas Virginia Commonwealth. Ia bahkan meyakini kalau demokrasi adalah sistem yang berat, malahan paling rumit di antara semua sistem yang ada. Membaca Urofsky, segera mengingatkan saya pada teks Plato. Demokrasi, katanya, adalah sistem yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum. Demokrasi bisa saja ditempatkan sebagai yang terbaik, namun terbaik dari semua pemerintahan yang sama sekali tak mengenal hukum. Demokrasi lebih dekat dengan tirani dan cenderung menuju tirani. Aristoteles yang kerap mengambil posisi berseberangan dengan Plato dalam wacana politik dan kemasyarakatan, nyaris seiring sejalan tatkala menyinggung teks yang sama. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran dari politeia. Nilai maksimumnya hanya setingkat di atas tirani dan oligarki.

Kita tahu akhirnya, selama berabad-abad, demokrasi dilupakan sampai akhirnya datang renaisans di Eropa Barat yang disusul lahirnya sinkretisme ide-ide kebebasan dan kedaulatan individu, seumpama seperti yang digaung-gaungkan oleh pemikir Jean Jaques Rosseau. Belakangan, demokrasi ternyata tak mampu menolong Prancis dari kekacauan ekonomi, politik dan keamanan. Tiga tahun setelah penyerbuan atas penjara Bastille yang menandai Revolusi Prancis di tahun 1789, seisi negara terseret ke jurang kebangkrutan. Demokrasi hanya melahirkan hiruk-pikuk kaum montagne (rakyat jelata) yang mengambil alih parlemen dari tangan gironde (bangsawan). Klimaksnya, Prancis tenggelam dalam pemerintahan teror Robespiere, yang baru bisa dihentikan setelah demokrasi dibuang ke got dan pemerintahan diambil alih Napoleon. Di mana sesungguhnya kesaktian demokrasi?

Bagi Melvin I. Urofsky, demokrasi adalah sistem yang bertumbuh kembang. Dari sejarah, Urofsky tahu kalau Amerika pun pernah terjerumus ke dalam kekisruhan politik dan militer segera setelah Revolusi 1776, yang sama berdarahnya dengan Revolusi 1789 itu. Beruntungnya, penyelenggara negara menanganinya dengan tekun. Lebih beruntung lagi, demokrasi menyediakan kontrol mekanisme internal untuk keperluan koreksi. Demokrasi dalam pandangan Urofsky memang tidak dirancang demi efisiensi, bahkan mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator. Namun di atas semua itu, demokrasi memberi kemungkinan besar untuk tercapainya resolusi konflik. Demokrasi dibuat demi pertanggung-jawaban. Sekali pemerintahan demokratis mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik. Resiko ditanggung bersama antara pemerintahan dan rakyat.

Tanggung-renteng risiko ini pun rasa-rasanya menjadi salah satu pilar argumentasi Friedman dalam provokasinya itu. Ia mengambil krisis Asia Pasifik pada 1997 silam. Dalam badai finansial ini, siapa yang rusak parah? Tanpa ragu Friedman menjawab, “Indonesia.”

Indonesia di bawah Soeharto, dalam pandangan Friedman, menganut sistem paling otoriter dan paling korup di Asia Tenggara. Sia-sia saja Soeharto meminta rakyatnya untuk mengencangkan ikat pinggang saat badai itu datang. Rakyat tak siap untuk berbagi beban sebab mereka tak pernah merasa ambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan. “Tuan presiden,” tulis Friedman mengilustrasikan jawaban rakyat, “kami tak memiliki jalan tol, hotel, perusahaan penerbangan dan taksi. Anda dan anak-andalah yang memilikinya. Jadi Andalah yang harus melakukannya.”

Kontras dengan Indonesia, negara-negara yang selama ini memiliki sistem demokratis dan berpemerintahan bersih dari korupsi, taruhlah Taiwan atau Hongkong, menurut Friedman, hampir tak tersentuh oleh badai krisis tadi. Thailand dan Korea Selatan berada di tingkat kerusakan medium lantaran kedua-keduanya dikendalikan oleh pemerintahan yang korup. Masih mujur mereka lekas-lekas banting setir ke sistem yang lebih demokratis. Rakyat Korea misalnya, berbulat tekad memilih Kim Dae Jung, tokoh demokrat paling liberal untuk suatu perubahan. Di Thailand, warga mendesak disahkannya undang-undang antikorupsi seraya meminta pemilihan umum yang jujur dan bersih dari politisi-politisi busuk. Para kandidat yang hendak menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, diwajibkan mengumumkan harta pribadinya.

Kini Asia Pasifik telah mulai normal lagi. Dan di Indonesia, Soeharto telah pensiun, diganti oleh pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratis dalam artian, penyelenggara negara sekurang-kurangnya bukan berasal dari hasil pemilu bohong-bohongan. Di koran-koran, kita tak lagi membaca berita ada keluarga yang dihinggapi busung lapar lantaran tak punya uang untuk membeli sembako. Dan sekiranya saya diminta oleh Friedman untuk melaporkan situasi di Indonesia di masa ini dalam satu atau dua paragraf, mungkin saya akan menulis begini: “Wajah Indonesia memang masih terlihat babak-belur, tapi pancaran matanya menyiratkan optimisme. Mereka kini hidup di bawah atmosfir demokrasi, dan tampaknya hari depan bisa lebih baik lagi.” Tapi sekiranya saya harus jujur sejujur-jujurnya, bisa jadi saya akan menambahi laporan itu dengan satu atau dua paragraf lagi: “Mungkin hari depan itu tidak dekat, sebab saya mengesani negara ini belum dikelola dengan benar. Penyimpangan dan korupsi masih tetap bahaya laten, di sisi lain, apa boleh buat, pemerintah masih tertidur dengan mimpi-mimpi statistiknya.”

Jika kesan saya benar, mungkin ada baiknya pemerintah segera bangun, cuci muka, dan membaca koran atau sumber informasi apa saja untuk mencari inspirasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih agar “hari depan” itu makin dekat. Mungkin bukan pekerjaan mudah, tapi kita bisa memulainya dengan membuat perangkat lunak yang relevan dan bertenaga. Perangkat lunak itu misalkan saja jaminan perlindungan terhadap pers yang bebas. “Hanya pers yang bebas dan tak terbelenggu yang bisa efektif mengungkapkan penyimpangan,” demikian Hugo Black, bekas hakim agung Amerika yang sempat menangani kasus pertikaian antara pemerintah federal Amerika dengan New York Times co., payung penerbit suratkabar The New York Times. Sengketa soal dokumen Pentagon Papers ini dimenangkan oleh suratkabar itu.

Pers yang bebas menyelamatkan demokrasi di Amerika; suatu hal yang tidak dipunyai oleh demokrasi Athena atau Prancis semasa revolusi. Pers bebas di Amerika mendapat jaminan perlindungan kuat, segera setelah pemerintah menelurkan Freedom of Information Act (Undang-Undang Kebebasan Informasi), yang memberi kekuatan pada publik, termasuk pers, untuk mendapatkan akses ke berbagai dokumen dan aktivitas pemerintah. Langkah ini pula yang diikuti Thailand tak lama setelah negara itu memasuki alam demokrasi pasca krisis finansial 1997.

Dalam suatu workshop di Kuala Lumpur pada 2002 silam, saya melihat sinar kebanggaan di mata Prasong Lertratanawisute, redaktur eksekutif pada Matichon Public, saat memberi penjelasan mengenai Undang-Undang Kebebasan Informasi di negerinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata Prasong, pers kini memiliki kesempatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan secara ketat, mengkritisi sejumlah aturan yang tak masuk akal dan membuka kesalahan pejabat ke hadapan publik dengan berbekal dokumen-dokumen yang tersedia. Sistem yang lebih demokratis menyuburkan debat publik (enriching public debate) dan dari sanalah kebenaran dan salah urus manajemen didapatkan.

Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini kita sudah punya undang-undang tentang pers yang lebih bergigi dibanding zaman Soeharto. Namun, bagaimana pers bisa bekerja secara bebas tanpa dukungan publik, dan bagaimana publik memberi dukungan tanpa punya akses ke dokumen-dokumen dan aktivitas pemerintahan. Saya kira, inilah pekerjaan esensial buat parlemen hasil pemilu 2004 ini. Juga presiden lo.

Pikiran Rakyat, 22 Juli 2004

Merdeka: Sang Fawkes

2004-06-01T23:16:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Kematian bagi Merdeka hanyalah sebuah momentum untuk kelahiran kembali. Bukan reinkarnasi sebagaimana keyakinan agama tertentu. Mungkin tepatnya reborn -- seperti Fawkes, si burung phoenix dalam kisah Harry Potter. Kapan waktu ia bisa jadi abu, tetapi justru dari abu itulah lahir jasad baru.

Sebagai sebuah reborn, kehidupan baru Merdeka tidak menjelma dalam majalah atau tabloid, apalagi kucing atau kupu-kupu. Ia tetap sebuah suratkabar, dengan logotip yang tak berubah: merah menyala, dengan karakter huruf mengingatkan orang pada era mesin cetak susun timah. Ini berbeda dengan Detik, misalnya. Kematiannya pada medio 1990-an silam akibat diberangus rezim Soeharto, belakangan diikuti oleh hadirnya tabloid yang bersemangat senada dalam nama yang berbeda. Sekali waktu mewujud dalam Target, lain waktu Detak.

Reborn dan terus reborn, telah menempatkan Merdeka sebagai koran susah mati, walau berkali-kali menjalani perawatan darurat akibat persaingan media yang kian keras. Situasi semacam ini setidaknya telah dimulai sejak paruh akhir 1980-an, ketika para pengusaha nonpers masuk ke dalam tataniaga media massa. Pers jadinya tak semata institusi sosial belaka, tapi juga institusi bisnis. Ia tunduk kepada hitung-hitungan ekonomis dan segala derivasinya.

Sedemikian pentingnya modal, sehingga ketika proses reborn itu dibicarakan, aspek modal segera jadi salah satu isu utama. Dan modal yang jadi buah bibir bukanlah jumlah kecil. Wina Armada Sukardi, sang pemilik baru, dikabarkan menyiagakan Rp 45 miliar. Lebih dari 50 persen berasal dari koceknya.

Barangkali benar, volume modal sebesar itu sesungguhnya bukan jumlah yang besar-besar amat bagi bisnis media harian di zaman serba-mahal ini. Tapi uang adalah uang. Untuk memutar uang sebanyak itu, orang perlu jantung kuat. Lebih-lebih bisnis media bersifat long term. Butuh waktu tahunan untuk mencapai titik impas, menghasilkan margin laba, menciptakan keuntungan. Salah-salah modal habis tiada bersisa di tengah jalan karena satu dan lain hal: salah urus, daya beli masyarakat rendah, perubahan kurs, situasi ekonomi dan politik yang unpredictable, dan macam-macam lagi. Lantas, dari mana datangnya keberanian Wina?

Jawabannya bisa macam-macam. Tapi pertama-tama, dia bukan orang baru dalam dunia pers. Lebih dari 20 tahun, dia berkecimpung dalam jagat media, termasuk membesarkan majalah Forum. Dalam rentang waktu sepanjang itu, dia tentu berguru kepada pengalaman, belajar dari kesuksesan dan mengambil hikmah dari kesalahan.

Hal lain, boleh jadi nama besar. Ya, Merdeka bukanlah koran kemarin sore. Ia bahkan koran tertua dalam sejarah pers Indonesia dewasa ini. Merdeka berdiri pada 1 Oktober 1945, atau sekitar sebulan setelah Berita Indonesia lahir.

Pendirian Merdeka diwarnai heroisme. Burhanuddin Mohammad Diah dan kawan-kawan dari Asia Raya memulainya dengan merebut percetakan koran De Unie. Diah merasa perlu mendirikan Merdeka demi memperkuat propaganda republik. Untuk mempertegas diri sebagai koran republikan, Diah menorehkan slogan yang diambilnya dari dinding penjara saat ditawan di penjara Glodok: “Freedom for the People, by the People and of the People” – sebuah slogan dari Abraham Lincoln, yang diteriakkan rakyat Amerika ketika membebaskan diri dari kolonialis Inggris. Oleh Diah, slogan tadi dipribumikannya dalam ungkapan yang lebih gesit dan bertenaga: “Berpikir Merdeka, Bersuara Merdeka, Hak Manusia Merdeka.”

Selama puluhan tahun, slogan tersebut membingkai spirit awak pengelolanya. Kesejahteraan dan kemajuan perusahaan barangkali bukan hal yang penting benar, sebab visi utamanya ikut menegakkan dan mengelola kemerdekaan bangsa itu. Spirit ini pula yang agaknya membuat awak Merdeka dapat bertahan sepanjang waktu, melewati beragam gelombang perubahan. Tapi slogan tetap slogan; bukan suatu rumus jitu untuk mengimbangi situasi pasar media yang terus berubah, terfragmentasi, tersegmentasi.

Tahun 1995, Merdeka kelimpungan akibat utang yang menumpuk. Tanpa diselang jeda berhenti terbit, Merdeka tiba-tiba saja reborn. Kelompok Jawa Pos sepakat menjalin kerjasama. Wajah Merdeka berubah cukup signifikan, dengan nada editorial yang terkesan telanjang dan kadang-kadang terasa vulgar; khas koran-koran kuning.

Kerjasama itu tak berlangsung lama. Konflik mulai menggejala, terutama setelah B.M. Diah wafat pada Juni 1996. Maka, di sela-sela pertumbuhan tiras itu – sempat dikabarkan dapat menembus angka di atas 50 ribu eksemplar – Merdeka tak hanya menghadapi situasi persaingan koran, tapi juga konflik internal hingga akhirnya pada 1997 kerjasama itu bubar. Harian Merdeka hilang dari peredaran, setidaknya sejak April 1997. Perannya diambil alih Rakyat Merdeka, bentukan Kelompok Jawa Pos.

Merdeka sempat muncul lagi beberapa waktu kemudian, tapi kembali menghilang dari peredaran sejak awal 1999. Baru pada 1 Oktober 1999, Merdeka lagi-lagi reborn, namun dalam nafas tersengal-sengal. Sekian waktu lamanya, Merdeka kembali tak terdengar ceritanya, sampai akhirnya Wina Armada Sukardi mengumumkan bahwa dirinya telah membeli nama “Merdeka” pada Nopember 2003 lalu.

Wina, dari keterangannya yang dikutip pers selama ini, berjanji meneruskan semangat Merdeka untuk tetap menonjolkan visi kenasionalan, independen, seraya berwawasan abad ke-21. Tapi, dengan apa visi itu diwujudkan? Wina telah membuang slogan lama Merdeka, dan menggantinya dengan slogan baru: “Bukan Sekadar Berita Tapi Sebuah Jiwa.”

Mampukah slogan itu membawa Merdeka, setidaknya untuk 50 tahun ke depan lagi? Apalah artinya slogan, memang. Tapi, kenapa The New York Times tetap mempertahankan slogannya, All news that fit to print, yang kini telah berusia lebih dari 80 tahun itu? Slogan bagi Times adalah sebuah kredo. Entah buat Merdeka. [end]

Majalah Djakarta, Juni 2004

Special Violence for the Dead

2004-06-01T22:35:00.000-07:00

by Agus Sopian

***

Tisna Sanjaya is a prominent Indonesian contemporary artist, who works primarily in paint, etching, calligraphic drawing and multi-media installation art. Following the controversial destruction earlier this year of his recent installation piece, Special Prayer for the Dead, apparently because it criticised and insulted the Indonesian military, a major court case is in process. The outcome of this case is still unknown, but in this piece Agus Sopian explains how it came about.

* * *

The sky is bright. Fronds of bamboo are subtly waving in the breeze, as if inviting Tisna out to play. But he won’t be able to meet his friends this evening. Tisna has been asked to attend a meeting at the mosque in front of his house. Tisna sits wedged between his older and younger brothers. Almost all the members of his extended family are present. Their faces are pained, disappointed and angry.

Hajjah Komarsih, his mother, leads the meeting. The discussion focuses on the matter of family land that will be forcibly taken over by the government to be turned into a city transportation terminal. Since she first heard of these plans, Komarsih has rejected them; and she’ll keep on rejecting them, despite the fact that local protests of the past have come to nothing. The word is out that the government have already sent in intelligence agents (intel) to spy on them. There is proof; two of Komarsih’s other children, Hidayatullah and Acep Mahmudin, were grabbed and taken to the nearby military base (markas militer) for interrogation.

“We cannot surrender,” states Komarsih, while she goes on to explain her protest. She is going to undertake the ‘white fast’ (puasa mutih). In traditional Islamic life, the ‘white fast’ is considered to be a means to move closer to God. The fasters don’t eat or drink anything from sunrise to sunset, and when the time comes to break it after dusk, they are still prohibited from eating anything much; just a few sips of water and a little plain white rice, without the usual spicy accompaniment.

Tisna and his family live in Ledeng, a village located at the base of Mount Lembang. It is located some six or seven miles west of the centre Bandung, the capital city of West Java. Ledeng is a quiet, attractive area. Most of the village land is taken up with padi, but there are also some dry fields and nutmeg groves. Tisna’s family own at least three hectares of this land. The land that the government wants is located immediately beside the mosque, by the asphalt road that traverses the village. It’s not even a hectare wide. According to Komarsih, the real loss is not the size or the price of the land, but is rather a matter of principle. She is protesting against the government’s violation of individual rights. No compensation has been offered.

Tisna also feels disappointed. But, what has moved him in his mother’s appeal doesn’t relate to matters of law, justice or politics. He doesn’t yet understand the language of power. His participation in the protest is more immediately motivated: he and his friends won’t be able to meet and play on this land any more, and it’s their favourite place to spend the afternoon playing football and traditional games (permainan rakyat) – cetkong, bancakan, and galah sodor to finish up with. “Every afternoon there’s a party for us,” says Tisna.

Hungry and thirsty, they struggle resolutely on with their fast. Tisna collapses on the third day, and asks if he can break his fast. Soon, other members succumb to their hunger. Only his mother doesn’t give up. She keeps fasting for over two weeks until she is exhausted. Her fast is only broken when she hears definite confirmation that the government are about to implement the construction project. The struggle is over. In the mid-1970s, bulldozers and heavy machinery come and level the family’s land. The terminal building is started amidst Komarsih’s tears.

Tisna never shakes off these memories of his mother’s perseverance. They’ll be forever imprinted in his mind and, in later life, whenever he encounters injustice, the memories rise up once more. He is not an orator like his mother, so Tisna protests through a different media: art; drawing and etching.

* * *

Tisna Sanjaya was born in Bandung on the 28th January 1958. He was the fifth child born amongst eleven siblings. Their parents, apart from owning land, also owned several boarding houses (rumah kos), inhabited by student-tenants from the nearby teacher training institute, (Universitas Pendidikan Indonesia: UPI, formerly IKIP). His passion for drawing emerged from this kos, from the afternoons he wiled away at Lukmanul Hakim’s place, watching his friend at work. Hakim was a visual arts student at IKIP, who made wonderful ‘scratch calligraphy’ pieces (kaligrafi goresan) that adorned his family’s prayer room. Tisna’s interest in art blossomed there, until he himself began to draw, and to dream of becoming a painter.

Tisna started school, but often skipped class to go to the Braga district of the city to watch the street artists. Although he gained much in the way of inspiration there, Tisna’s schoolwork suffered, he failed his exams and moved from school to school. Finally, he got through them and won a place at IKIP in 1978.

After just a year there, he transferred his studies to the prestigious Badung Institute of Technology (ITB), where he majored in Fine Art and Design. He was proud to be at ITB, but it was not without its faults. In particular, Tisna disliked its strong emphasis on formalism. Setiawan Sabana, a lecturer there, wrote in his doctoral dissertation that “Tisna challenged the formalist tradition of ITB, which had already become known as the ‘Badung style’.’’ Instead, Tisna’s work directly addressed the contemporary socio-political situation in Indonesia.

His struggle against the establishment led Tisna to study graphic art at Brauschenberg in Germany, where he first encountered the work of Pablo Picasso. In Tisna’s eyes, Picasso had stolen many ideas from traditional ethnic arts, despite the fact that Picasso had never even visited Africa and gained his knowledge from objects in museums and commercial galleries. Worse still, Picasso had become the primary symbol of modernism, and of Western hegemony in the Fine Arts.

He began to challenge this hegemony through a series of etchings, which later became known as Tisna’s ‘etchings that thrash Picasso period’ (Periode Etsa Tisna Menghajar Picasso). While in Germany, he also produced controversial works such as Pring Reketek (Cracking of Bamboo), Pesta Pencuri (Thieves Party), and Cetak Karyamu dengan Sperma dan Darah (Mark your Works with Sperm and Blood), some of which were used as cover illustrations for the Indonesian underground magazine, Independen, published since 1995 by the anti-Soeharto Alliance of Independent Journalists.

So, if Tisna’s social and political consciousness was provoked by his mother’s courage, what inspired the consistency, stubbornness and self-confidence of his work? “Maybe from my father,” answers Tisna. His father, Haji Mohamad Mas’ad, has been a chicken salesman at the Pasar Baru in Badung since 1949. He’s still selling chickens now that he’s in his eighties, though his family are seriously worried for his health. ‘Sometimes we just let him get on with it, we can’t stop him from doing what he wants’, says Tisna.

‘My father is so passionately involved with his chickens, slaughtering them with the proper prayers (halal), and dealing with his customers; but he needs to be physically supported on his walk home at the end of the day’. Mas’ad usually leaves for work at 10pm and doesn’t return until 10 the next morning. His clothes are the same as they always were: a black pencak silat jacket and sarong, tied at the waist with a thick belt of cloth. His chicken cages, made in the 1960s, never leave his grip. In 1995, Tisna created the installation work, Ode untuk Ayah (Ode for father) to celebrate his father’s tenacity.

* * *

In December 2002, religious groups from West, Central and East Java gathered at the Al-Fajr mosque in Bandung, to place a fatwa (religious sentence) on the writer Ulil Abshar-Abdalla, who wrote an article that allegedly insulted Allah, Islam and Muhammad PBUH. Under Islamic law, they agreed that he should be executed for blasphemy. The case was driven forward by Kiai Haji Athian Ali, a local religious leader, and Y. Herman Ibrahim, the prominent ex-military leader of the Siliwangi area.

The column in question, entitled Menyegarkan kembali pepahaman Islam (Refreshing the understanding of Islam), appeared in Kompas on November 18th 2002. Ulil had argued that Islam’s worst enemies were dogmatism and narrow-mindedness. He was a member of Nahdlatul Ulama, and a co-ordinator of the Liberal Islam Network (Jaringan Islam Liberal), an organisation for young, moderate Muslim thinkers.

The fatwa against him caused significant controversy, and Tisna was moved to create a work about Ulil’s predicament. Later, when I told Ulil that the exhibition ‘Special Prayer for the Dead’, which had been shown both nationally and internationally, had been inspired by the fatwa, Ulil responded with surprise, saying that he was ‘very proud’ and that ‘not everyone is as lucky as I am, to become the inspiration for Tisna’s work’

‘Special Prayer for the Dead’ opened at the Lontar Gallery in Jakarta on February 20th 2003. Prior to this, Tisna happened to meet Ulil in Bandung, during a heated debate with his protractors. When he came off the podium, Tisna asked Ulil for a response to the planned exhibition. Although he wasn’t told that the work was a prayer for him, Ulil praised its social importance. Tisna didn’t just pray for the deceased, but also wanted to create a memorial for those who had died as victims of misguidance, misunderstanding and social injustice. ‘What Tisna really did was to make an affirmation of life, and to celebrate life and remind us all that these deaths should have been avoided, that never would have happened in a more just society’ said Ulil.

The principal piece was a sculpture of a traditional fishing boat or perahu, 6 x 2 x 2.5 metres in size and constructed from plaited bamboo and iron framework. It also included a representation of a fisherman, some Indies-style drawings and a range of fishing gear hung over the stern of the perahu. Hooks, lines and hundreds of mackerel scatter the bottom of the perahu and ten londong (traditional bamboo cannons) are positioned around the outer circle of the installation, each wrapped in a coloured cloth, which has been decorated with a calligraphic prayer for the dead.

According to Ulil, prayers for the dead are a crucial part of social co-existence; marking the inseparable continuity between ‘here’ and ‘there’. ‘According to Islamic belief, the dead represents someone who is drowning in the ocean, and who begs for mercy and safety. The iconography that he uses here, the perahu, is a really apt way to portray this’, says Ulil. Rifky Effendy, an independent curator, goes on to suggest that Tisna used the perahu as a symbol of a nation ‘run aground’. The self-portraits that are scattered around the sails, the cabin and the nets symbolise an Indonesian citizen (seorang anak bangsa) who is ensnared and trapped. ‘This ‘ark’ is no other than a vehicle for death’.

After touring several major Indonesian cities, the perahu came to rest in Bandung. On December 26th 2003, Tisna took the exhibit to a space in Siliwangi, where he added some textual pieces made from woven bamboo and wood, inscribed with the words ‘Toilet for Interfet’ (International Forces for East Timor) and WC for ABRI (Indonesian Armed Forces)’. The perahu toured abroad, in Australia, Japan, Holland and Germany.

Within two months, all that remained of the piece was ash and debris. On the 5th February 2004, scores of police from Bandung burnt the perahu. ‘My family and I were completely shocked. Straight away, I went to see the burned out installation’, says Tisna.

Somewhat bizarrely, Sarief Hakim, the head of that police section, claimed that they didn’t know that the piece was actually a work of art: they were only carrying out their duty to burn some garbage that had accumulated in the car park. Eyewitnesses, however, stated that the troops had been alerted that what they were burning wasn’t garbage at all, but an artwork and someone’s personal property. This only fired their enthusiasm as, laughing, they soaked the perahu in petrol and set it alight.

Many people were filled with regret about the arson attack, but many also understood it. M. Dwi Marianto, head of the postgraduate programme at the Institute of Arts in Yogyakarta, personally criticised the attack, although he maintains that artists should be selective about where they exhibit, especially when the subject of their work was sensational and provocative. ‘Artists shouldn’t be allowed to shelter under the name of art and aesthetics, so that they can produce what ever they fancy’, said Marianto, while explaining that artists work together with curators when they show their works in the public sphere, so that they can be more culturally sensitive in choosing the appropriate environment for the work.

Architect, Marco Kusumawijaya, also suggests that artists exhibiting their work in public forums have to engage with the broader issues. ‘I don’t care if the work is good or bad, no one has the right to carry out arson [on the perahu]’, he said. In the public sphere, one absolutely essential foundation is the principle of non-violence. Violence attacks diversity, thereby undermining this fundamental principle. Kusumawijaya is well aware that artists who take their work into the public sphere run the risk of losing their autonomy, but this is not to say that they should become anonymous. ‘On the contrary, public objects (barang publik) are owned by everyone, and need to be looked after by everyone; no one should be allowed to destroy such objects without collective permission’.

Not only Kusumawijaya defended Tisna. A group has been formed to advocate on Tisna’s behalf. The Tim Kerja Perahu Publik (The Public Perahu Working Team) is supported by art activists Hawe Setiawan, Hikmat Gurnelar and Setiaji Purnasatmoko, amongst others. Law expert, Todung Mulya Lubis and a team of young lawyers are currently putting together criminal and civil cases against the perpetrators of the attack, and Tisna himself has visited the police offices to make an indictment against them.

Tisna explained the strangeness of the ‘garbage burning’ explanation to Ahmad Fauzi, a police investigator in Bandung city. He recalled how his exhibition had been installed on the invitation of the Seni Gerbong Bawah Tanah (Underground Carriage Arts). He had not received a single complaint or warning, either verbal or written, during the exhibition. Tisna’s confusion deepened some days later, on February 20th, when Major General Iwan Ridman Sulandjana, the military commander of Siliwangi, stated that Tisna’s work had been burnt because its interior contained writing that insulted the Indonesian military.

‘First ask yourself why they did it – it insulted the military’. Tisna was relieved to finally hear the motivation behind the arson: ‘So far, I’ve just been asking questions. What has emerged is a mutual accusation between us. Now everything is clear’, he commented.

Far beyond expectations, after Sulandjana’s allegation was broadcast through the international mass media, expressions of concern flooded in to support Tisna’s cause. Radio Netherlands broadcast a live interview with Sitor Situmorang, who criticised the military action. He explained that the military should only act within the context of a foreign invasion: ‘if the military are busy controlling artwork, what will happen if our country is attacked from abroad?’, he asked.

In Jakarta, journalists, literary figures, legal experts and pro-democracy activists staged a demonstration at the Bundaran Hotel. Goenawan Mohamad read out their statement: that the arson had set an ugly precedent for the Indonesian art world, and was a suppression of freedom of expression. Ratna Sarumpaet, a leader of the Jakarta Arts Council (Dewan Kesenian Jakarta), stated that there had to be a means of stopping violence in the field of art: ‘To be honest’, she said, ‘again and again artworks have been damaged, and this time it was Tisna Sanjaya’s turn’.

This wasn’t the first time for Tisna either. In 1998, a painting he made of Habibie kissing President Soeharto’s hand was removed from an exhibition at the Centre for French Culture (CCF) in Bandung. The centre responded by filing a legal suit and opening an arts community in Bandung, with the ironic title ‘CCL’ (Culture Centre Ledeng).

A year later, another of his works, Monument of thinking with the knee, was burnt by students of ITB Bandung, under the direction of Aminudin T.H. Siregar. Acting alone this time, what could Tisna do about the 1999 student action? Just sit speechlessly and watch. Some days after the burning, Siregar and his cohort visited Tisna’s house. With sheepish, still jeering faces, they headed for the living room: and asked for some supper.

Tisna’s case against the arson attack continues.

Latitudes, June 2004

All Side

2004-05-01T23:13:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Orang Romawi tak mau mengikuti Alexander Agung yang menangis setelah tak ada lagi tempat penting untuk ditaklukan. Untuk menyalurkan nafsu perang, penguasa Romawi menciptakan olahraga gladiator. Di lapisan atas, kaum bangsawan dan elit militer diberi tempat untuk berdebat dalam senatorial. Mereka diberi kewenangan untuk memantau kekuasaan imperial.

Di zaman ini, tentu saja dalam lingkup negara-negara demokratis, politik tak hanya milik para empu, tapi juga rakyat kebanyakan. Mereka bisa mempromosikan dirinya meraih kekuasaan lewat partai-partai politik. Dan pada akhirnya, politik menjadi medan perang luas, yang terbuka untuk dimasuki siapa saja. Sejarah membuktikan, perebutan kekuasaan lewat jalur politik terbukti jauh lebih efisien dan efektif, ketimbang jalur militer. Politik menihilkan cara-cara pengambil-alihan kekuasaan yang beringas oleh sipil dalam bentuk revolusi sosial, atau militer dalam wujud kudeta berdarah. Dalam politik, bullets (peluru) digantikan ballots (suara pemilih).

Pemilu kita pada hakikatnya perang terbuka untuk keperluan transfer kekuasaan secara periodik. Adakalanya pemilu kita demokratis, tapi pada periode lain sebaliknya. Di tahun 1955, pemilu berlangsung dalam situasi yang amat demokratis dan tertib. Di masa orde baru, ketertiban masih ada namun demokrasi hadir dengan wajah bopeng. Sebelum pemilu berlangsung, orang sudah tahu siapa partai pemenang. Media massa tenggelam dalam sistem ini, dan hanya sedikit saja yang berhasil menyuarakan aspirasi. Itu pun harus dibungkus dengan kata-kata penuh metafora dan eufemisme. Pers yang galak dan terus-menerus mengontrol kekuasaan tanpa menyediakan celah sedikit pun untuk kompromi, tak bisa berusia panjang. Indonesia Raya, misalnya, mati karena devian terhadap sistem.

Pemilu 2004 ini layak kita syukuri. Pertama kali dalam sejarah, sistem menyediakan peluang bagi siapa saja, pimpinan suatu partai politik atau bukan, untuk jadi top leader eksekutif: presiden. Kans setiap orang untuk jadi presiden jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Ia tak dipilih oleh lembaga perwakilan, tetapi langsung oleh rakyat kebanyakan. Modal finansial jadinya tidaklah lebih penting dari karisma dan popularitas.

Sampai di titik itu, kita bisa mengklaim pemilu Indonesia di masa ini lebih demokratis ketimbang Amerika Serikat sekalipun, yang sering menganggap dirinya biang demokrasi. Di Amerika, suara langsung rakyat kebanyakan (popular vote) belum tentu menentukan seorang kandidat otomatis jadi presiden. Dia harus melewati lapisan lain, para pemilih terseleksi (electoral votes). Tahun 2000 misalnya, Al Gore yang mendapat suara rakyat kebanyakan tak serta merta jadi presiden. Ini lantaran, saingannya, George W. Bush, memenangkan electoral vote secara signifikan. Pada sisi lain, jika kedua lapisan tadi gagal memilih, presiden Amerika akan ditentukan House of Representatives berdasarkan Amandemen ke-12. Mungkin mirip-mirip MPR kita dulu dalam menentukan presiden. Karir kepresidenan Thomas Jefferson pada 1801 atau John Quincy Adams pada 1825 ditentukan oleh cara yang disebut terakhir itu.

Pemilu di Indonesia kali ini, mungkin lebih mirip demokrasi Athena. Rakyat satu kota berkumpul untuk menentukan pemimpin pilihannya secara aklamasi. Tradisi seperti ini sebenarnya telah lama tertanam dalam demokrasi desa kita. Calon-calon lurah dibiarkan berkampanye keliling desa untuk merebut hati calon konstituennya. Tepat di hari pemilihan, warga desa berkumpul dan memberikan suaranya. Political demand warga desa tergambar dari suara terbanyak. Yang berbeda mungkin dalam kronologisnya. Lantaran kandidat presiden bejibun, bisa jadi pemilihan tidak benar-benar langsung tapi akan ada putaran berikutnya untuk menjaring 75 juta suara sah. Toh putaran itu tak diwakilkan kepada lembaga, melainkan diserahkan kembali pada rakyat pemilih yang berjumlah lebih dari 145 juta orang itu.

Dalam sistem yang di atas kertas sedemikian demokratis tadi, media tidak lantas makin ringan dalam menjalankan perannya sebagai forum publik. Benar, mereka mendapat jaminan dan akses yang sangat luas untuk memantau pelaksanaan pemilu. Tapi, pada saat yang sama, media akan berhadapan dengan information overload. Sebagian berasal dari statement politisi, sebagian dari propaganda partai, sebagian lagi dari fakta-fakta lapangan. Dalam situasi begini, media tidak bisa menyandarkan diri begitu saja pada apa yang tampak di depan mata dan direkam telinga. Informasi berlebihan menuntut media untuk tak berpuas diri dengan akurasi belaka, sebab yang terpenting adalah apakah kebenaran sudah berhasil didapatkan.

Satu contoh, media berhadapan dengan kampanye calon presiden seperti ini: “Saya akan menempatkan Indonesia sebagai nomor satu di dunia.” Akurasi tercapai pada saat media menulis persis statement politik itu berikut titik dan komanya. Tapi, apakah media mendapat kebenaran? Tunggu dulu. Ada yang harus diperiksa secara saksama, apa yang dimaksud dengan ‘nomor satu’ di sana. Rakyat tidak boleh memberikan cek kosong pada calon pemimpin itu untuk berkuasa. Pasalnya, dengan janji seperti tadi, dia bisa saja justru menyulap Indonesia sebagai nomor satu dalam korupsi, atau bahkan nomor satu dalam pelanggaran hak-hak azasi. Di sini cover both side jelas tak cukup, media harus berpikir all side. Fakta dan opini harus dipandang dari semua jurusan, sebab hanya dengan cara itulah kebenaran bisa didapatkan. Kebenaran datang dari verifikasi.

Media dengan sendirinya diminta untuk membuat laporan-laporan kompehensif yang akurat secara faktual, dan benar secara substansial. Analisis perlu dimunculkan untuk melihat dampak yang mungkin muncul dari suatu peristiwa atau pernyataan tertentu. Editorial dibikin untuk mengevaluasi informasi utama, dan tulisan kolom dihadirkan untuk menyediakan komentar personal sebagai second opinion dari semua informasi yang muncul.

Di negara-negara yang jurnalismenya sudah maju, media tidak hanya mengawasi kandidat presiden, tetapi juga sesamanya. Alasannya sederhana. Sebuah media bukan hanya institusi sosial tempat menyemaikan nilai-nilai jurnalisme, tetapi juga lembaga bisnis yang sarat dengan kepentingan-kepentingan finansial. Lembaga bisnis butuh penguasa yang dapat menyangga kepentingan investasinya, privilese bisnisnya. Kesepakatan bisa berlangsung dengan cara paling banal: media menyediakan kolom atau air time, penguasa menjanjikan konsesi.☻

Media Watch:
Majalah Djakarta, Mei 2004

Bahasa Jurnalisme

2004-04-01T23:38:00.000-08:00

Oleh Agus Sopian

Bahasa, kata Aldous Huxley (1962), membedakan manusia dengan anjing dan monyet. Dalam studi Ilmu Komunikasi, bahasa pertama-tama diletakkan sebagai lambang atau simbol untuk tercapainya proses transaksional. Fungsinya, terutama, antara lain memuat repetisi, substitusi, komplemen, aksentuasi, bahkan juga kontradiksi dari pesan yang hendak disampaikan.

Tidak semua kegiatan berkomunikasi dapat diselesaikan dengan bahasa, dengan sesuatu yang verbal. Dalam praktek sehari-hari, kita dapat berkomunikasi dengan kedipan mata, acungan tinju, atau cibiran bibir. Ini proses komunikasi nonverbal, yang telah lama menjadi salah satu bidang studi Ilmu Komunikasi. Salah satu gagasan pentingnya proses komunikasi ini dipelajari barangkali muncul dari ungkapan Sigmund Freud: “Tidak ada manusia yang dapat menyimpan rahasia. Jika bibirnya diam ia berceloteh dengan ujung jarinya; rahasia membersit dari pori-porinya.”

Bahwa tidak semua kegiatan berkomunikasi dapat diselesaikan dengan bahasa, itu juga bisa dikontribusi oleh penggunaan bahasa yang buruk – paling tidak aksentuasinya kurang jelas atau penggunaan tanda baca tidak pada tempatnya. Jalaluddin Rakhmat (1985) memberi contoh menarik dengan kalimat “Ayah Sidin mengambil rantai anjing.” Mari kita periksa, misalnya dengan berhenti pada kata Ayah dan diucapkan dalam nada memanggil sehingga menjadi Ayah Sidin mengambil rantai anjing. Sekarang berhenti pada Sidin sehingga menjadi Ayah Sidin mengambil rantai anjing. Makna keduanya berbeda, bukan? Keduanya-duanya terkesan hanya informatif. Kalimat tersebut berpotensi mengundang makian, sekiranya Anda berhenti pada rantai sehingga menjadi Ayah Sidin mengambil rantai anjing.

Dari situ, kita disadarkan betapa bahasa punya potensi mengaburkan kegiatan komunikasi. Inilah barangkali yang memicu munculnya cabang studi lain dari komunikasi, seperti paralinguistik, atau metakomunikasi. Kesemuanya berhubungan secara langsung dengan bahasa. Dalam kepenyiaran, muncul juga bab studi tentang meaning untuk memperjelas aksentuasi pengucapan.

Bahasa juga mendapat perhatian khusus dalam studi jurnalisme. Di kampus-kampus, para calon wartawan diajari soal ini. Mungkin bukan genre baru dalam berbahasa, tapi Bahasa Jurnalisme jelas berasal dari hubungan tarik menarik, paling tidak di antara studi bahasa itu sendiri, Ilmu Komunikasi Massa, Psikologi Massa, dan sosiologi. Hal pertama yang saya pelajari saat kuliah dulu adalah bahwa Bahasa Jurnalisme beriman pada kesederhanaan (clarity & simplicity). Seorang wartawan, jelas bukan seorang penyendiri, duduk di kamar sendirian dan menulis untuk diri sendiri. Ia seorang homo socius, manusia gaul, bermasyarakat, dan yakin di depannya ada audiens. Ia menulis untuk audiens ini. Dan siapa mereka?

Mereka bukan masyarakat terbatas di suatu kampung, terbatas dalam hal pendidikan, terbatas dalam hal usia. Mereka adalah publik; datang dari kalangan beragam, dan umumnya anonim. Tulisan wartawan memerlukan clarity & simplicity agar dapat dipahami kalangan tak terbatas itu, secara sekilas dan serentak. Dalam pemberitaan radio atau televisi, keharusan untuk menyampaikan informasi dengan sederhana ini, lebih keras lagi. Seorang penulis berita radio atau televisi harus memastikan pesannya sampai secara sekilas dengar atau sekilas lihat. Pendengar atau pemirsa televisi (terutama mereka yang tak punya VCR) tidak mungkin dapat menelisik apa yang didengar atau dilihatnya sebagaimana mereka membaca berulang-ulang suratkabar. Lebih tidak mungkin lagi meminta penyiar mengulangnya kembali.

Salah satu penyakit yang berkembang di kalangan wartawan pemula, fresh-graduate, adalah “menulis untuk dirinya sendiri.” Bahasa dieksplorasi sebegitu rupa, lengkap dengan menambahkan istilah-istilah mentereng agar redakturnya tahu bahwa “ia terpelajar,” bahwa ia menguasai “sekian ribu kosakata.”

Sesungguhnya tak ada larangan bagi siapa pun untuk jadi “terpelajar” dan punya kepala dengan “sekian ribu kosakata.” Soalnya adalah apakah ia menggunakannya secara efektif dalam menyusun berita? Salah-salah terlampau banyak kosakata yang dimasukkan (dan kalimat-kalimat menjadi penuh bunga warna-warni), justru melahirkan polusi. Bahkan distorsi. Apa yang terjadi kemudian adalah informasi yang hendak disampaikan kehilangan perspektifnya, malahan maknanya. Fakta-fakta terpenjara di dalam “keterpelajaran” dan “sekian ribu kosakata” yang dimiliki wartawan itu.

Tak jarang juga pameran “sekian ribu kosakata” dan “keterpelajaran” lahir dari situasi psikologis sang wartawan atau penulis. Ia berhadapan dengan lingkungan tempatnya bekerja dalam keadaan inferior. Untuk itu ia harus memompa egonya sebesar mungkin, dan hasilnya sebuah tulisan kabur yang tak disadarinya. Atau bisa juga wartawan atau penulis itu memang pikirannya semrawut, sehingga, meminjam Sommerset Maugham (1957), menulis secara semrawut pula.

Keharusan wartawan untuk menulis berita secara sederhana telah melahirkan teknik penulisan apa yang disebut 5 W + H itu: What, Who, When, Where, Why dan How. Berita dibuat berdasarkan piramida terbalik, dan disusun secara tematis dari yang penting hingga kurang penting. Ini juga memudahkan redaktur menyunting berita. Berita dipotong dari urutan terbawah jika kolom berita kurang dapat menampungnya. “If it is possible to cut a word out, always cut it out,” kata penulis George Orwell.

Berita dengan rumus 5W + H itulah yang hari ini kita kenal sebagai straight news. Berita langsung.

Dalam straight news, berita dapat disampaikan kepada publik secara singkat dan padat (brevity), tepat seperti disarankan Orwell. “Jangan pake kalimat-kalimat panjang, jika kalimat-kalimat singkat bisa digunakan.” Ungkapan semacam ini telah mendorong penelitian di kalangan wartawan Amerika, dan mereka menemukan bahwa publik memang menyukai kalimat-kalimat sederhana. Publik bahkan hanya membaca berita koran dengan melihat judulnya saja. Judul yang sumir, dan berpretensi hendak nyentrik-nyentrikan, jelas tak menolong kehausan informasi para headliner ini. Sebuah judul dalam straight news, pertama-tama, harus mengungkapkan “apa.” Hal-hal lain yang mencakup “di mana”, “kapan” dan lainnya disampaikan di dalam lead, dan “bagaimana” atau “mengapa” umumnya ditaruh di dalam tubuh berita.

Struktur berita dikemas sedemikian rupa, dengan kalimat-kalimat yang terpelihara dari flaw, fluff words, dan tepat tanda-tanda bacanya. Dari sebuah hasil riset pada akhir 1980-an, ditemukan bahwa publik pembaca koran menyukai berita-berita yang lugas dan langsung apa adanya. Mereka umumnya kaum urban dan hidup dalam keadaan tergesa-gesa secara rutin. Paragraf efektif buat mereka terdiri atas 50 sampai 70 kosakata. Paragraf cukup dua atau tiga kalimat, dengan kalimat yang terdiri atas 15 – 20 kosakata.

Bagi saya, teknik penulisan berita ini merupakan salah satu revolusi besar dalam aktivitas komunikasi. Sekurang-kurangnya, berita dapat dimassifikasi dalam tempo cepat. Orang bisa menulis berita dalam beberapa menit untuk sebuah harian, bahkan situs dotcom yang sifatnya real time. Paling tidak straight news segera menutup kegundahan Walter Lippmann, seorang wartawan kawakan dari awal abad ke-20 itu.

Dalam Public Opinion, Lippmann pernah meragukan kemampuan wartawan dalam mentransfer makna, dengan antara lain mengutip Jean Paul Sartre bahwa bahasa adalah kamus metafora-metafora yang memudar. Tepat di bawah kutipan itu Lippmann mengatakan, “Wartawan yang menghadapi setengah juta pembaca dan tentang mereka ia hanya mempunyai gambaran samar-samar; operator dan juru kampanye yang kata-katanya bergema sampai ke desa-desa terpencil dan seberang lautan, tidak dapat berharap banyak beberapa kalimat atau ungkapan dapat mewakili seluruh makna kata-kata.”

Kini straight news mengisi sebagian besar kapling suratkabar harian, atau media-media dotcom yang memantau dunia dari detik ke detik.

Namun, itu tak berarti bahwa straight news bebas dari kritik. Roy Peter Clark, profesor teknik penulisan dari Poynter Institute, sebagaimana dikutip Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Element of Journalism (diindonesiakan oleh Yayasan Pantau menjadi Sembilan Elemen Jurnalisme), adalah salah satu pihak yang kurang respek pada straight news.

Ia tertarik pada ide penulis Rick Zahler dari Seattle, yang berpendapat bahwa penulisan berita sekarang cenderung mengambil peristiwa yang dinamis dan lantas membekukannya. Urutan waktu menjadi semata-semata hari kemarin. Tempat menjadi tenggat. Zahler ingin “melumerkan” berita dan meletakkan cerita dalam sebuah gerakan. Dibangun di atas ide Zahler, Clark merasa perlu sebuah tulisan disusun berdasarkan siapa karakternya, apa plotnya, adegan, apa motivasi atau alasan penyebab munculnya suatu peristiwa. Semua ini harus dicari elemennya dan dihubungkan satu sama lainnya.

Ungkapan Clark sesungguhnya telah lama tertanam di kalangan para wartawan yang memusatkan perhatiannnya pada literary journalism (jurnalisme sastrawi). Ungkapan tadi pada akhirnya menjadi semacam tambahan keyakinan bahwa jurnalisme sastrawi bukanlah pilihan keliru. Tapi, apa jurnalisme sastrawi itu? Apakah ia harus seperti karya-karya sastra, yang kadang-kadang harus bergenit-genit dengan bahasa, dengan kata-kata? Apakah ia perlu puitis?

Di antara wartawan di Indonesia, Andreas Harsono tercatat paling bersemangat mempopulerkan genre itu. Salah satu pendapatnya yang menarik adalah bahwa jurnalisme sastrawi tak berpuitis-puitis. Bahkan bahasa jurnalisme genre ini biasanya lugas. “Salah pengertian yang sering terjadi di Indonesia, jurnalisme sastrawi diidentikkan dengan bahasa yang puitis. Padahal jurnalisme ini bahasanya tak harus mendayu-dayu.”

Saya ingin melampirkan kembali sebagian besar isi tulisan Harsono soal jurnalisme sastrawi itu, yang kini telah menjadi salah satu standar bagi siapa pun yang hendak menulis di majalah Pantau dengan menggunakan genre tadi.

Dalam jurnalisme sastrawi, tulis Harsono – mengutip pandangan Robert Vare, wartawan Amerika Serikat, yang pernah bekerja buat The New Yorker dan The Rolling Stone – ada tujuh pertimbangan sebelum seorang wartawan hendak mengerjakan laporan bergaya ini: fakta, konflik, karakter, akses, emosi, perjalanan waktu, kebaruan.

Fakta. Jurnalisme selalu mensakralkan fakta. Walaupun genre ini memakai kata "sastra" tapi ia tetap jurnalisme. Karena itu fakta juga sakral baginya. Setiap detail seyogyanya berupa kenyataan. Akurasi disucikan. Nama-nama orang adalah nama-nama sebenarnya. Tempat juga memang nyata. Kejadian benar-benar kejadian.

Apabila ada dua orang bertemu dan mengadakan pembicaraan. Seorang wartawan seyogyanya mengecek kepada keduanya apakah benar si A mengatakan ini dan si B mengatakan itu. Orang mungkin bisa lupa. Orang mungkin bisa berubah persepsi, seiring perjalanan waktu. Tapi minimal, esensi dari pembicaraan itu harus disetujui A dan B bila hendak dilaporkan dalam jurnalisme. Kalau berbeda?

Ada dua pilihan. Tidak dipakai sama sekali. Atau kalau pembicaraan itu penting, dilaporkan saja dari dua sudut yang berbeda. Si A bilang ini tapi si B bilang lain lagi. Tapi perbedaan bisa tidak terletak pada esensi. Biasanya ia terletak pada detail. Warna jas, warna dinding, bau minyak wangi, permukaan papan yang kasar atau jenis sepatu bisa diingat secara berbeda oleh orang yang berbeda. Tidak ada salahnya untuk pergi ke situs di mana suatu kejadian terlaksana, untuk mencatat detail di lapangan.

Konflik. Sebuah tulisan panjang lebih mudah dipertahankan daya pikatnya bila ada konflik. Ini bisa berupa pertikaian satu orang dengan orang lain. Ia juga bisa berupa pertikaian antar kelompok. Konflik juga bisa berupa pertentangan seseorang dengan hati nuraninya. Konflik juga bisa berupa pertentangan seseorang dengan nilai-nilai di masyarakatnya. Pendek kata, pertikaian adalah unsur penting dalam suatu laporan panjang.

Karakter. Jurnalisme sastrawi mensyaratkan adanya karakter-karakter. Karakter membantu daya pikat suatu laporan. Ada karakter utama. Ada karakter pembantu. Karakter utama seyogyanya orang yang terlibat dalam pertikaian. Karakter utama seyogyanya juga kepribadian yang menarik. Tidak datar dan tidak menyerah dengan mudah (Orang yang mudah menyerah biasanya juga tidak mau dituliskan riwayatnya).
Akses. Si reporter seyogyanya punya akses pada karakter utama atau orang-orang yang mengenal karakter utama. Akses bisa berupa dokumen, korespondensi, album foto, buku harian, wawancara dan sebagainya. Akses kepada karakter utama ini kurang lebih bisa disamakan dengan akses yang dimiliki oleh seorang penulis biografi. Aksesnya luar biasa. Bisa masuk ke masalah-masalah pribadi karakter utama. Soal percintaan, skandal, kejahatan dan sebagainya.

Emosi. Jurnalisme sastrawi membutuhkan emosi dari karakter-karakternya. Emosi bisa berupa cinta. Bisa berupa pengkhianatan. Kebencian. Loyalitas. Kekaguman. Sikap menjilat. Oportunisme dan sebagainya. Emosi menjadikan cerita kita seakan-akan hidup. Emosi karakter juga bisa berubah-ubah bersama perjalanan waktu. Mulanya si karakter menghormati mentornya. Suatu kejadian besar menguji apakah ia perlu tetap menghormati mentornya atau tidak. Di sini mungkin ada pergulatan batin. Mungkin ada perdebatan intelektual. Ini seyogyanya memberikan ruang buat emosi. Apa emosi si karakter ketika tahu ia memenangkan pertarungannya? Apa perasaan si karakter ketika tahu ia dikhianati istri atau suaminya?

Perjalanan waktu. Mungkin perbedaan antara jurnalisme sehari-hari dengan jurnalisme sastrawi adalah keterkaitannya dengan waktu. Robert Vare mengibaratkan laporan suratkabar "hari ini" dengan sebuah potret. Snap shot. Sedangkan laporan panjang adalah sebuah film yang berputar. Video. Vare menyebutnya "series of time." Peristiwa berjalan bersama waktu. Ini memiliki konsekuensi penyusunan kerangka karangan. Mau bersifat kronologis, dari awal hingga akhir. Atau mau membuat flashback. Dari akhir mundur ke belakang? Atau kalau mau bolak-balik apa benang merahnya supaya pembaca tidak bingung?

Panjangnya waktu tergantung kebutuhan. Sebuah laporan tentang kehamilan bisa dibuat dalam kerangka waktu sembilan bulan. Tapi bisa juga dibuat dalam kerangka waktu dua tahun, tiga tahun dan sebagainya. Tapi bisa juga sekian menit ketika si ibu bergulat hidup dan mati di ruang operasi.

Kebaruan. Ada unsur kebaruan yang harus dipertimbangkan bila hendak membuat laporan panjang. Tak ada gunanya mengulang-ulang lagu lama. Mungkin lebih mudah mengungkapkan kebaruan itu dari kacamata orang-orang biasa yang menjadi saksi mata peristiwa besar. John Hersey dalam "Hiroshima" mewawancarai seorang dokter, seorang pendeta, seorang sekretaris dan seorang pastor Jerman, untuk merekonstruksi pemboman Hiroshima.

Secara detail, Hersey menceritakan dahsyatnya bom itu. Ada kulit terkelupas, ada desas-desus soal bom rahasia, ada kematian yang menyeramkan, ada perasaan dendam, ada perasaan rendah diri. Semua campur aduk ketika Hersey merekamnya dan menjadikannya salah satu artikel termasyhur dalam sejarah jurnalisme Amerika.
Jurnalisme sastrawi memang bukan sekadar persoalan bahasa, dengan segala tetek-bengek derivasinya. Bagi jurnalisme sastrawi, dan genre-genre lainnya, bahasa tetaplah diperlakukan sebagai alat. Tak kurang tak lebih.

Pengabdian terbesar jurnalisme bukanlah kepada kata-kata, kepada bahasa, tetapi kepada kebenaran. Amatlah percuma wartawan mati-matian berakrobat dengan kata-kata, bahasa, tetapi gagal dalam mengkomunikasikan ide berita. Wartawan yang baik tak pernah berpretensi sebagai pengarang yang baik, namun sebagai penyampai fakta yang baik. Inti jurnalisme, kata Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.

Sebuah penulisan jurnalisme yang bagus, dalam keyakinan saya, tidak lahir dari kemampuan berbahasa yang baik. Tetapi dari reportase yang baik: reportase yang mendalam, solid, terhindar dari bias keyakinan, agama, politik dan sebangsanya.
Sampai kini saya bertahan dengan tesis itu. Saya tak yakin, seorang pengguna bahasa yang baik, bahkan doktor dalam ilmu bahasa, otomatis dapat melahirkan karya jurnalisme paripurna. Mereka bisa membuat karya demikian, hanya bila melakukan reportase yang paripurna pula: memandang masalah dari semua sisi (all side).
Bahasa jurnalisme yang baik, dengan demikian, datang dari fakta dan riset. Bukan dari lamunan-lamunan dan fantasi.

Posting pada milis Pantau-Komunitas, sekitar April 2004

Taufik bin Abdul Halim

2004-02-01T07:10:00.000-08:00

Jejak petualangan terpidana kasus teror bom di Jakarta.

Cerita oleh Agus Sopian
Reportase Bersama Taufik Andrie, November 2003 – 2004

SEBUAH DAIHATSU MERAH HATI MELUNCUR pelan, menjinakkan keramaian lalu lintas kawasan Senen, Jakarta. Di sekitar Kwini, tak jauh dari toko buku Gunung Agung, Abbas menginjak pedal rem. Tiga orang turun dari kendaraan. Mereka Dany, Agung, dan Abdullah. Dany berjalan duluan setelah menyambar kantong plastik dari tangan Agung.

Sampai di emplasemen Atrium Plaza, mereka berpencar, masing-masing menuju tiang-tiang beton. Ada lima tiang di situ. Dany berhenti di tiang kedua dari gerbang masuk. Abdullah berada di sisi kiri di tiang jauh pertama dekat lobi, mengawasi pintu keluar. Jarak mereka sekitar lima meter. Sedangkan Agung mengambil posisi di tiang keempat, berjarak sekitar 10 meter dari Dany –hampir tepat berhadapan dengan pintu masuk yang terpisahkan oleh ruas lintasan taksi.

Dari balik kacamata minusnya, sejenak Dany memeriksa keadaan. Ditaruhnya kantong plastik itu di atas conblock, beberapa centimeter dari kaki kanannya. Seraya menunggu komando, dia menyandarkan punggungnya ke tiang beton. Kaki kiri ditekuk, bagian tumitnya menempel ke dinding. Badannya miring ke kanan tepat menghadap pintu masuk utama. Tampak olehnya gerai Pizza Hut yang mulai surut pengunjung.

Selang beberapa waktu, Abbas melintas di hadapan Dany dan memberi isyarat dengan gelengan kepala. Dany tak melihat. Demikian pula isyarat melalui gerak tangan dari Abdullah yang mengekor Abbas. Semuanya berlangsung serbacepat.

Lalu-lalang orang yang keluar-masuk Atrium mulai berkurang. Dany melirik jam tangan. Masih ada waktu, pikirnya. Matanya kembali liar memeriksa keadaan. Ketegangan mulai merayapi sekujur tubuhnya. Dia kemudian mendekati boks telepon umum, pura-pura sedang menunggu giliran.

Tiba-tiba saja, blaaarrr ...

Tubuh Dany terguncang dan mental. Lampu-lampu mati. Sejumlah plafon langit-langit terkelupas dan sebagian di antaranya rontok berikut kap lampu-lampunya. Pecahan kaca, terutama dari gerai Pizza Hut, berceceran di lantai. Dinding-dinding kayu pelapis tembok jebol. Orang-orang dari dalam Atrium Plaza menghambur keluar. Jerit histeris massa membahana. Chaos.

Esoknya, Kamis 2 Agustus 2001, hampir seluruh koran Jakarta memberitakan ledakan itu, yang ditenggarai berasal dari sebuah bom. Disebutkan, ledakan sedikitnya mencederai enam orang korban. Dany termasuk salah satu yang disebut. Lainnya, Suryadi, Windu Pratiwi, Anita Abdul Aziz, M. Darodjat, dan Yudi Mila Purnomo. Empat nama pertama pengunjung mal, sedang Purnomo sopir taksi. Suryadi, M. Darodjat, dan Dany segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat karena luka-luka serius. Dany bahkan harus diamputasi kaki kanannya malam itu juga.

Dany hanya “menikmati” status korban dalam hitungan hari. Kurang dari seminggu, dia sudah dicurigai polisi. “Bom meledak terlalu dini. Ada kemungkinan salah satu dari korban adalah pelaku,” kata Brigadir Jenderal M. Hamim Soeriaamidjaja, kepala Pusat Laboratorium Forensik.

Identitas Dany pun mengundang kecurigaan. Sekali waktu dia mengatakan dirinya bernama “Doni,” lain saat “Dodi Mulia.” Tak sedikit pula wartawan yang menulis “Yudi Mulia,” yang agaknya tertukar dengan identitas korban sopir taksi itu.

Kecurigaan polisi bukan tanpa dasar. Dari paket barang bukti yang ada, mereka menemukan sehelai kartu penduduk bernomor seri 09.5304.23573.7019, yang dikeluarkan Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta. Di sana tertera sebuah nama: Dany. Soalnya adalah kenapa si empunya nama menyebut dirinya “Doni” atau “Dodi” itu? Apa sesungguhnya yang dia sembunyikan? Komisaris Besar Adang Rochjana, kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya, tak hanya meragukan ucapan Dany, tapi juga kartu penduduk milik Dany. Rochjana bilang, bisa saja identitas itu bukan nama asli. “Nama alias kan kadang-kadang banyak.” Dan Rochjana benar.

DANY BERASAL DARI MALAYSIA. DALAM kartu penduduknya, Identity Card A. 2997604, dia tercatat tinggal di Jalan Intan, Kluang, Johor. Lahir 21 Maret 1975, dia bernama lengkap Taufik bin Abdul Halim.

Dany anak kedua dari tujuh bersaudara. Seperti halnya kebanyakan nama muslim tradisional, Dany dan saudara-saudaranya tak memiliki nama referensi kedua, kecuali si bungsu, Muhammad Iqbal. Si sulung bernama Mariah, diikuti Dany, kemudian berturut-turut Faisal, Mona, Aisyah, dan Zahra. Di belakang nama mereka diterakan “bin” untuk pria dan “binti” untuk perempuan, yang diikuti nama ayah.

Abdul Halim, ayah mereka, pensiunan pegawai pemerintah sejak 1990-an, paling tidak sejak Dany beranjak remaja. Kegiatan Halim tak banyak. Dia biasanya mengasuh si kecil. Pada hari-hari tertentu, taruhlah saat perjamuan keluarga, Halim jadi koki. “Beliau lebih pintar masak daripada ibu,” kata Dany.

Di mata Hamidon Abdullah, tetangga Dany, Halim seorang yang tegas dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dikutip Najibah Hassan dan Habibah Omar dari Utusan Malaysia, Abdullah mengatakan bahwa seluruh anak Halim tak pernah lepas dari kesantunan. Dany, misalnya, selalu berucap salam tatkala berpapasan dengan orang selingkungan yang dikenalnya. “Dany taat kepada perintah orang tua.”

Kebalikan dari Halim, ibu mereka, Juliah, seorang lembut hati. Dia mengajarkan Dany kesabaran dan ketenangan dalam menyikapi segala sesuatu. Barangkali karena pengaruh kuat ibunya, Dany terkenal pendiam di kalangan teman-temannya. Salehudin, teman remaja Dany, mengungkapkan bahwa saking pendiamnya, Dany tak punya sahabat karib. Dia gemar menyendiri, seolah tak acuh pada keadaan sekitar. Tapi jangan tanya untuk urusan agama, telinga Dany bisa berdiri seketika. Dia sedia berdebat kapan saja.

Kesamaan paling mendasar dari pasangan Halim-Juliah adalah ketaatan beribadah. Hal ini ditularkan pada anak-anak mereka sejak dini, antara lain dengan selalu mengingatkan untuk salat saat datang waktunya dan belajar mengaji Alquran selepas Maghrib.

Untuk pendidikan dasar, sekolah agama jadi pilihan mereka. Dany sendiri, begitu sampai pada usia belajar formal, dimasukkan ke sekolah agama di Jalan Mengkibul, Kluang, sekitar 10 kilometer dari rumah. Tak ada yang istimewa dari prestasi belajar Dany kecil. Setidaknya begitulah menurut Dany.

Tahun 1988, dia menamatkan pendidikan dasarnya, dan meneruskan ke sekolah tinggi Maahad Johor di Johor Bahru. Sekolah tinggi ini setara dengan paket sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Indonesia.

Segera setelah lulus pada 1993, Dany berangkat ke Pakistan untuk lebih memperdalam ilmu agama. Sebelum masuk Jamiat Anwarul Qur’an, Karachi, dia sempat singgah di Tajwidul Qur’an, Shahjahanabad. Dari keduanya, dia mendalami ilmu fikih dan tafsir, selain bahasa Arab. “Waktu di sana,” ujar Dany dalam suatu perbincangan, “saya banyak belajar agama. Saya merasa waktu di sekolah dasar belajar agama kurang. Kurang senang baca-baca buku.”

Di Pakistan, sebuah momentum menggiring Dany ke sebuah perubahan sikap. Saat itu, dia terserang malaria dan digotong ke sebuah rumah sakit militer di Muzaffarabad, kawasan utara Islamabad. Di sana dia melihat banyak serdadu dan milisi yang tewas dan terluka akibat perang. Mereka baru pulang dari Afghanistan. “Itulah titik perubahan dirinya,” demikian Utusan Malaysia.

Keinginannya untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di medan perang menggerakkan dirinya untuk menyeberangi perbatasan. Untuk kali pertama, pada 1994 Dany menginjakkan kaki di Afghanistan, yang sedang mendidih oleh perang saudara menyusul kejatuhan rezim boneka Uni Soviet di bawah pimpinan Najibullah dua tahun sebelumnya. Saat itu dua kekuatan mujahidin, kubu Burhannudin Rabbani dan kubu Gulbudin Hekmatyar, saling memperebutkan Kabul atas nama hereditas –masalah yang selama berabad-abad mewarnai perebutan kekuasaan di Afghanistan.

Rabbani seorang akademikus. Dia diangkat jadi presiden pada 1992 menggantikan Najibullah. Di masa pergolakan, Rabbani memimpin Jamiat al-Islami, organisasi mujahidin yang dikenal moderat. Dia berasal dari suku Tajik, suku kedua terbesar setelah Pashtun. Hekmatyar seorang “malaikat perang” didikan militer Pakistan dan Amerika Serikat. Dia mengendalikan Hizbi al-Islami, organisasi mujahidin yang menghimpun anak-anak muda terpelajar. Dia berasal dari suku Pashtun.

Untuk meredakan perang, Rabbani merangkul Ahmad Syah Massoud, pemuka suku Tajik, dan menempatkannya sebagai menteri pertahanan. Rabbani juga menawari Hekmatyar untuk duduk di pemerintahan koalisi. Tawaran Rabbani mendapat sambutan. Hekmatyar jadi perdana menteri pada Maret 1993. Koalisi ini tak bertahan lama. Januari 1994 Hekmatyar kembali ke gurun. Kali ini ditemani Abdul Rashed Dostum, jenderal didikan militer Soviet yang beraliansi dengan rezim boneka Uni Soviet di masa lalu. Keduanya membangun lagi milisi Hizbi al-Islami di bawah sponsor Pakistan dan Amerika. Banyak pelajar Pakistan direkrutnya. Mereka memosisikan benteng pertahananannya di Jalalabad. Dari sana Hekmatyar menggempur kota Kabul, dan mendapat julukan “Si Pemusnah Kabul.”

Dany mengatakan, dirinya menyeberang ke Afghanistan melalui Peshawar dan bergabung dengan pelajar-pelajar lain di Jalalabad. Para pelajar asal Malaysia umumnya dikoordinasikan oleh organisasi massa terbatas bernama Massa-Parkindo.

Sebelum turun ke medan tempur, Dany lebih dulu masuk muaskar (pusat pelatihan militer) Taibah di Konark selama dua minggu. Di sini dia hanya melakukan pengenalan taktik militer dan memompa semangat. Pelatihan yang terbilang serius dijalani Dany di muaskar Khost, daerah penghubung antara Jalalabad dan Kandahar, provinsi kelahiran Taliban.

Seingatnya, dia memasuki kota tersebut pada Agustus 1995. Selama tiga bulan dia mempelajari teknik-teknik kemiliteran, mulai menembak dengan senjata api AK-47, melempar mortir, hingga membuat bom sederhana. Tuntas di sini, dia berangkat menuju muaskar di Khalden dan belajar beragam persenjataan mesin, selain taktik militer antitank. Muaskar ini menyimpan banyak cerita, antara lain disebut-sebut sempat jadi pusat latihan sejumlah terpidana kasus terorisme seperti Ahmed Ressam dan Mukhlas.

Dany hanya beberapa bulan berada di garis depan. Peperangan pelan-pelan menyurut segera setelah Gulbudin Hekmatyar menerima tawaran Burhannudin Rabbani untuk melakukan gencatan senjata pada 1996. Hekmatyar kembali jadi perdana menteri. Di atas kertas, mestinya situasi ini mendinginkan pergolakan. Semestinya pula pemerintahan Rabbani lebih solid.

Lain yang tersurat lain di lapangan. Para pendukung Hekmatyar kecewa dan marah. Mereka menuding Hekmatyar hanya mencari tahta dan bukan berjuang untuk keyakinan politiknya yang berlandaskan syariat Islam, seperti yang pernah didengung-dengungkannya. Hizbi al-Islam berantakan. Sebagian eksponennya menyeberang ke Taliban, mengikuti jejak pemimpin spiritual organisasi itu Maulani Younus Khalis. Osama bin Ladin pun meninggalkan Jalalabad dan pergi ke Kandahar, markas besar Taliban yang kini sudah lebih bertaring. Hekmatyar makin terkucil ketika Pakistan mengalihkan dukungan kepada Taliban, menguntit langkah Amerika.

Di tingkat akar rumput, para pelajar dari berbagai negara pulang ke negeri masing-masing. Demikian pula Dany. Dia tak menyaksikan dari dekat kejatuhan pemerintahan koalisi Rabbani-Hekmatyar pada 27 September 1996 setelah Kabul dibombardir milisi Taliban. Sementara Rabbani, Hekmatyar, dan Jenderal Dostum menyingkir ke pegunungan, pada Oktober 1996 Dany mendarat di Kuala Lumpur setelah terbang dari Karachi, Pakistan.

MALAYSIA SUDAH DI MATA. SIAL BUAT Dany, begitu turun dari pesawat, dia langsung digiring Special Branch (polisi rahasia) Kerajaan Malaysia. Dany segera berhadapan dengan Internal Security Act (ISA), undang-undang khusus keamanan dalam negeri yang membolehkan aparat berwajib menahan siapa saja yang dicurigai tanpa melewati prosedur resmi peradilan.

Sejumlah media Malaysia melaporkan, penangkapan Dany lebih didasarkan pada laporan interpol Pakistan, yang menyatakan pihaknya pernah menangkap seorang Malaysia yang menyeberangi perbatasan Pakistan tanpa dokumen. Polisi Malaysia mengidentifikasi, tahanan itu tak lain dari Dany. Dia sempat kabur pada 1995 dari Afghanistan karena tak tahan oleh kerasnya pelatihan militer di sana. Seluruh dokumen ditinggalkan Dany di muaskar.

Dany membantah soal itu. “Taklah, saya tak melarikan diri.”

Sampai kini dia tak pernah tahu apa sebenarnya tuduhan aparat keamanan di sana berkenaan dengan penahanannya. Dany pun enggan mengatakan di mana dirinya ditahan. “Itu penjara rahasia,” kata Dany, seraya memberi petunjuk bahwa tempat tersebut pernah digunakan untuk menahan orang-orang partai komunis ketika pemerintah Malaysia melakukan gerakan pembersihan politik pada 1960-an.

“Air Molek?”

Dany mengangkat bahu. Dia tetap menolak menyebutkan nama. “Penjara itu di luar Kuala Lumpur.”

Bisa jadi Air Molek. Penjara ini terletak di ring luar Johor, di wilayah Melaka. Bagi sejumlah aktivis, Air Molek penjara menyeramkan. “Dengar dari cakap orang, tahanan suka dibogel,” kata Vivian Chow, seorang wartawan Malaysia. Dibogel artinya ditelanjangi. Untungnya, perlakuan seperti itu tak pernah dialami Dany. Lebih beruntung lagi, pada Desember 1996 dia dilepas.
Beberapa bulan kemudian Dany menjalani kursus prauniversitas di daerah Kelana Jaya. Dia bersiap-siap kuliah. Tahun 1997, Dany masuk Universitas Teknologi Mara di Shah Alam, mengambil jurusan survei dan perencanaan arsitektur.

Kampus tak membuat Dany jadi akademikus. Kegiatan sehari-hari tak hanya menghadiri diskusi-diskusi ilmiah, tapi juga mengikuti tabligh-tabligh akbar, terutama yang digelar sebuah organisasi rahasia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM). Dany mengatakan bahwa dirinya juga pernah menghadiri pengajian yang menampilkan penceramah Hambali, tersangka terorisme yang tempo hari ditangkap di Thailand dan kabarnya kini berada dalam tahanan Amerika.

Hambali lahir di Cianjur 4 April 1964 dengan nama Cecep Nurjaman. Pada 1983, saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Malaysia untuk bekerja, sampai kemudian terbit niatnya untuk berangkat ke Afghanistan dan bergabung dengan kaum mujahidin selama beberapa tahun. Asia Pacific Center for Security Studies –organisasi riset yang digagas Bill Clinton pada 30 September 1994– menyebutkan bahwa sekembalinya ke Malaysia, Hambali bergabung dengan sejumlah veteran perang Afghanistan dan ikut mendirikan Konsojaya SDN BHD, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor minyak kelapa sawit.

Hambali masuk jajaran dewan direksi yang dipimpin Wali Khan Amin Shah, tersangka pemboman Philippines Airlines 747-200 dalam kasus Oplan Bojinka pada Desember 1994. Amin Shah sendiri ditenggarai punya hubungan dekat dengan Muhammad Jamal Khalifa, sepupu Osama bin Ladin, dalam aktivitas organisasi International Islamic Relief Organization yang berpusat di Zamboanga City, Filipina.

Bersama Hambali –yang selama di Malaysia menggunakan nama Riduan Isamuddin– dalam dewan direksi itu duduk pula Mohammad Iqbal Abdurrahman, karib Hambali selama berada di Malaysia dan Afghanistan. Abdurrahman, yang juga dikenal dengan nama Fikiruddin Muqti, disebut-sebut sebagai pemimpin spiritual di tubuh KMM. Siapa KMM? Organisasi ini didirikan pada 12 Oktober 1995 oleh Zainon Ismail, veteran perang Afghanistan. Lima tahun kemudian, KMM dipimpin Nik Adli Nik Aziz, yang juga veteran perang Afghanistan, anak kandung Nik Aziz Nik Mat, tokoh kunci Partai Islam (PAS) Malaysia.

Desas-desus beredar, kehadiran Nik Aziz di tubuh KMM jadi sasaran empuk pemerintah Malaysia dalam melancarkan spin doctor untuk meredam pengaruh PAS. Seperti itukah? Kemungkinan selalu ada. Tapi KMM pun tak bisa mengelak dari sangkaan bahwa terdapat indikasi kalau organisasi tersebut cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan ideologisnya. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan Yazid Sufaat, seorang pensiunan militer, dalam aksi perampokan Southern Bank di Petaling Jaya. Sufaat anggota senior KMM, ditahan pada 2001 di bawah ISA.

Simon Elegant dalam “Getting Radical” di majalah Time menambahkan, perilaku keras KMM ditunjukkan oleh dugaan keterlibatan mereka dalam sejumlah pemboman gereja. Beberapa anggota KMM yang ditangkap juga dijerat pasal-pasal kepemilikan senjata api ilegal. Dari berbagai kasus yang muncul sampai akhir 2001, sedikitnya 23 anggota KMM ditahan di bawah ISA. Beberapa di antara mereka dianggap punya kaitan dengan PAS. Katakan saja Hazmi Ishak, eks pelajar di Pakistan pada kurun 1990-1995 dan tercatat pernah ikut pelatihan militer di Afghanistan.

Dalam KMM, nama Dany tak tercatat, baik sebagai anggota maupun pengurus. Namun, jika namanya terus dikait-kaitkan dengan KMM, itu barangkali lebih pada jejaknya di masa lalu sebagai sesama eks veteran perang Afghanistan. Menurut data kepolisian Malaysia, dalam organisasi tersebut terdapat nama Zulkifli bin Abdul Khir alias Musa, ketua KMM Selangor. Dia kini jadi buronan polisi Malaysia dengan dugaan mengotaki pembunuhan tokoh Kristen Malaysia, Joe Fernandez. Dan siapa Zulkifli? Dia suami Mariah, kakak sulung Dany. Zulkifli pula yang mengajak Dany mengikuti sejumlah aktivitas dalam tubuh KMM.

Dany enggan mengomentari sepak-terjang Zulkifly. Begitu pula Sufaat, yang diisukan sebagai salah seorang mentor Dany. Pada kesempatan lain, dia membantah pernah menerima uang kiriman dari Sufaat saat Dany berada di Jakarta. Yang tak dibantah olehnya adalah kepergiannya untuk berjihad di Ambon, ditemani beberapa aktivis KMM. “Saya masuk lewat Hambali,” kata Dany.

KONFLIK AMBON, DENGAN SENTIMEN AGAMA sebagai bahan bakarnya, berlangsung sejak Januari 1999 dan sempat mendingin selama beberapa bulan. Pada Juli 1999 konflik kembali memanas, dan mencapai titik didih pada Desember 1999. Selama beberapa bulan warga Ambon hidup dalam suasana tenang sampai akhirnya konflik lagi-lagi meledak dalam skala masif sejak April 2000.

Bukan sekadar perang mulut atau saling lempar batu, mereka yang bertikai berada dalam situasi perang sungguhan. Ada serdadu, senjata api, mortir, bom, barikade, benteng-benteng pertahanan, stategi, propaganda perang, taktik militer. Pasukan merah yang merepresentasikan aktivis kristiani dan pasukan putih yang mewakili aktivis muslim, berhadapan secara vis a vis dan hanya mengenal dua pilihan untuk keluar dari konflik: hidup atau mati.

Malangnya lagi, baik pasukan merah maupun putih menuding tindakan militer Indonesia bias, bahkan cenderung berpihak ke salah satu kubu. Pasukan merah menuding Batalyon 733 Pattimura berada di pihak muslim, sedang pasukan putih menuding Batalyon Gabungan berada di pihak kristiani. Keadaan semacam ini tak urung membuat situasi tambah runyam dan peperangan makin meluas ke berbagai kawasan.

Masariku Network, sebuah jaringan informasi yang dikelola aktivis kristiani mencatat, perang umumnya berlangsung di sepanjang garis pantai Teluk Ambon mulai Tawiri, Tantui, Galela, sampai Negeri Lama. Sebuah kampung yang semula rukun dan tenang bisa hancur seketika, menyisakan puing-puing dan abu dengan mayat-mayat gosong di dalamnya. Warga yang ketakutan dan frustasi menyingkir ke daerah-daerah yang dirasa aman, seperti daerah Mahila, Hutumuri, Toisaku, atau pedalaman Passo.

Di sejumlah wilayah Indonesia, aktivis muslim berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk mengabarkan keadaan Ambon. Beberapa dari mereka membawa rekaman video untuk ditonton beramai-ramai. Acara biasanya dipuncaki oleh diskusi dan pendaftaran anggota mujahid –sebutan buat mereka yang rela membela Islam dengan berperang menurut syariat Islam– untuk berangkat ke Ambon. Konstelasi senada juga berlangsung di Malaysia. Aktivis muslim bahkan menyebar ke sejumlah kampus dan pusat-pusat intelektualitas, termasuk ke tempat Dany kuliah: Universitas Teknologi Mara.

Juni 2000, beberapa bulan setelah lulus dan menyandang gelar insinyur, Dany berkumpul bersama sembilan temannya dari berbagai daerah. Mereka adalah Yasin dan Saad dari Selangor, Lukman dari Perak, Ilham dan Hidayat dari Kuala Lumpur, Ali dari Pahang, serta Rusli, Usman, dan Ismail dari Terengganu. Mereka berbulat tekad untuk berangkat ke Ambon melalui jalur laut.

Malam hari sebuah speedboat bermesin satu dengan panjang sekitar lima atau enam meter meluncur dari Sabah, Malaysia, dalam kecepatan tinggi. Dany dan kawan-kawan berada di dalamnya. Yasin memimpin rombongan.

Di pelabuhan Nunukan seorang tak dikenal menjemput dan menginapkan mereka di sebuah hotel. Dany tak hafal nama hotel itu. Dia hanya ingat selama tiga hari dua malam berada di sana, hingga akhirnya bisa memasuki sebuah pelabuhan kecil di Sulawesi utara setelah melewati perairan Toli-toli. Dari sini mereka berangkat ke Manado dengan menggunakan bus.

Dany berusaha masuk ke Poso yang sedang memanas. Tak jadi. Semua jalan menuju ke sana sudah terblokir, selain susahnya kendaraan. “Lagi pula,” ungkap Dany, “niat awal kami kan memang ke Maluku.”

Maka Dany bersama kawan-kawannya pun terbang ke Ternate dengan sebuah pesawat Fokker kecil yang muat 30-40 orang. “Kami disambut baik masyarakat tempatan (setempat),” ungkap Dany, mengomentari daerah persinggahan awal di Maluku. “Kami langsung gabung dengan masyarakat tempatan itu.”

Dany tak punya buku harian yang mendeskripsikan pengalamannya, termasuk kegiatan hari pertamanya di Maluku. Tapi dia ingat bahwa pada hari-hari awal dia lebih sering berada di rumah sakit darurat yang dibangun warga Ternate. Hatinya trenyuh begitu melihat sejumlah korban bergeletakkan dengan tubuh tertembus peluru.

“Masya Allah, itu kan AK,” Dany memekik ketika seorang dokter memperlihatkan butiran timah yang menancap pada seorang pasien.

“Benar, itu AK?”

“Ya. Itu peluru AK-47.”

Dadanya bergemuruh. Dany merasa, kehadiran senjata otomatis di pihak kristiani menempatkan muslim pada posisi lemah. “Muslim pakainya cuma senjata rakitan, bagaimana mereka menahan serangan senjata otomatis macam itu.”

Di medan pertempuran dia kian terkejut. Pangkalnya, selain AK-47 dan sejumlah senjata otomatis lain, pasukan merah juga membawa peluncur roket antitank buatan Prancis. “Berapa itu harganya? Dapat dari mana mereka? Saat perang lawan mereka, kita kewalahan. Bagaimana tidak, mereka tembakannya sudah rentetan, sedang kita pelurunya keluar satu-satu. Mana senjata rakitan pula.”

Sadar kalah persenjataan, Dany dan kawan-kawan sering memilih menghindari pertempuran terbuka, atau malahan bersembunyi rapat-rapat. Dany menceritakan pengalamannya ketika memasuki kampung Tulehu. Belum lagi bertemu penduduk, trang … trang … trang …, rentetan senjata otomatis terdengar dari moncong senapan, dan peluru bersliweran di sekitar Dany. Dia dan kawan-kawannya bergerak zig-zag dan segera mengambil posisi aman dengan bersembunyi di balik dinding-dinding kayu. Senjata sudah dikokang untuk membalas. Dia baru sadar kalau dinding kayu tak cukup mampu melindunginya untuk membalas serangan. Dinding itu dilubangi satu per satu hingga Dany akhirnya memilih tiarap. “Ya ... sembunyi saja.”

Bukan sekali-dua dia terkepung. Saat berada di kampung Moti, misalnya, berjam-jam Dany dan kawan-kawannya tak bisa berbuat banyak selain merapatkan kepala dengan tanah, menghindari rentetan tembakan, mulai pukul 15.00 sampai pukul 23.00. Kepungan peluru senjata otomatis terlama dialami Dany di Batu Merah. Pasukan merah bersama militer Indonesia yang promereka, memuntahkan peluru sejak petang hari dan baru berhenti pada pagi hari esoknya. Penyerangan ini berlangsung dari dua arah, Kebun Cengkih dan Lapangan Mardika. Kelompok Dany terjepit dan tak bisa membalas serangan. “Senapan mesin datang berganti-ganti.”

Dany dan satuannya sengaja datang ke sana setelah mendengar informasi dari warga yang mengatakan bakal ada serangan terhadap Batu Merah. Sejak siang Dany sudah duduk bersama penduduk. Dia percaya, aparat militer propasukan putih akan mampu menghadang gerakan penyerbu. “Rupanya, aparat siluman kita dihabisi,” kata Dany mengacu pada anggota militer yang berada di pihak pasukan putih.

Serangan itu membuat pasukan di Batu Merah kalang-kabut. Dari satu kios ke kios lain, Dany dan kawan-kawan lintang pukang menghindari kejaran peluru yang datang dari kampung sebelah atas. Mereka berusaha mencapai kendaraan di ujung pasar. Di tengah hujan peluru, mereka melarikan mobil dengan kesetanan menuju arah pantai. Sejumlah peluru tak urung menembusi mobil.

“Untung tak kena tangki,” kata Dany. “Ada marinir yang melihat kami ditembaki di jalan-jalan. Mereka diam saja. Banyak yang mati waktu itu. Saya paling ingat ada ibu-ibu yang mau berangkat haji, mati tertembak. Kasihan.”

Kinerja buruk militer Indonesia melahirkan frustasi di kalangan warga Ambon. Dan ketika rasa frustasi itu memuncak, mereka memutuskan untuk menjebol gudang peralatan militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), nama institusi militer Indonesia, di daerah Tantui. Dany datang ke sana, tapi senjata rampasan sudah habis dibagi-bagikan penduduk. Dany akhirnya mengitari kota Ambon. Di lingkaran luar, Dany mendapati perajin senjata rakitan yang sudah bisa membikin senapan semiotomatis.

KETIKA DANY TIBA DI MALUKU, PASUKAN putih sedang gundah. Mereka baru saja kehilangan kecamatan Tobelo, wilayah yang secara tradisional dihuni kaum muslim. Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah, deklarator-cum-organisasi induk Laskar Jihad, dalam siaran persnya terus menggelorakan semangat pasukan putih seraya meminta bantuan para donatur untuk membiayai anggaran perang. “Setiap harinya kami membutuhkan dana sekitar Rp 15 juta biaya logistik.”

Dana tersebut di luar biaya akomodasi anggota Laskar Jihad, yang saat itu menurut Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah baru mencapai 3.150 orang. Mereka menginap dan makan dari penduduk. Biaya logistik lebih banyak dialokasikan untuk mendapatkan peluru. Dan ini bukan perkara sulit, asal ada duit. Dany mengatakan, senjata dan peluru bisa didapat dari anggota militer Indonesia. “Ada permainan oknum aparat di sana. Ada yang jual-jual senjata. Kalau yang punya duit beli, kalau yang tak mampu ya bikin, atau beli yang rakitan. Aparat-aparat siluman yang sering bantu.”

Perang di Ambon, buat Dany, benar-benar menguras isi kantong. “Perang dua minggu saja bisa bangkrut beta,” kata Dany mengutip guyon penduduk di sana.

Bagi Laskar Jihad, uang tampaknya bukan halangan. Mereka mendapatkannya dari sejumlah simpatisan, selain mengedarkan kotak sumbangan di jalan-jalan mulai Jakarta, Bandung, sampai Surabaya. Para mujahid juga diberi amaran untuk membawa bekal secukupnya mengingat markas komando tak mampu memberikan fasilitas logistik yang memadai. Semangat seperti itulah yang membuat milisi Laskar Jihad terus bertambah di Ambon, dari ratusan orang hingga ribuan.

Laskar Jihad dipimpin oleh ustadz Ja'far Umar Thalib. “Saya pernah ikut ceramah Ja'far Umar Thalib dua kali saat di Ambon. Saya kenal dan tahu dia, tapi dia tak tahu saya,” ungkap Dany.

Sebelum Laskar Jihad hadir, nama Thalib nyaris tak banyak disebut media. Belakangan publik tahu kalau Thalib pernah ikut berperang di Afghanistan. Asia-Pacific Center for Security Studies menyebut Thalib sebagai veteran gelombang pertama dari Asia Tenggara dan dikenal dengan “Group 272.” Grup ini berada di antara sekian banyak kelompok yang ikut ambil bagian pada masa akhir kekuasaan Uni Soviet di Afghanistan, sekitar 1982-1992.

Kala itu, sedikitnya 3.500 orang muslim dari 35 negara mengalir ke Afghanistan dan bergabung dengan mujahidin setempat. Selain Thalib, di dalam kelompok tadi terdapat nama-nama terkenal yang belakangan dikaitkan dengan kasus-kasus terorisme. Mereka di antaranya Mohammad Iqbal Abdurrahman, Nik Aziz Nik Adli, Abdulrajak Janjalani, serta Hambali. Dari nama-nama ini, setidaknya ada dua nama lain di luar Thalib yang turut memainkan peran dalam konflik Ambon. Mereka Abdurrahman dan Hambali.

Peran Hambali dalam kasus Ambon muncul dari nyanyian Ustadz Aceng alias Iqbaluzzaman di Bandung. Dalam pengakuannya di depan pengadilan, Iqbaluzzaman mengatakan bahwa dirinya pernah diceramahi Hambali di Hotel Rinjani, Bandung, pada 2000. Klimaksnya, Hambali meminta Iqbaluzzaman untuk membantu meringankan penderitaan muslim Ambon dengan melakukan “Aksi Ramadan,” yang belakangan diketahuinya memuat rencana pemboman terhadap sejumlah gereja di Bandung dan sekitarnya. “Ini perang kota,” kata Hambali sebagaimana ditirukan Iqbaluzzaman.

Sedangkan Mohammad Iqbal Abdurrahman, yang juga dikenal sebagai Abu Jibril, selain memimpin pusat rekrutmen aktivis muslim di tubuh KMM, juga santer dikabarkan memimpin sebuah elit pasukan dengan persenjataan militer lengkap. Pasukan Abu Jibril pula yang dituduh banyak media internasional berada di balik peristiwa berdarah “Galela Massacre” di Ambon yang menewaskan sedikitnya 250 orang kristiani dalam sekali gempur pada 19 Juli 2000. Abu Jibril bukan orang Malaysia asli. Dia seorang eksil Malaysia asal Indonesia. Dia pernah masuk penjara Indonesia pada awal 1980-an.

Tak ditemukan dokumen yang menunjukkan adanya koordinasi tingkat tinggi antara pasukan putih Abu Jibril dan Laskar Jihad. Bahkan di lapangan sekalipun. Dalam pandangan Dany, baik mujahidin Malaysia maupun mujahidin Indonesia punya struktur komando masing-masing, dengan wilayah operasi yang berbeda-beda pula.

Akibatnya, serangan dari pasukan putih tak jarang berlangsung secara sporadis dan spontan. Dany mengalami sendiri eksesnya. Ketika berada di kampung Batu Merah, dia baru saja mengikuti rapat kampung untuk membahas kemungkinan serangan balasan terhadap pasukan merah yang baru saja memorak-porandakan kampung. Warga di sana ogah-ogahan mengingat minimnya persediaan amunisi dan kalah dalam jumlah personel. Belum lagi bibir mereka kering, Laskar Jihad datang dan langsung mengempur pasukan merah. “Terpaksalah kita ikut bertempur.”

Dany tak pernah berdiam di suatu tempat. Dia terus bergerak dari satu kampung ke kampung lain, dan di beberapa daerah dia mengganti nama. Selama di Maluku Utara dia menggunakan nama “Tohir,” dan ketika bergerak ke Maluku Selatan jadi “Harris.”

Ada banyak kampung yang disinggahinya. Mulai Ternate hingga Tidore. Apakah perpindahan ini bagian dari gerakannya untuk turut merebut Tobelo dan Galela yang telah dikuasai pasukan merah? Dany mengangkat bahu, dan lebih sering mengunci mulut rapat-rapat. Dia bahkan menegaskan kalau dirinya tak pernah menembak musuh. “Paling-paling ngajar ngaji anak-anak.”

Apapun, gerakan Dany dan satuannya memperlihatkan kecenderungan mendekati daerah-daerah yang sedang memanas. Mardika, Batu Merah, dan Tantui adalah medan-medan pertempuran dan merupakan daerah penghubung kota Ambon-Galela. Dan kebetulan atau bukan, saat itu, Juni 2000, pasukan putih dari berbagai komponen sedang memusatkan perhatiannya untuk merebut wilayah-wilayah itu.

Pertengahan Juni 2000, pasukan putih mulai mendarat di pinggiran kecamatan Galela, Maluku Utara, baik lewat darat maupun laut. “Pasukan jihad yang dipimpin Panglima Abu Bakar al Banjari berhasil menjebol pertahanan terakhir pasukan kafir Maluku Utara,” demikian bunyi siaran pers Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah. Dalam pertempuran tersebut pasukan putih merampas ratusan senjata organik.

Pada September 2000 sebagian besar Tobelo sudah berada dalam penguasaan pasukan putih, walau akhirnya Komando Daerah Militer Pattimura mengambil-alih keadaan. Dany sendiri balik badan dan menyusuri daerah semula untuk masuk Ambon pada Oktober 2000. “Waktu itu sudah diberlakukan Darurat Sipil, jadi tak bisa ke Galela dan Tobelo. Susah masuk ke sana.”

Kota Ambon dan Pulau Seram adalah daerah terakhir yang dijejak Dany.

FEBRUARI 2001, DANY MENUMPANG KAPAL laut menuju Surabaya. Teman-teman dari Malaysia tak lagi utuh, sebagaimana saat mereka berangkat dari Sabah dulu. Enam dari mereka; Yasin, Saad, Lukman, Ilham, Hidayat, dan Ali, langsung pulang ke Malaysia. Sedangkan Ismail tak jelas rimbanya. Kabarnya dia memilih tetap di Ambon sampai situasi memungkinkan untuk pulang. Dany praktis hanya ditemani dua sahabat Malaysia. Mereka Usman dan Rusli alias Ibrahim. Daniel Saputra dari Riau dan Gozi dari Medan melengkapi kelompok ini.

Dari Surabaya, mereka naik bus ke Jakarta. Kepulangan mereka rupanya sudah ditunggu Abbas. Dia menjemput di terminal Pulogadung ditemani Abdullah alias Asep, yang kerap dipanggil “Diki.” Abbas membawa mereka ke Jalan Raden Intan II, Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sana Dany dan kawan-kawannya diinapkan selama dua minggu.

Siapa Abbas? Nama aslinya Edi Setiono, tinggal di Jalan Kayu Manis Timur, Matraman, Jakarta. Abbas lahir di Jakarta pada 20 Mei 1961, dan lulus Sekolah Teknik Menengah Perkapalan, Jakarta, pada 1979. Awal 1980-an Abbas berangkat ke Jerman dengan modal nekat. Dia hendak kuliah di sebuah universitas teknik. Sebelum masuk kampus, Abbas mengikuti sebuah pre-college di Berlin. Di tempat kursus inilah, sejak tahun 1985, Abbas membaurkan diri ke dalam aktivisme Young Moslems Association in Europe (YMAE). Di situ dia sering berdiskusi dengan teman-temannya mengenai masalah Afghanistan yang sedang dikuasai Uni Soviet.

Hatinya tergerak untuk berjihad. Pada 1987 dia berangkat ke Afghanistan lewat Pakistan dan bergabung dengan para mujahidin di sana. “Saat di Pakistan sempat putus hubungan komunikasi dengan keluarga selama hampir tiga tahun,” kata Abbas.

Selama di Pakistan, Abbas tinggal di wilayah perbatasan, yang punya akses masuk ke Afghanistan secara leluasa. Letaknya tak jauh dari Peshawar. “Ini daerah tak bertuan. Siapa saja bisa tinggal di sana, bikin tenda, hidup di gua-gua dan bukit-bukit padas,” ungkap Abbas. “Banyak sekali orang di sana, tapi kita tak saling kenal. Yang datang bukan hanya dari Indonesia. Dari banyak negara.” Abbas sendiri datang ke sana membawa bendera YMAE, dan langsung menuju garis depan. “Paling kalau istirahat ada di front belakang, nyiapin logistik, pengobatan.”

Tahun 1990 Abbas kembali ke Indonesia dan menumpahkan kegiatan hidupnya untuk berdagang. Di akhir dasawarsa 1990-an Abbas kembali tergerak untuk ambil bagian dalam aktivisme membela muslim di Ambon. Paruh akhir 2000 dia mulai menginjakkan kakinya Ambon dan tinggal di Galela selama tiga bulan hingga awal 2001. “Waktu itu yang saya ingat sedang Idul Adha pokoknya. Ke Ambon cuma mampir saja selama dua jam, saat kapal yang mau ke Surabaya merapat.”

Apakah keberangkatan Abbas ke Maluku juga bertujuan untuk menghubungi Dany agar segera ke Jakarta? Tak ada jawaban dari Dany, juga Abbas. Namun, rencana pemboman terhadap peribadatan kristiani di Jakarta yang melibatkan nama mereka diketahui telah dirancang jauh hari, paling tidak sebelum Abbas berangkat ke Ambon yakni sekitar Oktober 2000 atau November 2000. Aksi itu dibahas dalam suatu pertemuan di Jalan Anggrek Raya, Perumahan Klender, Jakarta Timur. Selain Abbas, hadir pula Hambali, Imam Samudra, Abdullah, Musa, Hakim, Abdul Jabar, dan Jabir alias Enjang Bustaman.

Awalnya mereka hanya membicarakan masalah-masalah dalam agama Islam, dan memuncak pada rencana aksi peledakan bom dengan sasaran sejumlah gereja di berbagai wilayah di Indonesia. Puncaknya, Imam Samudra ditunjuk untuk menyediakan material bom. Abbas kebagian peran sebagai koordinator aksi di Jakarta, dan untuk Jawa Barat jatuh ke pundak Jabir. Nama yang disebut terakhir tewas dalam ledakan bom prematur di Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Bandung, pada 24 Desember 2000.

Pertemuan dengan Hambali bukan sekali-dua. Di tahun 2000 Hambali sering berada di masjid Al-Fataah, Jalan Menteng Raya. Masjid ini sering digunakan buat pengajian bertemakan jihad, masalah Palestina, kasus Ambon, dan kehidupan kaum muslim yang tertindas di berbagai negara. Di sini pula para alumni Afghanistan biasa berkumpul. “Ya ngobrol-ngobrol biasa saja. Jabar kan juga tinggal di situ,” kata Abbas mengacu Abdul Jabar.

Dalam pertemuan, lanjut Abbas, Hambali biasanya hanya bicara seperlunya. “Lagi pula dia kan lebih suka bicara dengan orang-orang yang 'kelasnya' sudah tinggi. Siapa sih saya kok bicara dengan dia.”

Hambali dikenal Abbas sejak tahun 1999 lewat Abdul Jabar, kakak kandung Agung alias Faisal alias Solahudin alias Dedi. Jabar sendiri terkait dengan pemboman kantor kedutaan besar Filipina di Jakarta pada 2000 dan serial bom Natal 2000. Nama Abdul Jabar juga muncul dalam kasus bom Bali pada 2002. Abbas berteman dengan Jabar dan keluarganya sejak tahun 1993. “Kalau Hambali dekat dengan kakaknya Abdul Jabar … Fanani,” kata Abbas.

Fanani atau Farihin Ibnu Ahmad adalah tersangka kasus bom di Poso dan Palu pada 1995. Setelah dilepas, dia kembali ditangkap polisi Sulawesi Selatan pada 2002 karena kedapatan membawa ribuan butir peluru di pelabuhan Panto Loa, Palu, Sulawesi Selatan. Dia anak Ahmad Kandai, aktivis Negara Islam Indonesia (NII) di masa lalu. Pada 30 November 1957, Kandai sempat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dengan lemparan granat yang dikenal sebagai “Peristiwa Cikini.”

“Hambali pernah tinggal di Menteng juga?”

“Dia kan rumahnya di Cianjur. Ya cuma main saja, ketemu teman-teman.”

“Kalau Imam Samudra?”

Abbas mengiyai.

Imam Samudra nama lain dari Abdul Aziz. Dia lahir di Lopang Gede, Serang, Banten, tahun 1970. Selepas pertemuan dengan Enjang Bustaman pada 1991, Imam berangkat ke Karachi melalui Malaysia, dengan tujuan muaskar mujahidin Afghanistan di kawasan Khost. Tahun 1993 Imam pulang dari Afghanistan dan tinggal di Malaysia sampai 1998. Setahun kemudian dia balik ke Indonesia dan terlibat sejumlah pertemuan di berbagai tempat di Jakarta bersama Enjang Bustaman, Hambali, dan lainnya. Seperti juga Hambali, Imam tak ubahnya sosok hantu dengan banyak nama alias: Kudama, Abdurrahman, Heri, Abu Fath, Abu Amar, dan Faiz Junshar.

Polisi menganggap Imam Samudra bertanggung jawab atas serangkaian serangan bom dalam kurun waktu 2000-2002 di sejumlah kota, mulai Batam, Medan, Jakarta, hingga Bom Bali yang merenggut 202 korban jiwa dan 325 orang terluka pada 12 Oktober 2002. Dia ditangkap pada 21 November 2002 di dermaga pelabuhan Merak dan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali pada 10 September 2003.

SEBUAH RUMAH BERLANTAI DUA terletak di Jalan Malaka Raya Blok II, Perumahan Klender, Jakarta Timur. Temboknya berwarna putih kusam, seperti belum pernah ganti cat dalam waktu yang lama. Pagar besi hitam yang jadi pembatas dengan jalan, selalu berderit tiap kali digeser. Pekarangan seluas kurang lebih 5 x 6 meter persegi yang beralaskan paving blok merah hati dibiarkan apa adanya. Tempat parkir tanpa atap terletak di sayap kanan, dan hanya cukup untuk satu kendaraan roda empat berukuran besar.

Saban pagi sehabis adzan subuh, tetangga terdekat sering mendengar lagu-lagu islami macam Nasyid dan Kasidahan. Di sela-selanya, tak jarang terdengar tangis anak-anak dan percakapan antarmereka yang tak bisa didengar dengan jelas. Penghuni kadang-kadang keluar dengan tutup kepala ala Raihan, kelompok vokal dari Malaysia. Mereka jarang bergaul, lebih-lebih bertetangga dan bertegur sapa. Sekalinya berpapasan dengan orang di sana, mereka cuma mengangguk dan senyum.

Wisnu Subarkat, seorang pensiunan pegawai kejaksaan, tetangga sebelah kanan rumah tersebut, sempat mencurigai tindak-tindak penghuni yang enggan bergaul itu. Apalagi setelah Subarkat tahu kalau kartu penduduk yang mereka miliki semuanya lokalan. Kartu ini biasanya diberikan kepada pendatang dari luar Jakarta. Subarkat pun curiga pada pekerjaan mereka yang tak jelas. Dia sempat mendengar kalau mereka hidup dari berdagang, namun Subarkat tak pernah tahu apa yang mereka jual. “Mana barang dagangannya?” sergah Subarkat ketika Subagio, ketua rukun tetangga di sana, mengomentari kecurigaan Subarkat.

Subagio mengungkapkan, rumah tersebut berada dalam penguasaan Nur Aini Nasution setelah suaminya, Yusuf Nasution, meninggal. Pada Maret 2001, Nur Aini mengontrakkannya kepada Abdullah yang mengenalkan diri dengan nama “Asep.” Abdullah menghuninya dengan istri dan dua anaknya yang masih kecil. Seorang berusia tiga tahun, seorang lagi masih bayi.

Beberapa hari kemudian penghuni bertambah dua orang lagi. Keduanya sudah berusia dewasa. Siapa mereka? Tak lain dari Dany dan Rusli yang baru saja diboyong Abbas dari daerah Buaran, Jakarta Timur. Teman seperjalanan mereka dari Ambon, Daniel Saputra, Gozi, dan Usman, pulang ke keluarga masing-masing.

Ada yang menarik bagi Subagio. Sekitar dua bulan setelah Dany tinggal di sana, Abdullah memboyong istri dan anak-anaknya ke rumah kontrakan baru, yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah milik Nur Aini itu. Letaknya hampir berseberangan. Kepindahan Abdullah disusul masuknya sesosok wajah baru. Subagio merasa si pemilik wajah tersebut tak lain dari Abdul Jabar bila dilihat dari fisiknya yang bermata belo, pipi lebar, dan rambut lurus. Subagio mengetahui Abdul Jabar dari koran-koran yang memberitakan penangkapannya pada Januari 2003.

Subagio tak tahu siapa saja yang bertandang ke rumah itu. Yang dapat dipastikan, hampir setiap waktu rumah tersebut selalu didatangi tamu. Wisnu Subarkat,mengingat salah seorang di antaranya Imam Samudra. Dia disapa teman-temannya “Ziz,” kependekkan dari Abdul Aziz, nama lahir Imam Samudra. Subarkat tahu paras Imam Samudra dari televisi saat tertangkap. “Saya terhenyak saat tahu itu,” kata Subarkat.

Masih segar dalam ingatannya, Imam Samudra pernah memberi bungkusan yang berisi korma. Di lain waktu, dia pernah memberi spagheti dan makanan lain. Tiap memberi, Imam Samudra hanya menjulurkan tangannya lewat pagar pembatas yang tingginya 110 sampai 120 centimeter. Dia, kata Subarkat, tak banyak bicara. Saat memberi korma, misalnya, sambil tersenyum Imam Samudra hanya berujar, “barang dagangan.” Seingat Subarkat, Imam Samudra sering terlihat berada di sana sampai Juli 2001. Subarkat bahkan sempat mengira orang itu penghuni tetap.

Abbas tak menyangkal kalau Imam Samudra kerap bertandang. Di sana mereka sering berdiskusi soal-soal agama, termasuk nasib kaum muslim di Ambon yang di mata mereka sedang teraniaya dan membutuhkan pertolongan segera karena ditekan orang kristiani. Desakan untuk segera melakukan aksi pemboman di Jakarta pun datang dari Imam Samudra. Abbas ingat, saat sedang berkendaraan dari Klender menuju Blok M –beberapa minggu sebelum pemboman Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Santa Anna– Imam Samudra menggerutu, “Bagaimana, umat Islam di Ambon dibantai terus?”

“Bagaimana ya, kita enggak punya apa-apa.”

“Cobalah cari target-targetnya. Kalau barang bisa didapatkan.”

Empat hari sesudah perbincangan itu, Imam Samudra menelepon Abbas. “Bagaimana, sudah dapat belum targetnya?”

“Belum ada yang pas, Pak. Bagaimana nih?”

“Usahakanlah. Barangnya sudah ada.”

“Okelah, saya usahakan.”

Abbas menuturkan, sejak mendapat telepon itu, dirinya bersama Dany dan kawan-kawan berkeliling Jakarta. Dan ketika Imam Samudra kembali menelepon, Abbas tanpa ragu menjawab bahwa dirinya sudah mendapat titik-titik lokasi untuk diledakkan. “Silakan pilih yang mana?” kata Abbas seusai menggelar rincian alternatif target.

“Oke, nanti saya datang ke sana,” tukas Imam Samudra.

Beberapa hari kemudian Imam Samudra turun dari bajaj di depan rumah kontrakan itu. Dia membawa tas plastik berisi material peledak dengan empat detonator berikut empat timer (pengatur waktu). Bawaan Imam ini disimpan selama beberapa hari, dan baru pada 21 Juli 2001 Abbas memilahnya menjadi empat bagian yang sama. Dia mempersiapkan kardus, kantong plastik, dan lakban untuk keperluan perakitan.

Esoknya, sehabis salat subuh, Imam memimpin perakitan dan menyelesaikan tiga paket. Satu paket yang belum dirakit dipersiapkan untuk sasaran Atrium Plaza, Senen. Sekitar pukul 06.00, Abbas sudah duduk di balik kemudi Daihatsu Zebra. Dia ditemani Agung dan Dany. Di tangan mereka terdapat dua paket bom rakitan. Bom siap ledak lain dibawa Abdullah dan Rusli yang membelah pagi dengan sepeda motor RX-King. Tujuan mereka dua titik lokasi: Abdullah dan Rusli akan beroperasi di Gereja Santa Anna, sementara Dany dan Agung di Gereja HKBP Jatiwaringin.

Gereja Santa Anna terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan masuk dalam kawasan kompleks militer Angkatan Laut. Bangunan gereja berdiri di atas lahan seluas sekitar 12 ribu meter persegi, berdampingan dengan Gedung Pertemuan Yos Sudarso, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah, serta rumah pengelola gereja dan parokial. Sejumlah pohon rindang yang mengelilinginya membuat tempat itu terkesan sejuk.

Di dalam gereja terdapat panggung misa selebar kira-kira lima meter persegi, berdepanan dengan deretan bangku kayu yang memanjang dan membentuk 30 baris. Ada tiga sekat yang memisahkan masing-masing bangku untuk berjalan melalui pintu depan dan samping kanan gereja. Abdullah dan Rusli masuk melalui pintu samping sebelum jemaah berdatangan. Mereka lantas menaruh paket bom yang sudah disetel timer-nya di bangku kelima dari belakang.

Bom meledak sekitar pukul 07.05, beberapa menit setelah Romo Suryatma naik mimbar. Ledakan ini memporak-porandakan seluruh jendela kaca, menjebol langit-langit, dan meninggalkan lobang sampai radius sekitar 40 centimeter dari episentrum, dengan kedalaman sekitar 30 centimeter. Sedikitnya 72 orang terluka, berat dan ringan.

Di Gereja HKBP Jatiwaringin, bom meledak selang lima menit kemudian. Gereja ini terletak di Jalan Kartika Eka Paksi, Kalimalang, Jakarta Timur, dan menjorok ke dalam dari kawasan perumahan militer Angkatan Darat. Ledakan tak menimbulkan banyak korban cidera, sebagaimana yang terjadi di Santa Anna. Ini lantaran pusat ledakan berada di luar bangunan. Dany dan Agung memang kesulitan untuk masuk ke dalam gereja karena masih terkunci. Hari Minggu itu, Wahyu, penjaga gereja, tak biasanya telat bangun. Bahkan pendeta M.G.H. Tampubolon yang menggantikan Pendeta Daniel Harahap datang terlambat 20 menit.

Melihat gereja masih terkunci, Dany berinisiatif menyimpan bom di sebuah warung yang berjarak sekitar 100 meter dari gereja. Bom ini tak kunjung meledak dan berhasil diamankan polisi. Sumber ledakan datang dari paket bom yang disimpan di kolong sebuah mikrolet M-18 bernomor polisi B 2248 JJ, milik keluarga Silitonga, yang diparkir di persimpangan Jalan Artileri-Jalan Kartika Paksi.

Ledakan itu menerbangkan mikrolet, selain menghancurkan dua mobil jemaat lain yang parkir di kiri-kanannya. Getaran bom ikut merontokkan kaca-kaca di menara gereja dan sejumlah lampu kristal. Bumper mikrolet terbang setinggi kurang lebih 15 meter dan hinggap di atap menara. Hendrik Silalahi, yang sedang berada di pusat ledakan, berjalan terhuyung-huyung bermandikan darah dan segera dilarikan ke rumah sakit bersama korban lain, Aldo dan Yusuf.
Sehari setelah ledakan di kedua gereja tersebut, Wisnu Subarkat mendapat kiriman dari tetangga sebelah berupa bungkusan daging akikah; daging tanda syukur atas sebuah keberhasilan.

ATRIUM PLAZA DITETAPKAN SEBAGAI sasaran berikutnya. Bangunan ini terletak di pusat keramaian Senen, salah satu kawasan tersibuk di Jakarta Pusat. Sebelum jatuh ke tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Segitiga Atrium, perusahaan induk yang mengelola sentra bisnis tersebut, berada dalam kepemilikan Kaharudin Ongko.

Sempat beredar selentingan, pemboman atas Atrium Plaza dilatari persaingan bisnis dengan motif untuk memukul konglomerat tua itu. Motif ini kelak segera menguap begitu Dany dan Abbas ditetapkan sebagai tersangka dan ternyata tak punya korelasi apapun dengan kepentingan bisnis. Lebih-lebih setelah mereka mengurai targetnya, yang memperlihatkan bahwa titik pemboman direncanakan berada di Gedung Serbaguna Rajawali yang terdapat di lantai 16 Graha Atrium, kompleks perkantoran yang mengelola pusat perbelanjaan itu. Gedung tersebut diketahui mereka sering digunakan jemaat kristiani untuk melangsungkan kebaktian, antara pukul 17.00 sampai 21.00. Data administrasi memang menunjukkan, sejak Juli 2001 gedung tersebut telah dikontrak oleh Bethesda Ministry melalui nama Henry Tumewu.

Motif mereka –yang diakui secara eksplisit di depan polisi dan tak pernah dibantah sampai jatuh vonis pengadilan– adalah balas dendam atas perlakuan kaum kristiani yang di mata mereka telah menindas komunitas muslim di Maluku. Motif ini sekaligus mengubur keterangan Omar al Faruq, orang Kuwait yang ditangkap di Bogor dengan tuduhan jadi wakil al Qaeda di Asia Tenggara, yang dalam interogasi mengatakan bahwa pemboman itu untuk melenyapkan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden Indonesia. Saat itu, para pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditenggarai sedang melangsungkan rapat besar di daerah Pecenongan, tak jauh dari Atrium Plaza. Rapat ini dipimpin Megawati.

“Ditaruh dekat kaki saya saja cuma begini,” kata Dany sambil mengangkat kakinya yang buntung. “Bagaimana mungkin bisa membunuh Megawati ... dilempar ke mobilnya?” Dany bertanya retoris.

Dalam pemeriksaan polisi terungkap, rencana peledakan mulanya ditetapkan pada 25 Juli 2001. Rencana ini batal lantaran Abbas tiba-tiba harus berangkat ke Tasikmalaya untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit. Abdullah yang sedianya akan menggantikan peran Abbas ikut-ikutan menghilang. Mereka akhirnya mengganti rencana, dengan tanggal 1 Agustus 2001 sebagai tenggat eksekusi.

Hari-H tiba. Pagi itu, sekitar pukul 10.00, Abbas datang ke Klender. Dia minta Abdullah menemani untuk suatu urusan di Jalan Warung Buncit dan Lenteng Agung. Abdullah spontan membalas bahwa Dany dan kawan-kawan memerlukan kendaraan untuk survei. “Pak Abbas tolong anterin dong, anak-anak pengin main ke Atrium tuh,” pinta Abdullah.

Abbas menyanggupi. Kilat, mereka bersiap-siap. Dany menyambar sepucuk pistol FN-45 dari tujuh pistol di sana. “Saya bawa satu,” Dany mengacungkan senjata. Abbas menganggukkan kepala, “Bawa saja.”

Pukul 10.30 mereka berangkat menuju Atrium. Di sana mereka memindai situasi selama beberapa menit. Dari survei, tercetus rencana baru untuk menaruh bom dalam kendaraan carteran yang akan membawa jemaat pulang kebaktian.

Kini mereka meluncur menuju rumah Abbas di Matraman, tempat paket bom yang belum dirakit disimpan. Dalam perjalanan pulang mereka membeli Dunkin's Donuts di Jalan Sabang, dan mampir ke masjid Cut Meuthia di sekitar Taman Suropati, Jakarta Pusat, untuk salat dzuhur. “Lama juga nih kita enggak jalan-jalan,” kata Abdullah, begitu mereka sampai di Matraman. Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 16.00.

Selang beberapa waktu, Abbas pergi ke belakang rumah menuju tempat pompa air. Dia mengambil kardus berisi bungkusan plastik paket bom dan menyerahkannya kepada Dany. Bersama Abdullah, Dany melakukan perakitan. Bubuk hitam dari bungkusan plastik ditaruhnya di dalam kardus Dunkin's Donuts dan ditaburi proyektil yang terbuat dari gotri, serbuk besi, dan paku. Pada taburan tersebut detonator diletakkan dan kabelnya ditarik keluar untuk disambungkan dengan kabel timer. Posisi timer berada di luar kardus. Terakhir, Dany mengeset timer dengan perkiraan waktu ledak pukul 21.10 saat bom sudah berada dalam bus yang mulai bergerak.

Teorinya, ledakan pada bus yang sedang bergerak bisa menimbulkan efek gelembung. Kemungkinan terbakar juga besar karena adanya solar. Korban, kata Dany, bisa lebih banyak lagi jika mereka duduk berdekatan.

Yang jadi pertanyaan, kenapa bom seberat sekitar satu sampai dua kilogram itu meledak sebelum waktunya? Apakah benar Dany dijahili dengan jalan peledakan jarak jauh? Dany tersenyum. Dia tak melihat kemungkinan tersebut. Bom yang dirakit bukanlah kategori bom remote control. “Letupan itu kan persoalan timer,” kata Dany.

Dany berkilah bahwa bom yang dibawanya bukanlah bom yang sempurna seperti produk pabrikan. Belakangan Abbas menjelaskan bahwa Dany membuat dua kekeliruan.

Pertama, kekeliruan teknis. Dany memang sudah benar dalam prosedur dengan menumpukkan dua timer yang salah satunya untuk firing device. Dia mengesetnya sejak pukul 19.10 untuk dua jam ke depan, sehingga bom diperkirakan meledak pada pukul 21.10. Kesalahan Dany terletak pada pilihan timer yang sudah kadaluarsa. Timer tersebut, kata Abbas, berdering setiap satu jam. Bisa dipahami kalau bom akhirnya meledak satu jam lebih awal.

Kedua, Dany melanggar rencana. “Dalam kerja-kerja seperti ini (jihad) kan biasanya ada tiga hal. Satu penyerahan diri, self sacrificing, dua teknis, dan tiga patuh pada order. Kalau yang pertama jelas, yang kedua harus paham teknisnya, dan ketiga harus taat pada rencana yang telah dibuat,” kata Abbas hati-hati. “Untuk kasus Dany misalnya, coba dia taruh langsung tentu tak akan seperti ini. Paling tidak, meskipun itu meledak, tak terjadi apa-apa padanya. Meski dia sudah siap untuk itu,” ujar Abbas.

Abbas mengatakan, untuk menghindari ledakan dini, dirinya cepat-cepat menyusul Dany untuk memberi isyarat agar segera menaruh bom.

“Saya tak tahu. Isyarat dari siapa?” jawab Dany.

“Pak Abbas.”

“Tak ada. Tak ada itu isyarat. Bom itu memang meletup duluan.” Dany kemudian memelankan suaranya, “misalnya paket itu saya bawa jalan ke tempat parkir bus sekalipun, pasti juga akan meledak di jalan.” Jarak pintu masuk Atrium sayap timur dengan tempat parkir bus di depan Graha Atrium sekitar 5-10 menit jalan kaki.

HANYA SEHARI DANY BERADA di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sehabis badannya dibersihkan dari paku-paku dan kaki kanannya diamputasi, Dany dipindahkan ke Rumah Sakit Kepolisian Indonesia di Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai 2 Agustus 2001 sore. Di tempat baru Dany diperiksa lebih intensif. Penjagaan untuknya diperketat.

Dany berusaha menyembunyikan identitasnya. Dia selalu mengelak saat ditanyai. Di saat lain dia mencoba membangun alibi sebisa mungkin. Polisi menilai Dany sebagai sasaran sulit. Tak kehabisan akal, polisi melakukan penyamaran. Komisaris Besar Adang Rochjana berpura-pura jadi dokter.

Dengan nada simpatik, Rochjana menanyai Dany perihal teman. Tak dinyana, Dany menggumamkan nama “Fadil.” Dari informasi secuil ini, Rochjana memerintahkan anak buahnya untuk memburu Fadil.

Fadil Abdurrahman, yang disebut-sebut Dany sebagai teman, tinggal di Jalan Harapan Baru Blok C-1, Bekasi. Dia ditemukan polisi saat berada di dalam kantor Yayasan Al-Rosikun bersama teman-temannya: Solihin, Sutisna, dan Husni Rizal. Dari situ polisi bergerak ke rumah Fadil dan mendapatkan sejumlah dokumen. Mulai catatan sistem pembikinan bom, dokumen tentang berbagai jenis senjata api, serta prosedur dan tata cara pelatihan militer.

Fadil membuka kedok Dany. Orang itu menerangkan bahwa dirinya pernah dibawa Dany ke sebuah warung internet di sekitar Grand Mall, Bekasi, dan melihat-lihat situs web tentang sistem pembuatan bom. Sebelum mengunduh file tentang cara merakit bom untuk diterjemahkan, Fadil masih mengingat ucapan Dany, “Kita itu dibodohi sampai enggak bisa membuat bom, padahal itu gampang.”

Penelitian berlapis segera dilakukan. Di Atrium Plaza, tim kecil yang dipimpin langsung Carlo Brix Tewu, kala itu menjabat kepala Unit Antiteror dan Bom Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan pangkat ajun komisaris besar, kembali menyisir episentrum ledakan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Mereka antara lain menemukan residu black powder dan trinitrotoluene (TNT). Di laboratorium tim yang berada di bawah kendali Brigadir Jenderal M. Hamim Soeriaamidjaja, kepala Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Indonesia, memeriksa hasil swab (sapuan kapas).

Sadar tak lagi dapat menyembunyikan identitasnya, Dany menyerah. Dia mengungkapkan sejumlah pengakuan, termasuk tentang teman-temannya yang terkait kasus pemboman di Atrium. Pada 9 Agustus 2001, Dany ditetapkan sebagai tersangka.

Esoknya, giliran Sigit Listyo Prabowo beraksi. Prabowo, berpangkat ajun komisaris polisi, saat itu menjabat kepala Polisi Sektor Duren Sawit. Bersama anak buahnya, dia mengaduk-aduk rumah kontrakan Dany di Klender. Penggeledahan ini diikuti tim Gegana dari Kepolisian Daerah Metro Jaya sehari sesudahnya.

Dari rumah Dany, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, mulai gambar sketsa perakitan bom, digital multimeter, travelmate suit alarm clock, baterai Hi-Watt, serta baterai Quan-Ba. Barang bukti yang disebut terakhir, menurut Soeriaamidjaja, identik dengan material yang ditemukan dalam kasus peledakan gereja HKBP dan Santa Anna pada 24 Desember 2000. Polisi pun mengarahkan pemeriksaan untuk melihat keterkaitan Dany dalam kasus peledakan dua gereja tersebut.

Dany tak punya pilihan lain, selain mengakui semua perbuatannya, termasuk menginformasikan di mana kira-kira temannya berada. Dari mulut Dany pula untuk kali pertama nama Imam Samudra meluncur dan mulai menjadi sosok hantu untuk beberapa waktu lamanya.

Mengikuti “nyanyian” Dany, polisi bergerak ke Pandeglang yang diduga jadi tempat persembunyian teman-teman Dany. Sedikitnya 13 orang, yang menurut polisi sedang berlatih kemiliteran, dibekuk. Abbas –yang sehari sesudah terjadi ledakan di Atrium Plaza berangkat ke sana atas perintah Imam Samudra untuk menyerahkan beberapa pucuk pistol kepada seseorang bernama Jaja– tak ditemukan.

Abbas baru berhasil ditangkap pada 11 September 2001 di rumah mertuanya, Kampung Babakan Pareundeung, Kawalu, Tasikmalaya. Saat itu, sekitar pukul 13.00, dia sedang asyik menonton televisi bersama anak-anaknya. Dari tangan Abbas, setelah rumahnya di Matraman digeledah, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti, mulai komputer, satu set peralatan solder, sampai sepucuk senjata api jenis S & W Magnum dengan 12 butir peluru.

Setelah penangkapan itu hubungan Abbas dan Dany merenggang. Mulai pemeriksaan hingga pengadilan, keduanya jarang bertegur sapa. Abbas sempat menumpahkan kekesalannya dengan berkomentar bahwa Dany mestinya mau menanggung risiko sendiri jika benar-benar mau berjihad. “Misalnya Dany kemarin tidak ngomong kan tidak akan terbongkar semua,” kata Abbas. Beberapa detik kemudian, Abbas buru-buru meralat bahwa ucapan barusan bukan dimaksudkan untuk memojokkan Dany, apalagi menuduhnya telah menjebloskan Abbas ke dalam penjara.

Persoalan yang dihadapi Dany kini bukan sekadar hukuman yang bakal didapat dari tindakannya, tapi juga “serangan” yang bakal dihadapinya di pengadilan. Abbas, ditilik dari sikapnya selama ini, secara teoritis tak mungkin membantu Dany untuk meringankan hukuman. Dan benar, di tingkat pemeriksaan polisi saja pengakuan Abbas sering menyanggah apa yang diungkapkan Dany. Abbas, misalnya, tak mengakui kalau dia koordinator peledakan itu. Dia bahkan tak mengakui kalau dirinya terlibat rapat-rapat perencanaan.

Abbas berdalih, jika kemudian berita acara pemeriksaan itu diteken, ini semata demi menghindari perlakuan kasar polisi atas dirinya. Tak hanya ancaman fisik, Abbas mengatakan bahwa dirinya tak jarang mengalami tekanan psikologis, seperti ditodong senjata. “Jangan bohong kamu, kalau bohong saya tembak,” kata Abbas menirukan ucapan polisi pemeriksa.

Menghadapi gelagat tak beres berupa kemungkinan beratnya hukuman, Dany berkonsultasi dengan pengacaranya, Duni Nirbayati.

“Apa yang bisa meringankan hukuman saya?” kata Dany.

“Satu-satunya cara untuk ringan adalah memberi keterangan dengan baik, kooperatif dengan petugas,” kata Nirbayati.

“Jaminannya apa?” kejar Dany, yang dalam pandangan Nirbayati, Dany kuatir Tewu bersikap bias mengingat dia beragama kristen.

“Percayalah, untuk urusan pekerjaan, Bang Carlo orang yang bisa profesional memisahkan kepentingannya. Akhirnya saya buat gentlement's agreement dengan Bang Carlo lewat sebuah surat keterangan betapa koperatifnya Dany,” tutur Nirbayati.

Carlo B. Tewu tak memungkiri keluwesan Dany. “Dia,” kata Tewu merujuk Dany, “banyak membantu dalam pemeriksaan. Dari dialah kami mendapat banyak temuan baru tentang jaringan mereka. Ada nama Abbas, Abdul Jabar, Asep, Imam Samudra, dan Hambali.”

Februari 2002, perkara Dany disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah saksi hadir di situ, mulai Eva Marbun, koordinator kegiatan Graha Atrium; Anita Abdul Aziz, korban ledakan bom; sampai Wisma Subarkat, tetangga Dany. Di hampir semua persidangan yang dijalani, Dany selalu terlihat tenang. Sorot matanya tetap tajam, kontras dengan wajahnya yang cekung. Dua bulan kemudian sikapnya yang tenang terkelupas. Dia mencoba berdiri dengan tubuh gemetar. Parasnya pucat, kelopak mata memerah. Dany baru saja divonis mati. Dia kelihatan sedih, meski tak ada air mata menetes.

“Ya enggak papa, hidup dan mati kan di tangan Tuhan,” kata Abbas mengomentari vonis itu.

“Saya tak habis mengerti bagaimana bisa divonis mati,” ujar Duni Nirbayati.

“Banding,” ucap Dany, pelan.

Dalam peradilan tingkat banding, hukuman buat Dany berkurang. November 2002 Dany diputus 20 tahun penjara. Abbas pun terhindar dari hukuman mati seperti yang diterimanya seminggu setelah vonis buat Dany jatuh. Abbas juga mendapat 20 tahun penjara.

HALAMAN ITU MEMANJANG, SEKITAR 6 x 20 meter. Untuk masuk ke sana tak sukar, asal bersedia mengikuti “aturan main” termasuk menyediakan uang recehan. Di pos pendaftaran orang cukup menyelipkan Rp 1.000-Rp 2.000.

Penjara Salemba, Jakarta, bukanlah bui yang harus ditakuti buat mereka yang tahu situasi dan mau memanfaatkan peluang. Seorang tahanan bahkan bisa membawa peralatan tidur, lengkap dengan televisi. Tempat itu pun acap jadi bahan pemberitaan menyangkut peredaran obat bius atau perilaku seks menyimpang. “Di sini, apa saja yang bisa dimakan, dimakanlah. Siapa yang bisa dimakan, dimakanlah,” kata Dany. “Hati-hati di sini kalau dimintai duit. Mereka menganggap orang besuk itu datang bawa banyak uang.”

Untuk menengok orang sekaliber Dany, sekali datang orang harus menyediakan minimal Rp 50.000. Bagian terbesar diberikan pada tahanan, sekurang-kurangnya Rp 25.000. Jika tidak, dia akan bangkrut, atau yang lebih merepotkan lagi tak bisa mendapat kartu pas kelak. Uang ini digunakan untuk setoran. Petugas pemungut biasanya keliling sel sehabis adzan maghrib dengan bukti salinan kartu kunjungan di tangan.

Dany terbilang cepat paham liku-liku penjara. Ada banyak orang mengajarinya ini-itu sejak pertama datang.

Kehadiran Dany di penjara Salemba telah didengar penghuni lain beberapa hari sebelumnya. Maka, begitu dia tiba, sambutan mengalir ke selnya. Kejahatan yang dilakukannya memang terbilang langka, dan sebutan “teroris” yang melekat padanya jadi pangkal keingintahuan orang untuk mengenal dia. Vonis hukuman mati yang sempat diterima Dany sedikit banyak telah membawa dia ke status tahanan yang lebih “tinggi” ketimbang lainnya. Inilah barangkali sebabnya, ketika kali pertama menghuni sel, Dany sempat didatangi dan disalami Maulawarman dan Noval Hadad, keduanya tahanan kelas berat dan disegani penghuni. Mereka ditahan sejak medio 2001 dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.

Dalam wawancara-wawancara awal, Dany sering ditemani semacam pengawal yang bertubuh besar. Dia biasanya tampil rileks dan sesekali menyunggingkan senyum. Kadang-kadang derai tawanya juga keluar.

Dari perjumpaan selama kurun Nopember 2002 sampai Maret 2003, kesan yang didapat darinya adalah otaknya yang encer. Dia selalu dalam keadaan siap untuk menyelidiki kata per kata dari lawan bicaranya. Satu hal lagi, dia tak mudah memercayai orang. Dany bukan subjek yang gampang ditelisik, memang. Makin susah kalau suasana hatinya sedang galau. Pada Maret 2003, umpamanya, dia datang dengan muka masam.

“Biasalah di dalam kan banyak masalah,” kata Dany tanpa mau memandang lawan bicara, “sedikit saja perbuatan bisa jadi masalah. Tiap hari ada saja masalah. Mereka kan biasa hidup tekan-menekan, saling menindas. Agak-agaknya tadi juga dia bertujuan itu.”

Tak jelas apakah dia sedang kesal pada seorang tahanan atau baru saja menerima kabar buruk. Beberapa hari sebelumnya, dalam suatu wawancara, Duni Nirbayati mengatakan bahwa kasasi Dany ditolak karena dua hal: kesalahan prosedural dan keterlambatan memasukkan permohonan. “Lagi pula dia takkan menang.”

“Jangan tanyakan lagi apa yang sudah saya beri, saya tak mau kasih. Capek!”

Beberapa saat kemudian, Dany bangkit dari duduknya. Tubuh setinggi kurang lebih 170 centimeter itu kelihatan makin kurus, letih, dengan pipi kian cekung hingga tampak menelan kelopak mata. Janggutnya yang kian panjang menari-nari mengikuti hembusan angin, tak peduli tuannya sedang gundah. Dalam diam, dia membetulkan letak kruk hingga pas di ketiak. Tertatih-tatih dia berjalan menuju blok selnya.

Dia tak benar-benar abai. November 2003 Dany masih mau keluar dari selnya. Kali ini dia tak lagi di penjara Salemba, tapi di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Harga kartu pas di sini lebih mahal, bisa mencapai Rp 50.000 untuk pintu blok terpidana, dan sekitar Rp 5.000-10.000 untuk sipir di masing-masing pos jaga.

Dany datang ke ruang besuk dengan air muka berseri. Jalannya masih tetap tertatih-tatih, tapi kruk penyangga beban sudah tiada. Dia mulai menggunakan kaki palsu dari uang kiriman ibunya. “Rasanya masih suka ngilu, belum bisa dipakai nekuk pergelangan kaki. Kalau dipakai salat sih biasa. Rukuk bisa, sujud juga bisa.”

Baru sebulan dia belajar berjalan. Hampir tiap hari dia keluar blok untuk membiasakan diri berjalan kaki palsunya. Ke masjid, taman, kantin, kenalan-kenalan barunya, ke mana saja dia mau. Tapi tentu saja hanya sebatas di dalam penjara. Dia perlu waktu minimal 15 tahun lagi untuk bisa jalan-jalan di luar. [end]

Majalah Pantau, Reporter dari Lapangan, Februari 2004

A Convict Named Iqbal

2003-10-01T22:33:00.000-07:00

by Agus Sopian

For a man convicted of terrorism, he was awfully polite—in fact he didn’t seem to have much self-confidence. He came into the visitors’ room at the Sukamiskin prison with his head bowed and a frightened look in his eyes. He thought I was a cop. This was just after the Kuta bombings in 2002. And when that incident led to the name of Hambali (captured in August 2003 in Thailand), the police began visiting him often, for exhausting interrogations that would go on for hours.

Perhaps that’s why he had such a defensive air about him, and kept trying to build an alibi. He didn’t know that I had been following his case from the beginning—that is, since he was arrested in January 2001 and sentenced to twenty years in prison.

One alibi that amused me was when he said that the explosion was really the malfunctioning of a mixer for making tomato ketchup. The mixer had been dropped for repairs at a welding shop belong to Haji Aceng Suhari. I knew he was lying because I had collected the technical criminal documents, which included test results of a cotton swab and an Ionscan 400B Barringer. These showed residue of explosives and their mixing agents, as well as human blood found in eight places at the location of the blast.

Iqbal was born on 15 March 1958 in Garut, a regency some sixty kilometers south of Bandung. To reach his native village Saribakti from Jakarta takes almost two hours by car, driving toward the Indonesian Ocean on little roads that wind through a number of forests. The village is poor. Most of the villagers live from farming or fishing. Iqbal’s parents, Maskan and Komariah, are farmers.

Iqbal is not the name he was first given. As a baby he was named Saefudin. His childhood friends called him Didin. As a teenager he changed his name to Iqballuzaman. He took this name from the Kitab Al-Manar, a religious book that he often read. After he left his village, his closest friends called him Ustadz Iqbal, a term for a religious teacher of Islam. But for those who have known him since childhood, he is Aceng Didin. In the Islamic community in Sunda, ‘Aceng’ is a term of respect for a young person learned in Islamic teachings.

Iqbal was indeed raised in a religious education. At the age of nineteen, he graduated from the Sekolah Pendidikan Guru Agama (Religious Education Teachers College), with the hope of continuing his education in Bandung. But his parents were unable to afford the fees, so he decided to travel from village to village and continue his religious studies in pesantren Islamic boarding schools.

When he was twenty-one, he married Enting a girl from his village. They had been married for five years when Enting died, leaving him with two small children. He did not stay a single parent for long: about a year later he married Nenah Rohayati, also from the same village. To support his family, Iqbal took almost any work he could find, including selling sundry goods as an itinerant peddler. In the evenings he opened the door of his house to teach children to recite the Qur’an. It was then that the people of his village began to call him Aceng Didin.

As his children grew older, the economic demands on the family increased, and in 1984 Iqbal went to Bandung. Bandung is not a friendly city to newcomers. Iqbal’s diplomas were not in demand for office workers. He was obliged to find work as a laborer. He recalls, “Sometimes I worked until late at night to earn overtime pay.”

On Sundays, he often attended pengajian (Islamic services that may include sermons, studying or Qur’an recitation) on Jalan Kebatian, Kiaracondong. This meeting place was under the care of Jalaluddin Rakhmat, an Islamic intellectual from Bandung known to his friends as Kang Jalal. Jalaluddin Rakhmat is a former lecturer at the University of Padjadjaran Bandung, who earned his Master’s degree at Iowa State University and his Doctorate in Australia. It was here that Iqbal became enthralled with the thinking of revolutionary Iranian ideologues such as Murtadha Muthahhari and Dr. Ali Syariati. “Kang Jalal was extraordinarily well-educated. I came to feel that I was nothing in comparison.”

In 1986, Iqbal was drawn to attend other pengajian in Cileunyi, around ten kilometers from Bandung. That is where his radical soul was formed. There he not only studied, he also joined an underground organization affiliated with Negara Islam Indonesia (NII), which was later said to be the embryo of Abdullah Sungkar and Abu Bakar Ba’asyir’s version of Jemaah Islamiyah. In NII, Iqbal met Jabir, a name that would ultimately drag him into the case of the Christmas bombings in Bandung in 2000.

Iqbal stayed with NII for only two years. Then he left because he felt that “it was no longer in keeping with Islamic teachings.” Besides, his family’s economic situation did not allow him to be too closely involved in any organization. Having left NII, Iqbal returned to his earlier trade as a peddler. This time he dealt in animal hides, traveling around West Java buying skins and selling them to leather industries in Sukaregang, Garut.

Once his family’s finances revived, he again opened a pengajian center. This activity opened another opportunity for him. In 1993, a relative of his contacted him saying that an acquaintance of his was looking for a Qur’an teacher. Iqbal followed up, and was directed to a businessman called Haji Aceng Suhari.

Iqbal was accepted as a Qur’an teacher into the Suhari family.

He let his animal hide business go and opened a shop selling bird feed, directly across the street from a welding shop belonging to Haji Aceng Suhari at Jalan Terusan Jakarta No. 43-45, Antapani, Bandung.

In this neighborhood Iqbal became famous, not for his bird feed shop, but because his religious learning drew people to him like a magnet. Before long, the Suhari house was regularly visited by pengajian participants. Haji Aceng Suhari agreed when Iqbal said he thought the pengajian community needed a Majelis Taklim (Honor Committee) to form the group into an organization.

As his finances improved and his name began to be known, Iqbal entered a new period. He married Sri Endah, a girl from Nganjuk who was one of his pengajian students. Iqbal says, “This marriage had the consent of my older wife.”

Then in 1998, Iqbal had an unexpected visit. Jabir came with Hambali, Umar and Maman. They congratulated him on his well-run pengajian group, and then at last came to the reason for their visit. Hambali asked Iqbal to find a wife for Umar, who he said was a friend from Malaysia. Iqbal agreed. He contacted his mother-in-law, Umi Tinah, who had a women’s pengajian in Rancabelut, Cimahi, west of Bandung. There they found a girl named Ajeng for Umar.

Iqbal explains, “Jabir told me that Hambali, alias Ridwan, was from originally from Cianjur and living in Malaysia. He had a Malaysian accent, and his wife was from Malaysia, although I never met her.”

After this wedding, Iqbal did not see them again, nor did he feel any need to think about them any more. His days were busy with his ever-growing pengajian. He also became involved with a non-governmental organization (NGO). He founded the Yayasan Menuju Masyarakat Sejahtera, or Mesra, a social welfare organization which ran a half-way house for homeless children and vagrants. With this he became aware of a different atmosphere, not least of which was having contact with NGO activists. Among them was a Japanese woman named Akiko, who had connections with UNICEF. This organization provided Iqbal’s foundation with funding.

Then in late November 2000, as Iqbal was busy looking after the foundation and the pengajian, he had another visit from Jabir. He came to the Mesra office on Jalan Cijaura Girang V No 17, Bandung, and left a message with a staff member requesting Iqbal to call him on his cell phone. But Iqbal lost the number, or forgot it, and did not get in touch with him.

His next encounter with Jabir was on 15 December 2000. Jabir, accompanied by Akim Hakimudin, came to Iqbal’s house on a motorbike at five in the morning. This was during Ramadan, the fasting month when Muslims do not eat or drink from sunrise to sunset. There they had a conversation that was mostly dominated by Jabir. Iqbal still recalls one particular question that Jabir put him: had he been present at the Jogjakarta Mujahidin Congress and its sequel at Al-Mahdiyin Limbangan Garut? Iqbal said, “No.” In response to this very plain reply, Jabir then elaborated on cases of human rights abuses being suffered by Muslims in Ambon, Maluku, using key words like ‘slaughter,’ ‘murder,’ and ‘rape.’

Iqbal tried to object. He argied that not all Christians were bad people—indeed he had been working with Akiko, who was Christian. There was also a Christian named Herman from Ambon working in the Yayasan Masyarakat Sehat medical center, where nearly all the patients were Muslim.

This did not satisfy Jabir. “He approached me pro-actively,” says Iqbal, by coming again to his house. This time it was only to ask his help in finding a house for some friends to hold a meeting and set up a schedule for Ramadan.

Iqbal could not refuse. He then contacted Haji Aceng Suhari, and the matter went smoothly. Suhari gave permission for them to use the second floor of his welding shop for their Ramadan activities. On the evening of 17 December 2000, Jabir and his friends began gathering there. The next day, around five in the afternoon, Iqbal went to the welding workshop and then left with Akim to meet someone. The two of them went by taxi to the Hotel Rinjani , Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 9A, across from the Hotel Horison Bandung.

There a man dressed in the white clothing of a haji met them for five or ten minutes in the hotel lobby. It was Hambali. He offered them bottled tea to break their fast, and then performed evening prayers with them. At around six-thirty, Jabir arrived with iced coconut milk. They drank and chatted together for another half hour. At seven o’clock Hambali took them out to dinner at a nearby Padang restaurant on Jalan Banteng, across from the Muhammadiyah hospital, some two hundred meters away.

After dinner, Hambali took his guests back to his room, number 113. There Iqbal said that he would like to hear a Ramadan sermon. As a religious teacher himself, Iqbal thought that Hambali’s sermon was far from adequate. “He just touched on the surface, said only things that I knew perfectly well.” Moreover, says Iqbal, Hambali talked much more about the conflict in Ambon. The atmosphere grew tense as Hambali kept elaborating in a provocative way on the suffering of Muslims there. Then Hambali said to Jabir, “How are the arrangements? (Bagaimana persiapannya?)” and Jabir replied “InsyaAllah everything is ready.”

Then Hambali said that he had been given custody of charity funds in the amount of fifty-thousand Malaysian ringgits (approximately US$13,000) for the activity to which they referred. “This isn’t terrorism,” said Hambali, “this is urban warfare.”

At nine-thirty pm their conversation was over. Iqbal went home, and the next day he left for Cibiru, around five kilometers from his house. Iqbal was to look for some people that would later help Jabir carry out his project. From there he picked up Wawan, a former student of his.
Together they went to Cicaheum and picked up Agus Kurniawan and Roni Milyar. When they got to the welding workshop, Jabir was not there. Iqbal left the three men with Akim and went to his foundation’s office.

Iqbal did not get a chance to see what they were doing upstairs at the welding shop because he had to go to Garut. Only on 24 December 2000, around one-thirty in the afternoon, did he finally meet with Jabir, Akim, Agus and Roni on the welding shop’s second floor. About half an hour later, a man whom Iqbal didn’t know arrived carrying a box of cables and a timer. Shortly afterwards, three more men arrived; Iqbal didn’t know them either. They joined the others and each began to concentrate on his own task. In an adjacent room, Iqbal saw Akim sifting yellow and black powder.

At two-thirty in the afternoon, Iqbal borrowed Jabir’s motorcycle to go visit Haji Andi a short distance away. About an hour later, he and Haji Andi heard an explosion. They thought it was a fire cracker. At four o’clock, Iqbal left Haji Andi’s house to return Jabir’s motorcycle and find a phone to ring his family. From a distance he saw a crowd of people in front of Suhari’s welding shop. Smoke was billowing from the second floor. Police cars were parked nearby. Iqbal shivered. He swung around on the motorcycle and raced off to Jalan Lemah Neundeut, Cicadas, to find his friend Otang. Iqbal lent Otang the motorbike to go see what was happening at Suhari’s shop. Just before six o’clock, Otang came back and met Iqbal in front of a school (the SMA 10 Cikutra), as they had arranged. He brought bad news. “It’s all destroyed—walls, windows,” Otang said.

Iqbal was seized with fear and dread. Accompanied by Haji Aceng Suhari, Iqbal fled to Ciamis, approximately eighty kilometers south of Bandung. From Ciamis, they went even further south and arrived in Banjar. From this point they moved to Salem in Brebes, Central Java. There they were arrested on 16 January 16 2001 at around three-thirty in the morning. Iqbal who had just concluded his tahajjud prayers was taken straight to Bandung.

Iqbal tried with all his might to defend himself and evade the life sentence that the prosecutor was demanding. The judge sentenced him to fifteen years under Law No. 12/1951 section 55.1 under the Criminal Code). Iqbal appealed. The sentence was raised to twenty years. Iqbal was acquitted of the charge that he planned the Bandung Christmas bombings of 2000, but not of the charge of abetting a felony resulting in a bomb blast and fire endangering the lives of others and in which people were killed. Jabir, Akim and Wawan died, along with the others that Iqbal did not know, in the premature explosion.

There does not seem to be anything that will lighten Iqbal’s sentence, despite the fact that he was the man to first disclose the name of ‘Hambali’—later thought to be behind a series of terrorist bombings in Indonesia and other countries. Iqbal may not have known that Hambali, whom he curses, was among the world’s most wanted international terrorists. He is glad that he was finally caught. But Iqbal remains in prison. [end]

Latitudes, Oct 2003

Is Punk Dead?

2003-09-01T22:55:00.000-07:00

Johnny Rotten: “It's all about being yourself. Be a ... individual.”

Oleh Agus Sopian

Paruh pertama 1970. Malcom McLaren pulang ke London setelah gagal bisnis di New York. Bersama istrinya, Vivienne Westwood, McLaren membuka gerai busana “Let It Rock” di Kings Road. T-Shirts dan pelbagai aksesori untuk kaum underground jadi mata dagangan mereka.

Banyak yang datang ke sana, terutama anak muda. Salah seorang pelanggan di antaranya Steve Jones, gitaris band sekolahan The Strand, yang dibentuknya pada 1972 bersama drummer Paul Cook.

Kepada McLaren, Jones bilang ingin membuat grup musik dan minta dicarikan orang. Jones perlu pencabik bas dan vokalis. Tak sulit bagi McLaren. Ia menemukan Glen Matlock. Tinggal seorang vokalis. Tapi ini pun bukan perkara berat. McLaren mendapati John Lydon, seorang pelanggan lain yang sering ngoceh tak karu-karuan. Lydon tak suka pemerintah.

Ketika diajak bergabung, Lydon mengiya. Ia pun tak keberatan ketika McLaren menawarkan nama baru “Johnny Rotten.” Pekerjaan berikutnya mencari nama kelompok. McLaren ingat slogan di sebuah T-shirts yang bertuliskan "Sex Pistols.” Tak mau pusing, mereka menerima nama itu.

Nopember 1975. Di St. Martins College, untuk pertama kalinya Sex Pistols manggung. Bukan band utama. Mereka cuma sisipan di antara nama-nama besar, termasuk Adam Ant. Sambutan publik luar biasa. “Punk rock”, demikian Pistols menyebut aliran musiknya, mulai dikenal dan berkaki.

Berbagai panggung mereka jelajahi, termasuk Mont De Marson Punk Festival di Prancis. Namun, titik sukses mereka sepertinya berawal dari klub100 saat berlangsung Punk Festival pada September 1976, yang ditonton juga oleh para pemandu bakat dari perusahaan rekaman raksasa. Di sana, mereka sepanggung dengan supergrup Siouxsie & The Banshees, dengan drummer terkenal Sid Vicious, nama top dari John Simon Ritchie. Kelak, Sid jadi bassist Sex Pistols.

Sukses di situ mengantarkan Sex Pistols ke dapur rekaman di bawah bendera EMI, sebuah raksasa industri rekaman dunia. Oktober tahun yang sama, single pertama mereka kelar dengan judul seram: Anarchy In The UK. London berguncang. Publik menyebut mereka “anak-anak setan” lantaran lirik lagu mereka yang terang-terangan mengaku anti-Kristus, seraya memuja anarkisme. “...And I wanna be an anarchist/Get pissed/Destroy!”

Untuk mempertahankan momentum, McLaren menghubungi Bill Grundy, pengasuh program acara televisi “Today.” Dasar Grundy, ia memprovokasi Sex Pistols untuk melontarkan kata-kata kotor. Dan berhasil. Lengkap sudah identitas Sex Pistols sebagai perusak norma.

Maret 1977, mereka meluncurkan single berikutnya, God Save The Queen. Usaha untuk mendapat simpati kerajaan? Hehe..jauh. Jauh banget. Justru sebaliknya, inilah ekspos mereka yang paling verbal untuk mencaci-maki kerajaan. Lihat saja bagaimana Jamie Reid mendesain kaver single itu. Wajah sang Ratu ditampilkan dalam dandanan punk, lengkap dengan tindikan pin di hidungnya. Jangan tanya liriknya. “God save the queen/Her fascist regime/It made you a moron/A potential H bomb...” Duh, maknyak!

Kena batunya, God Save The Queen dilarang dinyanyikan di seluruh Inggris Raya. “Sex Pistols adalah symptom kemunduran masyarakat. It could have a shocking effect on young people,” kementerian pendidikan Inggris menyalak keras. “I will do everything in my power to stop them appearing here again,” timpal ketua Dewan Kesenian London. BBC mencoba mencari tahu lebih dalam dengan mengundang mereka. Sex Pistols menyambut.

Kehadiran Sex Pistols di BBC mengundang kecaman. Kali ini, makian justru datang dari komunitas punk. Di mata mereka, tindakan Sex Pistols telah ikut memperkeras guncangan terhadap subkultur punk. Ini karena, BBC dianggap sebagai representasi simbol-simbol pemerintah, yang selama ini mereka kecam.

Guncangan sebelumnya datang dari grup musik punk rock lain, Ramones. Pada 1976, Ramones merilis lagu Now I Wanna Sniff Some Glue, dengan menambahkan elemen pop. Di tahun 1979, Buzzcocks dianggap berbuat sama ketika merilis lagu Orgasm Addict.

Buat mereka yang fanatik, punk adalah secret society. Kemunculan mereka di masyarakat umum sekadar untuk menunjukkan bahwa mereka ada. Mereka tak merasa perlu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dalam pandangan mereka, kehadirannya di muka bumi lebih sebagai akibat berbagai kekeliruan orang tua. Karenanya, jika pertanggung-jawaban diperlukan, kaum tua itulah yang mestinya ditanyai. Berangkat dari sana, Sex Pistols dianggap telah menghancurkan jatidiri punk. “Punk is dead,” teriak mereka.

Punk telah mati? Benarkah? Seperti apa sebenarnya mereka membayangkan Punk? Apakah hanya mereka bertiga yang dianggap mewakili punk? Bukankah punk tak semata rock, tapi juga pop, fashion, bahkan seni rupa seperti diekspresikan Jean-Michel Basquiat di tahun 1980-an dengan gerakan Neo-Primitif-nya yang terkenal itu? Siapa sebenarnya yang layak menyandang punk? Rentetan pertanyaan itu bukan perkara mudah untuk dijawab. Lumrah kalau hingga kini ihwal punk masih menyisakan perdebatan.

Salah satu cara untuk memahami punk adalah dengan menelusuri riwayat kelahirannya. Dan ini dia, punk memang bukan semata rock, tapi sikap hidup yang lebih luas. Atau, jangan-jangan hidup tanpa sikap, sebagaimana ledekan Cosmo Landesman dalam The Revival of English Pride yang mencap mereka, “utopis”? Entahlah.

Tapi, sejatinya embrio punk berasal dari hidup yang serba gamang. Saat itu, banyak anak muda yang dilahirkan tanpa ayah karena meninggal dalam Perang Dunia II. Tahun 1960-an mereka jadi remaja, dan tiba-tiba saja mereka merasakan betapa susahnya hidup. Mereka menyalahkan pemerintah yang telah menggiring ayah-ayah mereka ke medan perang. Di Amerika, situasi diperkeruh lagi oleh perang-perang baru, taruhlah Perang Vietnam.

Situasi itu menumbuhkan generasi bunga (flower generation). Kerja mereka berdemonstrasi di jalanan, dengan membagi-bagikan bunga, dan berbusana motif bunga. Momentum ini menandai kelahiran kaum hippies.

Ketika protes menemui jalan buntu, mereka tenggelam dalam kesendirian, apatisme. Gaya hidup hippies merebak dengan cepat dan membawa nilai-nilai baru: antimiliter, antiperang, antigereja, dan beragam anti-anti lain, tak terkecuali anti-norma seks puritan.

Merebaknya gaya hidup hippies ditandai oleh anak-anak berbusana skater yaitu memakai celana berpipa ekstra lebar dengan motif menyala, mengenakan manik-manik, sandal, jaket, atau mantel bulu. Bertolak belakang dari raut wajah militer, mereka membiarkan rambutnya panjang tergerai. Sebagian di antaranya memelihara kumis dan jenggot. Mereka pun dekat dengan segala jenis madat, mulai heroin sampai ganja.

Kecenderungan hidup semacam itu menimbulkan reaksi kaum muda lain. Muncul generasi baru: skinhead. Kepala mereka botak, atau sedikitnya cepak, bercelana jins pudar yang digulung sampai mata kaki hingga sepatu larsnya kelihatan. Di dalam benak mereka, tertanam prasangka bahwa gaya hippies telah membawa masyarakat pada sikap pasif.

Permusuhan skinhead dan hippies berlangsung, dan memasuki tempo tinggi menjelang paruh akhir 1960-an. Yang menarik, mereka sama-sama anti-kemapanan.

Kaum muda Inggris, yang juga anti-kemapanan, melihat kekonyolan itu. Entah hendak memberikan teladan bahwa rambut panjang dan botak bisa berdamai atau sekadar ingin punya gaya lain, mereka ramai-ramai mencukur rambut. Tak sampai gundul habis, di tengah-tengahnya disisakan jambul, yang mereka sebut mohawk, atau kadang disebut gaya mohican.

Sebagian lagi, ini yang lebih umum, untuk mereka yang enggan memotong rambut, menatanya dalam spike-top, gaya rambut berduri-duri. Sementara perempuan punk lebih suka menata rambut mereka dalam gaya warna-warni—yang umumnya cerah: hijau muda, kuning, ungu, merah muda.

Awal 1970-an, punk meluas ke seantero Inggris, dengan dandanan semakin lengkap. Yang paling top tentu saja peniti cantel (safety pins) yang ditusukkan ke daun telinga, hidung, atau malah pipi. Celana jins dibiarkan menjurai apa adanya, tapi mereka menyobek beberapa bagian. Untuk mendapatkan efek fashion, mereka kadang-kadang mengenakan rantai atau kalung anjing, salib, bahkan swastika Nazi.

Dandanan yang memedihkan mata itu mengundang banyak cemoohan. Mereka dituding anti-fashion. Dan, di luar dugaan, orang-orang punk menerima tudingan itu dengan gegap-gempita. Bagi mereka, lebih baik dituding demikian ketimbang diri mereka terseret-seret oleh selera umum. Bagi mereka, dalam fashion atau apapun, kemandirian jadi kata kunci. Do-it-yourself, itulah slogan mereka yang paling terkenal.

Untuk memastikan tak ketinggalan informasi, mereka bertukar cerita dan pengalaman lewat media-media underground. Majalah Sniffin Glue boleh disebut sebagai salah satu media paling berpengaruh dalam komunitas mereka. Media-media sejenis ikut menyebarkan wabah punk ke seantero dunia.

Apa yang mereka maksud dengan punk, mungkin susah untuk dicarikan padanannya dalam kamus, yang hanya mengartikan “anak muda tak berpengalaman.” Punk memang istilah slang untuk “penjahat atau perusak” dan karenanya salam sapa mereka acap diawali dan diakhiri “destroy!”. Bahkan tak kurang wartawan musik BBC sekaliber Bill Brewster ikut-ikutan meneriakkan kata itu.

Terlihat dengan jelas, bahwa punk bukan semata rock. Sekiranya rock dianggap mewakili punk, ada banyak kelompok musik lain yang masih tetap berjalan di jalurnya. Mulai The Adverts, The Undertones, Generation X, The Fall, The Damned, Joan Jett, Husker Du, Black Flag, The Police, sampai The Clash.

Ketika Sex Pistols reuni pada 1996—setelah bubar di tahun 1979, menyusul tewasnya Sid Vicious akibat overdosis—album mereka Filthy Lucre Live masih dianggap sebagai representasi punk. Film dokumentasi The Filth & the Fury yang dibuat Julien Temple pada 2000 lalu, pun masih menyebut musik mereka sebagai kelompok punk. Atau, kematian Dee Dee—nama populer untuk Douglas Colvin, pemberi ruh pada Ramones—pada 2002 kemarin, masih dikait-kaitkan sebagai “kehilangan besar bagi komunitas punk dunia.”

Saya pikir, punk memang belum mati. Lebih-lebih dalam fashion. Setidaknya, punk menjadi semacam romantisme yang memacu berkembangnya rancangan-rancangan alegoris, baik dalam gaya gothic atau new romantic. Perhatikan Madonna. Ketika punk dianggap habis, Madonna tampil dalam aksen punk; taruhlah ketika Konser Blond Ambition Tour 1990. Di sana, ia mengenakan bra kulit yang ujungnya diruncingkan. Sekali waktu, si nakal Jean Paul Gaultier mendandani Madonna dalam busana jaring ala goths, rambut berwana, lengkap bibir merah merekah—khas busana punk perempuan di masa awal kemunculannya.

Di belahan lain, ekshibisi mode sepanjang awal tahun 2000 memamerkan punk tanpa harus membawakan pesan-pesan kebencian dan arogansi. Mereka menyebutnya sweet punk. Dalam terminologi ini, rantai anjing, peniti dan kunci gembok, tak lagi pakem. Kalau pun harus dihadirkan, elemen-elemen tersebut tak perlu harus berbahan besi dan baja, tapi cukup imitasi plastik sekadar untuk memberi aksen.

Berkhianat atau tidak, itulah yang dimanifestasikan perancang-perancang ternama dalam berbagai medium, sejak produk barang kulit Narciso Rodriguez untuk Loewe sampai jaket terbalik John Galliano untuk Christian Dior. Mereka melestarikan punk dalam kosmologi yang mereka yakini. Punk ditampilkan lebih modis, lebih manis, minus sumpah-serapah.

Di belahan lain, sweet punk pun mewujud pada dandanan adrogini seperti diperlihatkan David Bowie atau Culture Club. Nada dasarnya, sambil menentang kemapanan, mereka berusaha untuk meyakinkan dunia bahwa apa yang digunakan perempuan bisa dipakai laki-laki. Gaya glam lahir di sini, bersamaan dengan bermetamorfosanya musik punk ke dalam pop, yang kemudian dikenal sebagai new wave.

Punk di masa ini lebih pantas diartikan sebagai sikap untuk tak bergantung pada siapa pun, dan membiarkan dirinya bebas lepas. Tak tertutup kemungkinan, mereka berulah-sikap seperti pendahulunya, yang terkadang salah dalam cara, namun benar dalam inti. Kalau mau lebih konkret Anda bisa menyimak si empunya punk Johnny Rotten yang mencoba menyampaikan isi hatinya, tapi terpleset dari grammar: “It's all about being yourself. Be a ... individual.” [end]

Majalah a+, September 2003

Simply to be Glamorous

2003-09-01T22:53:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Banyak cara untuk kaya. Adnan Kashogi jualan senjata, Bill Gate software komputer dan Michelle Branch dagang suara. Di Brazil, bocah-bocah menumpahkan sebagian impiannya ke kaki mereka. Di lapangan hijau atau pelataran parkir, mereka melatih kaki-kakinya untuk dapat berlari kencang, menembus barikade lawan, menggiring bola, dan menendang secara presisif.

Bagi mereka, sepakbola bukan paksaan ritual. Juga bukan kurikulum. Sepakbola sudah jadi bagian hidup sehari-hari. Dan syukurnya pemerintah tahu diri. Maka, stadion-stadion pun didirikan, dana olahraga dianggarkan. Hasilnya, selain mutu sepakbola terpelihara hingga melahirkan para superstar lapangan hijau [dan mengharumkan negeri], ketegangan sosial pun dapat diredam ke tingkat paling aman.

Bayangkan, apa jadinya Brazil tanpa sepakbola dan Samba. Orang tahu, Brazil bukanlah negara para dewa dengan kekayaan melimpah ruah. Brazil adalah sebuah kemuraman panjang, banyak utang, miskin sumber daya. Sepakbola jadi hiburan plus peluang hidup.

Brazil belajar sepakbola langsung dari penciptanya, Inggris. Dahulu kala, konon para pelaut Inggris sering iseng bermain bola saat mendarat. Beberapa di antara mereka memutuskan tinggal permanen di sana, dan membangun keluarga di Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Mereka beranak-pinak dan menghidupkan tradisi sepakbola dari masa ke masa. Daerah-daerah satelit mengikutinya. Sepakbola berkembang biak dan populer di setiap daerah.

Di tangan Brazil, sepakbola adalah seni dengan segala orisinalitasnya. Seperti penari Samba, pemain sepakbola Brazil memperlihatkan keseksiannya di lapangan. Di bawah pesona semacam ini, tak mengherankan kalau Brazil selalu diharapkan tampil di kejuaraan-kejuaraan bergengsi. Pemain-pemainnya pun selalu menjadi obyek buruan klub-klub raksasa. Praktis, harga mereka cenderung selangit, dibanding misalnya, pemain-pemain dari Afrika atau Eropa Timur.

Tahun 1958 adalah titik balik bagi persepakbolaan Brazil. Kala itu, Pelé mengantarkan negaranya menjadi juara dunia di Stockholm, Swedia. Secara gemilang, Brazil memukul kesebelasan-kesebelasan dunia yang kuat di masa itu—mulai Austria, Uni Soviet, Wales, Perancis hingga Swedia. Siapa Pelé?
Ia lahir dari keluarga miskin, dan menyambung hidupnya dengan menyemir sepatu. Kegigihannya berlatih mengubah dirinya menjadi pemain sepakbola paling jago di seantero jagat, dengan lebih seribu gol. “Melahirkan seribu gol seperti yang Pelé jaringkan,” ujar penyair Brazil Carlos Drummond de Andrade, “tidaklah sesulit melahirkan seorang Pelé.”
Pelé belajar sepakbola sejak habis usia balita, dan mulai membentangkan karirnya pada usia 11 tahun. Masa remajanya dihabiskan pada beberapa klub amatir seperti Baquinho, Sete Setembro, dan Ameriquinha. Nasib membawanya bertemu Waldemar de Brito, seorang tokoh sepakbola yang sempat membawa Brazil ke kejuaraan sepakbola dunia. De Brito memasukkan Pelé ke Clube Atlético Baurú, kemudian Santos Futebol Clube.
Debut Pelé dimulai 7 September 1956. Entah mimpi apa semalam, tapi hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi padanya. Ia memborong enam gol ke gawang lawan. Setahun kemudian, Pelé sudah menorehkan namanya sebagai mesin gol paling ditakuti lawan. Sebanyak 32 gol dipersembahkan Pelé kepada Santos.
Kehadiran Pelé di lapangan hijau, saat ia masih berkarir atau sesudah menggantungkan sepatunya, selalu menjadi pusat perhatian. Pelé adalah ikon Brazil, sekaligus ikon sepakbola dunia. Tak berlebihan kalau Armando Nogueira, seorang wartawan asal Brazil, angkat bicara, “Seandainya Pelé tidak dilahirkan sebagai seorang laki-laki, maka ia akan terlahir sebagai sebuah bola.” Masih untung Nogueira tak menyamakan Pelé dengan peluit atau celana kolor.
Ia bukan satu-satunya si miskin yang kemudian naik status menjadi public figure dunia, dan jauh lebih terkenal dibanding kepala negara Brazil itu sendiri. Ada juga Garrincha, Jairzinho, Vava, Rivelino atau Carlos Alberto. Bola telah membuat mereka jadi superstar.
Di era ini, sepakbola masih terus bergetar di sana dan terus melahirkan bintang-bintang sepakbola dengan segala keglamorannya. Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos atau Denilson, adalah beberapa di antaranya. Mereka jadi rebutan klub-klub internasional papan atas. Mereka pula yang mengantarkan Brazil merebut kembali trofi juara pada Piala Dunia terakhir, sekaligus mengukuhkan Brazil sebagai tim nomor wahid di planet bumi.

Dan siapakah mereka? Seperti Pelé, mereka tidak dilahirkan dari kepompong emas dan bertali ari sutra. Rivaldo, umpamanya, ia datang dari keluarga miskin dan tinggal di pemukiman kumuh. Di usianya yang belum lagi mencapai 30 tahun, Rivaldo telah mengukuhkan dirinya sebagai salah seorang pesepakbola terkaya dunia dengan penghasilan sekitar Rp 70 miliar per tahun. Sungguh tepat ia dijuluki El Mago (Si Penyihir). Ia tak hanya menyihir publik sepakbola dunia, tapi juga menyihir nasib sendiri.

Penghasilan Ronaldo lebih fantastis lagi. Tahun 2003 ini, pemuda kelahiran suburban kumuh di Rio de Janeiro itu berada di peringkat ketiga pemain berpenghasilan tertinggi setelah David Beckham dan Zinedine Zidane. Sang fenomenon berparas bayi tadi, setahunnya ditaksir berpenghasilan di atas Rp 100 miliar. Dengan kekayaan yang dimiliki sebelumnya, Ronaldo tampaknya sudah mampu membelikan bola untuk seluruh penduduk Brazil.

Jika mereka bisa berpenghasilan sedemikian fantastis, tentu ada latarnya. Di zaman ini, sepakbola bukan semata olahraga, tapi sebuah hiburan besar. Setiap hiburan besar hampir dapat dipastikan melahirkan bisnis yang besar dengan uang besar pula.

Anda tahu, hampir setiap klub di Eropa punya jutaan pendukung fanatik. Real Madrid, misalnya, punya sedikitnya 15 juta pendukung. Mereka ini pasar bagi Real Madrid untuk menarik iklan. Hitung sendiri, berapa penghasilan per tahun Real Madrid dari tiket penonton kalau saban minggu mereka ditonton oleh 100 ribu penonton, dengan harga tiket rata-rata Rp 100 ribu.

Harap diingat, dalam sepekan, sebuah klub bisa bertanding beberapa kali, taruhlah untuk kejuaraan Piala Champions. Belum uang dari hak siar yang diberikan sejumlah stasiun televisi. Bisa dipahami kalau kekayaan suatu klub bisa mencapai triliunan rupiah. Dan logika ekonomi mengental di sini: makin makmur sebuah klub, makin makmur pula pemainnya.

Ada logika ekonomi lain yang menguntitnya. Makin makmur mereka, makin berwarna gaya hidupnya. Lihat Roberto Carlos. Ke mana-mana ia dikawal sejumlah bodyguard, tampil di pesta-pesta selebritas, membuat beberapa lapangan sepakbola di negerinya. Atau, Ronaldo yang bepergian dengan jet pribadi, dan disambut bak dewa di mana-mana.

Dari perjalanan hidup mereka, saya bisa melihat pola yang sedemikian jelas. Mereka berlatih sejak usia dini, bergabung dengan klub amatiran, dilirik para pemandu bakat dan diorbitkan ke tingkat dunia. They managed simply to be glamorous. Saking simpelnya, jalan mereka untuk kaya dan terkenal adakalanya seperti menendang bola ke gawang yang tak ada kipernya. [end]

Majalah a+, September 2003

"Antibodi" Bernama Indie Label

2003-09-01T22:41:00.000-07:00

Oleh Agus Sopian

Ada esei menarik dari filsuf Jean Baudrillard. Katanya, antibodi akan lahir mengikuti setiap dominasi, sehingga terjadi transfer situasi. Ia mencontohkan aksi seorang hacker remaja asal Filipina yang memasukkan virus I Love You ke dalam jaringan komputer global. Aksi ini, berpengaruh atau tidak pada sistem, menunjukkan bahwa kemapanan bisa diakali.

Saya bisa membuat contoh lain. Taruhlah ketika Microsoft makin merajalela, Linux hadir menawarkan open source dengan segala kegratisannya. Si hacker, juga Linux, adalah antibodi-antibodi yang punya kemampuan untuk memperdaya dominator.

Indie label mungkin dapat disebut antibodi lain, atau lebih tepatnya, gugus antibodi. Ia bisa hadir di mana-mana: sejak industri buku, fesyen sampai musik. Namun, bicara indie label, bayangan pertama dalam benak saya jatuh pada sistem industri musik. Dalam sistem ini, indie label hadir sebagai alternatif saat major label tak memberi banyak pilihan.

Major label yang dimaksud adalah industri rekaman yang bekerja di bawah tekanan modal, sehingga setiap produk yang dibuat harus sama rasa dengan selera publik. Di sini berlaku rumus sederhana: musik yang baik adalah musik yang laku dijual.

Dalam industri musik, indie label bukan cerita baru. Setidaknya bagi Amerika. Kita bisa menelusurinya ke paro pertama 1920-an saat industri rekaman didominasi Columbia, Edison, Victor, atau ARC. Kala itu, perusahaan-perusahaan kecil muncul menyeimbangkan keadaan. Paramount, Okeh, Vocalion dan Black Patti, adalah beberapa di antaranya.

Biar tak kena gilas, Paramount dan kawan-kawan berusaha menghindari persaingan terbuka. Salah satu upaya yang mereka tempuh adalah dengan jualan musik yang selama ini belum tergarap, seumpama country, bluegrass, jazz atau blues. Tak semua selamat. Beberapa dari mereka dimangsa dominator; misalkan saja Okeh yang dibeli Columbia, atau Vocalion yang diambil ARC.

Sekalipun begitu, perlawanan indie label tak urung membuat banyak raksasa terluka, bahkan sebagian di antaranya tak sanggup lagi bertarung. Edison, misalnya, meninggalkan gelanggang dan berkonsentrasi pada radio. Belum lagi Columbia yang diambil CBS, atau Victor yang dikuasai raksasa baru RCA.

Untuk dua dasawarsa ke depan, terjadi transfer situasi yang menyisakan peluang bagi siapa pun untuk bermain. Baru pada paro kedua tahun 1940-an, peluang itu kembali menciut seiring kembalinya dominasi para raksasa. Dalam catatan saya, sedikitnya ada enam raksasa yang saat itu memainkan perannya secara signifikan. Mereka adalah Columbia, Victor, Decca, Capitol, MGM dan Mercury.

Berbeda dengan sebelumnya, sampai awal 1950-an gairah pengusaha untuk coba-coba masuk ke industri itu kini agak melemah. Sungguh menarik yang terjadi kemudian. Sang penantang dominator justru datang dari kalangan artis dan musisi. Buat mereka ini, menang atau kalah, urusan nanti. Terpenting, mereka bisa cepat-cepat bertemu publiknya tanpa harus diperantarai oleh major label — yang biasanya makan waktu panjang akibat rantai birokrasi dan bebalnya protokoler.

Bagi saya, itulah fase awal indie label dalam arti sebenarnya. Bila sebelumnya indie label diawaki oleh para pebisnis yang mencoba mencari peruntungan di industri musik, di tahun 1950-an indie label dikemudikan artis dan musisi yang berusaha menjaga kelangsungan hidup dan karyanya lewat bisnis.

Di tangan mereka, indie label tak melulu berarti “perusahaan kecil-kecilan”, melainkan wadah untuk merdeka berkreasi, bebas dari pengaruh mana pun. Bahkan, bebas dari pengaruh pasar dan pelbagai kepentingan komersial lain. Tepat di titik inilah, indie label mendapatkan bentuknya sebagai kata lain dari independent label.

Indie label di masa 1950-an menemukan momentum kemenangan ketika mereka berhasil mengembangkan genre baru. Rock and roll. Sekurang-kurangnya, mereka sukses memperluas pangsa pasar rock and roll, dari 14 persen pada tahun 1955 menjadi 70 persen pada 1959.

Sampai di sana, saya teringat kisah Memphis Sound. Bukan kisah naratif dengan plot outline yang rumit, Memphis Sound hanyalah sebuah ungkapan penuh hormat terhadap dua indie label yang berjuang dari garasi mobil hingga terkenal di dunia. Mereka adalah Stax/Volt dan Sun Records.

Kedua-duanya berhasil mencetak artis-artis kelas internasional. Dari Stax/Volt, kita bisa mencatat nama-nama beken di masanya seperti Rufus Thomas, Sam and Dave, Otis Redding, Booker T. atau The MGs. Sedang dari Sun Record, kita bisa menyebut Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, dan tentu saja Elvis Presley.

Di masa sekarang, indie label masih memperlihatkan keandalannya dalam mencetak artis dan musisi terkenal, seumpama R. Kelly atau Smashing Pumpkin. Paling tidaknya, banyak indie label yang dijadikan batu loncatan artis dan musisi untuk menuju major label. Nirvana salah satunya.

Di Indonesia juga tak kurang. Siapa sangka Padi, yang mampu memompa penjualan albumnya hingga jutaan kopi, itu langsung masuk ke major label. Bersama-sama kelompok musik lain, katakanlah Coklat atau Wong, nama besar Padi disemaikan oleh Indie Ten—sebuah konsep produk indie label yang dirancang produser tangan dingin Jan Djuhana, yang kini jadi salah satu direktur senior Sony Music Indonesia.

Di lini musik underground, indie label Indonesia lebih bergemuruh lagi, terutama di Bandung, Yogya dan Bali. Fenomena underground dengan indie labelnya di ketiga kota tadi, bahkan mengundang perhatian sejumlah peneliti luar negeri seperti David T. Hill dan Krishna Sen, Jo Pickles atau Emma Baulch.

Saya ikut bersuka-cita melihat gejala seperti itu. Namun, di balik perasaan ini, diam-diam saya menyimpan kecemasan. Saya cemas, kalau-kalau sebagian indie label kita cuma buang-buang energi dan memantik frustasi di kalangan musisi. Pangkal masalahnya adalah bahwa hampir semua indie label kita lemah dalam pemasaran, sehingga tak cukup ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan artis dan musisi yang hidup di dalamnya.

Selama ini, sistem pemasaran indie label kita boleh dibilang bertumpu sepenuhnya pada distro, penyalur produk indie label. Siapa sih yang tahu distro, selain komunitas underground sendiri. Praktis, dunia indie label kita punya status rangkap: ya produsen, ya konsumen. Lumrah, kalau perputaran uang di antara mereka berjalan pelan, bahkan mereka yang untung bisa dihitung dengan jari.

Peter Spellman — penulis The Self-Promoting Musician: Strategies for Independent Music Success — barangkali akan senyum-senyum melihat cara hidup indie label Indonesia. Bagi Spellman, indie label bukan berarti harus anti-uang dan hidup seperti seorang biksu yang hanya berkepentingan mengabdi pada keyakinannya. Justru sebaliknya, indie label harus memastikan artis dan musisi independen tetap hidup untuk terus menelurkan karya-karya. Dan untuk hidup, seharusnya mereka terbebas dari problem keuangan.

Untuk membebaskan mereka dari problem keuangan, tentu saja indie label mesti menata bisnisnya secara lebih baik lagi. Indie label semacam Stax/Volt misalnya, sedikit banyaknya terbantu oleh daya baca pasar musisi swing Jim Stewart, yang ternyata lulusan sekolah bisnis dan sempat bekerja di bank. Ia tahu arti uang dan bagaimana memutarnya.

Spellman sendiri menyarankan agar indie label dapat memahami sepenuhnya apa yang dimaksud marketing mix (bauran pemasaran): mulai spesifikasi produk, distribusi, harga, sampai promosi. Ia memberi tekanan pada aspek promosi, sebagai elemen paling penting dalam sistem pemasaran indie label.

Kalau ingat kata-kata Spellman, saya suka tercenung ketika berada di dalam distro. Jangankan menggarap sistem promosi dengan serius, sekadar bikin katalog saja mereka lupa. Lebih-lebih katalog lengkap yang berisikan identitas kelompok musik, taksonomi genre musik, tahun rilis, dan sebagainya. Lumrah, kalau publik awam, yang hendak mencicipi “musik rasa indie label” dibayang-bayangi keraguan. Ragu cicipannya mengandung racun. [end]

Majalah a+, September 2003

Lubang Buaya: Political Black Hole

2003-09-01T22:26:00.000-07:00

by Indarwati Aminuddin and Agus Sopian

The rain was falling so hard that Datuk Banjir covered his head with his sarong. So did his two friends. In the dark, they let their little raft drift with the current. Suddenly the raft stopped. Datuk dipped his long pole into the water to push them along. But instead of finding the bottom of the swamp, his pole found nothing. The raft remained motionless. Datuk thought, there’s a deep underwater hole here. Perhaps a crocodile burrow.

When the water receded, Datuk returned to the place. Sure enough, there was a hole there. It looked like a well. He named it ‘Lubang Buaya’—‘Crocodile Hole.’

Word of Lubang Buaya spread rapidly. It became the practice for local people to come to the well at the beginning of every rainy season, around the month of October, and conduct a small ritual asking for protection from floods. In their prayers, they always solemnly recited the name of Datuk Banjir, whose spirit they believed guarded the well. With time, people began to include other requests in their prayers, such as good marriage prospects for their daughters.

Today, Lubang Buaya (in Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur) is about twenty kilometers from the center of the capital. To the south is Cilangkap, the headquarters of Indonesian Armed Forces; to the north is Halim Perdanakusuma International Airport, to the east is Pasar Pondok Gede, and to the west is the Taman Mini Indonesia Indah national theme park.

The mouth of the well is about seventy-five centimeters in diameter, and the soil around it is reddish-brown and dry. It is guarded by an iron railing painted in the national colors, red and white. A white marble floor surrounds the well, and above it is a pretty little pavilion with a carved ceiling.

Just above the hole hangs a mirror. It is tilted so that the visitor may see all the way to the bottom of the well, twelve meters down, which is lit with a candle. There is nothing else in hole except the candle. Certainly no water. Not even a blade of grass grows down there.

The present formality of the site is not to honor Datuk Banjir. There is another story associated with Lubang Buaya, one loaded with historical and political significance, controversy, and horror. It was in this well on 4 October 1965 that seven corpses were found—six generals and a lieutenant—four days after their murder by a group of rebel officers calling themselves the 30 September Movement (Gerakan 30 September). The killing of the officers was construed as the climax of an offensive mounted by the Indonesian Communist Party (PKI) against their enemies, and the military hunted down those whom they thought responsible. Some of these people were put in jail or exiled to faraway islands; but hundreds of thousands of people, perhaps millions, died in anti-communist massacres led by the military and pro-military civilians. Within a few months, the Indonesian Communist Party was wiped out.

The G-30-S incident

The PKI offensive may be traced to the party’s anniversary celebrations of 23 May 1965. At that event, D. N. Aidit, the party’s leader and ideological theorist, urged the PKI’s cadres to intensify their revolutionary spirit. The festivities were lively, with posters displaying PKI’s slogans and a campaign calling for the establishment of a ‘Fifth Force’ (Angkatan V). The four military forces already established in Indonesia were the army, the navy, the air force, and the police. The fifth force would be a militia unit consisting of military-trained workers and peasants equipped with weapons.

It was a time of dire economic problems and social tensions, and the population ready to explode. And indeed, soon after Aidit’s appeal Communist Party exponents went into the villages with the slogan ‘Villages Encircle Cities’ (Desa Mengepung Kota)—mimicking the slogan of Mao Tse Tung during the communist revolution in China. During this operation, PKI supporters targeted those whom they considered their political enemies—the ‘Seven Rural Demons’ (Tujuh Setan Desa): landowners, brokers, rural bandits, tukang ijon (traders who buy up rice before the harvest, to increase their profit), usurers, rural bureaucrats, and religious tax collectors—and attacked the ‘demons’ in a series of systematic murders.

This violence alarmed the PKI’s rivals. The PNI (Indonesian Nationalist Party), NU (Muslim Scholars Association Party), Parkindo (Indonesia’s Resurgence Party), Catholic Party, PSII (Indonesian Islamic Union Party), and IPKI (Supporters of Indonesia’s Independence Association Party) publicly condemned the PKI actions and prepared themselves to respond to further actions with force. The PKI and their opponents were lined up and ready for an open confrontation.

In Jakarta, the leadership of the PKI responded by hastening the formation of their militia. In July 1965, PKI cadres gathered at Lubang Buaya. There they received training from a number of military instructors under the direction of (Air Force) Major Sujono, Commander of the Defense Forces of Halim Perdanakusuma military airbase. Involved in the training were not only male cadres but also female. Most of them came from the very solid PKI women’s organization, Gerakan Wanita Indonesia (Indonesian Women Movement), better known by its acronym ‘Gerwani.’

After their training sessions, the cadres would discuss political issues, especially the behavior of certain generals whom they held to be decadent and corrupt, and whom they blamed for Indonesia’s overwhelming economic crisis. Inflation was soaring. People were queuing to buy food. Many people were starving.

The PKI leaders furiously demanded that certain generals appear before them.

Lieutenant Colonel Untung, commander of the Cakrabirawa presidential palace guards, ordered First Lieutentant Dul Arief to arrest the generals in question. Around 3am on the night of 30 September (technically 1 October) Lt. Dul Arief’s ‘Pasopati Force’ set out from Lubang Buaya. They dispersed to a number of targets simultaneously.

Seven generals—Defense Minister General Abdul Haris Nasution, Brigadier General Soetoyo Siswomiharjo, Brigadier General Donald Izaac Panjaitan, Major General S. Parman, Major General M.T. Haryono, Lieutenant General Ahmad Yani, Major General R. Soeprapto—were to be kidnapped and taken to Lubang Buaya for interrogation. General Nasution escaped with an injured ankle; but his five-year-old daughter was killed, and his aide, First Lieutenant Pierre Andreas Tendean, was arrested. The three officers who were still alive were put on a truck with the corpses of the three murdered generals and driven to Lubang Buaya.

There the remaining officers were killed, apparently by an angry mob, and the bodies were thrown down the well. Forensic reports on the corpses—recovered four days later—indicated very brutal deaths, with evidence of beating, knife wounds and many bullet holes.

Hair-raising stories raced through the population about the incident, soon known as ‘G-30-S/PKI.’ Suharto, one of military generals not slated in the purge, spread stories of lurid brutality by PKI supporters through two military newspapers, Angkatan Bersenjata and Berita Yudha.

“It is obvious to us,” said Suharto, “how sadistic was the torture by the savage opportunists of the 30 September Movement.”

Gaining public support, Suharto took over the military command of Indonesia. He supervised an immense public funeral for the murdered officers, with full military solemnities. Suharto also publicized the gruesome details of the condition of the bodies—further fanning public emotions against the PKI and triggering a widespread hunt for the leaders and members of the party.

According to Sudomo, a former Coordinating Minister for Political and Security affairs, a million PKI members were killed in the ensuing purges. Those who have researched these events estimate that it may have been as many as two or three million. Those who were not killed were put in prison or exiled to faraway islands such as Nusakambangan off the southern coast of Java, or Pulau Buru in the eastern part of the archipelago. Almost all political prisoners were held without trial.

Suharto acquired full military command of the country in March 1966 in a document called ‘Supersemar’—short for Surat Perintah Sebelas Maret (Government Order 11 March)—signed by President Sukarno. With this authority, he placed Sukarno under house arrest at the Bogor Palace, ostensibly for reasons of security. Suharto then signed Surat Keputusan No.1/3/1966 ordering the disbanding of the PKI. This was later strengthened by a ‘Decision’ by the national assembly, known as Tap MPRS No. 25/1966, making even the study or discussion of Communism-Marxism-Leninism illegal. From that time on, former PKI members and their families were prohibited from entering the civil service or the military. Soon they were also unable to work in private companies as well, because firms were afraid to be associated with them.

The political situation evolved fast. Suharto, who previously had had no following among the people, was now extolled as the savior of the country. In 1967, he was appointed the second president of Indonesia by the national assembly led by General A.H. Nasution. The New Order era had begun.

That same year, Suharto ordered his soldiers to clear the Lubang Buaya area of inhabitants within a radius of fourteen hectares. Most of the inhabitants moved to Rawabinong and Bambu Apus villages, some kilometers from Lubang Buaya.

The monument

In 1973, the Lubang Buaya zone was officially dedicated as the Monumen Pancasila Sakti, a reference to the heroic sanctity of the national creed, and by implication, to the legitimacy of Suharto’s military dictatorship. A national ceremony would be held there every October 1st to commemorate the New Order’s victory over the ‘aborted coup.’ Needless to say, this new ceremony brought to an end the traditional rites devoted to Datuk Banjir.

The seven murdered military officers are honored in a pillar, statues, and a relief some forty-five meters to the north of the Lubang Buaya well. The statues are a towering seventeen meters high, with a colossal Garuda bird behind them. The trapezoidal background wall sits on a base seventeen-by-seventeen meters large, with seven stairs.

The statues stand in a semi-circle, each representing one of the officers. The one representing Gen. Ahmad Yani points in the direction of the well, as though saying, “There we died.”

To reach the monument, visitors must walk one kilometer from the Pondok Gede highway, along a street lined with bouganvillea. The words ‘Selamat Datang’ (Welcome) are engraved in a large black stone. High walls surround the monument complex.

Inside is a museum are pictures of the slain officers, with a telephone receiver beneath each picture. By inserting a coin and lifting the receiver, you a can hear a brief description of each officer. There is also a library and a screening room where one may watch a film about the G-30-S incident.

A few buildings used by the PKI are conserved there. A large but simple building of wood and woven bamboo, originally a schoolhouse, is said to be where the officers were tortured. The windows are covered with black glass. Visitors may look inside through three large open windows. The room is dark and dusty. Inside are eighteen life-sized mannequins enacting various scenes of intimidation. Four are women, representing Gerwani activists; one of them is dressed in traditional Javanese clothes—but her hair hangs loose, she is brandishing a stick, and her eyes are cruel and wild.

Another house was formerly used as a public kitchen. It appears to have been partly restored and is said to have once belonged to a clothes peddler called Ibu Amroh. No one knows where Ibu Amroh and her descendants live today.

About twenty meters from the public kitchen is the house of Haji Sueb, a tailor. The house has several rooms, with three dusty oil lamps, a sewing machine and a wardrobe with a large mirror on the door. This is supposed to have been the command post where the G-30-S leader, Lt.-Col. Untung, planned the abduction of the generals. Haji Sueb himself died many years ago, a prisoner on Buru Island. His family, still traumatized, believe that Haji Sueb had nothing to do with the incident.

Ghost stories abound at the monument, but none are as chilling as the rumors about the Gerwani women, who were said to have slashed the officers’ genitals with razors. These rumors remain unproven. In 1987, Benedict Anderson, a respected scholar of Indonesian affairs, published an article in the Cornell University journal Indonesia, revealing a report by a team of doctors, led by Brigadier-General Dr. Roebiono Kertapati, who performed a medical examination of the corpses. In the résumé of their analysis, there is no mention of sexual mutilation. Other scholars and humans rights workers who have researched the incident—such as Soelami, 74-year-old former member of Gerwani and now the director of the Foundation for the Examination of the Victims of 1965/1966 Killings—denounce these rumors as vicious political slander.

The debate

The presence of Gerwani members at Lubang Buaya, however, is still problematic. Some researchers believe that they were there, not in preparation for a coup, but to support Sukarno’s campaign against Malaysia.

Other critical studies, however, present evidence indicating that the PKI offensive was in fact triggered by a plot from within the military. In his legal defense before the Special Military Court on 19 February 1966, Nyono, a prominent PKI figure, testified that the military had planned a coup under the direction of a ‘Dewan Jenderal’ (Council of Generals) and that the PKI formed a ‘Dewan Revolusi’(Council of Revolutionaries) to stop it.

Nyono presented detailed information about the Dewan Jenderal, including dates, hours, locations, personal names, agendas, issues in question, and other matters. “What I recall,” Nyono said, “is that not all the generals were implicated. There were about forty generals who were members, and about twenty-five of them were actively involved in carrying out the Dewan Jenderal’s political agenda. The leading figures were the generals Nasution, A. Yani, Suparman, Haryono, Suprapto, Sutoyo, and Sukendro.” These were precisely those who were targeted by the 30 September Movement.

The Dewan Jeneral, he said, held a number of meetings in the development of their plans. According to Nyono’s recollection, they held a plenary meeting on 21 September 1965 which confirmed the composition of the Dewan Jenderal’s Cabinet and determined that the coup would take place sometime before 5 October 1965, the anniversary of the Indonesian Armed Forces. The Cabinet would comprise A.H. Nasution (Prime Minister), Ruslan Abdul Gani (Vice Prime Minister), A. Yani (Minister of Defense and Security), Suprapto (Minister of Home Affairs), Haryono (Minister of Foreign Affairs), Sutoyo (Minister of Justice), Suparman (Attorney General).

But Nyono’s testimony—like the forensic reports of the Lubang Buaya corpses—was drowned in a tide of propaganda and the massive slaughter of PKI members launched by the military under the command of Suharto.

Presently there is mounting public pressure to revoke the controversial Tap MPRS No. 25/1966 criminalizing the study of communism, and it is being debated in the national assembly. The resistance of some politicians to abolish the ruling, however, suggests there is still persistent support for the New Order version of the G-30-S incident as the only historical interpretation.

The nation has waited very long for this entire, enormously dark chapter of its history to come into the light of public debate. [end]

Latitudes, October 2003